voucher telkomsel 1 5 gb berapa hari

cicilan hp online 272Jutaan kata 795370Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher telkomsel 1 5 gb berapa hari》

Klub Baggot dan Sandy petik tiga poin, Asnawi gagal bawa Port menang******

Jakarta (ANTARA) - Dua pemain timnas Indonesia, Elkan Baggot dan Sandy Walsh sama-sama mengantarkan tiga poin untuk timnya, Bristol Rovers dan KV Mechelen pada laga tandang yang dimainkan Sabtu.

Sementara itu, kapten Garuda Asnawi Mangkualam yang mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya, gagal membawa timnya Thai Port FC meraih kemenangan. setelah hanya bermain sama kuat 0-0 dengan Khon Kaen United 0-0 pekan ke-20 Thai League 1 atau kasta tertinggi sepak bola Thailand, Sabtu.

Baggot bersama Bristol Rovers pada ajang League One atau kasta ketiga sepak bola Inggris, memetik kemenangan tipis 1-0 saat bertamu ke di Stadion Brisbane Road, Sabtu, melawan Layton Orient.

Satu-satunya gol Bristol dicetak pada menit ke-30 melalui Christopher Hugh Martin. Keunggulan satu gol The Pirates berhasil dijaga hingga akhir laga meskipun mereka sempat bermain dengan 10 pemain setelah patner Baggot di jantung pertahanan, James Wilson, dihukum kartu merah pada menit ke-83.

Baggot bermain penuh pada laga itu dengan penampilan solid 13 sapuan, dua cegatan, tiga tekel, membuat 54 sentuhan, memiliki 68 persen akurasi umpan , memenangkan empat  duel dari lima kesempatan, dan melakukan satu tembakan tidak tepat sasaran, demikian catatan Sofascore.

Kemenangan ini membawa Bristol berada di posisi ke-11 klasemen sementara League One dengan 49 poin.

Baca juga: Asnawi, Elkan, dan Idzes berikan kemenangan untuk klubnya di liga

Beralih ke Belgia, Sandy Walsh yang hanya tampil pada menit-menit akhir mengantarkan timnya KV Mechelen meraih kemenangan dengan skor 3-2 atas Cercle Brugge pada pekan ke-28 Pro League atau kasta tertinggi sepak bola Belgia di Stadion Jay Breydel, Sabtu.

Bilal Bafdill menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit akhirnya (85') setelah sebelumnya Alan Minda (21') dan Felipe Ausgusto (44') dari Brugge dan Kerim Mrabti (41') dan Geoffry Hairemans (45+1') dari Mechelen membuat laga sama kuat 2-2.

Kemenangan ini membuat posisi Mechelen mendekati zona Championship Round atau peringkat satu sampai enam, dengan menempati posisi ke delapan dengan koleksi 42 poin, terpaut satu poin dari Genk yang berada di posisi keenam.

Dari Thailand, Asnawi mempersembahkan tiga poin timnya setelah hanya bermain imbang kacamata dengan tim tuan rumah Khon Kaen United pada pekan ke-20 di Stadion Khon Kaen Provincial, Sabtu.

Asnawi bermain 87 menit pada laga itu bermain 87 menit dengan statistik 63 sentuhan, membuat 69 akurasi passing, satu tembakan tidak tepat sasaran, memenangkan lima ground duel dari delapan kesempatan, tiga duel udara dari empat kesempatan, enam clearances, lima interceptions, dan tiga tekel.

Hasil ini membuat Port FC terus menempel Buriram United di posisi kedua dengan 40 poin, selisih dua poin dari sang pemuncak klasemen itu yang menyimpan satu laga belum dimainkan.

Baca juga: Baggot:Kami dapatkan pembelajaran berharga dari laga melawan Iran

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot sonic 777、jam gacor slot、grup123 slot

Terkait：indospin188、aman slot、cara masuk server thailand slot、gacor33、ceria777、1001mimpi、kredivo untuk mahasiswa、permainan slot paling gacor、bo maxwin slot、buku mimpi ikan mujair

---

---

bab terbaru：macau paito（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03