jam gacor wild bandito

putri 4d slot 260Jutaan kata 95014Orang-orang telah membaca serialisasi

《jam gacor wild bandito》

Presiden lakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Otorita IKN******

Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan baru pertama dimulainya pembangunan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

"Pada siang hari ini peletakan baru pertama Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada "groundbreaking" Kantor OIKN yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden menjelaskan bahwa Gedung Kantor OIKN terdiri atas gedung utama, gedung data center dan infrastruktur kawasan yang memuat kapasitas hingga 600 orang pada tahap pertama pembangunan.

Gedung yang menjadi tempat bekerja para pegawai OIKN itu dibangun di atas lahan sekitar 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi mencapai Rp509 miliar.

Selain data center, Gedung OIKN juga dilengkapi dengan pusat komando serta "urban gallery" yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara "real time" sehingga layanan lebih cepat dan profesional.

Baca juga: Jokowi letakkan batu pertama pembangunan Super Hub Logistik Nusantara

Baca juga: Istana: "Groundbreaking" setiap bulan pastikan komitmen bangun IKN

Kepala Negara berharap Gedung OIKN ini dapat segera selesai agar seluruh kegiatan Otoritas IKN semakin terorganisasi, terpusat dan optimal.

"Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara, mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang kita cita-citakan," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OIKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa Kantor OIKN yang berfungsi sebagai "City Hall" atau Balai Kota ini ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Pada tahap pertama, pembangunan dilakukan pada gedung kantor utama dan gedung data center.

"Data center ini lah yang menjadi pusat kendali 'smart city' atau kota cerdas di IKN. Kantor IKN juga akan menerapkan konsep 'smart, green and sustainable office' yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta dapat menjadi contoh bagi kantor-kantor di IKN maupun Indonesia," kata Bambang.

Baca juga: OIKN: Pembangunan IKN langkah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045

Baca juga: OIKN: Listrik dan gas di IKN mulai operasional Agustus tahun ini
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Wapres Ma'ruf ke Malang hadiri kuliah umum dan Halal Summit******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wury Ma'ruf Amin bertolak menuju Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat pagi, untuk menghadiri sejumlah kegiatan di Universitas Islam Malang (Unisma) dan Universitas Brawijaya (UB).

Wapres Ma'ruf beserta rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737 400 TNI Angkatan Udara (AU) dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh sekitar pukul 09.15 WIB, dengan waktu tempuh diperkirakan selama 30 menit.

Tiba di Malang sekitar pukul 10.45 WIB, Wapres disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta Ibu Arumi Bachsin Emil Dardak, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta menginformasikan Wapres beserta rombongan dijadwalkan berada di Malang pada 19 hingga 20 Januari 2024.

Mengawali agenda kunjungannya di Malang hari ini, Wapres menghadiri Kuliah Umum bertajuk "Quo Vadis Moderasi Beragama Dalam Bingkai Merawat Negara Kesatuan RI dan Peradaban Dunia" di Auditorium Prof. KH Moh Tholhah Hasan, Gedung Bundar Al-Asy’ari, Unisma.

Tema yang diangkat dalam kuliah umum kali ini menggambarkan semangat untuk penguatan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi, salah satunya di Unisma, serta untuk semakin meningkatkan pemahaman tentang Islam moderat dan bela negara kepada seluruh civitas akademika UNISMA.

Selepas acara, Wapres direncanakan mengunjungi Universitas Brawijaya di Jl. Veteran Nomor 10-11, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Malang, untuk menghadiri Brawijaya Halal Summit, serta Peluncuran UB Halal Center dan UB Halal Metric.

Dilansir dari situs resmi Universitas Brawijaya, kegiatan Halal Summit bertujuan untuk memberikan kesempatan berdiskusi antarpemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan global saat ini dan masa depan untuk mewujudkan Ekosistem Halal.

Baca juga: Wapres ingatkan BPKH fokus peningkatan investasi dana kelolaan

Panelis yang diagendakan hadir di antaranya Rektor Universitas Brawijaya Widodo, perwakilan dari Halal Industry Research Center International Islamic University Malaysia Irwandi Jaswir, perwakilan Halal Science Center Brawijaya sekaligus Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Sukoso, dan perwakilan Halal Science Center Chulalongkorn University Thailand Winai Dahlan.

Sementara, instrumen Halal Metric yang nanti diluncurkan oleh Wapres merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur implementasi konsep ekosistem halal secara komprehensif, baik di sektor perguruan tinggi, industri, maupun pemerintahan.

Dalam kegiatan tersebut, Wapres akan menyerahkan sejumlah penganugerahan Universitas Brawijaya Halal kepada pelaku industri, pemerintah daerah, dan akademisi atas kiprahnya mengembangkan produk halal di Indonesia.

Agenda hari kedua Wapres di Malang, Sabtu (20/1), ditutup dengan menghadiri prosesi akad nikah putri Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Robikin Emhas di Harris Hotel & Convention Malang.

Wapres dan rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta di hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB.

Turut mendampingi Wapres Ma'ruf Amin dalam kegiatan itu Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Masykuri Abdillah, M. Imam Azis, Zumrotul Mukaffa dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, Johan Tedja dan Farhat Brachma.

Baca juga: Wapres luncurkan program Tanara clean up
Baca juga: Wapres: Akal sehat dan hati bersih kunci rawat bangsa

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bunga kredivo perbulan、levis4d、panen138 link

Terkait：hebatqq、daftar slot、qqkini、erek 25、cicak togel 4d、mpoyes、cara pinjam uang di ceria bri、slot airbet88 deposit pulsa telkomsel tanpa potongan、pinjol tanpa slip gaji、link gacor siang ini

---

---

bab terbaru：cara pinjam pulsa digi（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07