qq8889

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Erick Thohir Rombak Susunan Dewan Komisaris Angkasa Pura I******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT Angkasa PuraI (AP1).

Hal tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-227/MBU/08/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I.

Melalui surat keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada Senin (7/8) tersebut, Erick memberhentikan dengan hormat Djoko Sasono sebagai Komisaris Utama AP I dan Tri Budi Satriyo sebagai Komisaris Independen.

"Mewakili Manajemen, kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Djoko Sasono dan Bapak Tri Budi Satriyo atas kontribusi dalam membina serta mengarahkan manajemen AP1 selama periode lima tahun terakhir. Kami juga mengucapkan selamat dan menyambut dengan hangat Bapak Novie Riyanto sebagai Komisaris Utama perusahaan. Dengan pengalaman dan expertise beliau yang telah malang melintang di dunia penerbangan dan kebandarudaraan nasional. Kami optimistis Pak Novie akan dapat membawa kontribusi positif terhadap perusahaan," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (8/8).

Ia mengatakan sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama AP I, Novie Riyanto telah banyak dipercaya untuk mengemban berbagai posisi penting dan strategis di bidang penerbangan nasional, di antaranya Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan (2015-2016), Direktur Utama Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia (2016-2020), Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2020-2022).

Novie juga tercatat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-2023).

Dengan perombakan tersebut, berikut susunan Dewan Komisaris AP I selengkapnya:
1. Komisaris Utama: Novie Riyanto
2. Komisaris Independen: Irfan Wahid
3. Komisaris Independen: Erwan Agus Purwanto
4. Komisaris: Danang Parikesit
5. Komisaris: Elen Setiadi
6. Komisaris: Hidayat Amir

Catatan Gadis Emas

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Basuki Sebut 8 Proyek PUPR Molor ke Semester II 2024******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengatakan ada delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah tanggung jawabnya yang bakal mundur penyelesaiannya ke semester II 2024.

Basuki segera menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) supaya diberikan dispensasi agar penyelesaian proyek bisa mundur.

Pasalnya, semua proyek yang ada di daftar PSN harus diselesaikan maksimal semester I 2024 atau sebelum pergantian pemerintahan.

Lima bendungan yang dimaksud adalah Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bolango Ulu di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sedangkan tiga proyek tol yang target penyelesaiannya diundur ke semester II-2024 yaitu Jalan Tol Serang-Panimbang, Tol Patimban, dan Tol Semarang-Demak.

"Sedang dibikin suratnya oleh Pak Sekjen karena kalau nggak ada dispensasi, MYC (Multi Year Contract) nya tidak akan keluar," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Zulhas Akan Atur Daftar Produk Impor Boleh Dijual di E******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan atau Zulhas akan menerbitkan aturan terkait larangan berjualan barang impordi e-commerce.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia mengatakan dalam revisi itu nantinya akan ada positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Menurut Zulhas, barang impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri akan tidak masuk dalam positive list.

Selain soal positive list, revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2022 juga akan mengatur agar ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Artinya, marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

Kemudian barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commercejuga akan dilarang dijual di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah akan menerbitkan aturan perlindungan UMKM dari gempuran barang impor. Aturan akan berisi larangan penjualan barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commerce.

Aturan akan dikeluarkan pada Agustus atau September mendatang.

"Kita usahakan secepatnya karena ini sudah dibahas sejak awal Maret lalu. Harusnya sudah selesai antara dua bulan ini atau bulan ini," kata Teten di di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

Erick Thohir Akan Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink******

Menteri BUMNErick Thohir berencana memerger tiga BUMN yang bergerak di sektor penerbanganmenjadi satu.

BUMN tersebut adalah Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air. Ia mengatakan merger dilakukan demi efisiensi. 

Merger merupakan lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan Kementerian BUMN terhadap empat Pelindo pada 2021 lalu. 

Erick berharap merger bisa membuat industri penerbangan negara semakin kuat dan efisien.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya,logistic costmencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," ungkapnya.

Ia menyebut Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 200 pesawat.

Kekurangan pasokan pesawat itu dihitung dari perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Di Amerika Serikat, sebut Erick, terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik. Penduduk mereka mencapai 300 juta populasi dengan rata-rata GDP (pendapatan per kapita) mencapai US$ 40 ribu.

Sementara di Indonesia terdapat 280 juta penduduk yang memiliki GDP US.700.

"Itu berarti Indonesia membutuhkan 729 pesawat. Sekarang, Indonesia baru memiliki 550 pesawat. Jadi perkara logistik kita belum sesuai," ujar Erick.

[Gambas:Video CNN]

Raja Naga datang ke dunia

Harga Rumah Meroket, China Minta Properti Jangan Jadi Investasi******

China diminta kembali memperketat aturan penggunaan properti menyusulharga rumah yang kian meroket.

Editorial koran China,Economic Daily, menganggap pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

Di beberapa kota di China, permintaan rumah memang melebihi ketersediaan unit yang ada. Hal ini menyebabkan lonjakan harga rumah dan properti hingga mencapai rekor tertinggi.

Kenaikan harga ini dinilai tentu akan berdampak buruk pada proses pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung di sana.

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutip Channel NewsAsia.

Economic Dailymelihat dampak buruk kenaikan harga properti terhadap perekonomian bisa terjadi melalui risiko gagal bayar. Sehingga, mau tidak mau pemerintah harus kembali memberikan stimulus untuk menghidupkan pasar perumahan di tengah ekonomi yang belum pulih total.

Analis Goldman Sachs memperkirakan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan PDB mengalami penurunan sebesar 1,5 persen poin tahun ini. Tahun depan diprediksi kemungkinan akan tetap atau sedikit turun.

Risiko gagal bayar yang meningkat di antara beberapa pengembang dan pemulihan ekonomi yang goyah telah membuat investor mengharapkan stimulus yang lebih banyak dan lebih besar untuk menghidupkan kembali pasar perumahan.

Namun, mereka kecewa ketika Bank Rakyat China (PBoC) mempertahankan suku bunga pinjaman lima tahun tetap pada hari Senin. Suku bunga lima tahun mempengaruhi harga hipotek, dan beberapa analis mengatakan bank sentral mungkin berusaha melindungi margin pemberi pinjaman.

Pinjaman terkait properti menyumbang 40 persen dari pinjaman bank, dan kepemilikan properti menyumbang 60 persen kekayaan rumah tangga China, kataEconomic Daily.