togelgol

Perburuan protagonis tanpa batas

Stafsus Menkeu Ketemu Jusuf Hamka: Tak Mau Kalah dengan Puan******

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo bertemu pengusaha jalan tol Jusuf Hamka usai ribut perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Pertemuan itu disampaikan lewat unggahan Prastowo di Twitter hari ini, Minggu (18/6). Dalam twitnya, Prastowo mengaku tak mau kalah dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu pagi ini, meski punya hubungan panas dingin.

"Tak mau kalah dengan Mbak Puan dan Mas AHY yang ketemuan pagi tadi, saya pun merealisasikan janji ngopi-ngopi dengan sahabat lama saya, Pak Jusuf Hamka," demikian twit Prastowo.

[Gambas:Twitter]

Pertemuan Prastowo dan Jusuf Hamka terjadi di tengah kisruh keduanya soal PT CMNP selama beberapa waktu terakhir.

Menurut Jusuf, Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemegang saham pengendali CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Masalah ini sendiri sebetulnya bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf menyebut utang negara berawal dari deposito perusahaannya, PT CMNP, sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan alasan itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Ia lalu dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar namun Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda dua persen per bulan. Hitungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

Lelah dan tak mau ambil pusing, Jusuf pun menerima jumlah tersebut. Ia dijanjikan dua minggu selesai, namun utang itu malah diabaikan bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

biarkan penyihir itu pergi

Staf Erick soal Klaim Sandi Bantu WSBK: Hanya Fee Lisensinya******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika berupa pembayaran fee lisensi. Bantuan itu diberikan sekali dari tiga kali perhelatan event tersebut. 

Adapun ajang balap WSBK diselenggarakan pada 19-21 November 2021, lalu 11-13 November 2022, serta 3-5 Maret 2023 di Sirkuit Mandalika.

"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, nggak apa-apa. Terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," kata Arya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, dikutip dari Detik.com, Kamis (21/6).

Arya lantas mencontohkan ajang Formula E yang dibiayai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Formula E itu dibayar APBD DKI Jakarta. Tapi kalau WSBK, itu tiga kali, sekali dibantu oleh pemerintah. Itu (fee lisensi) agak mahal memang," ucapnya.

"Kami berharap dibantu terus. Sebenarnya kami minta (dibiayai fee lisensi) yang kemarin terakhir (WSBK 2023), cuman enggak dikasih sama pak Sandi. Enggak apa-apa juga, karena namanya juga minta tolong, dikasih iya, enggak dikasih ya sudah," Arya menambahkan.

Lihat Juga : Staf Erick soal Sandi Heran WSBK Bikin Rugi Rp100 M: Bantu Cuma Sekali

Pada kesempatan itu, Arya juga merespons keheranan Menparekraf Sandiaga Uno yang heran ajang WSBK merugi padahal sudah dibayari kementeriannya.

"Jadi Pak Sandi jangan terkejut, 'kok bisa (merugi), kami kan bantu'. Oh iya (memang bantu), bantunya cuma sekali dari tiga kali WSBK," katanya.

Belum lama ini, Menparekraf Sandiaga Uno sempat mengutarakan dirinya heran ajang WSBK dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi. Pasalnya, ia mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawe dengan mengeluarkan uang untuk mendanai gelaran tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat, karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Lihat Juga : Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas

Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney melaporkan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi. Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor. Ia mengusulkan ajang balap motor itu dihapuskan agar kerugian tak bertambah.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

74 Kabupaten dan Kota di Indonesia Rentan Rawan Pangan******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut ada 74 kabupaten/kota di Indonesia atau14 persen yang masuk kategori rentan rawan pangan.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy merinci data tersebut diambil dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas(FSVA) 2022. Sedangkan, 86 persen daerah sisanya alias 440 kabupaten/kota masuk dalam kategori ketahanan pangan baik.

