petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

kaikoslot

slot gacor terbaru 210Jutaan kata 535325Orang-orang telah membaca serialisasi

《kaikoslot》

Pemkab Biak siapkan Rp12 miliar bayar tunggakan studi Papua unggul******

Pemkab Biak siapkan Rp12 miliar bayar tunggakan studi Papua unggul
Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap saat mendampingi Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengenalkan buku bacaan berbahasa daerah Biak karya Bunda PAUD Biak Ruth Naomi Naap Rumkabu (kedua dari kiri). ANTARA/Muhsidin
Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk membayar tunggakan biaya pendidikan mahasiswa asal Biak di luar negeri.

"Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita sedang memproses pembayaran tunggakan biaya studi para mahasiswa yang tergabung dalam program Papua Unggul itu," kata Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak,Jumat.

Ia mengatakan, data mahasiswa program Papua Unggul yang berkuliah di perguruan tinggi luar negeri itu sedang divalidasi oleh Disdikbud Biak Numfor.

Bupati Herry mengatakan, Pemkab Biak Numfor berharap program pendidikan Papua Unggul untuk orang asli Papua itu bisa cepat selesai dan para mahasiswa yang terdaftar studi di berbagai perguruan tinggi luar negeri itu dapat segera merampungkan studinya dengan baik.

Disebutkan Herry, beasiswa program Papua Unggul diberikan kepada mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. "Tetapi saat ini biaya studi mereka menunggak dan terancam drop out, sehingga Pemprov Papua meminta pemerintah kabupaten/kota masing-masing untuk penyelesaiannya," katanya.

Ia berharap dengan dukungan pemerintah daerah para mahasiswa dapat selesai studi di luar negeri dapat kembali untuk membangun daerahnya.  "Hal ini juga untuk mewujudkan visi misi Biak yang religius berkarakter dan berbudaya," ujar Bupati Herry.

Baca juga: Kemendagri segera tuntaskan tunggakan Beasiswa Siswa Unggul Papua

 

Pewarta: Muhsidin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar. (CNN Indonesia/Feby Febrina).
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lihat Juga :
Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

CAAC sebut nilai low******

CAAC sebut nilai low-altitude economy China tembus 500 miliar yuan
Sebuah helikopter untuk wisata terbang di resor ski internasional Narat di Kabupaten Xinyuan, Prefektur Otonomi Ili Kazak, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China, pada 21 Desember 2023. ANTARA/Xinhua/Li He
Beijing (ANTARA) - Administrasi Penerbangan Sipil China (Civil Aviation Administration of China/CAAC) menyebut skala ekonomi ketinggian rendah (low-altitude economy) China pada akhir 2023  diperkirakan mencapai lebih dari 500 miliar yuan atau sekitar 70 miliar dolar AS dan diprediksi skala tersebut akan terus meningkat hingga 2 triliun yuan per 2030 mendatang.

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (28/2), Wakil Kepala CAAC Han Jun menyampaikan bahwa sebagai sebuah industri strategis yang sedang berkembang, low-altitude economymemiliki rantai industri yang panjang.

Rantai ekonomi itu mencakup berbagai sektor seperti penelitian dan pengembangan (litbang) dan manufaktur pesawat, pembangunan dan pengoperasian infrastruktur penerbangan ketinggian rendah, serta layanan penerbangan.

Han menuturkan bahwa CAAC mendorong pembangunan sistem layanan penerbangan ketinggian rendah dan berupaya menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan untuk rencana penerbangan ketinggian rendah.

CAAC juga akan menyediakan dukungan bagi perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan proyek percontohan distribusi logistik drone di sejumlah provinsi termasuk Jiangxi, Guangdong, Shaanxi, dan Sichuan.

Low-altitude economymerupakan konsep ekonomi yang mengandalkan wilayah udara berketinggian rendah, dengan sektor penerbangan umum memainkan peran yang dominan.

