Pacar Pria Lin

Beri Pemahaman Sejak Dini, KPU Solo Sosialisasi Pemilu di SDN Bromantakan******

SOLO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memberikan pendidikan terkait  Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kepada siswa SDN Bromantakan Solo di sekolah setempat, Rabu (31/1/2024).

Komisioner KPU Solo divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yuly Yulianingrum, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang proses pemilu.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sosialisasi tersebut diberikan di kelas secara klasikal. Meski belum memiliki hak memilih, menurutnya para siswa SD tersebut perlu diberikan pendidikan politik sejak dini. 

“Anak-anak ternyata antusiasnya bagus sekali, mungkin karena mengetahui dari lingkungannya atau dari media sosial, ternyata anak-anak itu sebagian sudah tahu ya tentang Pemilu itu seperti apa,” kata dia ketika ditemui, Rabu (31/1/2024).

Dia mengatakan sosialisasi di level sekolah dasar penting untuk menumbuhkan kesadaran politik yang sehat. Yuli berharap dengan adanya pembekalan sejak dini, anak-anak di masa depan bisa menjadi pemilih yang cerdas. Lebih jauh lagi, anak-anak diharapkan bisa menjadi calon pemimpin yang baik.

“Sebaiknya untuk pengetahuan proses demokrasi itu harus sedini mungkin, kita mengharapkan dengan mereka memiliki pengetahuan tentang proses demokrasi yang benar, mereka kedepannya jadi pemilih yang cerdas,” kata dia.

Guru SDN Bromantakan Solo, Suparni mengatakan sekolah menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya para siswa perlu memiliki pengetahuan tentang Pemilihan Umum atau Pemilu yang bakal  berlangsung pada 14 Februari 2024. Dia mengatakan terdapat 43 siswa kelas VI yang mengikuti sosialisasi.

“Ini biar mengenal seperti apa itu pemilu, untuk siapa pemilu, bagaimana nanti pemilu, kan anak-anak itu kan besok waktu pada usia dewasa nanti. Nah dari awal kan mereka sudah tahu lewat sosialisasi dari KPU,” kata dia.

Xiao Yun Xi Chunyu

Demo di Depan Gedung MPR/DPR, Massa Apdesi Blokade Tol Dalam Kota Jakarta******

JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menertibkan massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) karena sempat terjadi kesalahpahaman dan memblokade Tol Dalam Kota dan jalan arteri depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman menjelaskan blokade jalan tol yang dilakukan massa lantaran adanya kesalahpahaman.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

“Tadi sedikit ada salah paham, perwakilan sudah diterima, mereka tadi berusaha menutup pintu tol tapi alhamdulilah mereka sudah keluar dari tol,” katanya, dilansir Antara.

Latif menyebutkan arus lalu lintas sempat lumpuh imbas penutupan jalan, namun hanya beberapa menit saja.

Tampak, arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota sudah mulai kembali mengalir. Mobil bisa melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 kilometer (km) per jam. “Iya padat sebentar saja. Paling lima menit,” kata Latif.

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali, mengatakan dua jalur Tol Dalam Kota itu sempat ditutup sehingga pihaknya tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan lain.

“Kami mohon, mengimbau kepada warga masyarakat yang ke bandara agar menggunakan Tol Lingkar Luar atau ke arah Tanjung Priok. Demikian juga yang datang dari arah bandara yang akan melintas ke depan DPR/MPR agar menggunakan akses Tol Lingkar Lar atau Tol Tanjung Priok, demikian yang kami sampaikan pukul 12.24 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sebelumnya Asosiasi Kepala Desa (APDESI) melakukan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan kawasan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu ini.

Akun instagram @tmcpoldametromengimbau kepada para pengendara untuk menghindari Jalan Gatot Subroto.

