gacor 138 slot

Desainer Impian

IKN Jadi Pemindahan Ibu Kota Terjauh di Dunia, Tembus 1.260 Km******

Otorita IKN (OIKN) mengklaim pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi yang terjauh di dunia. Jarak pemindahan dari DKI Jakarta ke Nusantara mencapai 1.260 kilometer (km).

"Di sini ada satu fakta yang memang belum pernah terjadi di dunia, memindahkan ibu kota sejauh 1.260 km dari kota asal kepada satu tempat baru yang tidak berada di satu hamparan tanah yang sama. Artinya, pindah pulau," kata Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos dalam Sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Ia membandingkan pemindahan ibu kota ini dengan negara-negara lain, mulai dari Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasília hingga Australia dari Melbourne ke Canberra.

"Itu Kazakhstan pindah ibu kota (ke) Astana dari Almaty, itu semua berada di satu hamparan," tegasnya.

"Dan paling jauh itu (pemindahan ibu kota negara lain) sekitar 900 km. Nah, kita 1.260 km plus lewat udara dan air dulu," sambung Jaka.

Di lain sisi, OIKN berkelakar ada 'Bandung Bondowoso' yang turut hadir dalam megaproyek IKN Nusantara. Jaka mengatakan sosok tersebut diperankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono.

Bandung Bondowoso dikenal dalam kisah legenda Candi Prambanan. Bandung diceritakan mendapat syarat khusus dari putri Raja Prambanan, Roro Jonggrang, untuk membangun 1.000 candi jika ingin mempersuntingnya.

"Progres luar biasa yang sudah dicapai oleh teman-teman PUPR selama dua tahun, dari 2022 sampai sekarang (2024). Dan mereka bekerja tiga shift 24 jam, dibantu teman-teman dari karya-karya (BUMN Karya), tentunya itu yang luar biasa," jelasnya.

"Mungkin kalau zaman dulu itu adalah kerjanya Bandung Bondowoso dengan segala aparaturnya. Sekarang (IKN) inilah Bandung Bondowoso (Kementerian PUPR) dengan aparaturnya yang ada di karya-karya (BUMN Karya)," kelakar Jaka.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Pernyataan Lengkap Basuki soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah isu dirinya mau mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menegaskan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan kabinetnya berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus. Perintahnya kan begitu," ujar Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

Basuki juga membantah ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait mundur dari kabinet. Ia mengaku belum bertemu dengan Mega sejak akhir Januari.

Isu Basuki mundur sebelumnya berhembus setelah ekonom senior Faisal Basri mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak lepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi masalah.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurutnya, di bawah pemerintahan Jokowi, utang Indonesia sudah tembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Erick Thohir Ganti Komisaris PLN, Eks Bankir Nawal Nely Masuk******

Menteri BUMN Erick Thohirmengganti jajaran komisaris PT PLN (Persero), di mana masuk nama mantan bankir Nawal Nely.

Erick mengangkat Nawal sebagai komisaris perusahaan listrik pelat merah itu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam momen yang sama, ia memberhentikan dengan hormat Eko Sulistyo dan Tedi Bharata dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo lantas mengucapkan terima kasih atas pengabdian Eko dan Tedi selama ini di perusahaan. Ia menegaskan perseroan berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi.

"Dengan hadirnya komisaris baru, kami yakin akan meningkatkan kinerja PLN, khususnya dalam memberikan layanan ke masyarakat dan menjalankan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060," tandasnya.

Nawal Nely bukan sosok baru di BUMN. Ia pernah menjabat sebagai deputi bidang keuangan dan manajemen risiko Kementerian BUMN pada Februari 2020 hingga Maret 2024.

Sejak Maret 2020, Nawal juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero).

Kiprahnya di dunia perbankan cukup mentereng. Berdasarkan keterangan di situs Kementerian BUMN, ia pernah menjadi Financial Analyst di Ernst & Young Kuwait (2002-2005); Manager National Bank of Kuwait (2005-2006); Manager Ernst & Young Doha (2007-2008); Senior Manager Ernst & Young Egypt, Cairo (2009-2010); dan Partner Ernst & Young Indonesia (2010-2020).

