kredit di shopee tanpa kartu kredit

Menjadi seorang Tao yang fana

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

BPS Sebut Harga Beras Naik Akibat Produksi Turun******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras sebesar Rp11.877 per kilogram (kg) pada November 2022. Harga ini naik tipis dari Rp11.837 per kg pada Oktober 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan harga beras memang naik dalam empat bulan terakhir. Kendati, kenaikan saat ini tak sebesar sebelumnya.

"Kenaikan harga beras dalam empat bulan terakhir dipengaruhi oleh efek musiman, penurunan produksi beras menjelang akhir tahun dan penyesuaian harga BBM (pada September)," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Kenaikan harga ini membuat beras memberikan andil ke inflasi. Pada Juli andilnya hanya 0,05 persen, lalu pada Agustus naik menjadi 0,54 persen.

Setelah itu, andilnya naik lagi menjadi sebesar 1,44 persen pada September 2020. Ini adalah andil tertinggi sejak Januari 2021. Pada Oktober andilnya turun tipis tapi tetap tinggi yakni 1,13 persen, dan pada November ini andil beras ke inflasi menjadi 0,37 persen.

"Komoditas beras terus mengalami inflasi, tapi dengan tekanan inflasi yang semakin melemah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Kurangi Food Waste, Badan Pangan Nasional Sedia Mobil Logistik Pangan******

Badan Pangan Nasional bersama sejumlah asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste meluncurkan Mobil Logistik Pangan dan Food Truck di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Teratai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/12).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, inisiasi Mobil Logistik Pangan dan Food Truck ini merupakan tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disepakati Badan Pangan Nasional bersama 9 asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste pada 9 Desember lalu.

"Hari ini menjadi babak baru dari upaya pengurangan food waste di Indonesia, di mana kita mulai menyalurkan pangan berlebih dari para donatur kepada para penerima manfaat. Setelah acara, Food Truck ini akan stay di RPTRA Teratai untuk membagikan pangan berlebih kepada masyarakat," kata Arief di Tebet, Selasa (20/12).

Selanjutnya, disalurkan sebanyak 2.300 paket pangan dari Foodbank of Indonesia untuk korban gempa Cianjur dan 3.300 paket pangan dari Yayasan Surplus Peduli untuk 300 masyarakat yang hadir di RPTRA Teratai Tebet Timur hari ini. Selain itu, ada juga donasi lainnya dari Hero Kemang, Bank BRI, dan Asosiasi Jasa Boga Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat membuka acara peluncuran Mobil Logistik Pangan dan Food Truck untuk penyaluran pangan berlebih, sekaligus sosialisasi Gerakan Penyelamatan Pangan dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Selasa (20/12), di RPTRA Teratai, Tebet, Jakarta Selatan. (Foto: Badan Pangan Nasional)

"Kegiatan ini merupakan wujud konkrit dari kolaborasi yang baik antara sektor pemerintah, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, serta swasta. Para pihak yang terlibat di sini memiliki semangat yang sama untuk mengurangi food waste di Indonesia, hal tersebut demi ketahanan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik," ujar Arief.

Lebih jauh Arief menjelaskan, upaya pengumpulan dan pendistribusian pangan berlebih dilakukan melalui berbagai macam pola. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional bersama para penggiat terus melakukan inovasi dan perubahan, hingga ditemukan formula yang tepat untuk diterapkan di wilayah lain agar gerakan ini semakin luas dan masif.

Umumnya, pengumpulan dilakukan dari makanan yang tidak terjual di berbagai tenant yang telah menjalin kerja sama, seperti asosiasi persatuan hotel atau pengusaha ritel. Makanan itu ada yang langsung didistribusikan, dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu.

Menurut Arief, gerakan mengurangi Food Lose and Waste (FLW) ini memiliki urgensitas tinggi, karena berkorelasi erat dengan penanganan rentan pangan dan gizi yang saat ini tengah didorong pemerintah. Badan Pangan Nasional menyatakan mendukung pengurangan FLW yang menjadi isu serius di dunia melalui peningkatan tata kelola sistem pangan nasional from farm to table.

