qq36bet
situs slot gacor hari ini terpercaya 492Jutaan kata 112489Orang-orang telah membaca serialisasi
《qq36bet》
Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN******
"Di IKN memang harus ada concrenkepada upaya membangun pertahanan dan keamanan yang lebih kuat dan efektif," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: TNI AL tingkatkan status Lanal Balikpapan seiring pemindahan ibu kota
Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.
Baca juga: Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur
Oleh karena itu, dia menilai TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Lanal Balikpapan menjadi Lantamal.
"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.
Oleh karena itu, setelah didapuk menjadi lantamal nanti, dia berharap TNI AU melengkapi pangkalan utama Balikpapan itu dengan fasilitas pemantauan yang lengkap hingga kualitas prajurit yang mumpuni.
Baca juga: Kasal sebut belum semua lantamal jadi kodamar pada 2024
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.
IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.
“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).
Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.
Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.
“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.
Baca juga: Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan
Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******
Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.
Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.
APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.
Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.
Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.
APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.
Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.
Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.
Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
APBN pada masa Jokowi
APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.
Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.
Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.
Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.
Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.
Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.
Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.
Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.
APBN transisi
APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.
Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.
Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.
Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.
Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Rio Waida dapatkan tiket Olimpiade Paris 2024******
Rio berhasil merebut slot Olimpiade Paris setelah menyelesaikan babak Repechage 10 pada urutan kedua dengan 10,93 poin untuk melaju ke Repechage 11 ajang yang digelar Asosiasi Surfing Internasional (ISA) tersebut.
"Ini merupakan suatu hal yang membanggakan mengingat Rio dua kali berhasil bisa masuk Olimpiade. Kemarin yang di Tokyo, sekarang di Paris. Dan kemarin yang di Tokyo itu adalah pertama kalinya surfing masuk diperlombakan di Olimpiade," kata pelatih kepala tim nasional surfing Indonesia Arya Subyakto kepada ANTARA lewat sambungan telpon, Minggu dini hari.
"Dan ini merupakan bukti bahwa surfing juga harus dapat perhatian lebih ya. Karena ini menjadi cabang olahraga ketujuh yang mendapatkan tiket Olimpiade. Semoga dengan prestasi Rio ini kita dapat perhatian dan kita akan melahirkan atlet-atlet lainnya."
Selain Rio Waida, Indonesia mengirimkan tiga atlet lainnya untuk mengikuti ajang terakhir kualifikasi Olimpiade Paris 2024 untuk cabang olahraga surfing. Mereka adalah I Ketut Agus Aditya Putra, Dhany Widianto, dan Jasmine Michelle Studder untuk sektor putri.
Namun, perjuangan mereka kandas pada babak awal. Sementara, perjalanan Rio dalam mendapatkan tiket Olimpiade juga tidak mudah karena harus melalui babak Repechage setelah keluar dari main round.
Baca juga: Empat atlet surfing Indonesia berburu tiket Olimpiade di Puerto Rico
Rio, yang tembus 16 besar Olimpiade Tokyo 2020, berada pada urutan ketiga pada round keempat, yang membuatnya harus terlempar ke Repechage 6.
Dari situ, peselancar berdarah Indonesia-Jepang berusia 24 tahun tersebut berjuang melalui babak demi babak hingga akhirnya merebut satu slot Olimpiade Paris dari enam slot putra yang disediakan di Repechage 9.
"Hebatnya Rio, dia tetap konsisten, fighting sampai detik terakhir, dan akhirnya di Repechage 9 dia sudah berhasil mendapatkan tiket Olimpiade. Dan, kebetulan ini pertandingan barusan Repechage 10 dia menang lagi," ujar Arya.
"Semoga dia bisa dapat medali. Walaupun sekarang dia lebih relaks ya. Karena sudah mendapatkan tiket Olimpiade."
Arya berharap Rio dapat mengulang kesuksesan seperti saat meraih medali perak dalam ISA World Surfing Games 2022 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat.
Saat itu Rio juga berjuang melalui Repechage hingga akhirnya mencapai final, namun skornya terpaut 1,92 dari atlet Jepang Kanoa Igarashi yang menutup babak akhir dengan perolehan skor tertinggi 15,96 untuk meraih medali emas.