"Semua stakeholderdiharapkan dapat berkolaborasi dalam menurunkan daerah rentan rawan pangan minimal 1 persen atau 7 kabupaten/kota per tahun," ujar Edhy, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (21/6).

"Untuk itu, penanganannya diperlukan langkah-langkah nyata kita bersama. Harus beranitake action, take decision, dan take the riskuntuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kolaborasi dan sinergi kegiatan merupakan kunci dalam penanganan wilayah rentan rawan pangan," jelas Edhy.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan sinergi pengendalian kerawanan pangan salah satunya dilakukan dengan menyerahkan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp142 miliar untuk 38 provinsi kepada pemerintah provinsi melalui Organisasi Pangan Daerah (OPD) Pangan Provinsi.

Ia menyebut Rp45 miliar di antaranya digunakan untuk kegiatan pengendalian kerawanan pangan.

Selain itu, Bapanas menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui pemanfaatan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG).

Ada juga upaya mendorong stabilisasi harga pangan di seluruh Indonesia, termasuk mengurus fasilitasi distribusi pangan di daerah dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Taojun

Staf Erick soal Klaim Sandi Bantu WSBK: Hanya Fee Lisensinya******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika berupa pembayaran fee lisensi. Bantuan itu diberikan sekali dari tiga kali perhelatan event tersebut. 

Adapun ajang balap WSBK diselenggarakan pada 19-21 November 2021, lalu 11-13 November 2022, serta 3-5 Maret 2023 di Sirkuit Mandalika.

"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, nggak apa-apa. Terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," kata Arya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, dikutip dari Detik.com, Kamis (21/6).

Arya lantas mencontohkan ajang Formula E yang dibiayai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Formula E itu dibayar APBD DKI Jakarta. Tapi kalau WSBK, itu tiga kali, sekali dibantu oleh pemerintah. Itu (fee lisensi) agak mahal memang," ucapnya.

"Kami berharap dibantu terus. Sebenarnya kami minta (dibiayai fee lisensi) yang kemarin terakhir (WSBK 2023), cuman enggak dikasih sama pak Sandi. Enggak apa-apa juga, karena namanya juga minta tolong, dikasih iya, enggak dikasih ya sudah," Arya menambahkan.

Lihat Juga : Staf Erick soal Sandi Heran WSBK Bikin Rugi Rp100 M: Bantu Cuma Sekali

Pada kesempatan itu, Arya juga merespons keheranan Menparekraf Sandiaga Uno yang heran ajang WSBK merugi padahal sudah dibayari kementeriannya.

"Jadi Pak Sandi jangan terkejut, 'kok bisa (merugi), kami kan bantu'. Oh iya (memang bantu), bantunya cuma sekali dari tiga kali WSBK," katanya.

Belum lama ini, Menparekraf Sandiaga Uno sempat mengutarakan dirinya heran ajang WSBK dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi. Pasalnya, ia mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawe dengan mengeluarkan uang untuk mendanai gelaran tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat, karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Lihat Juga : Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas

Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney melaporkan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi. Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor. Ia mengusulkan ajang balap motor itu dihapuskan agar kerugian tak bertambah.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

ahli super

18 Perusahaan di Jabar******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 18 perusahaan di Jawa Barat dan Yogyakarta yang mengajukan izin memangkas upah buruh sebesar 25 persen.

Pengajuan ini terkait kelonggaran yang ditawarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023, yang diteken pada 7 Maret 2023 lalu.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri merinci 18 perusahaan yang mengajukan keringanan tersebut terbagi ke dalam 2 provinsi, yakni 13 perusahaan di Jawa Barat dan 5 lainnya di Yogyakarta.

Ia menyebut beberapa perusahaan di Jawa Barat sudah sepakat dengan buruhnya terkait penyesuaian jam kerja dan upah, termasuk di Purwakarta. Besaran kesepakatan upah itu berkisar 70,17 persen sampai 93,48 persen dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purwakarta.