Arief menambahkan, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih menghargai pangan dengan tidak menyia-nyiakannya.

"Di satu sisi kita diminta untuk menanam lebih giat, memperbaiki logistik pangan, dan menyiapkan cadangan pangan nasional, tetapi di sisi lain ada hal yang tidak kalah penting, yaitu menghentikan pemborosan pangan dari mulai pasca panen sampai ke meja makan. Ini sekitar 30 persen dan harus kita kurangi," katanya.

Arief meyakini, penanganan FLW yang terorganisir dengan baik akan berkontribusi pada pengentasan rawan pangan, khususnya di 74 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan pangan tinggi.

Hal itu pun dipastikan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar semua pihak berkolaborasi mengatasi permasalahan kerawanan pangan dan gizi, termasuk soal stunting. Jokowi mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus yang berkualitas.

"Konektivitas inilah yang sedang kita bangun melalui kegiatan pada hari ini," ucap Arief.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional telah menjalankan sejumlah aksi penanganan food waste, yang antara lain diwujudkan melalui sinergi dengan Sarinah, Hippindo, dan Surplus Foundation dalam program Sarinah Bebas Food Waste yang diinisiasi pada 15 Agustus lalu.

Selain itu, pada momen peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste pada 29 September 2022, Badan Pangan Nasional juga memberikan apresiasi kepada 11 penggiat food waste dari unsur pelaku usaha di bidang retail, perhotelan, jasa logistik, IT, industri pangan, LSM, civitas akademis, dan media massa yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan food waste.

"Sedangkan yang baru saja kita lakukan beberapa hari lalu, menggandeng 9 asosiasi dan lembaga penggiat food waste dalam Perjanjian Kerja Sama Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan Dan Gizi," lanjut Arief.

Berdasarkan data global, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia di bawah Arab Saudi.

Kajian Bappenas mencatat, FLW di Indonesia pada 2000-2019 berkisar 23 sampai 48 juta ton/tahun, setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. Artinya, setiap individu menyumbang lebih dari 1 kuintal sampah pangan per tahun, dan berdampak pada kerugian ekonomi kurang lebih sebesar Rp213 sampai 551 triliun per tahun.

Di sisi lain, potensi FLW itu dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47 persen populasi penduduk Indonesia.

Kitab Neraka

Bawa Nama Anies, Buruh Desak Heru Budi Revisi Aturan Kenaikan UMP 2023******

Sejumlah organisasi buruh mendesak Penjabat (Pj) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Mereka turut menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah melakukan revisi UMP pada 2022 lalu.

"Tuntutan kami adalah hari ini meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 yang mana menjadi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, yaitu 10,55 persen," ujar Wakil Ketua FSPMI Jakarta Tri Widyanto saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12).

"Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta juga sudah merevisi Keputusan Gubernur terkait upah minimum di DKI Jakarta," sambung Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah meminta Heru bertemu dengan para buruh, seperti yang pernah dilakukan Anies selama memimpin DKI.

"Kami meminta hari ini beliau bertemu dengan kami seperti yang dilakukan oleh pak Anies dulu. Bertemu, dengar aspirasi kami, dengar keluhan buruh," kata Andre.

Elemen buruh menilai kenaikan yang layak untuk DKI Jakarta senilai 13 persen. Namun, akhirnya menoleransi di angka 10,55 persen.

Kenaikan upah di daerah-daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi pun ikut disorot.

"Di Karawang atau Bekasi upahnya bisa dipastikan Rp 5,1 juta sd Rp 5,2 juta, sementara di DKI Jakarta sudah diputuskan Rp 4,9 juta, ini yang membuat kami mengambil sikap hari ini," kata Tri.

Tri mengatakan sekitar 500 massa aksi hadir dalam demo kali ini. Elemen buruh tersebut berasal dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Garda Metal.

