gambar pola gacor

Darah yang membakar jiwa

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tao Tongxuan

Menko Airlangga Tandatangani Perjanjian Rantai Pasok Pertama di Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) menandatangani perjanjian rantai pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) Ketiga di San Francisco, Selasa (14/11).

Perjanjian ini dilakukan atas dasar keinginan kuat dari negara-negara mitra IPEF untuk memiliki rantai pasok yang tangguh dan kompetitif di kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian ini telah menghasilkan kesepakatan rantai pasok (Supply Chain Agreement) pertama di dunia.

Adapun perjanjian rantai pasok (Supply Chain) ini perundingannya dimulai pada Desember 2022 di Brisbane, Australia yang bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai rantai pasok regional.

Pasca-penandatanganan perjanjian rantai pasok, pemerintah akan melaksanakan proses domestik yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian rantai pasokan IPEF serta berkoordinasi dengan dengan pihak-pihak terkait implementasi perjanjian rantai pasok.

Tiap negara anggota IPEF akan memberikan perwakilan pejabat senior pada masing-masing badan yang bersifat tripartit (perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha).

Sebagaimana diketahui perjanjian rantai pasok mengamanatkan pembentukan tiga badan rantai pasok, yakni Dewan Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Council), Jaringan Respons Krisis Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Crisis Response Network), dan Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF (IPEF Labor Rights Advisory Board).

Pada kesempatan ini, terkait Pilar III IPEF, Ekonomi Bersih, Pihak Amerika Serikat menyampaikan terdapat beberapa tangible benefits terkait Pilar III. Antara lain IPEF Catalytic Capital Fund senilai US juta, US DSC Global Climate Fund senilai US0 juta, dan IPEF Investor Forum yang akan dilaksanakan di Singapura pada April atau Juni 2024.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam Pertemuan Tingkat Menteri Ketiga (in person) IPEF, Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Alam Dewa Kegelapan

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Harga Telur Hingga Cabai******

Harga bahan pokok antara lain; telur ayam, bawang merah, cabai merah, cabai rawithingga gula pasir merangkak naik pada sepekan belakangan ini.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga telur ayam yang pada Senin (13/11) lalu rata-ratanya masih Rp28.850 per kg, naik jadi Rp29 ribu pada awal pekan ini.

Sementara itu, harga bawang merah yang pada Senin pekan lalu masih Rp30.500, naik menjadi Rp31.600 per kg. Segendang sepenarian dengan kedua komoditas tersebut, harga cabai merah juga naik dari Rp64.350 per kg menjadi Rp65.500 per kg. 

Di Jakarta bahkan, harga cabai rawit merah sudah tembus Rp95.069 per kg.  Dan gula, yang pada pekan lalu masih Rp16.800 naik menjadi Rp17.150 pada pekan ini.

Meski demikian, ada juga harga komoditas yang cenderung turun pada pekan ini. Penurunan salah satunya dialami oleh daging ayam yang turun dari Rp35.700 menjadi Rp35.500 per kg.

Bawang putih juga turun dari Rp37.750 menjadi Rp37.500 per kg. Sementara itu, minyak goreng dan daging sapi stabil di Rp18.800 dan Rp134.500 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

Basuki Klaim Proyek Infrastruktur Dasar Sukses Pikat Investor ke IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan pemerintah di ibu kota baru menjadi daya tarik investor swasta di Ibu kota Negara Nusantara (IKN).

Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar membuat para investor yakin untuk ikut membangun ibu kota baru itu.

"Pembangunan infrastruktur di IKN telah memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta, antara lain pembangunan rumah sakit, hotel, kantor komersil dan ritel, serta pusat pengembangan olahraga," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11).

Ia pun mengatakan investasi itu sudah diwujudkan dengan groundbreakingsejumlah proyek.

"Jadi sejak Oktober-November presiden melakukan groundbreakinguntuk investasi swasta dan tiga rumah sakit, hotel, kantor komersil, dan ritel," ucap Basuki.

Ia menambahkan di awal 2024, Presiden Jokowi pun bakal melakukan groundbreakingsejumlah proyek swasta lagi di IKN. Namun, Basuki belum bisa merinci groundbreakingpembangunan apa kelak.

Terpisah, Jokowi berkata investasi di IKN didominasi pengusaha dalam negeri. Menurutnya, nilai investasi di ibu kota baru terus bertambah setiap bulan.

"Ini memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Kemudian nanti Desember totalnya jadi Rp45 triliun. Saya kira kecepatannya cepat sekali," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Ia mengungkapkan proyek-proyek dengan nilai total Rp23 triliun sudah dimulai September 2023. Lalu proyek senilai Rp12 triliun dimulai akhir Oktober lalu.

Sejumlah proyek juga mengantre dimulai bulan depan. Jokowi menyebut total nilai proyek sekitar Rp10 triliun pada Desember.

Ia memberi karpet merah untuk investor dalam negeri. Dia akan memberi kesempatan bagi investor asing beberapa waktu ke depan.

"Ya ini memang kita ngerem, dari dalam negeri dulu yang menggerakkan. Nanti untuk zona-zona besar, misalnya financial center nanti mungkin dari luar," ujarnya.

Pembangunan IKN dilakukan bertahap hingga 2045. Perkiraan total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp466 triliun.

Pembangunan infrastruktur IKN dimulai Agustus 2023. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,4 triliun dari APBN 2023 untuk IKN.

Anggaran yang direalisasikan hingga September 2023 mencapai Rp6,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

Indonesia dan JICA Tanda Tangani MoD Proyek MRT Koridor Timur******

Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangi risalah pembahasan atau minutes of discussion(MoD) proyek MRT Koridor Timur-Barat fase 1 tahap 1.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono, Dirut MRT Jakarta Tuhiyat, dan Chief od Representative Indonesia Office JICA Yasui Takehiru di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (11/11).

"Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resminya, Minggu (12/11). Budi turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

"Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL," ujar Budi.

Budi juga menyambut baik partisipasi aktif pihak JICA dalam pembangunan transportasi massal di Indonesia.

"Saya berharap ke depannya akan lebih banyak kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian," ujar Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatangan MoD ini, pihaknya akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek tersebut.

Ilustrasi. Pemerintah Indonesia dan JICA menandatangi risalah pembahasan atau minutes of discussion (MoD) proyek MRT Koridor Timur-Barat fase 1 tahap 1. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Kami menargetkan urusan administrasi dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT timur-barat dapat segera dimulai pada tahun 2024," ujar Risal.

MRT Jakarta koridor timur-barat akan terbentang sepanjang 84,1 kilometer dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi.

Pengerjaannya sendiri akan terbagi menjadi empat tahap. Di antaranya adalah fase 1 tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), fase 1 tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km), fase 2 timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km), dan fase 2 barat (Kembangan-Balaraja sepanjang 29,9 km).

"MRT Jakarta koridor timur-barat ini akan terintegrasi dengan koridor utara-selatan, dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun," ujar Risal.