“Pukul 08.00-18.00 WIB diimbau bagi pengendara untuk menghindari ruas Jl. Gatot Subroto depan DPR/MPR dan seputar GBK karena ada penyampaian pendapat oleh kelompok masyarakat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih,” demikian seperti dikutip dalam akun tersebut.

sistem Qixia

Densus 88 Kembali Ringkus 2 Terduga Teroris di Magetan dan Boyolali******

JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap dua terduga teroris hasil pengembangan penangkapan anggota jaringan Jemaah Islam (JI) di Jawa Tengah.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko  menyampaikan kedua teroris ini ditangkap dari dua lokasi berbeda.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Perinciannya, satu orang ditangkap di Boyolali Jawa Tengah pada Sabtu (27/1/2024). Sementara itu, satu terduga teroris lainnya ditangkap di Magetan, Jawa Timur pada Senin (29/1/2024).

“[Dua terduga teroris ini] masih merupakan bagian perkembangan proses penyidikan terhadap ke 10 tersangka terduga teroris sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Hanya, Jenderal Bintang Satu Polri itu tidak menjelaskan secara terperinci soal peran dari dua orang terduga teroris yang ditangkap itu. Namun demikian, Trunoyudo menegaskan penyidikan kasus teroris terus ini akan terus didalami.

“Proses penyidikan masih terus dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri,” tegasnya.

Sebelumnya, Densus 88 telah menangkap 10 teroris berinisial S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU.

Teroris tersebut tergabung jaringan Jamaah Islam (JI) Qodimah Wilayah Timur dengan peran yang berbeda-beda.

Misalnya, berperan sebagai fungsi pendukung operasional kelompok JI, mulai dari memfasilitasi kegiatan, menyembunyikan DPO/pelarian hingga pencarian dana, logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga aspek pegembangan personel.

“10 terduga teroris ditangkap di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah,” kata Trunoyudo di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Densus 88 Ringkus 2 Terduga Teroris di Magetan dan Boyolali”

Penjahat terkuat di alam semesta

Ratusan Siswa SD Warga Solo Kirim Doa untuk Dokter Lo******

SOLO—Sebanyak 430 siswa SD Warga Solo menggelar doa bersama untuk dr. Lo Siauw Ging yang telah berpulang pada Selasa (9/1/2023) lalu. Doa bersama itu dilaksanakan di halaman sekolah setempat, Rabu (10/1/2024). 

Kepala SD Warga Solo, Tri Agus Suryanto, mengatakan kecintaan dr. Lo terhadap masyarakat tergambar melalui perlakuannya terhadap pasien yang tidak segan memberikan bantuan.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Ketika dia memeriksa tidak pandang bulu, entah itu kaya atau miskin, semuanya terlayani dengan baik, dan visinya ketika dia menjadi dokter finansial bukan hal utama, yang utama adalah menolong dengan hati,” kata dia ketika ditemui wartawan, Rabu (10/1/2024).

Agus mengungkapkan keluarga besar SD Warga Solo turut berduka atas meninggalnya sosok dokter yang dermawan itu. Dia berharap kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Selain itu, menurut dia, sosok dr. Lo patut dijadikan teladan bagi para siswa. Menurunnya salah satu nilai yang patut diteladani adalah sifat dermawan dan mau mau menolong pasien yang tidak mampu.

“Dia menjadi teladan bahwa kita menolong itu ya tidak membedakan yang kaya atau miskin, ini keteladanan yang luar biasa, ini dermawannya luar biasa,” lanjut dia.

Manajer Humas dan Pemasaran RS Kasih Ibu Solo, Divan Fernandes Lienardi, mengatakan warga Solo secara umum merasa kehilangan dengan berpulangnya dr. Lo. Menurutnya salah satu yang membuat dr. Lo dikenang masyarakat luas adalah sifat dermawannya.

“Walaupun dr. Lo sudah pergi, harapannya semangat-semangat dr. Lo tetap kita jalankan ya, termasuk sifat dermawannya dan pengabdiannya pada dunia kesehatan,” kata dia.

Dia mengatakan dr. Lo mengajarkan bahwa menjadi dokter tidak semata untuk mencari uang tapi untuk pengabdian. “Kalau berharap mau jadi orang kaya banget jangan jadi dokter. Tapi sebagai dokter pasti tidak akan kelaparan,” kata dia.

Dia mengatakan sampai saat ini masih ada program dana sosial di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo untuk membantu pasien tidak mampu yang belum punya BPJS atau KIS. “Sekiranya kalau ada pasien yang membutuhkan, pastinya akan terbuka,” kata dia.

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej