bonus new member 100 di depan

Qihua Yushu

Oktober Jadi Jadwal Uji Coba Naik Kereta Cepat Jakarta******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan naik kereta cepat Jakarta-Bandunggratis untuk tahap awal. Hal itu sebagai upaya mengenalkan moda trasportasi yang akan diluncurkan pada awal Oktober ini ke masyarakat.

"Iya, awal Oktober. (Uji coba gratis) tetap, tetap, biar orang mencoba, masyarakat mencoba," kata Jokowi dalam jumpa pers di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Terkait besaran tarif, Jokowi menyerahkannya kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator. Ia juga menyerahkan lama masa uji coba gratis ke manajemen.

Sementara itu, KCIC mengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp300 ribu per penumpang, termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

"Kita sih mengusulkan Rp300 ribu, sudah dengan feeder, LRT. Tapi kan masih kita diskusikan dengan PT KAI dan LRT," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu, di sela uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip Antara, Dwiyana mengatakan untuk tarif kereta cepat saja, tanpa feeder dan LRT, diusulkan sebesar Rp250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi.

Selain itu, KCIC juga mengusulkan tarif dinamis (dynamic pricing) untuk kelas utama dan kelas bisnis.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun konsorsium perusahaan Indonesia dengan China. BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60 persen saham, sedangkan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd memegang 40 persen.

Kereta melintasi empat stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar. Jarak tempuh mencapai 142,3 kilometer dengan kecepatan maksimal mencapai 351 kilometer per jam.

[Gambas:Video CNN]

Sutra Kaisar Prasejarah

DPR ke Erick soal Jokowi Ajak Artis Nikmati Kereta Cepat: Kami Kapan?******

Komisi VI DPR RI berkelakar kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirsoal Presiden Jokowi yang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama para artis ibu kota pada Rabu (13/9).

"Kemarin Presiden (Joko Widodo) dan para artis sudah jalan-jalan ke sana (kereta cepat). Pertanyaannya adalah kapan giliran Komisi VI?" kelakar Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kamis (14/9).

"Dan yang paling penting adalah kapan giliran rakyat menikmati kereta cepat ini?" imbuhnya.

Ia meminta kepastian Erick soal kapan masyarakat umum bisa menaiki kereta cepat. Harris juga menyinggung soal wacana KCJB diperpanjang hingga Surabaya, di mana diklaim bisa menjadi capaian luar biasa andai terwujud.

"Kalau hanya Jakarta-Bandung dibanggakan 27 menit, rasanya akan jauh lebih bermanfaat kalau 3 jam menuju Surabaya dari Jakarta. Ini bisa menjadi satu capaian luar biasa kalau di masa Pak Erick sampai ke Surabaya, paling tidak awalnya sampai ke sana," tutupnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron turut mempertanyakan kapan kepastian KCJB beroperasi. Ia pun bernostalgia sempat gontok-gontokan dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, sekarang Wamen BUMN I, soal kereta cepat.

Di lain sisi, ia mempertanyakan soal kapan investasi jumbo di proyek kereta cepat ini bisa balik modal. Namun, Herman meminta Erick dan jajarannya menjawab di lain kesempatan atau melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Ananta Wahana meminta klarifikasi Erick Thohir dan jajaran soal kabar yang beredar terkait penurunan target harian penumpang KCJB.

"Kalau lihat targetnya, Pak Wamen (Kartika Wirjoatmodjo) pada 2022 mengatakan penumpangnya 61 ribu per hari, turun 31 ribu, saya dengar lagi jadi 10 ribu. Jadi turun terus, nanti gimana kira-kira dampak ke perusahaan? Mohon kita dapatkan penjelasan tentang perhitungan terbaru karena target penumpangnya jauh turun merosot," tutur Ananta.

[Gambas:Video CNN]

Erick tak menanggapi langsung dalam rapat tersebut. Kendati, seusai raker ia menjelaskan bahwa rencana peresmian KCJB sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2023 mendatang.

Ia lantas menyandingkan Indonesia dengan beberapa negara maju, seperti Prancis hingga China. Menurutnya, Indonesia sudah masuk kategori negara maju karena punya kereta cepat.

"Membuktikan Indonesia bisa sebagai negara maju, kita miliki kereta api cepat sekarang. Kemarin sedang dihitung ulang untuk lebih efisien lagi bisa didorong sampai Surabaya, tapi ini masih dikalkulasi," jelas Erick.

"Kalau negara-negara maju, seperti Prancis, Italia, Inggris, China apalagi sudah punya 26 ribu km (jalur KA cepat), kalau kita mau maju kita harus bisa. Tapi tentu dengan hitung-hitungan baik, bukan hanya euforia punya kereta api cepat," tutupnya.

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Mengapa India Berpenduduk 1,4 Miliar Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Tidak?******

India merupakan salah satu eksportir beras dunia. Dengan penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa, negara yang berganti nama menjadi Bharat ini mampu mencatat surplus berassekitar 7 juta ton per tahun.

Hal itu membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran. Sebab, Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tak mampu melakukannya.