Baca juga: PSOI optimistis selancar ombak Indonesia berprestasi di Olimpiade 2024
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
Label：tafsir mimpi 2 angka、slot bonus new member、rekomendasi slot hari ini
Terkait：daftar pinjol terdaftar bi checking、situs slot jp terus、slot maxwin、slot online terpercaya、slot 198、apel888、situs baru judi slot、cara dapat uang gratis、receh slot 88、aneka88
bab terbaru：perkasjitu（2024-07-08）
Perbarui waktu：2024-07-08
- Bab 1 gasbos
- Bab 2 pinjol resmi ojk 2021 cepat cair limit tinggi
- Bab 3 voucher informa
- Bab 4 bayar pakai kredivo di tokopedia
- Bab 5 mpoid rtp
- Bab 6 situs gacor terbaik
- Bab 7 trik pgsoft
- Bab 8 slot uang 888
- Bab 9 game slot yang paling mudah menang
- Bab 10 big777 alternatif
- Bab 11 bidwin88
- Bab 12 event tebak hadiah 4d
- Bab 13 qq slot demo
- Bab 14 meta777
- Bab 15 prediksi ekor togel
- Bab 16 cara pasang togel 4d
- Bab 17 kota188
- Bab 18 voucher indomaret 50 ribu
- Bab 19 erek60
- Bab 20 detik bet188
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6437bab
pasar suci
trik bermain jin ji bao xi 2022
Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Penyihir itu datang dari jauh
unyil4d
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024
Setan Panah
kegunaan voucher google play
Saya membutuhkan sertifikat yang menyatakan saya bisa, dan satu-satunya yang bisa saya jangkau memang Prakerja karena semua pelatihan lain berbayar, sedangkan Prakerja gratis,Jakarta (ANTARA) - Kesempatan tidak dapat diraih bila menyerah di tengah jalan. Itulah moto hidup yang diusung Muhammad Opti Prabina Samosir, alumnus dari salah satu skema pelatihan yang kini berjalan di Indonesia, yaitu Program Kartu Prakerja.
Betapa tidak, sejak program tersebut diluncurkan pada 2020 -- ditandai pembukaan gelombang pertama pada 11 April 2020 -- pria 30 tahun itu sudah mendaftar agar dapat menjadi peserta yang mendapatkan kesempatan emas menjalani pelatihan dengan dukungan Pemerintah.
Namun, dia harus menanti 3 tahun hingga akhirnya diterima menjadi peserta ketika Program Kartu Prakerja membuka gelombang ke-58 pada Juli 2023.
"Saya hobi belajar dan haus ilmu. Saya tetap coba karena ini bermanfaat," kata ayah dua anak itu ketika ditemui ANTARA di Medan, Sumatera Utara.
Opti sendiri masih menempuh pendidikan untuk mendapat ijazah sarjana Teknik Informatika di Universitas Budi Darma, yang tertunda penyelesaiannya sampai saat ini karena kondisi keluarga. Untuk mencari pendapatan, dia bekerja sebagai mitra pengemudi aplikasi daring dan juga menyediakan jasa reparasi ponsel.
Dia juga mengajar di sebuah SMK di Medan dan sempat melamar menjadi pemrogram karena sudah memiliki latar belakang sebagai mahasiswa TI.
Akan tetapi belajar sebagai mahasiswa TI saja tidak cukup. Lamarannya ditolak karena ada beberapa faktor, mulai dari belum menyelesaikan kuliah sampai batasan usia.
"Saya membutuhkan sertifikat yang menyatakan saya bisa, dan satu-satunya yang bisa saya jangkau memang Prakerja karena semua pelatihan lain berbayar, sedangkan Prakerja gratis," tegasnya.
Dengan dana pelatihan Rp3,5 juta dari Prakerja, dia memanfaatkannya untuk tiga pelatihan. Yaitu dua pelatihan pemrograman dan satu pelatihan soft skill yang berfokus pada cara berkomunikasi. Alasan Opti memilih pelatihan komunikasi sangat sederhana, dia ingin berbeda dari anggapan bahwa pemrogram kebanyakan tidak dapat berkomunikasi dengan baik.
Efeknya luar biasa. Berbekal sertifikat yang didapat dia melamar untuk bergabung dalam tim yang menyelesaikan proyek pembuatan situs untuk sebuah kecamatan. Sembari bekerja sebagai pemrogram lepas, dia juga memperdalam kompetensi dengan mendaftar pelatihan lain di Alkademi.
Dia dan teman-temannya juga kemudian membuat gerakan jelang Lebaran tahun ini yang diberi nama unik, "Lailatul Coding" yang ingin membantu UMKM dengan membuatkan 1.000 desain situs untuk mereka.
Lulus pelatihan Prakerja dan mengikuti pelatihan yang didukung oleh program itu ternyata mengubah hidup Opti. Dari segi finansial, nilai yang didapat dari pekerjaannya sebagai pemrogram lepas sejak tahun lalu mencapai lebih dari 1.000 dolar atau sekitar Rp15 juta.
Selain aspek finansial, dia juga dapat mengembangkan diri untuk memulai persekutuan komanditer atau CV yang bergerak di bidang multimedia dan pemrograman untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Dia juga bersama rekannya tengah terlibat dalam UMKM yang mendaur ulang limbah untuk menjadi barang lain seperti jam.
Dia berharap program sebaik Prakerja dapat diluaskan tidak hanya untuk yang tengah mencari kerja dan pekerja, tapi juga membantu menyiapkan siswa-siswa yang berada pada tahun akhir untuk memiliki keahlian khusus.
