35 di erek erek

Jalan peri berkabut

Bahlil Jawab Timnas AMIN soal IKN Sepi Investor: Itu Halusinasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menanggapi pernyataan co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Lembong, yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi investor.

Bahli mengatakan pernyataan Thomas itu halusinasi.

"Itu halusinasi. Jadi orang-orang yang merasa benar terhadap pemikirannya tanpa melihat kondisi objektif, tapi memaksakan kehendak untuk orang percaya terhadap apa yang disampaikan itu namanya halusinasi," ujarnya, dikutip dari detikcom, Kamis (6/12).

"Coba cek Tom Lembong kapan ke IKN. Kalau belum pernah ke IKN, jangan banyak ngomong," katanya.

"Kalau dia kan jadi kepala BKPM kan belum ada IKN. Jadi ya dia saja punya pikiran begitu. Saya kan enggak. Yang hari ini jadi menteri investasi/kepala BKPM kan saya, bukan Tom. Jadi itu pikirannya keliru," tegas Bahlil.

Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.

"Itu (ucapan Bahlil) nonsense (omong kosong) lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan?" jelas Thomas usai Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent (LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Teten Ingatkan Instagram Cs Tutup Akun Penjual Baju Bekas Impor******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengingatkanInstagram dan media sosial lainnya untuk menutup akun penjual baju bekasimpor.

Ia mengatakan baju bekas impor ilegal lantaran masuk jajaran produk yang dilarang impor. Acuannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menurutnya, Instagram Cs wajib mengikuti aturan jika berbisnis di Indonesia. Maka, sudah sepatutnya mereka menurunkan dan menutup akun-akun yang menjual barang bekas impor itu.

Ia melihat masih banyak akun yang menjual barang-barang ilegal tersebut.

"Kita sudah minta ke Instagram, untuk semua platform global, untuk mereka juga ikuti aturan pemerintah Indonesia," kata Teten.

"Memperdagangkan barang ilegal itu tindak pidana. Jadi tidak lagi bisa mereka berkelit bahwa itu bukan urusan platform," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Putri tertua dari keluarga terkenal

Daftar Pengusaha yang Masuk TKN Prabowo******

Sejumlah pengusaha didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Para pengusaha ini pun masuk struktur tim pemenangan yang terdiri dari pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

1. Aburizal Bakrie (Pembina)

Aburizal Bakrie lama dikenal sebagai salah satu pengusaha dari kerajaan bisnis Bakrie Group dan politisi Indonesia

2. Hashim Djojohadikusumo (wakil ketua pengarah)

Hashim merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan, program bioethanol, perkebunan karet di kelompok perusahaan Arsari Group.

3. Putri Kuswisnu Wardani (anggota penasihat)

Putri Kuswisnu Wardani dikenal sebagai pengusaha kosmetik. Ia merupakan bos perusahaan Mustika Ratu.

4. Maher Algadri (anggota penasihat)

Maher Algadri bukan nama asing di kalangan pengusaha elite. Sepak terjangnya dalam bisnis dikenal berkat perusahaan Kodel Group yang membuat namanya melambung sebagai salah satu konglomerat terbesar di Indonesia.

Maher merupakan taipan yang moncer pada era Orde Baru. Namanya tercatat dalam laporan Forbes sebagai konglomerat kelas kakap pada era itu.

5. Theo Sambuaga (anggota penasihat)

Nama Theo Sambuaga tak asing lagi di dunia bisnis Tanah Air. Ia adalah presiden komisaris PT Lippo Cikarang.

6. Erwin Aksa (wakil ketua koordinator strategis)

Lahir dari keluarga pengusaha, Erwin Aksa menjadi pengusaha nasional mengikuti jejak sang ayah bersama Bosowa Group.

7. Rosan Roeslani (ketua umum TKN)

Rosan merupakan mantan menteri BUMN. Sebelumnya, Rosan juga dikenal sebagai 'pentolan' para pengusaha karena pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ia aktif sebagai pengusaha kondang nasional, usahanya merambah berbagai sektor lewat bendera Recapital Group.

8. Pandu Sjahrir (wakil bendahara umum)

Pandu merupakan keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pandu merupakan pengusaha sekaligus Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

Nenek moyang Jindan di zaman modern

3 Komponen Perhitungan Upah Buruh di Aturan Baru Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan aturan berbentuk PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Ida mengatakan salah satu poin penting yang diatur dalam pp itu; variabel penetapan upah. Menurutnya, ada tiga variabel yang digunakan dalam menentukan upah buruh.

Ketiga, indeks tertentu. Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan Dewan Pengupahan Daerah.

Indeks ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel itu, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (10/11) malam.

Ida mengklaim aturan baru ini memberikan kepastian soal kenaikan upah buruh.

"Ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]