Karena keheranan itu, Zulkifli bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023 lalu.

Tak ayal, India bisa dua hingga tiga kali panen beras dengan produksi melimpah setiap tahunnya.

"Itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulkifli dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Melihat hal itu, Zulkifli menilai Indonesia perlu belajar dari India. Dalam hal ini, menata sektor pertanian dan pertenakan agar tidak berat ke konglomerasi.

"Tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Secara terpisah, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkap India saat ini mampu menguasai 40 persen pasar beras global.

Berkat sektor pertanian yang terintegrasi dan kebijakan yang konsisten, hasil panen India mampu menyentuh 160 juta ton per tahun dan menyimpan cadangan beras hingga 58 juta ton.

Produksi beras juga didukung oleh luas lahan pertanian India yang mencapai 40 juta hektare atau empat kali lipat dari Indonesia yang hanya 10,6 juta hektare.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," ujarnya.

Namun, India menerapkan kebijakan rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total konsumsi. Sementara, Indonesia hanya dipatok minimal 8 persen. Kondisi ini membuat harga beras lebih fluktuatif di Indonesia.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menambahkan keberhasilan India meningkatkan produksi beras juga berasal dari majunya infrastruktur, terutama irigasi.

"Infrastruktur pengairan Indonesia belum memadai seperti India dan China, dari jumlah reservoir dan bendungan saja sudah beda jauh. Pemerintahnya serius mengurusi pangan, ini terlihat dari total support pertanian, baik di produsen maupun konsumen," ujar Eliza.

India juga diuntungkan oleh pangan pokok yang beraneka ragam. Dalam hal ini, warga India tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga gandum.

[Gambas:Video CNN]

Panjang umur iman

Jokowi Ungkap Kereta Semi Cepat JKT******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam proses studi.

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Meski demikian, karena masih dalam tahap studi, Jokowi mengatakan proyek tersebut bisa saja tidak dilanjutkan.

Selain pernyataan Jokowi itu, Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya sebelumnya berpotensi ditendang dari PSN 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar proyek itu tak jadi dibangun di era pemerintahan Jokowi.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk di-dropsaja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7) lalu.

Menurut Wahyu, setelah Kemenhub menyampaikan alasan kenapa proyek tersebut di drop dari PSN, baru pihaknya bisa menyampaikan usulan tersebut ke Jokowi.

"Nanti fix-nya disampaikan oleh presiden. Kita sampaikan usulan-usulan dari kementerian/lembaga, setelah itu presiden yang akan memutuskan," jelasnya.

Meski demikian, Wahyu mengakui kalaupun jadi dibangun tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target pada 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Bahlil Soal Rempang Eco City: Tak Semua Negara Suka RI Kalau Itu Jalan******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyinggung tidak semua negara suka jika Rempang Eco City terbangun.

Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi komentar Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino terkait polemik pembangunan Rempang Eco City dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Saya setuju dengan Bapak Harris (Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino) tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City) jalan," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Namun, ia mengakui sosialisasi di lapangan belum berjalan baik. Oleh karena itu, ia diperintahkan Presiden Joko Widodo turun langsung ke Rempang untuk berdialog dengan warga lokal yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Selain itu, ia mengungkit soal garapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) di lokasi tersebut. Menurutnya, dulu memang ada masalah terkait perizinan kepada 6 perusahaan.

"Wilayah ini pernah diberikan izin enam perusahaan, aku jujur saja di dalam ini. Izin itu setelah ditengarai ada terjadi kekeliruan prosedur, maka dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino mengapresiasi masuknya sederet investasi di Batam. Ia mengutip ucapan Bahlil bahwa saat ini sudah masuk investasi senilai Rp175 triliun, bahkan bisa meningkat hingga Rp361 triliun.

Ia paham niat pemerintah membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar nomor dua terbesar di dunia, setelah China. Harapannya, investasi ini bisa meningkatkan gross domestic product(GDP), menciptakan lapangan kerja, hingga menyejahterakan rakyat.

"Saya menyadari masuknya investasi ini tidak membikin semua pihak bahagia. Pihak-pihak di luar negeri, Singapura maupun negara-negara lain melihat ini juga sebagai ancaman. Maka saya lihat bahwa banyak sekali pihak bermain yang juga berusaha untuk mencegah terjadinya investasi ini. Harapannya adalah Indonesia adalah tetap tidak layak investasi dan akibatnya Indonesia tetap akan jadi negara berkembang," ungkap Harris.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak PSN Presiden Jokowi. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

BP Batam Minta Rp1,6 T ke Sri Mulyani untuk Bereskan Rempang Eco City******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," tutur Rudi.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya meminta izin bagi yang rumah relokasi belum terbangun, akan diberikan uang sewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per bulan. Ada juga uang makan Rp1,2 juta per bulan untuk setiap orang dalam KK.

Sedangkan bagi warga Rempang terdampak yang menempati rumah relokasi berarti hanya akan mengantongi uang makan Rp1,2 juta, tidak mendapatkan uang sewa rumah.

[Gambas:Video CNN]