Beri kepercayaan diri
Manfaat Kartu Prakerja juga dirasakan oleh Merlin Milawari Silalahi, ibu rumah tangga asal Medan yang langsung mendaftar pada 2023 setelah melihat konten tersebut di media sosial.
Alasannya sederhana, setelah menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun dan pernah berkarier di sektor perbankan, dia ingin meningkatkan kemampuan setelah sempat merasa tidak ada perkembangan yang berarti selama beberapa tahun terakhir.
Dana pelatihan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengikuti pelatihan pemasaran untuk pengembangan bisnis, mengembangkan konten media sosial untuk pemasaran digital, dan merancang kemasan produk.
Ketiga topik itu dipilih untuk mendukung usaha berjualan daring yang dia lakukan selama ini, di sela mengurus keluarganya. Ibu dari tiga anak itu memanfaatkan kompetensi yang didapat untuk merancang desain promosi untuk produk-produknya yang dia pasarkan melalaui lokapasar atau marketplacesebuah media sosial.
"Untuk ibu rumah tangga, pelatihan Prakerja meningkatkan kepercayaan diri," ujar perempuan berusia 39 tahun itu.
Pelatihan yang dilakukan karena menjadi peserta Program Kartu Prakerja membuatnya dapat menyerap ilmu baru, membuatnya lebih percaya diri dan merasa lebih berkembang sebagai seorang perempuan sekaligus ibu rumah tangga.
Merlin bertekad untuk memanfaatkan pelatihan dan kemampuan yang sudah didapatnya untuk lebih mengembangkan diri ke depan dan mendapatkan ilmu-ilmu lain.
"Ini bukan hanya masalah kerjaan, melainkan lebih ke jati diri kita sebagai perempuan Indonesia. Jangan hanya terpaku pada pekerjaan semata tapi kita juga seorang ibu yang harus mencerdaskan anak-anak kita, jadi kita perlu wawasan luas," katanya.
Menikmati manfaat yang diberikan dari menjadi peserta Prakerja, dia ingin agar keberadaan program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan itu dapat menjadi wadah bagi para perempuan yang ingin terus mengembangkan kemampuan mereka.
Peningkatan produktivitas
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan kebekerjaan para alumnus Prakerja perlu dinilai dari tiga aspek termasuk apakah yang sudah bekerja meningkatkan produktivitas. Begitu juga dengan wirausaha, apakah berhasil juga meningkatkan produktivitasnya dan peserta yang dulu menganggur lalu bisa mendapatkan pekerjaan.
Mengikuti pelatihan Prakerja sendiri tidak menjamin para pekerja mendapatkan pekerjaan, tapi memberikan kesempatan kepada yang terpilih ikut program untuk mendapatkan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan diri mereka.
"Prakerja itu bukan hanya untuk memecah telur dari nol ke satu, tapi juga membuat yang bekerja meningkat pendapatannya, yang wirausahawan meningkat omzet dan kualitas bisnisnya," kata Denni kepada ANTARA usai rangkaian acara Program Kartu Prakerja di Medan.
Keberadaan Program Kartu Prakerja memang dapat membantu orang-orang yang ingin mencari pekerjaan dan bagi pekerja yang ingin mendapatkan kemampuan baru atau meningkatkan kompetensi.
Riset Presisi Indonesia pada 2021 menunjukkan penerima Prakerja mengalami peningkatan pendapatan per bulan sebesar 17--21 persen dibanding non-penerima.
Selain itu, lembaga riset internasional J-PAL SEA pada tahun yang sama juga menemukan program Prakerja meningkatkan peluang kerja dan kewirausahaan. Program itu tidak hanya berhasil meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan baru sebesar 18 persen, tetapi juga peluang memiliki usaha naik signifikan hingga 30 persen.
Pada saat yang sama, pemanfaatan sertifikat pelatihan dalam pencarian kerja juga meningkat drastis sebesar 172 persen.
Denni mengingatkan Prakerja sendiri bukan merupakan satu-satunya program Pemerintah yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Contohnya, pelatihan juga diberikan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Bersama kementerian dan lembaga lain, Program Kartu Prakerja saling mendukung untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia terutama yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Peningkatan kompetensi pekerja memang harus dilakukan untuk memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia pada 2030 dan memastikan Indonesia Emas terwujud pada 2045.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Legenda Luar Biasa
mimpi 2 dKini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.
Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.
APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.
Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.
Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.
APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.
Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.
Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.
Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
APBN pada masa Jokowi
APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.
Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.
Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.
Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.
Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.
Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.
Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.
Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.
APBN transisi
APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.
Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.
Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.
Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.
Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Kronik Penyihir
dewa slot 7777
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Saya orang suci
boz388
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
《qq36bet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot2000Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《qq36bet》bab terbaru。