laetoto rtp

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Kemenkop Dorong Bentuk Lembaga Penjamin Simpanan Khusus Koperasi******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong agar pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan khusus untukkoperasi. Gunanya untuk melindungi uang simpanan pelaku UMKM di koperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan hal ini untuk menekan kerugian akibat berbagai praktik yang merugikan anggota koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

"Pembentukan LPS semata-mata dilakukan karena pemerintah ingin melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan anggota koperasi," ujar Zabadi dalam acara Serap Aspirasi Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi di Surakarta, Kamis (7/12).

"Kalau kita berkaca pada perbankan, saat covid-19 ada bank yang bermasalah. Jika ekosistem perbankan belum kuat mereka bisa saja gagal bayar. Meski terjadi masalah, namun tidak terjadi rushkarena industri bank sudah punya LPS yang menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar," kata dia.

Selain punya LPS, industri perbankan juga punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain, ekosistem di industri perbankan dinilai Zabadi sudah sangat kokoh.

Hal ini berbeda dengan koperasi sehingga diharapkan ada LPS khusus KSP yang bisa menjamin dana anggota. Terlebih, jumlah anggota koperasi cukup banyak yakni 30 juta anggota.

"Ini tidak dipunyai oleh koperasi, di koperasi, anggota juga bisa mempailitkan koperasi. Ada lebih dari 30 juta anggota koperasi yang perlu dilindungi kepentingannya dari praktik-praktik yang merugikan, yang dilakukan oleh pendiri maupun pengurus koperasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kayu Dou

Ganjar Nilai Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7 Persen Asal Hukum Tegak******

Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan salah satu syarat perekonomian bisa tumbuh hingga 7 persen adalah penegakan hukum yang kuat dan adil. Hal itu yang akan difokuskan bila ia terpilih menjadi pemimpin Indonesia.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kunci untuk menjadi negara maju. Karenanya, ia akan mengupayakan berbagai hal yang dirasa kurang saat ini untuk mencapai itu.

"Jadi, hukum tegak, aparat penegak hukum kuat untuk ekonomi tumbuh 7 persen. Kalau kita di 2045 kita mau jadi negara maju, jangan ditawar 7 persennya," ujar Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 di Gedung Bank Mega, Senin (11/12).

Caranya, ia ingin membantu anak muda untuk bisa lanjut sekolah, terutama yang berprestasi tapi tidak memiliki dana.

Saat ini, program itu sudah mulai dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Maka kalau kita bicara kita mau tumbuh ekonomi 7 persen, termasuk di dalam nya kita punya program agar bagaimana si miskin disabilitas bisa melompat dengan pendidikan, maka jangan ditawar pendidikan ini," jelasnya.

Selain itu, investasi merata di seluruh negeri juga akan menjadi program kerja yang dijalankan bila terpilih jadi presiden. Hal ini dikarenakan deindustrialisasi nyata dan menjadi tantangan.

"Saya berkeliling deindustrialisasi makin nyata, selatan belum sampai ke tengah, maka berusaha ini (meningkatkan investasi merata)," kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan upayanya untuk meningkatkan dan meratakan investasi adalah dengan menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh investor.

Dengan pengeluaran minim, tentu Indonesia akan menjadi tempat yang paling menarik untuk berinvestasi.

"Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam seluruh pengurusan usahanya. High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita sudah menghadapi kesulitan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Alasan Erick Thohir Angkat Tsamara Amany Jadi Staf Khusus******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir buka-bukaan soal alasannya mengangkat  Tsamara Amany menjadi staf khusus menteri di bidang kebijakan publik atau public policy.

Ia mengatakan itu semua dilakukan karena Kementerian BUMN memerlukan suara anak muda sebagai jembatan untuk menyambung aspirasi dan menjembatani apa yang diperlukan oleh anak muda.