Konsep itu melibatkan berbagai sektor ekonomi, seperti penerbangan ketinggian rendah, pariwisata udara, transportasi penumpang, layanan penerbangan umum, penelitian ilmiah, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut data CAAC, hingga akhir 2023, jumlah perusahaan penerbangan umum di China mencapai 689, dengan 3.173 unit pesawat penerbangan umum telah terdaftar dan 451 bandar udara penerbangan umum telah didirikan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:harus slot

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
gacor 5000
mediaslot88
daftar slot terbaru
ada kami ojk
77
menu 4d slot
maxwin lgdbet
5unsur4
bbni4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 indoslot388
Bab 2 brii4d
Bab 3 fantaslot
Bab 4 sonic slot 77
Bab 5 idn joker slot
Bab 6 fajartoto
Bab 7 akulaku belanja
Bab 8 qq724
Bab 9 slot depo 20 bonus 20 to kecil
Bab 10 mpo7788 slot
Bab 11 slot auto maxwin
Bab 12 slot gacor olympus hari ini
Bab 13 goldenbet88 slot
Bab 14 sultanplay
Bab 15 kaya33 slot
Bab 16 agen slot mudah menang
Bab 17 jatislot
Bab 18 game slot mudah jp
Bab 19 369slot
Bab 20 slot gacor wwg
Klik untuk melihattersembunyi di tengah654bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

rtp mansion77
Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck mengatakan negaranya memiliki hampir 2 juta lowongan pekerjaan yang belum terisi.
Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck mengatakan negaranya memiliki hampir 2 juta lowongan pekerjaan yang belum terisi. Ilustrasi. (iStock/bluejayphoto).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perekonomian JermanRobert Habeck mengatakan negaranya memiliki hampir 2 jutalowongan pekerjaan yang belum terisi.

Saat berbicara kepada anggota parlemen, Rabu (17/1), ia menyebut kurangnya pekerja terampil masih menjadi masalah serius dan menimbulkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman.

"Kekhawatiran terbesar kami adalah kekurangan pekerja terampil, kami memiliki lebih dari 700 ribu lowongan yang terdaftar, namun banyak perusahaan tidak lagi melaporkan lowongan mereka. Diperkirakan ada hampir 2 juta lowongan," ujar Robert, dikutip Anadolu Agency (AA), Rabu (17/1).

Jerman katanya juga akan memanfaatkan seluruh potensi dalam negeri dengan mempromosikan pekerjaan paruh waktu dan menciptakan peluang bagi mereka yang ingin terus bekerja di hari tua.

Jerman disebut saat ini menghadapi kekurangan tenaga kerja yang signifikan, terutama di sektor teknologi informasi, energi terbarukan, konstruksi, teknik, dan medis.

Melansir Reuters, separuh dari total perusahaan di Jerman sedang berjuang untuk mengisi lowongan karena kekurangan tenaga kerja.

Jerman, seperti negara-negara industri maju di seluruh dunia, menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah, khususnya di sektor-sektor terampil yang pertumbuhannya tinggi.

Berdasarkan survei terhadap 22 ribu perusahaan, sebanyak 53 persen menghadapi kesulitan perekrutan tenaga kerja.

Wakil Kepala Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Jerman Achim Dercks mengatakan situasi tenaga kerja terampil masih sangat kritis di negara tersebut. Berdasarkan catatan pihaknya, masih ada 1,8 juta lapangan kerja yang belum terisi di perekonomian Jerman secara keseluruhan.

"Ini berarti lebih dari 90 miliar euro (US,8 miliar) nilai tambah akan hilang tahun ini. Itu setara dengan lebih dari 2 persen produk domestik bruto,"kata Dercks.

[Gambas:Video CNN]



(fby/sfr)

Grandmaster Dewa Super

demo slot pajaktoto
PT Chandra Asri Pacific Tbk menyampaikan permohonan maafnya atas bau menyengat yang berasal dari pabriknya dan mengganggu kenyamanan warga Cilegon, Banten.
Ilustrasi. PT Chandra Asri Pacific Tbk menyampaikan permohonan maafnya atas bau menyengat yang berasal dari pabriknya dan mengganggu kenyamanan warga Cilegon, Banten. (morgueFile/click)
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Chandra Asri Pacific Tbk menyampaikan permohonan maafnya atas bau menyengat yang mengganggu kenyamanan warga Cilegon, Banten.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," ujar Corporate Shared Value Departmen Manager PT Chandra Asri Wawan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/1), mengutip detiknews.

Wawan menyebut, bau menyengat tersebut berasal dari pembakaran atau flaringyang dilakukan perusahaan di cerobong asap. Perusahaan, sebutnya, terpaksa melakukan pembakaran akibat adanya gangguan alat produksi di pabrik.

Lihat Juga :
Bau Menyengat dari Pabrik Kimia di Cilegon, Anak SD Muntah-muntah

Diberitakan sebelumnya, warga di tiga kecamatan di Kota Cilegon, Banten mengeluhkan bau menyengat yang memicu pusing dan mual. Sejumlah anak bahkan mengalami muntah-muntah.

