situs slot yg resmi

Pendekar Binatang

Tupperware Kritis, Saham Anjlok 90 Persen dan Pegawai Terancam PHK******

Perusahaan multinasional Tupperware berencana memutus hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya demi menghemat uang operasional.

Mengutip CNN Business, Selasa (11/4), kondisi keuangan perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu sedang buruk. Pihak perusahaan dan penasihat keuangannya mengatakan perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

Saham Tupperware pun turun 90 persen dalam satu tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kondisi perusahaan kian genting.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez.

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

RI Pesimis China Mau Turunkan Bunga Utang Kereta Cepat Jadi 2 Persen******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo tak mau muluk-muluk berharap China menurunkan bunga utangKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari 3,4 persen menjadi 2 persen. Ia hanya mematok target turun ke 3 persen.

"Lagi negosiasi, mereka (China) terakhir masih di angka sekitar 3,4 persen. Lagi kami nego dengan skema jaminannya. Kita lagi mulai draftingperjanjiannya. Kemarin mereka sudah turunkan (bunga) di 3,4 persen, kami masih coba di 3 persen," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia mengatakan proses negosiasi dengan China masih terus berlanjut. Harapannya, pemerintah RI sudah bisa mendapatkan respons dari China yang lebih jelas terkait bunga utang proyek KCJB tersebut dalam dua minggu ke depan.

Bunga utang proyek KCJB awalnya 4 persen, lalu turun menjadi 3,4 persen setelah negosiasi yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Namun, Luhut tak puas dan menilai angka tersebut masih cukup tinggi.

Luhut menyebut pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen. Namun, ia mengatakan pemerintah tak masalah jika China kekeh tak mau menurunkannya. RI bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing okwalaupun nggak oke-oke amat," ungkap Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Riasan merah di seluruh dunia

Kripto Perkasa dalam 24 Jam Terakhir Dipimpin Bitcoin******

Harga 10 kripto teratas menghijau dalam 24 jam terakhir dengan penguatan terbesar dialami olehbitcoin.

Mengutip coinmarket.com, harga bitcoin menguat 6,42 persen dalam 24 jam terakhir ke posisi US.103 per keping. Dengan penguatan itu, bitcoin sudah melesat ke 7,93 persen dalam sepekan terakhir.

Selain bitcoin, penguatan besar juga dialami oleh solana dan BNB yang masing-masingnya menguat 4,76 persen dan 4,61 persen. Dengan kondisi itu, Solana sudah menguat 3,97 persen dan BNB 5,66 persen selama sepekan terakhir.

Ethereum menguat 3,23 persen selama 24 jam terakhir dan 6,29 persen selama sepekan terakhir. Sementara itu untuk XRP menguat 2,22 persen selama 24 jam terakhir dan 3,95 persen dalam sepekan terakhir.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Guru Besar Wuji

Erwin Moeslimin Jadi Komisaris Baru Adhi Karya******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengangkat Erwin Moeslimin sebagaikomisaris independen menggantikan Cahyo A. Muzhar.

Pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Melansir CNBC Indonesia, Rabu (12/4), para pemegang saham juga mengangkat Bambang Krisminarno sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menggantikan Agung Dharmawan.

Berdasarkan hasil RUPST berikut jajaran Komisaris dan Direksi Adhi karya yang baru :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Mayjend TNI (Purn) Dody Usodo Hargo
Komisaris : Yustinus Prastowo
Komisaris : Widiarto
Komisaris Independen : Abdul Muni
Komisaris Independen : Hironimus Hilapok
Komisaris Independen : Erwin Moeslimin

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Entus Asnawi Mukhson
Direktur Operasi I : A. Suko Widigdo
Direktur Operasi II : Pundjung Setya Brata
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Bambang Krisminarno
Direktur Human Capital dan Sistem : Ki Syahgolang Permata
Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis : Vera Kirana

[Gambas:Video CNN]

Master Fantasi Super

TransJakarta Buka******

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta Mohamad Indrayana buka-bukaan soal isu kenaikan tarif Trans Jakarta Rp5.000 di jam sibuk. Ia mengatakan keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami dalam hal ini PT Transportasi Jakarta mengikuti keputusan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Indrayana saat dihubungi, Selasa (11/4).

Ia mengatakan survei yang digelar TransJakarta di media sosial soal penyesuaian tarif bertujuan untuk mengetahui respons pelanggan.

"DTKJ memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi tarif sesuai Perda No 5 tahun 2014," katanya.

Sebelumnya, PT TransJakarta melakukan survei soal kenaikan tarif TransJakarta dan mikrotrans.

Melalui akun twitter resminya, TransJakarta mengajak pengguna untuk mengisi survei tersebut hingga 13 April mendatang.

TransJakarta menyatakan kenaikan tarif merupakan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta.

"Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis Tranjakarta, Senin (10/4).

CNNIndonesia.commencoba mengakses survei itu. Di bagian awal, pengguna diminta untuk mengisi identitas dan penilaian terhadap layanan TransJakarta selama ini.

Lalu pengguna salah satunya diberi pertanyaan 'bagaimana jika TransJakarta reguler naik menjadi Rp5.000?'.

Ada juga pertanyaan 'bagaimana jika layanan (mikrotrans) Jaklingko naik menjadi Rp1.000?'

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

PII Siap Jadi Penjamin Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta******

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII mengaku belum menerima mandat dari pemerintah untuk menjamin utang Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB). Pernyataan diberikan terkait rekomendasi penjaminan utang Kereta Cepat yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan mandat yang diberikan kepada perusahaannya adalah menjadi badan usaha penjamin infrastruktur. Tujuannya adalah melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

PT PII disinggung oleh  Luhut selepas ia pulang dari China untuk negosiasi bunga utang proyek KCJB. Luhut mengatakan China kekeh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kudu menjamin pembayaran utang RI ke China.

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut karena proses penjaminan melalui APBN cukup rumit. Ia kemudian merekomendasikan penjaminan melalui PT PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," sambungnya.

Di lain sisi, Luhut mengatakan Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah mau turun lagi sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah sebenarnya tidak masalah. Pemerintah akan tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," jelas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul berita dalam artikel ini diubah dari sebelumnya "PII Belum Terima Mandat Luhut Jadi Penjamin Utang Kereta Cepat" pada Rabu (12/4) pukul 17.50 setelah menerima penjelasan dari pihak terkait.