buku mimpi 50

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

maxwin bet

MK sebut sementara belum ada caleg yang ajukan gugatan PHPU******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa hingga Kamis pukul 13.30 WIB, belum ada calon legislatif (caleg) yang mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

“Belum ada. Mungkin semua sedang melengkapi permohonannya. MK tetap standbydengan kewajibannya 3x24 jam. Praktik terdahulu, biasanya laporan masuk di menit-menit terakhir,” kata Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia menyebut bahwa pada Rabu (20/3) malam sudah ada caleg yang datang untuk mendaftar, namun belum memenuhi ketentuan.

“Tadi malam ada yang ingin mendaftar, tapi tidak bawa apa-apa. Ketentuannya kan mengajukan perkara harus bawa permohonannya, identitas pemohon, identitas dia, tapi ini tidak bawa apa-apa,” kata dia.

Caleg tersebut kemudian dialihkan untuk ke layanan konsultasi untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun, tidak diketahui dari mana caleg tersebut berasal.

Fajar pun mengingatkan kepada peserta pemilu yang ingin mendaftarkan diri agar mengikuti waktu yang telah ditentukan. Waktu pengajuan permohonan bagi pileg dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) adalah 3x24 jam.

Untuk permohonan perkara PHPU pileg, skema perhitungan yang digunakan adalah jam sejak KPU mengumumkan presiden dan wakil presiden, yaitu pada Rabu (20/3) malam pukul 22.19 WIB, sehingga batas akhir permohonan adalah Sabtu (23/3) pukul 22.19.

Sedangkan untuk permohonan PHPU pilpres, skema perhitungan yang digunakan adalah hari, sehingga batas akhir permohonan adalah pada Sabtu (23/3) pukul 24.00 WIB.

“Intinya, MK siap untuk melayani peserta pemilu yang akan mengajukan perkara ke MK,” pungkasnya.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi terima gugatan PHPU Timnas AMIN
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan UU Pilkada oleh 11 kepala daerah
Baca juga: MK tak dapat menerima gugatan pasal soal sanksi pembekuan parpol
Baca juga: MK lantik gugus tugas penanganan perkara PHPU tahun 2024

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

kredit hp tanpa

Erick Thohir Apresiasi BUMN Masuk Daftar Fortune Indonesia 100******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengapresiasi capaian sejumlah BUMN yang berhasil menduduki peringkat teratas Fortune Indonesia 100 sebagai perusahaan dengan pendapatan terbesar sepanjang 2022.

Menurut Erick, ini menandakan transformasi BUMN untuk terus bergerak ke arah lebih baik berhasil dilakukan.

"Alhamdulillah kalau kita lihat, empat dari lima besar itu BUMN. Dari sepuluh besar, BUMN-nya ada enam, ini hal yang luar biasa dan patut mendapatkan apresiasi," ujar Erick melalui keterangan tertulis, Rabu (9/8).

Kemudian, ada PT BRI di posisi keempat dengan pendapatan Rp208 triliun, serta PT Mandiri di peringkat lima dengan pendapatan Rp161 triliun.

Di posisi selanjutnya juga masih diramaikan oleh perusahaan BUMN lainnya. Misalnya, ada Telkom di peringkat enam dengan nilai Rp147 triliun dan MIND ID di peringkat ketujuh dengan nilai pendapatan Rp126 triliun.

"Total ada 18 BUMN yang masuk dalam 100 perusahaan terbesar di Indonesia, bahkan hampir separuh dari total pendapatan Fortune Indonesia 100 itu berasal dari BUMN. Ini menjadi bukti bahwa kerja keras direksi, komisaris, dan seluruh insan BUMN membawa hasil yang positif bagi kinerja BUMN," jelas Erick.

Erick bersyukur sejumlah langkah transformasi, baik dari sisi perubahan model bisnis, holdingisasi, hingga inovasi berhasil membawa pertumbuhan yang signifikan bagi BUMN. Artinya perusahaan negara ini dapat kian berkontribusi bagi negara dan masyarakat.

