cara dapat uang dengan rebahan

Menikah dengan keluarga kaya

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Harap Maklum Kalau Penerbangan dari dan ke Bali 'Delay'******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan tingkat keterlambatan (delay) penerbangandari dan ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, tempat penyelenggaraan KTT G20, di bawah 45 menit.

Tetapi Kemenhub memastikan penerbangan reguler, baik domestik maupun internasional, berjalan baik dengan slot yang sudah diatur pada masa penyelenggaraan G20 tanpa ada pembatalan atau pengalihan.

"Dilaporkan tingkat keterlambatan (delay) di bawah 45 menit dan maskapai penerbangan telah melakukan penanganan dengan menyediakan makanan ringan sebagai kompensasi," tutur Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, dilansir Antara, Senin (14/11).

Hal itu merupakan bagian dari prosedur penanganan untuk memastikan kelancaran penerbangan VVIP dan reguler, serta agar terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.

Diketahui, sejumlah pemimpin negara G20 dan tamu undangan tiba sejak Minggu (13/11). Salah satunya, pesawat kepresidenan AS Air Force One yang membawa Presiden Joe Biden telah tiba pada pukul 21.46 WITA.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi juga menyambut Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon yang tiba pukul 19.49 WITA menggunakan penerbangan Qatar Airways.

Kemudian, berdasarkan informasi Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara, pesawat VVIP dan reguler para tamu negara yang tiba hingga tadi malam, yakni Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada pukul 00.16 WITA dini hari menggunakan pesawat kepresidenan.

Lalu, Perdana Menteri Fiji Ratu Inoke Kubuabola yang tiba pukul 23.47 WITA menggunakan Qantas Airways. Selanjutnya, Presiden Korea Yoon Suk-yeol tiba pukul 22.27 WITA menggunakan pesawat Emirates.

Adita menyampaikan pada hari ini masih akan ada sejumlah pemimpin dan tamu negara yang akan mendarat di Bandara Bali. Antara lain, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.

Selanjutnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Menteri Luar Negeri Brasil Carlos Alberto Franco Franca, dan Menteri Luar Negeri Suriname Albert E Ramdin.

Kemenhub telah berkoordinasi dengan pengelola bandara dan maskapai untuk mempersiapkan penanganan terhadap pengguna jasa penerbangan, seperti permintaan perubahan jadwal (reschedule) hingga pengembalian dana (refund) tiket pesawat.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

Menteri Basuki Kejar Tol Semarang******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan Tol Semarang-Demak Seksi II beroperasi secara fungsional pada 18 November 2022.

"Konstruksi sudah bagus, bisa dimaksimalkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Supaya jangan terlalu macet jalan nasional Pantura (Pantai Utara) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Basuki alam keteranga resmi yang dikutip Antara pada Senin (14/11).

Saat ini, Jalan Pantura sedang dilakukan penggantian Jembatan Callendar Hamilton (CH) Wonokerto. Hal itu menimbulkan kemacetan di jalur tersebut.

"Saya minta dipercepat pekerjaannya dengan manajemen yang lebih baik. Karena lokasi jembatan ini di Pantura yang macet, kalau tidak terencana dengan baik akan lambat," katanya.

Uji coba pembukaan Tol Semarang-Demak Seksi II sendiri telah dilakukan sejak Jumat (12/11) pukul 15.00 WIB dengan skema buka tutup satu arah/lajur.

Tol Semarang - Demak memiliki panjang 26,95 km. Tol ini dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU) yakni Seksi 1 untuk ruas Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,39 km menjadi porsi pemerintah (APBN) dengan kebutuhan biaya Rp10 triliun.

Sementara Seksi 2 untuk ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

Untuk Seksi 1, pemerintah telah melakukan kontrak dengan paket pekerjaan peninggian Jembatan Kaligawe, elevated freeway, dan pile slabuntuk 1A.

Kemudian, kontrak untuk pekerjaan tanggul laut dan jalan utama, on/offramp, Jembatan Kali Babon dan Sayung sertarest areadan Gerbang Tol untuk 1B, pembangunan Kolam Retensi Terboyo sekitar 189 hektare dan Sriwulan sekitar 28 hektar, Rumah Pompa Terboyo dan Sriwulan untuk 1C.

Saat ini, sedang dilakukan trial embankmentpada Seksi I sepanjang 400 meter dengan progres 48,89 persen. Proyek ini diharapkan selesai pada Januari 2023.

Adapun Pembangunan Seksi 2 dilaksanakan oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium Maratama-Studi Teknik (KSO) dan Konsultan Supervisi PTVirama Karya (Persero) dengan nilai investasi sebesar Rp5,44 triliun.

Dengan pembangunan jalan tol yang terintegrasi tanggul laut ini, pemerintah berharap permasalahan banjir rob di Semarang Timur khususnya Kaligawe - Sayung dapat teratasi pada akhir 2023.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi pengasuh tingkat dewa

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

10 Daerah dengan Pengangguran Terbanyak, Nomor Satu Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah denganpengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) berada di urutan pertama.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

[Gambas:Video CNN]

kontrak terbatas

Luhut Klaim RI Siap Pasok Baterai Buat 3 Juta Kendaraan Listrik******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanmengatakan Indonesia siap memproduksi baterai untuk 3 juta kendaraan listrik.

Hal itu diungkapkan Luhut ketika memaparkan rencana pembangunan kawasan energi baru Kaltara Industrial Estate di acara 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022.

"Dulu kita hanya ekspor ini saja (bijih nikel), sekarang kita sudah masuk sini (besi dan baja), nanti kita akan berada di sini (baterai untuk kendaraan listrik). Kuartal III 2024 kita akan memproduksi lithium battery," kata Luhut, Kamis (10/11).

Luhut dengan tegas mengatakan bahwa investasi di Kaltara Industrial Estate menyentuh US2 miliar. Di kawasan tersebut, akan dibangun juga solar panel 10 GW hingga 11 ribu GW hydro power.

"Nanti Anda bilang ini masih angan-angan? Ndak, this is under construction. Panel pertama akan masuk produksi pada 2024. Nah, kita bangun 11 ribu GW hydro power, ini bukan 10 ribu. Kemarin saya cek ke kontraktornya 11 (ribu)," jelas Luhut.

Pembangunan kawasan industri hijau di Kaltara sudah dimulai sejak Desember 2021 lalu. Kawasan ini diklaim sebagai kawasan industri terintegrasi terbesar di dunia dengan luas hingga 30 ribu ha.

"(Investasinya) US2 miliar di satu tempat. Siapa yang mau lawan kita? Ini ada hampir 30 ribu hektare, raksasa. Ini adalah game changeruntuk Indonesia. Bisa hampir 200 ribu pegawai di sana," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]