Bau tak sedap itu berasal dari pembakaran gas di pabrik kimia milik PT Chandra Asri Petrochemicals.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon bahkan menerima informasi bahwa bau tersebut tercium hingga wilayah Bojonegara, Kabupaten Serang.

Baca berita selengkapnya di sini.

(asr/asr)

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

okejudi
Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Harta Keluarga Istri Jelek

daftar slot gampang maxwin
Kemenkeu sebut insentif pajak fasilitasi tes pasar kendaraan listrik
Salah seorang pengguna kendaraan listrik memanfaatkan SPKLU yang dipasang PLN. (ANTARA/HO-PLN) (1)
Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan bahwa kebijakan pemberian insentif pajak pada impor kendaraan listrik memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tes pasar.

“Akhirnya, (insentif) sebagai jalan untuk memberikan fasilitas semacam tes pasar itu sebenarnya sangat logis dengan berbagai macam prospek. Itu sangat logis,” ujar Rustam dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Rustam mengatakan akan lebih baik apabila masyarakat disuguhi model kendaraan listrik yang lebih beragam.

Akan tetapi, kata dia, terdapat keraguan dari sejumlah produsen kendaraan listrik luar negeri akibat beban pajak yang berlapis, seperti pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk.

“Mereka untuk masuk ke Indonesia (jadi) ragu-ragu. ‘Ini saya jual ke dalam, laku nggak dengan beban pajak yang 50 persen, bea masuk, ditambah PPNBM?’,” ujar Rustam.

Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik

Oleh karena itu, menurut Rustam, sangatlah tepat memberikan insentif berupa bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupun terurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, juga terdapat insentif berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Ia berpandangan bahwa berbagai insentif tersebut menjawab keraguan para produsen kendaraan listrik yang belum masuk ke Indonesia, dengan cara memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba pasar.

“Saya kira logika ini sangat baik untuk memberikan insentif CBU,” kata Rustam.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh terkait kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicledi Indonesia.

“Jadi, harapannya, harusnya dari pabrikan global itu nggak ragu-ragu lagi,” ucap Rustam.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Mulailah berlatih dari dasar laut

pinjam uang bank
Jasa Raharja beri ruang anak muda buat inovasi keselamatan lalu lintas
Salah satu finalis memaparkan ide inovasi keselamatan berlalu lintas dalam penyelenggaraan Jasa Raharja Road Safety Innovation di Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/HO-Jasa Raharja
Kami berharap inovasi yang lahir dari JR-Rovation ini dapat berkontribusi signifikan dalam upaya nasional kita untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus membangun kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat luas
Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja menyelenggarakan program Jasa Raharja Road Safety Innovation (JR-Rovation) untuk memfasilitasi dan mendorong mahasiswa menciptakan berbagai inovasi terkait keselamatan berlalu lintas.

“Kami berharap inovasi yang lahir dari JR-Rovation ini dapat berkontribusi signifikan dalam upaya nasional kita untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus membangun kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat luas,” ujar Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang di Jakarta, Jumat.

Dia menuturkan bahwa program JR-Rovation menerapkan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, universitas, industri, masyarakat, dan media, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dalam keselamatan di jalan raya.

Selain itu, program ini juga mengimplementasikan prinsip triple bottom lineyang berfokus pada penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui inovasi.

Munadi menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan komitmen pihaknya terhadap keselamatan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ia pun berharap peserta program dapat menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya efektif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat.

Program yang tahun ini dilaksanakan untuk ketiga kalinya tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Science Innovation dan Social Innovation. Terdapat 10 finalis yang berasal dari 8 universitas pada masing-masing kategori.

Program ini juga menjadi momen pengukuhan ketua dan pengurus kelompok mahasiswa yang berdedikasi untuk mempromosikan keselamatan jalan raya di kalangan masyarakat bernama Road Safety Ranger Z sebagai upaya untuk memperkuat partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga keselamatan berlalu lintas.

Baca juga: Jasa Raharja santuni 152.243 korban kecelakaan sepanjang tahun 2023

Baca juga: Jasa Raharja gandeng guru bangun keselamatan berlalu lintas ke siswa

Baca juga: Korlantas Polri dan Jasa Raharja bantu penyintas lakalantas

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Cerita Desa Kecil

cara kredit hp pakai kredivo
Pengusaha meminta Kemenkeu memperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan China terhadap pengusaha cilik mereka.
Pengusaha meminta pemerintah memperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan China terhadap pengusaha cilik mereka. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)