"Ini sesuai dengan komitmen awal kita, BUMN harus sehat. Hal ini terbukti dengan laporan Fortune Indonesia 100, harapannya tentu BUMN bisa mengoptimalkan pertumbuhan untuk program-program kerakyatan, termasuk membuka lapangan kerja," pungkas Erick.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Di bawah pisau iblis

ligaboladigital

Ridwan Kamil Sodorkan 3 Proyek Penangkal Macet Bandung Raya ke Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyodorkan sejumlah proyek anti macet Bandung Raya ke Jokowi pada akhir Agustus mendatang.

Ia tengah merampungkan desain proyek tersebut.  Emil, sapaan akrabnya, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadap Presiden Jokowi membahas 3 usul transportasi publik yang bisa digarap di Bandung pada Kamis (3/8) ini.

Usulan tersebut mencakup Lintas Rel Terpadu (LRT) di atas jalur kereta api, Bus Raya Terpadu (BRT), dan kereta gantung alias cable car.

Ia mengatakan warga Cekungan Bandung alias Bandung Raya saat ini baru 13 persen yang menggunakan transportasi publik. Dengan persentase itu saja  pemerintah daerah sudah ngos-ngosan menyediakan sarana transportasi publik.

Ia berharap dengan gagasannya, tingkat penggunaan transportasi publik warga di kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang itu bisa meroket hingga 50 persen.

Emil menyebut untuk mewujudkan moda transportasi itu kebutuhan investasi yang diperlukan Rp100 triliun lebih. Tapi betapapun mahalnya, proyek itu harus segera diwujudkan.

"Karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal," katanya.

Emil menyebut dua proyek yang ia sodorkan, BRT, sejatinya sudah mulai dilaksanakan.  Bahkan, ia mengklaim BRT akan segera dirilis dalam dua hingga tiga bulan ke depan untuk jalur pertama dan kedua.

Sementara itu, ia menilai kereta gantung butuh modal tak terlalu mahal karena cukup menyiapkan infrastruktur berupa tiang-tiang penyangga.

"BRT saja tidak cukup. Kami akan memanfaatkan jalur kereta warisan kolonial, itu kan sekarang cuma satu fungsi antarprovinsi Jakarta-Bandung-Surabaya. Kita bisa bikin tiga lantai tanpa pembebasan lahan. Jadi dikangkangi, di atas ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat. Itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pembahasan pertama ini disetujui oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi sepakat untuk menelaah lebih lanjut proyek antimacet di Bandung tersebut.

"Jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu (mempertimbangkan) kemampuan fiskal kita. Sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan dan timur-barat itu kapan dan berapa, BRT itu 2027 sudah oke, dan kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kereta gantung dari negara maju, tahap kedua kita ingin itu sudah dibuat PT Industri Kereta Api (INKA)," tegas Budi.

Lihat Juga : Sri Mulyani Lapor Jokowi soal 3 Menteri Rajin Minta 'Uang' ke Kemenkeu

(skt/agt)

Pengumuman terakhir China Entertainment

website slot tergacor

KPU RI selesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk 38 provinsi meliputi Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI pada pukul 19.09 WIB.

"Rekapitulasi pilpres serta pemilu anggota DPR dan DPD dari 38 provinsi sudah dilaksanakan. Tentu saja kami menyadari dan mengetahui bersama ada dinamika, ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu.

Hasyim menjelaskan bahwa rekapitulasi suara tingkat nasional telah selesai dan aman, kemudian berlanjut dengan agenda penetapan hasil Pemilu 2024 pada pukul 20.00 WIB.

"Oleh karena itu, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional kami nyatakan selesai, dan kami jeda terlebih dahulu, dan nanti kami buka lagi pukul 20.00," ujarnya.

Oleh sebab itu, Hasyim meminta para saksi peserta pemilu untuk hadir dalam agenda tersebut.

"Mohon dengan sangat bapak/Ibu peserta pemilu karena nanti kegiatannya adalah agenda penetapan hasil pemilu secara nasional, mohon nanti dihadirkan saksi-saksi di tingkat nasional," katanya.

