bunga pinjaman di kredivo

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

Deret Bisnis Arsjad Rasjid Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang.

Dalam tugas barunya itu, Arsjad akan dibantu oleh sejumlah pendamping, termasuk di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa sebagai wakil ketua tim pemenangan.

Pemilihan dilakukan oleh para petinggi partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Senin (4/9) ini.

Indika Energy merupakan perusahaan energi terintegrasi terkemuka di Indonesia. Di perusahaan itu, Arsjad sebelumnya menjabat sebagai Group CEO dari 2005 hingga 2013, dan Wakil Presiden Direktur/Group CFO dari 2013 hingga 2016.

Dilansir dari laman Indika Energy, Arsjad juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Tripatra Engineers & Constructors dan PT Tripatra Engineering sejak April 2021.

Selain itu, ia juga merupakan komisaris PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Juni 2020 dan PT Indika Multi Properti sejak Oktober 2019.

Tak berhenti sampai di situ, ia juga menjabat komisaris di berbagai perusahaan terkemuka, sebut saja PT Indika Inti Corpindo (sejak Juni 2020), PT Grab Teknologi Indonesia (sejak 2020), dan Kideco (sejak Februari 2017).

Lalu, PT Indika Energy Infrastructure (sejak Desember 2016) dan PT Rukun Raharja Tbk. (sejak Juni 2014). Arsjad juga menjabat sebagai Chairman Indika Foundation (sejak Februari 2017).

Dilansir dari laman resmi Arsjadrasjid.com, ia memimpin Indika Energy Group dengan lebih dari 10 ribu karyawan. Ia bersama anak buahnya melakukan turnaround dari kinerja perusahaan yang menurun karena terkena dampak dari penurunan harga batu bara antara 2013 hingga 2016. Hingga akhirnya, perusahaan berhasil berbalik positif.

Untuk 2022, Indika Energy melaporkan laba bersih sebesar US2,7 juta dan laba inti US1,2 juta pada 2022. Indika Energy juga meningkatkan komitmennya terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG).

Perusahaan juga berupaya memperkuat diversifikasi usaha di sektor non-batu bara di tengah meningkatnya permintaan dan harga jual batubara global. 

Pendapatan perusahaan meningkat sebesar 41,2 persen menjadi US.334,9 juta pada 2022, terutama karena harga jual batu bara yang lebih tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Kemegahan Netheril

Luhut soal Tesla Investasi di Malaysia: Saya Mau Ketemu Elon******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kabar terkaitTesla yang akan berinvestasi di Malaysia.

Menurutnya, perusahaan besutan Elon Musk itu masih belum menyuntik modal di Negeri Jiran tersebut.

"Belum ada Tesla juga. Saya mau ketemu Elon nanti (tanggal) 2 bulan depan (Agustus)," kata Luhut. "Ya itu, kita mau finalkan. Makanya tadi pertanyaan dia itu berkaitan dengan itu," imbuhnya.

Pengumuman ini datang usai Anwar rapat online dengan CEO Tesla Elon Musk.

Dalam rapat itu juga dihadiri Menteri Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil serta Senior Director SpaceX Lauren Dreyer.

Dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari Channel News Asia, Anwar mengatakan dia menyambut baik keputusan Tesla berinvestasi di Malaysia dan menyatakan pemerintahannya mendukung pembukaan kantor perusahaan di Selangor.

Lihat Juga : Tarif Penyeberangan ASDP Naik 5 Persen, Berlaku 3 Agustus 2023

"Malaysia akan melanjutkan mengukuhkan komitmennya dalam subjek nol emisi karbon secepatnya pada 2050," kata Anwar.

Anwar juga menjelaskan dalam rapat dibicarakan tentang partisipasi SpaceX menyediakan layanan satelit Starlink untuk Malaysia buat memperluas akses internet.

Tesla juga sudah menawarkan mobil listrik Model Y di Malaysia seharga 199 ribu ringgit atau sekitar Rp657,8 juta. Model Y adalah mobil listrik terlaris di dunia pada kuartal pertama 2023.

Investasi Tesla di Malaysia ini melangkahi Indonesia yang sudah melakukan pendekatan sejak 2020. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah sempat mengunjungi Musk tahun lalu untuk membicarakan investasi.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Alasan Erick Thohir Akan Merger Garuda, Citilink dan Pelita******

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan ada dua alasan dibalik rencana penyatuan atau merger tiga perusahaan penerbangan yakni Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. 

Merger merupakan lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan Kementerian BUMN terhadap empat Pelindo pada 2021 lalu.

"Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, (itu) akan dilanjutkan ke BUMN pada klaster lain, yaitu maskapai penerbangan. Saat ini terdapat tiga BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8) kemarin.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," ungkapnya.

Kedua,memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Salah satu penguatan perlu dilakukan terkait Armada. Ia mengatakan armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang.

Ia menyebut Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 200 pesawat. Kekurangan pasokan pesawat itu dihitung dari perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Di Amerika Serikat, sebut Erick, terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik. Penduduk mereka mencapai 300 juta populasi dengan rata-rata GDP (pendapatan per kapita) mencapai US ribu.

Sementara di Indonesia terdapat 280 juta penduduk yang memiliki GDP US.700.

"Itu berarti Indonesia membutuhkan 729 pesawat. Sekarang, Indonesia baru memiliki 550 pesawat. Jadi perkara logistik kita belum sesuai," ujar Erick.

[Gambas:Video CNN]

Toko Hitam Tuhan Tuhan

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Mengintip Gaji Pejabat PNS yang Disebut Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji eselon I pegawai negeri sipil (PNS) jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan. Padahal, beban kerja yang diampu sama.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja mengungkapkan ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan.

"Fasilitas belum dapat secara penuh sebagai ASN, berapa gaji seorang deputi, dirjen, dibandingkan dengan direksi. Padahal punya beban yang sama. Ini penting (jadi substansi pembahasan revisi UU ASN)," ujarnya dalam webinar DPR RI, Selasa (1/8).

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Berikut perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan:

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]