"Salah satu diskusi dengan Tsamara adalah mental health, bahwa 70 persen generasi muda itu ada indikasi mental health. Dengan inspirasi itu, saya diskusi dengan Pak Tedi (Tedi Bharata Deputi SDM BUMN) akhirnya kami terapkan," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Petani Ungkap Carut******

Petani membeberkan masalah penyaluranpupuk subsidisehingga membuat ketersediaannya langka.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi mengatakan permasalahan mendasar terletak pada validitas data petani yang bisa membeli pupuk subsidi.

Ia mengatakan ada petani yang memiliki lahan tetapi tidak mendapatkan Kartu Tani yang digunakan untuk menebus pupuk subsidi.

Mengutip temuan Ombudsaman RI, Qomarun mengatakan belum semua petani mendapatkan Kartu Tani karena tidak semua bergabung dalam kelompok tani. Baru 60 persen petani bergabung dalam kelompok tani.

Ia mengatakan pupuk subsidi di kios resmi dijual seharga Rp130 ribu - Rp140 ribu per sak (50 kilogram). Itu pun petani sulit mendapatkannya karena distribusinya lama.

"Bahkan pernah dua bulan tidak ada distribusi," katanya.

Padahal, lanjut Qomarun, di kios-kios tidak resmi tersedia pupuk subsidi dengan harga Rp270 ribu per sak. Sementara pupuk nonsubdisi jenis urea dijual Rp340 ribu per sak.

Lihat Juga : Ganjar-Prabowo Sepakat Perlu Investasi Besar Buat Atasi Pengangguran

Carut marutnya data penerima Kartu Tani, membuat sejumlah petani menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi Karenanya, ia menilai rencana Jokowi untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KPT bukan yang baru.

"Itu bukan hal yang baru, banyak juga yang sudah melakukan itu, meskipun belum ada aturan untuk itu," katanya.

Jokowi berjanji akan mempermudah pembelian pupuk subsidi bagi petani dengan cukup menunjukkan KTP atau Kartu Tani.

"Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP-nya ada tulisan petani silakan itu dipakai. Jadi, bisa pakai Kartu Tani, bisa memakai juga KTP," ujarnya saat menemui para petani di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12).

Jokowi mengakui saat ini ketersediaan pupuk memang menjadi masalah para petani beberapa tahun terakhir. Ia pun berguyon akan memberikan sepeda bagi petani yang tidak menghadapi masalah pupuk.

"Ini memang semuanya mengeluhkan, para petani, urusan pupuk. Benar ya? Ada yang masalah pupuknya tidak bermasalah? Tunjuk jari, saya beri sepeda," kata Jokowi.

Para petani pun tertawa mendengar ucapan Jokowi tersebut. Tak ada satu pun dari mereka yang mengacungkan jari atau merasa urusan pupuk baik-baik saja.

Karenanya, Jokowi meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk memastikan pasokan pupuk. Ia juga berjanji akan menambah subsidi pupuk untuk para petani.

"Pak menteri pertanian hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu, minta persetujuan dari DPR RI, baru menteri keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Eks Bos TransJakarta Respons soal Klaim Pengguna Kendaraan Umum Anies******

Eks bos TransJakarta ikut bersuara usai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim ada kenaikan pengguna kendaraan umum di DKI Jakarta menjadi 1 juta orang per hari pada masa jabatannya.

Direktur Utama PT TransJakarta 2018-2020 Agung Wicaksono mengamini pembenahan transportasi umum yang dilakukannya berjalan seiring dengan pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Kala itu, Anies menjadi orang nomor satu di DKI pada 2017-2022.

"Saya waktu di TransJakarta (menjadi dirut), waktu itu kebetulan gubernurnya sudah Pak Anies. Juga dengan mandat dari beliau kita lakukan solusi di TransJakarta waktu itu jumlah penumpang meningkat menjadi 1 juta (per hari), beberapa hari setelah saya selesai di sana," jelas Agung dalam Virtual Zoom bersama CNNIndonesia.com,Rabu (13/12).