Putri lalu mencontohkan di Cianjur terjadi kesepakatan upah baru menjadi 85,71 persen dari UMK daerah tersebut. Kesepakatan upah baru tersebut akan berakhir pada September 2023.

Lihat Juga : Daftar 5 Instansi dengan Tunjangan Kinerja Tertinggi

Berdasarkan data Kemnaker, perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang mengajukan pemangkasan upah bergerak di bidang industri kertas budaya, pakaian jadi dari tekstil maupun sulaman atau bordir, barang jadi dari tekstil untuk keperluan rumah tangga, mainan anak-anak, hingga rambut palsu.

Sedangkan di Yogyakarta, Putri merinci perusahaan yang memanfaatkan kelonggaran berupa penyesuaian waktu kerja dan upah tersebut rata-rata bergerak di industri sarung tangan kulit berorientasi ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Pemotongan upah 25 persen memang diizinkan Menaker Ida Fauziyah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Namun, Ida menetapkan syarat-syarat tertentu kepada perusahaan yang ingin mengajukan penyesuaian tersebut.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi beleid tersebut.

Ida juga membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Berikut beberapa syarat yang ditetapkan Kemnaker bagi perusahaan yang ingin memotong upah buruhnya.

Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.

Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu:

a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak

Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Dasar Perhitungan Pengusaha Cuti Bersama Iduladha Bikin Boncos Rp4 M******

Pengusaha mengeluhkan kebijakan cuti bersamapadaIduladha tahun ini.

Pasalnya, dengan kebijakan itu, praktis hari kerja pada minggu depan hanya tinggal tersisa 2 hari saja. Maklum, pada Iduladha tahun ini cuti bersama ditetapkan pada 28 Juni dan 30 Juni.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan karena kebijakan itu, pengusaha berpotensi dirugikan sampai dengan Rp4 miliar lebih.

Danang mengatakan kerugian itu digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama tersebut. 

Kerugian dibuat dengan beberapa asumsi. Pertama, jumlah karyawan sebanyak 10 ribu orang.

Kedua, jumlah jam kerja lembur dalam sehari yang sebanyak 8 jam. 

Ketiga, jumlah waktu cuti bersama pada 28 Juni dan 30 Juni. Keempat,upah rata-rata pekerja yang mencapai Rp2,5 juta.

"Misalnya begini, untuk perusahaan padat karya dengan karyawan 10 ribu orang. Lembur 1 hari sama dengan 8 jam kerja dikalkulasi lembur hari libur menjadi 8 × 2 = 16 jam. Upah rata-rata Rp2,5 juta," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (21/6) malam.

"Nah dari angka itu di dapat perhitungan lembur 16 jam× Rp2,5 juta:173 (rata-rata jam karyawan bekerja per bulan) sama dengan 231.213. Kalau total karyawannya 10 ribu kalikan 231.213 terus kali 2 hari sama dengan Rp4,624 miliar," tambahnya.

Berkaca dari masalah itu, ia meminta pemerintah untuk tak serampangan lagi dalam menetapkan kebijakan cuti bersama hari besar keagamaan.

"Ya jelas dirugikan. Libur nasional keagamaan begini kan harusnya bisa diprediksi setahun sebelumnya. Bukan dadakan seminggu," katanya.

Pemerintah menetapkan cuti bersama perayaan Hari Raya Iduladha pada 28 Juni dan 30 Juni mendatang.

Presiden Jokowi menyebut penetapan cuti bersama itu dilakukan karena pemerintah ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengerek perekonomian. Keputusan itu dibuat setelah melakukan sejumlah kajian.

"Ya itu kan harinya memang memerlukan waktu yang lebih untuk mendorong ekonomi, utamanya di daerah agar lebih baik lagi," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Jokowi melihat ada peluang menambah perputaran uang di daerah, terutama di kawasan pariwisata. Ia pun menetapkan tambahan dua hari cuti bersama di akhir pekan depan.

[Gambas:Video CNN]