uang slot88

Musuh di kamar kerja musim semi

Untung Rugi Ekonomi 2 Sesi Jam Masuk Kerja Karyawan di DKI Jakarta******

Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.

Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.

Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.

"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.

Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.

Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.

Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.

Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.

Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.

Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.

"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Alihkan ke Transportasi Massal

Setan Langit Bersayap Hitam

Fokus ke Kendaraan Listrik, Ford PHK Insinyur di AS dan Kanada******

FordMotor Co (F.N) mengumumkan bakal memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya pada pekan ini. Yang terdampak adalah para insinyur di Amerika Serikat dan Kanada. Tidak dirinci jumlah persis karyawan yang bakal dirumahkan.

Langkah PHK diambil lantaran Ford ingin fokus pada pengembangan kendaraan listrik.

"Ini terkait dengan rencana pertumbuhan Ford+ yang kami perkenalkan pada 2021 dan semakin difokuskan selama setahun terakhir," kata juru bicara Ford T.R. Reid dalam sebuah email, dikutip CNN, Rabu (28/6).

Ford+ diumumkan pada 2021 sebagai tiga unit operasi besar perusahaan yaitu Ford Blue untuk kendaraan bertenaga pembakaran internal, lalu Ford Model E untuk kendaraan listrik, dan Ford Pro yang berfokus pada kendaraan komersial.

CEO Ford Jim Farley juga mengumumkan pihaknya akan fokus pada segmen pasar yang lebih sedikit, tetapi lebih menguntungkan.

Ford juga akan mengembangkan lebih banyak produk digital untuk pelanggannya. Selain pertumbuhan keuntungan, pengurangan biaya juga merupakan bagian dari rencana.

Maret lalu, manajemen Ford mengatakan perusahaan akan kehilangan US miliar tahun ini dari penjualan kendaraan listrik, tetapi berharap meraup laba US miliar hingga US miliar di 2023. Perusahaan juga berharap unit kendaraan listrik segera mencetak untung.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan istri

China Tak Paksa RI Lagi Pakai APBN Sebagai Jaminan Utang Kereta Cepat******

China disebut melunak dan tak lagi memaksa Indonesia untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang terkait Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan Indonesia dan China Development Bank (CDB) sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat. Seto memastikan APBN sudah tak lagi diminta jadi penjamin.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," katanya kepadaCNNIndonesia.comdi kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Bahkan, Seto mengungkapkan bunga utang pinjaman tersebut sudah turun lagi dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia menyebut CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal hingga 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

"Sudah, sudah beres. Sekarang 3,2 persen, sepakat 3,2 persen. Insyaallah deal, sampai kita tanda tangan. Tanda tangan belum, kan ada prosesnya, tapi ini sudah kesepakatan," tegas Seto.

"Sekarang Pemerintah AS kalau menerbitkan obligasi bunganya berapa? Ini kita dapat kan 45 tahun, obligasi AS untuk 30 tahun deh berapa bunganya? 3,9 persen. Jadi, bunga yang dikasih ke kita lebih rendah dibandingkan bunga obligasi Pemerintah AS. Menurut saya tawaran yang diberikan CDB sudah oke banget," sambung anak buah Luhut itu.

Menurutnya, sulit untuk mencapai kesepakatan bunga utang di angka 2 persen, seperti pada 2017 lalu. Pasalnya, suku bunga global saat ini sudah berbeda.

Dengan begitu, pemerintah berpikir rasional dengan membandingkan tawaran China dan produk AS. Selisih tersebut yang akhirnya memantapkan Indonesia berutang ke Negeri Tirai Bambu.

"Jadi, saya bandingkan sama Pemerintah AS saja. Dulu waktu 2017, waktu kita dapat 2 persen, Pemerintah AS kasih 2,7 persen-2,8 persen. Jadi, selisihnya itu yang kita lihat dan itu cuma 30 tahun. Ini kan kita 45 tahun dan 15 tahun grace period, kita enggak perlu bayar cicilan dulu selama 15 tahun awal. Kalau dibandingkan dengan Pemerintah AS, lebih murah. Mau cari di mana lagi coba?" tutupnya.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China kekeh meminta APBN jadi jaminan pinjaman utang KCJB. Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Tesla Mulai PHK Pekerja di Pabrik China******

Perusahaan mobil listrik, Tesla Inc (TSLA.O), tengah memutus hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja pabrik baterai di Shanghai, China.

Mengutip Reuters, Jumat (7/7), belum jelas berapa banyak pekerja yang akan dipecat atau alasan spesifik di balik pemutusan hubungan kerja tersebut, sesuai dengan laporan tersebut.

Dalam laporan Bloomberg News, pihak Tesla belum segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

Gigafactory Shanghai Tesla, pabrik terbesar dan paling produktifnya, mempekerjakan sekitar 20 ribu pekerja, termasuk mereka yang terlibat dalam perakitan Model Y dan Model 3.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

China Tak Paksa RI Lagi Pakai APBN Sebagai Jaminan Utang Kereta Cepat******

China disebut melunak dan tak lagi memaksa Indonesia untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang terkait Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan Indonesia dan China Development Bank (CDB) sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat. Seto memastikan APBN sudah tak lagi diminta jadi penjamin.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," katanya kepadaCNNIndonesia.comdi kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Bahkan, Seto mengungkapkan bunga utang pinjaman tersebut sudah turun lagi dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia menyebut CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal hingga 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

"Sudah, sudah beres. Sekarang 3,2 persen, sepakat 3,2 persen. Insyaallah deal, sampai kita tanda tangan. Tanda tangan belum, kan ada prosesnya, tapi ini sudah kesepakatan," tegas Seto.

"Sekarang Pemerintah AS kalau menerbitkan obligasi bunganya berapa? Ini kita dapat kan 45 tahun, obligasi AS untuk 30 tahun deh berapa bunganya? 3,9 persen. Jadi, bunga yang dikasih ke kita lebih rendah dibandingkan bunga obligasi Pemerintah AS. Menurut saya tawaran yang diberikan CDB sudah oke banget," sambung anak buah Luhut itu.

Menurutnya, sulit untuk mencapai kesepakatan bunga utang di angka 2 persen, seperti pada 2017 lalu. Pasalnya, suku bunga global saat ini sudah berbeda.

Dengan begitu, pemerintah berpikir rasional dengan membandingkan tawaran China dan produk AS. Selisih tersebut yang akhirnya memantapkan Indonesia berutang ke Negeri Tirai Bambu.

"Jadi, saya bandingkan sama Pemerintah AS saja. Dulu waktu 2017, waktu kita dapat 2 persen, Pemerintah AS kasih 2,7 persen-2,8 persen. Jadi, selisihnya itu yang kita lihat dan itu cuma 30 tahun. Ini kan kita 45 tahun dan 15 tahun grace period, kita enggak perlu bayar cicilan dulu selama 15 tahun awal. Kalau dibandingkan dengan Pemerintah AS, lebih murah. Mau cari di mana lagi coba?" tutupnya.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China kekeh meminta APBN jadi jaminan pinjaman utang KCJB. Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]