Sementara itu, usai mengesahkan rekapitulasi Pemilu Anggota DPD RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Hasyim mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan rekapitulasi di 128 wilayah panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

"Dengan demikian, rangkaian rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu di luar negeri yang dikerjakan teman-teman PPLN di 128 PPLN sudah dilaksanakan," ujarnya.

Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional yang dilakukan KPU RI mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 427.871 suara di 128 wilayah PPLN.

Di urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 125.110 suara, dan posisi terakhir pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang mendapatkan 118.385 suara.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Pasangan Prabowo-Gibran meraih 95.876.820 suara di 38 provinsi tersebut. Berikutnya pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.846.616 suara dan pasangan Ganjar-Mahfud meraih 26.923.123 suara.

Total suara 128 PPLN dan 38 provinsi, pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.304.691 suara, pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.971.726 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 27.041.508 suara.

Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies-Muhaimin meraih perolehan suara terbesar di dua provinsi. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak memenangi satu pun provinsi.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Baca juga: KPU sahkan Prabowo-Gibran unggul di Papua
Baca juga: KPU RI sebut sengaja beri waktu rehat untuk dua provinsi tersisa

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Darah kerajaan

pinjam ilegal

Panglima TNI: Isu 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina hoaks******

Kami sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menepis adanya isu tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina.

"Kami sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu," kata Agus ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Selain telah melakukan pengecekan data, Agus menyebut bahwa isu tersebut tidak benar karena di Indonesia tidak menganut konsep tentara bayaran.

"Karena kita tentara sukarela atau militer wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayah, Tamtama, Bintara, Perwira, ada Akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi, militer wajib," ucapnya.

Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa tidak mungkin ada 10 WNI yang merupakan prajurit TNI menjadi tentara bayaran Ukraina.

"Kalau kami (prajurit TNI) enggak mungkin, pulang kampung aja ketahuan, apalagi ke sana," kata Maruli ditemui pula usai rapat dengan Komisi I DPR.

Sebab, ujarnya lagi, pihaknya akan mengetahui sekiranya ada prajurit TNI yang tidak ada sebab pihaknya melakukan apel setiap pagi.

Baca juga: Kemlu nilai laporan 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami

"Tidak mungkin, kalau dari TNI sudah terorganisasi, pakai tiket (untuk pergi ke negara lain) kan pasti ketahuan," ucapnya.

Maruli menyebut bahwa isu adanya 10 WNI yang menjadi tentara bayaran Ukraina belum dapat dibuktikan kebenarannya sebab yang mengeluarkan laporan terkait adalah Kementerian Pertahanan Rusia.

Sebelumnya, Jumat (15/3), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menilai laporan tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami lebih lanjut.

"Informasi tersebut perlu didalami lebih lanjut," kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangannya di Jakarta.

Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia merilis data dari Kementerian Pertahanan Rusia yang mencatat dan mendata semua tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk berpartisipasi dalam pertempuran.

Mereka mencatat bahwa sejak 24 Februari 2022, terdapat sekitar 13.387 tentara bayaran asing telah memasuki Ukraina, dan mengonfirmasi bahwa 5.962 tentara bayaran asing telah tewas.

Mereka juga menyebut Polandia menjadi penyumbang tentara bayaran paling banyak, yaitu sekitar 2.960 orang, dengan 1.497 di antaranya telah tewas.

Sementara itu, mereka juga mencatat 10 tentara bayaran dari Indonesia, dengan empat di antaranya telah tewas.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Shenwutu

togel wikipedia

Menhub soal Kereta Cepat Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya akan terealisasi pada periode pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi menyebut proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, rampung sepenuhnya.

"Iya tetap dilanjutkan (sampai Surabaya)," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dikutip dari Antara,Senin (31/7).

Kemenhub sebelumnya mengonfirmasi proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya akan dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan proyek kereta semi cepat yang didepak dari PSN memiliki spesifikasi berbeda dengan KCJB.

"Proyek Kereta Jakarta-Surabaya (yang mau dihapus dari PSN) ini adalah proyek KA Semi Cepat. Berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dalam tahap menjelang operasi," ucap Adita kepada detikcom, Kamis (27/7).

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," lanjutnya.

Sementara Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dihapus dari PSN adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek itu.

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)