Berikut susunan Dewan Komisaris PLN terbaru:

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Mohamad Ikhsan
4. Komisaris: Dadan Kusdiana
5. Komisaris: Dudy Purwagandhi
6. Komisaris: Susiwijono Moegiarso
7. Komisaris Independen: Charles Sitorus
8. Komisaris Independen: Arcandra Tahar
9. Komisaris: Nawal Nely

[Gambas:Video CNN]

lagu sebenarnya

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.

Hati pemain game

Erick Thohir Buka Wacana Pegawai BUMN Bisa Libur Tiga Hari Sepekan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir membuka wacana liburtiga hari dalam sepekan bagi pegawai perusahaan pelat merah.

Hal ia sampaikan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2). Erick menyebut hal dilatarbelakangi aspek kesehatan mental para pegawai.

Ia mengklaim 70 persen dari generasi muda saat ini memiliki isu kesehatan mental. Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick seperti dikutip dari detik finance.

Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Penumpang KRL Melonjak 3 Ribu Saat Kampanye Akbar AMIN******

KAI Commuter mencatat sebanyak 3.170 penumpang menggunakan layanan KRL di Stasiun Ancol pada hari ini Sabtu (10/2), atau terjadi lonjakan penumpang yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang saat pagi hari. KAI Commuter pun menerapkan sistem buka tutup antrean guna mengantisipasi kepadatan penumpang.

Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan hingga pukul 08.30 WIB, jumlah penumpang di Stasiun Ancol mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasanya.

"Hingga pukul 08.30 WIB, tercatat sebanyak 3.170 orang yang turun di stasiun Ancol, yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang pada pagi hari," kata Anne dalam keterangan resmi, Sabtu (10/2).

"Angka tersebut juga mengalami kenaikan jika dibanding dengan pengguna yang keluar di Stasiun Palmerah pada pagi hari di hari libur yaitu rata-rata sebanyak 4.500 orang," ujar Anne.

Lonjakan penumpang ini terjadi seiring dengan kegiatan Kampanye Akbar pemilu 2024 yang diselenggarakan pada hari ini di Jakarta International Stadium (JIS) dan Gelora Bung Karno (GBK).

KAI Commuter pun menerapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari menambah personel pengamanan dari internal maupun unsur TNI/Polri hingga menyiagakan mobil rescue, ambulans, dan tenaga medis.

"KAI Commuter juga akan memberlakukan sistem buka tutup antrean pengguna yang akan masuk ke area peron stasiun jika keadaan sudah ramai, terutama pada stasiun transit Kampung Bandan sebagai stasiun transit untuk menuju Stasiun Ancol," ujar Anne.

Lihat Juga : Satu Orang Tewas dalam Kecelakaan KRL Tabrak Mobil di Tigaraksa

Anne menyampaikan layanan operasional Commuter Line hari ini sebanyak 1.037 perjalanan. Anne pun berujar KAI Commuter akan terus memantau dan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas.

"PT KCI menghimbau kepada seluruh pengguna Commuter Line untuk tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan, selalu ikuti arahan dan instruksi dari petugas di stasiun," imbau Anne.

Sejumlah penumpang sebelumnya memprotes Kereta Api Indonesia (KAI) karena rute KRL yang semestinya berhenti di Stasiun Ancol jadi dilanjutkan ke Stasiun Tanjung Priok.

Kondisi ini terjadi jelang Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di JIS.

"Ini udah dlm KRL arah ancol, tapi ada pengumuman malah ga akan berhenti di ancol dan langsung ke priuk," kicau @nonamier, Sabtu (10/2).

Selain mengeluhkan penumpukan di Stasiun Priok, ada juga penumpang yang mengeluhkan terjadi penumpukan penumpang KRL di Stasiun Jakarta Kota.