unitogel

Sayap Beku

KM Sinabung Jadi Akomodasi Terapung Pendukung KTT Asean di Labuan Bajo******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan Kapal Motor (KM) Sinabung sebagai akomodasi terapung di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menugaskan hal tersebut kepada PT Pelni (Persero). Nantinya, kapal akan bersandar di Dermaga Waterfront Labuan Bajo pada 7-12 Mei 2023.

"Kapal Sinabung memiliki panjang 150 meter dan kapasitas untuk menampung kurang lebih 2.000 pax. Kapal ini akan disandarkan bersebelahan dengan kapal KRI yang difungsikan sebagai RS Terapung/Emergency di Dermaga Waterfront Labuan Bajo," ujar Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha dalam keterangan resmi, Selasa (2/5).

Selain menugaskan KM Sinabung, Arif mengungkapkan pihaknya melalui KSOP Labuan Bajo telah mengatur penempatan 10 kapal pinisi terbaik sebagai background meeting di perairan depan Hotel Meruorah. Nantinya, kapal akan digunakan untuk kegiatan Meeting, Incentive Convention, and Exhibition (MICE) serta lokasi akomodasi bagi para delegasi.

Ia juga menginstruksikan Kepala Kantor KSOP Kelas III Labuan Bajo untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pelabuhan, antara lain fasilitas pelabuhan, dermaga sandar, dan gedung terminal penumpang untuk dijadikan sebagai command centre.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Arif menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik dengan kementerian/lembaga terkait dan operator sarana dan prasarana transportasi untuk memastikan kelancaran keluar masuk kapal di Pelabuhan Labuan Bajo pada masa penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42.

"Antara lain kami berkoordinasi dengan PT Pelindo untuk menerjunkan kapal tugboat guna menjamin keamanan proses sandar kapal di pelabuhan, mengingat yang akan ada kapal-kapal milik TNI AL yang juga akan masuk atau sandar ke Pelabuhan Labuan Bajo," tuturnya.

Kemenhub bahkan menerjunkan kapal patroli KPLP serta KN Chundamani P.116 milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak untuk melakukan patroli di sekitar perairan Labuan Bajo.

Archon misterius

Cara Buat SKCK untuk Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2023******

Rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibuka pada hari ini, Jumat (5/5).

Salah satu persyaratan yang harus dipersiapkan calon peserta rekrutmen BUMNyaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Berikut cara buat SKCK online dan offline 2023.

Lihat Juga : Jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Dibuka 5 Mei

Masa berlaku SKCK yaitu 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku dan dirasa masih perlu, maka SKCK dapat diperpanjang ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.

Cara Buat SKCK Rekrutmen Bersama BUMN

Dirangkum dari laman SKCK Polri, berikut cara buat SKCK secara online atau offline khusus Warga Negara Indonesia (WNI) untuk keperluan rekrutmen bersama BUMN 2023

Syarat Membuat SKCK

Di bawah ini ada beberapa persyaratan umum untuk membuat SKCK. Anda dapat mengcek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.

Selain itu, Anda dapat memilih layanan pembuatan SKCK sesuai keinginan. Yaitu di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, karena setiap tempat memiliki syarat yang berbeda-beda.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli.
• Fotokopi akta lahir, atau surat kenal lahir, atau ijazah, atau surat nikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Dokumen sidik jari.
• Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, foto tidak menggunakan aksesoris wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.

Cara Buat SKCK Online

Cara buat SKCK online hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang di unduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.

1. Buka aplikasi Presisi Polri di perangkat Android atau iOS.
2. Di halaman awal aplikasi akan muncul beberapa penjelasan, Anda bisa pilih opsi Lanjutkan atau Lewati.
3. Lalu akan muncul keterangan 'Izinkan POLRI mengakses perangkat ini?' dan klik opsi 'Saat aplikasi digunakan.'
4. Pilih menu Profil dan klik Daftar Baru.
5. Masukkan nomor hp yang aktif saat ini dan klik Selanjutnya.
6. Masukkan 5 digit kode OTP dari Polri ke nomor hp yang terdaftar.
7. Lengkapi menu Profil dengan mengisi keterangan Nama Asli dan Password, klik Selanjutnya.
8. Setelah muncul keterangan Registrasi Berhasil, klik opsi Kembali ke Beranda.
9. Pilih menu Profil dan klik ikon Profil di kanan atas untuk verifikasi email terdaftar.
10. Masukkan alamat email aktif dan klik Verifikasi.
11. Salin 6 digit kode OTP yang dikirim Polri ke alamat email terdaftar, dan tempel ke kolom aplikasi.
12. Kembali ke menu Beranda.
13. Pilih menu SKCK dan cek persyaratannya.
14. Klik menu Ajukan SKCK di bagian atas berwarna oranye.
15. Akan muncul keterangan biaya, persyarata, waktu proses, dan pengambilan, klik Mulai.
16. Lengkapi kolom Data Identitas, seperti nama dan nomor sesuai KTP, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, NPWP, foto KTP, foto selfie, klik Selanjutnya, isi alamat lengkap, dan Simpan.
17. Pada keterangan 'Kirim data untuk di VERIFIKASI' klik opsi Kirim Sekarang.
18. Nantinya data Anda akan diverifikasi sistem selama 1x24 jam.
19. Setelah itu akan muncul kode dan invoiceke alamat email terdaftar untuk menyelesaikan pembayaran.
20. Selanjutnya bukti pembayaran dapat di-print.
21. Lalu bawa bukti pembayaran sah dan persyaratan seperti di atas saat akan mengambil SKCK di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, sesuai jadwal pengambilan yang dikirim ke email.

