agen slot terbaru 2022 resmi

penyedia sistem

Mahfud Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh: Tak Layak Dijawab******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut pertanyaan Gibran Rakabuming Raka tentang greenflationatau inflasi hijau pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam, tidak layak dijawab.

Pada sesi keempat debat, Gibran menanyakan bagaimana strategi Mahfud Md mengatasi greenflation. “Pak Mahfud, bagaimana cara mengatasi ke greenflation?”tanya Gibran.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Pertanyaan itu sempat membuat Mahfud Md mengerutkan kening. Moderator kemudian meminta Gibran menjelaskan maksud dari greenflation yang dimaksud.

Gibran lantas berkilah tidak menjelaskan terminologi greenflationkarena sedang berbicara dengan Mahfud Md yang memiliki gelar akademik sebagai profesor.

“Memang sengaja tidak saya jelaskan, karena beliau kan seorang profesor. Baik saya jelaskan, greenflation itu inflasi hijau,” kata Gibran.

Mahfud Md lantas menjelaskan untuk mengatasi inflasi hijau, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler. Dia kemudian mengatakan bahwa orang Madura yang pertama memulai ekonomi sirkuler. Orang Madura yang memunguti sampah untuk diolah kembali.

“Jadi, soal kebijakan mengatasi inflasi, tinggal diatur saja kebijakannya seperti apa,” kata Mahfud Md.

Lantaran merasa tidak puas, Gibran pun menyindir Mahfud Md tidak memahami soal inflasi hijau. “Saya cari jawabannya dari tadi. Saya tanya soal inflasi hijau kok jawabannya ekonomi hijau. Inflasi hijau itu contohnya demo rompi kuning di Prancis. Itu bahaya sekali. Transisi menuju energi hijau harus super hati-hati. Jangan sampai efeknya buruk transisi ini dirasakan rakyat kecil,” katanya.

Pernyataan Gibran membuat suasana Debat Cawapres 2024 semakin memanas. Dia lantas menyebut pernyataan Gibran ngawur dan recehan, sehingga tidak layak dijawab.

“Saya juga ingin mencari jawabannya, ngawur juga. Ngarang ndak karuan, mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau dalam akademis, pertanyaan yang gitu giturecehan. Yang begitu tidak layak dijawab. Saya kembalikan ke moderator. Enggak ada gunanya menjawab,” tandas Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Biksu pembunuh surga

TPN Ganjar******

SOLO —Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka ikut berkampanye dalam masa pemilihan umum (pemilu)

“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Ia mengatakan presiden boleh ikut berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, dia tidak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengkampanyekan salah satu pasangan capres/cawapres.

“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Adapun pada Pasal 281 UU Pemilu menyebutkan, selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

“Ya, nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Mahfud Md Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh dan Gimik******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menilai pertanyaan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tentang inflasi hijau atau greenflation merupakan hal receh atau tidak berkualitas dan bagian dari gimik.

“Soal pertanyaan receh itu, bagian dari gimik saja,” ujar Mahfud kepada awak media usai debat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Ia menilai Gibran melontarkan pertanyaan gimik yang kemudian dianggap tidak layak dijawab. Padahal, menurut Mahfud, dirinya sudah mengemukakan bahwa jawabannya sangat receh.

“Saya bilang, saya kembali kan sudah waktu serahkan ke moderator. Tidak ada gunanya, debat kayak begini. Itu bagian gimik saja dari debat,” jelasnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Kemudian, saat ditanyakan awak media mengenai komitmen Mahfud terkait greenflation.Dia mengaku bukan tak mau menjawab pertanyaan itu dengan benar.

Namun, Mahfud beranggapan Gibran tak mengerti konsep greenflation.Sebab, Wali Kota Solo itu mempertanyakan jawaban Mahfud yang dinilai tak sesuai ekspektasinya.

Oleh karena itu, dia mengembalikan sesi tersebut kepada moderator agar tak dilanjutkan. “Karena masalahnya sudah dijawab, lalu dibilang belum dijawab kan itu hanya gimik saja,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan greenflationmemiliki arti ekonomi hijau dan alurnya. “Untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih inflasi hijau? kan ekonomi hijau, Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di-recycle, bukan dibuat,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Meski demikian Gibran menyebut jawaban Mahfud tidak menjawab soal inflasi hijau. “Saya lagi nyarijawabannya Prof Mahfud, saya nyaridi mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, Prof Mahfud yang namanya greenflationitu, inflasi hijau,” kata Gibran.

Ia kemudian mencontohkan soal demo rompi kuning di Prancis yang sudah memakan korban dan mengatakan kejadian yang sama tak boleh terjadi di Indonesia.

“Intinya, transisi menuju energi hijau itu musti super hati-hati. Jangan sampai membebankan RnD (penelitian dan pengembangan) yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil, itu maksud saya inflasi hijau,” ujar dia.

Penyataan itu kemudian ditanggapi Mahfud dengan mengatakan pernyataan Gibran juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflationatau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Mulailah berlatih dari dasar laut

Wow, Luas Tanah yang Dikuasai Prabowo 2 Kali IKN******

SOLO —Luas tanah calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi hal yang kerap menjadi perbincangan publik. Apalagi hal ini sempat disinggung pada Debat Capres 2024, Minggu (7/1/2024).