[Gambas:Video CNN]

Ada empat tuntutan yang dibawa demo buruh hari ini, yaitu tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2023, naikkan UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar 10,55 persen, jadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023, tolakomnibus law/UU Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (28/11).

pasar suci

Natal 2 Minggu Lagi, Harga Daging******

Harga sejumlah bahan pokokdi sejumlah pasardi Jakartanaik tajam pada awal pekan ini. Salah satu kenaikan tercatat di Pasar Tebet Barat.

Untuk daging sapi misalnya, harga naik sekitar Rp10 ribu menjadi Rp150 ribu-Rp160 ribu per kg.

Pedagang daging sapi di Pasar Tebet Barat Fauzan mengatakan harga daging naik turun sejak lebaran Idulfitri tahun ini. Menurutnya, sejak bulan puasa kenaikan daging mencapai Rp20 ribu. Setelah itu, harga sempat turun.

"Itu naik, biasanya Rp140-150 ribu, naik Rp10 ribuan. Dari bulan puasa (naik) Rp20 ribu, turun lagi, naik lagi. Abis gitu nggak turun-turun lagi. Sebelum puasaan Rp130-140 ribu. Habis gitu naik Rp20 ribu, turun Rp10 ribu, ini naik lagi. Sekarang masih segini-segini aja," ujar Fauzan kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/12).

Hal ini diakui pula oleh pedagang daging sapi di Pasar Warung Buncit Deni. Meski tak mengalami kenaikan yang drastis, Deni ikut merasakan lonjakan harga jelang akhir tahun dengan kisaran Rp5.000. Daging yang Deni jual adalah daging frozen, artinya ia tak mengambil langsung sapi pada para peternak.

Menurut Deni, kenaikan daging frozen tak sekaligus terjadi namun perlahan-lahan.

"Ini lagi naik. Sekitar Rp5.000-an. Dari awal Desember kayak gini, naiknya seribu, seribu, seribu, nggak langsung Rp5.000. Ini lokal, tapi ambilnya daging frozen," paparnya.

Hal serupa terjadi pada harga cabai. Baik di Pasar Tebet Barat maupun Warung Buncit, harga cabai berkisar di angka Rp60 ribu.

Yatmi, pedagang sayur di Tebet Barat, mengungkapkan modal yang ia butuhkan untuk membeli cabai rawit merah berkisar Rp55 ribu per kg. Padahal, biasanya modal ia keluarkan hanya berkisar Rp40 ribu.

"Naiknya Rp15 ribu, jualnya (berapa) ya siapapun yang berani beli aja lah. Mau Rp70 ribu atau berapa," kata Yatmi.

Pasalnya, ia juga kerap menemukan cabai busuk saat mengambil dari pengepul. Sementara, cabai yang ia jual hanya cabai bersih.

Tak hanya cabai rawit merah, Yatmi mengatakan cabai rawit hijau juga sangat mahal. Saat ini modal yang ia keluarkan untuk rawit hijau sudah mencapai Rp60 ribu rupiah.

"Ini aja sekarang naik, cabai keriting merah modalnya Rp40 ribu, jualnya Rp50 ribu-Rp60 ribu, siapa saja yang mau ambil, di harga berapa saja," ungkapnya.

Kenaikan ini juga dirasakan pada harga telur ayam negeri. Pedagang telur di Pasar Warung Buncit Risma mengungkapkan harga yang ia jual saat ini mencapai Rp31 ribu. Kenaikan ini berkisar Rp3.000 atau sebelumnya mencapai Rp28 ribu. Kenaikan ini pun dimulai sejak seminggu lalu.

"Stoknya masih aman lancar tapi harganya naik. Mungkin karena ayamnya lagi susah bertelur. Tapi kalo akhir tahun memang biasanya naik," ujar Risma di kiosnya.

Sementara itu, meski kenaikan juga dirasakan oleh pedagang telur di Pasar Tebet Barat Sudin, namun rentang harga jual yang ia berikan berbeda. Sudin menjual harga telur per kilo sekitar Rp33 ribu-34 ribu.

Saat ini, modal yang ia keluarkan adalah Rp450 ribu per peti untuk 15 kilo telur.

"Tapi nggak tahu gara-gara apa harganya naik. Dari sebulan yang lalu sudah naik turun. Ini kisaran paling tinggi. Biasanya Rp300 ribu per peti," kata Sudin.