Oleh karena itu, eks bos TransJakarta itu sepakat bahwa masalah yang masih tersisa di Jakarta harus dibereskan. Kendati, Agung yang kini menjabat sebagai deputi bidang pendanaan dan investasi Otorita IKN tak sepakat bila pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dibenturkan dengan penanganan masalah Jakarta.

Menurutnya, penanganan masalah, termasuk urusan transportasi umum bakal tetap berjalan meski ibu kota akhirnya pindah. Agung berpendapat Jakarta yang rencananya akan menjadi daerah khusus setelah ibu kota pindah ke IKN harus tetap berbenah.

"Kalau dibilang jangan tinggalkan Jakarta, justru itu, saya setuju. Masalah Jakarta harus diatasi, ini bukan berarti kita pindah ke IKN masalah Jakarta gak diatasi kok. Kan Pemerintah Jakarta masih ada, nanti menjadi daerah khusus rencananya, sedang digodok rancangan undang-undang (RUU)-nya," jelas Agung.

"Masalah di Jakarta tetap perlu ditangani, dilanjutkan apa yang sudah dikerjakan para gubernur-gubernur, Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 Joko Widodo), Basuki (Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama), Djarot (Gubernur DKI Jakarta 2017 Djarot Syaiful Hidayat), Anies (Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan), dan sekarang Pak Heru (Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono), itu harus terus ditangani. Sedangkan kami di IKN akan membangun sesuatu yang baru untuk masa depan yang membuat kita nanti bisa unggul di kancah internasional," tandasnya.

Sebelumnya, Anies mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang penanganan polusi udara di Jakarta berbekal anggaran Rp80 triliun. Pada debat pertama itu, Anies memamerkan prestasi yang dicapainya selama menjadi gubernur DKI Jakarta.

Anies mengatakan polutan muncul disebabkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang terbang ke Jakarta. Karena Jakarta punya indikator atau alat ukur, akhirnya muncul data polusi udara tersebut.

Ia menilai berbeda ketika angin bergerak ke arah Lampung, Sumatra, atau Laut Jawa yang tidak punya alat ukur polusi. Pada akhirnya, tidak muncul data polusi udara di wilayah-wilayah tersebut.

"Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu (orang) per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta," balas Anies kepada Prabowo dalam debat pertama capres Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

[Gambas:Video CNN]

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Kubu Prabowo Buka Opsi Libatkan Warteg di Program Makan Siang Gratis******

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani, membuka kemungkinan untuk menggandeng pengusaha warung Tegal (warteg) dalam pemenuhan program makan siang gratis.

Hal itu disampaikan Muzani usai menghadiri deklarasi dukungan paguyuban Warteg Jabodetabek kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12).

Muzani mengatakan memang belum ada pembicaraan secara rinci tentang pelibatan warteg untuk program makan siang. Namun, ia menjelaskan selain untuk meningkatkan gizi, program itu dirancang untuk mengerek perekonomian lokal.

Ia juga mengatakan para pengusaha warteg yang hadir dalam deklarasi itu menitipkan harapan di antaranya soal kelangsungan usaha. Para pemilik warteg ingin tidak ada penggusuran.

"Supaya kelangsungan usaha mereka ajek, tetap, tidak dipindah-pindah atau tidak digusur. Syukur ditata dalam tempat yang lebih permanen," katanya.

Selain itu, imbuh Muzani, mereka juga menitipkan harapan soal dukungan modal, akses terhadap pasar dan manajemen usaha.

Menurut Muzani, harapan para pengusaha warteg itu bisa direalisasikan dengan sentuhan tangan kekuasaan.

"Ini perlu sentuhan tangan kekuasaan, politik dan pemerintah. Harapannya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang selama ini terus-menerus berkampanye dan kita menumpukkan harapan, bisa membantu mereka-mereka itu," katanya.

[Gambas:Video CNN]