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut Prabowo memiliki tanah yang luasnya mencapai 340.000 hektare. Namun, data itu dibantah oleh Prabowo yang menyebut jumlah tanah yang dikuasai lebih banyak, yakni mencapai 500.000 hektare.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

“Saya sudah sampaikan sebelum jadi Menhan, saya pengusaha saya menguasai lahan HGU kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500.000 hektare,” kata Prabowo di acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja di Riau, Selasa (9/1/2024).

Jika klaim tersebut benar, maka luas tanah Prabowo mencapai dua kali luas IKN yang hanya 256.100 hektare. Akan tetapi, tanah yang dimaksud bukan sepenuhnya milik Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memiliki hak guna usaha (HGU) dari tanah seluas 500.000 hektare. Sementara tanah yang dimilikinya dan dilaporkan dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) seluas 81.670 meter persegi atau 8,17 hektare.

Berikut perincian aset berupa tanah dan bangunan milik Prabowo Subianto:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 818 m2/580 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hibah dengan akta Rp32.666.905.000
2. Tanah Seluas 48970 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp9.794.000.000
3. Tanah Seluas 8905 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp5.467.670.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 8365 m2/2175 m2 di Kab/ Kota Jakarta Selatan, Hasil sendiri Rp158.491.875.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/760 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp5.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2100 m2/2000 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp45.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/1800 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp15.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/61 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Rp400.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/800 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp3.000.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp500.000.000

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Di Hadapan DK PBB, Indonesia Tolak Keras Niat Israel Hapus Palestina dari Peta******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan Indonesia menolak keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang secara terbuka menyatakan, tidak akan membiarkan negara Palestina ada.

Netanyahu sebelumnya menegaskan tidak akan membiarkan negara Palestina ada, pada 18 Januari 2024 lalu.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?,” katanya, saat Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Retno mengatakan bahwa di dalam Piagam PBB sudah jelas bahwa Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat dan harus ditegakkan.

“Pertanyaan saya hari ini, berapa banyak resolusi yang telah diadopsi mengenai Palestina? berapa banyak yang diberlakukan? Ke manakah Palestina harus pergi ketika, selama berpuluh-puluh tahun, Dewan Keamanan PBB gagal bertindak berdasarkan resolusinya sendiri sementara Israel membunuh warga Palestina tanpa mendapat hukuman?,” ucapnya.

Selanjutnya, dia mendesak anggota Dewan untuk menghentikan kengerian sehari-hari yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

“Apakah lebih dari 25.000 orang meninggal dan semakin banyak orang meninggal karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, terlalu sedikit bagi kita untuk mengambil tindakan?,” lanjutnya.

Dia menekankan kembali komitmen teguh Indonesia untuk mendukung Palestina, menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berhenti sampai melihat kembalinya keadilan dan martabat rakyat Palestina.

“Saya juga di sini untuk mengingatkan anggota Dewan bahwa Anda mempunyai mandat besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tidak mentoleransi perang dan terutama tidak melakukan genosida,” tegasnya.

Kemudian, dia menekankan bahwa semua pihak juga mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional tanpa terkecuali terhadap situasi di Gaza.

Seperti diketahui, Menlu RI menghadiri Debat Terbuka DK PBB yang kembali membahas mengenai situasi di Gaza, yang digelar di New York AS, pada Selasa (23/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Di Hadapan DK PBB, RI Tolak Keras Niatan Israel Hapus Palestina dari Peta”

terlahir sebagai penjahat

Gibran Beberapa Kali Lakukan Pelanggaran saat Debat Cawapres, Ini Daftarnya******

JAKARTA — Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka kembali melamggar aturan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debat pada Minggu (21/1/2024).

Gibran setidaknya melanggar aturan dua kali yakni saat memaparkan visi-misi dan saat melakukan tanya jawab kepada cawapres lain.

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Pelanggaran pertama yang dilakukan Gibran yakni saat dirinya maju ke depan podium yang telah disediakan oleh KPU. Gibran maju untuk memaparkan visi dan misi seputar pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Padahal sebelumnya, KPU telah menetapkan aturan bahwa capres maupun cawapres tidak boleh meninggalkan podium saat berbicara.

Tindakan tersebut juga sempat dilakukan Gibran saat debat pertama cawapres yang digelar pada 22 Desember 2023.

Kemudian pelanggaran kedua yang dilakukannya yakni saat dirinya terlihat seolah-olah membuat pendukungnya bersorak kencang atau provokasi.

Hal ini menjadi larangan dan sudah pernah pula dilanggar Gibran pada debat pertama saat Anies Baswedan menyinggung mengenai pelanggaran etika dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguntungkan dirinya maju sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Gibran juga akhirnya ditegur oleh moderator saat menyinggung mengenai greenflationyang dilayangkan kepada Mahfud MD.

KPU pun sepakat melarang cawapres untuk menggunakan singkatan maupun istilah asing yang bisa menjebak. Apabila ingin menggunakan singkatan, maka wajib dijelaskan terlebih dahulu artinya.