Beralih ke harga daging ayam ikut meroket sekitar Rp5.000-8.000 per ekor. Hal ini diungkapkan oleh pedagang daging ayam Nugiyem.

Menurutnya, kenaikan ini terjadi pada daging ayam negeri maupun ayam kampung. Kisaran harga untuk ayam negeri berada di Rp45 ribu-48 ribu dan ayam kampung sekitar Rp35ribu-38 ribu.

"Kalau ayam negeri dari Rp40 ribu-Rp43 ribu ke Rp45 ribu-Rp48 ribu. Akhir tahun biasanya (naik) juga, kalau (harga) telur naik, ayam ikut naik," ucap Nugiyem.

Sedangkan jika harga daging ayam per kilo di Pasar Warung Buncit berkisar Rp30 ribu-Rp34 ribu. Pedagang ayam Nina mengungkapkan kenaikan yang ini ia rasakan secara bertahap.

"Ada kenaikan, tiap hari naik. Sebelumnya kenaikan Rp2.000 terus. Mulai minggu ini naiknya, jalan seminggu," ujar Nina.

Meski tak mengetahui persis alasan kenaikan harga ayam, namun pola ini selalu terjadi jelang akhir tahun. Bahkan, menurutnya, kenaikan harga BBM tak memengaruhi harga ayam. Hanya momen tertentu seperti Idulfitri dan libur Nataru yang membuat harga ayam naik.

"Nggak sih, biasa kalau tahun baru itu sana (peternak) naik, kita ikut naik. Kayak lebaran. Pas kenaikan BBM aja malah gak naik, ini pas tahun baru, jadi tergantung momennya. Peternak nggak mau nurunin juga," tegasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Harga Tahu Batal Naik

peradaban yang jauh

Teten Akui Tak Bisa Intervensi Kenaikan Tarif Layanan di Marketplace******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku tak bisa mengintervensi kenaikan tarif layananyang ditetapkan sejumlah marketplacesaat ini.

Menurutnya, jika pemerintah mengintervensi soal tarif layanan, maka akan berpengaruh pada kondisi pasar.

"Yang banyak dikeluhkan itu soal kenaikan tarif. saya kira itu memang pemerintah nggak bisa masuk ke wilayah itu karena kalau pemerintah masuk ke situ, misalnya membatasi tarif komisinya berapa persen, kalau pemerintah ke situ akan mengganggu pasar," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12).

"Supaya mereka tetap bisa kompetitif, supaya mereka bisa menghitung HPP harga pokok penjualan, UMKM mestinya kalau sudah jualan di online dia tidak lagi ada biaya sewa," ucapnya.

Teten menegaskan kementeriannya akan berfokus pada pasar dalam negeri, utamanya menutup keran impor untuk memberikannya pada produk-produk dalam negeri. Ia juga memastikan akan mengurasi, mendampingi, dan membantu proses pembiayaan UMKM yang bergerak ke arah ekspor.

Lebih jauh, ia mengaku tengah mengajukan revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam revisi Permendag ini, pasar akan dilindungi dari produk impor dan mengutamakan produk dalam negeri.

"Pak Presiden sudah mengarahkan kita semua supaya ada pembatasan agar produk-produk luar tidak menyerbu marketplace," ucapnya.

Salah satu yang akan diusulkan Kementerian Koperasi adalah pembatasan retail online. Menurutnya, kemudahan retail online dalam mengirimkan barang tidak diikuti dengan aturan atau terpenuhinya standar nasional Indonesia (SNI). Beberapa barang impor bahkan tidak memiliki izin edar BPOM.

Teten meminta agar retail online harus memiliki perusahaan fisik di Indonesia sebelum menjual produknya secara online. Selain itu, ia meminta agar Permendag ini mengatur batasan harga terhadap produk yang diimpor. Meskipun saat ini batasan harga itu masih dalam diskusi.

"Kita bukan mau melarang mereka berjualan di sini tapi kita ingin ada playing field yang sama," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]