Lihat Juga : 5 Tips Lolos Rekrutmen Bersama BUMN, Dibuka Besok 5 Mei 2023

Cara Buat SKCK Offline

Cara buat SKCK offline ini bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat. Proses pembuatannya yaitu satu hari jadi, dan bisa ditunggu di tempat.

1. Bawa seluruh persyaratan membuat SKCK sesuai layanan yang ingin dituju. Ada Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.
2. Setelah sampai di Kantor Kepolisian, isi formulir pembuatan SKCK di loket pendaftaran.
3. Lanjut membuat dokumen sidik jari di loket tersebut.
4. Serahkan seluruh persyaratan ke petugas administrasi di loket.
5. Nantinya petugas akan mengecek kembali kelengkapan persyaratan, dan pastikan tidak ada yang terlewat.
6. Menyiapkan uang tunai sebesar Rp30 ribu atau bisa cashlesssesuai metode pembayaran yang tersedia di loket.
7. Setelah itu tunggu di ruang antrean sampai nama Anda dipanggil petugas, dan SKCK sudah diterbitkan Kepolisian.

Itulah cara buat SKCK rekrutmen bersama BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional yaitu pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

Legenda manusia pertama

Tarif Kereta Lokal Merak Naik Jadi Rp5.000 Mulai 1 Juni******

PT KAI Commuter menaikkantarif kereta api lokal Pelabuhan Merak jurusan Rangkasbitung-Merak dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 mulai 1 Juni 2023.

Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 240 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

"Penyesuaian tarif ini akan berlaku mulai 1 Juni 2023, dengan besaran penyesuaian tarif untuk KA Lokal Merak dari sebelumnya Rp3.000 menjadi Rp5.000. Terdapat penyesuaian tarif sebesar Rp.2.000," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba melalui keterangan resmi, Rabu (3/5).

"Untuk info ter-update tentang KAI Commuter dapat melalui akun media sosial resmi @commuterline atau 021 121," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Kronologi Utang Pemerintah Rp344 M ke Peritel Minyak Goreng******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih punya utang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Kala itu, harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.

Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng mahal terjadi sejak Oktober 2021. Lonjakan harga tersebut menjalar hingga tahun-tahun berikutnya di lini minyak goreng curah dan kemasan.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.

Peritel surati Jokowi tuntut pembayaran utang Rp344 miliar dan ancaman mogok jualan

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Aprindo lantas bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang Rp344 miliar yang belum dibayar. Menurut Roy, pihaknya secara tegas menyampaikan ancaman kepada Jokowi bahwa jika utang tak kunjung dibayar maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

"Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng," ujarnya dalam buka puasa bersama Aprindo, Kamis (13/4).

Kemendag minta pendapat Kejagung hingga diskusi bareng Aprindo

Kemendag lantas merespons ancaman Aprindo mogok jualan minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu.

Isy mengatakan bakal ada masalah baru jika ancaman tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan bertemu Aprindo hari ini.

"Pertemuan dengan Aprindo kalau jadi besok (4/5). Sudah hubungi by lisan, by phone," ujarnya singkat di Kantor Kemendag, Rabu (3/5).

Di lain sisi, Kemendag turut meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian sengketa ini. Isy mengatakan langkah ini diambil agar Kemendag hati-hati dalam menentukan keputusan.

Isy menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan jika permendag sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Oleh karena itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Erick Thohir Ungkap Ada Direksi Buat 'Kerajaan' Sendiri di BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir menyebut di perusahaan-perusahaanpelat merah tertentu, direksi BUMNseolah membuat 'kerajaan-kerajaan' sendiri. Hal itu cukup menghambat program percepatan kinerja BUMN secara keseluruhan.

Keberadaan 'raja-raja' tersebut tampak saat Erick ingin melakukan merger beberapa perusahaan BUMN. Menurutnya, ada direksi yang ribut sendiri karena takut posisi terancam. 

"Tujuan (merger) awalnya bagus, tapi ribut sendiri. Karena atasnya sudah jadi kerajaan-kerajaannya," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (3/5).

Untuk mengurai masalah itu terus berlanjut, Erick membuka rekrutmen bersama BUMN pada tahun ini, tidak secara individu oleh masing-masing perusahaan. Ia menilai rekrutmen BUMN bersama ini bisa memupuk rasa kebersamaan setiap perusahaan.

"Karena kami mau ciptakan kebersamaan BUMN dari muda, dari awal rekrutmen. Karena menyatukan visi sulit. Kadang-kadang ada arogansi satu PT, dengan satu PT lainnya," ujarnya.

"Kalau dari muda-muda sudah bersama, siapa tau nanti ada yang jadi direksi 'oh dulu kita belajar sama-sama'. Sama (seperti) digembleng di Kopassus, sama-sama capek. Maka masalah (persaingan) bisa dihindari karena sejak muda mereka sudah saling kenal," imbuhnya.

Ia pun menambahkan dalam rekrutmen kali ini akan ada tambahan pelatihan, yakni tentang pengenalan NKRI dan Pancasila.

Rekrutmen Bersama BUMN sendiri dibuka mulai Jumat (5/5) besok. Rekrutmen Bersama BUMN akan terbagi dalam 5 tahapan. Nantinya, kelulusan bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]