koinvegas

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Bandara Sukabumi dan Proyek Batas RI******

Menko Marves Ad Interim sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada 2 dari 11 proyek pemerintah yang belum selesai dan ia kejar supaya cepat tuntas.

Pertama, pembangunan Bandara Baru Sukabumi.

"Agar disiapkan narasi kepada publik untuk penyelesaian kebutuhan dasarnya diperlukan waktu sampai kebutuhan dasar terpenuhi dan Kementerian Perhubungan secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah," jelas Erick dalam keterangan resmi Kemenko Marves, Senin (30/10).

"Agar dilakukan penjajakan kerja sama dengan Timor Leste, terutama untuk strategi peningkatan permintaan. Permasalahan pembukaan rute Kupang-Dili adalah rendahnya permintaan," tegasnya.

Erick menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang tengah sakit untuk sementara waktu. Pada awal pekan kemarin, ia memimpin rapat koordinasi bersama 7 kementerian di bawah Kemenko Marves. Rapat dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat.

Selain membahas proyek itu , rakor yang dipimpin Erick mendorong percepatan sejumlah program strategis pemerintah, antara lain pelaksanaan proyek utama pada 6 kelompok pembangunan di kuartal III 2023.

Selain itu, ia menyinggung soal beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang mesti mendapatkan perhatian. Ada bandara, pelabuhan, hingga penyelesaian jalan akses serta fasilitasnya.

"Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian BUMN dalam penyelesaian issue-issue proyek strategis nasional (PSN)," tutup Erick.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

MoU dengan IKN, Microsoft Siap Terlibat di 'Smart City' Nusantara******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaramenggandeng perusahaan teknologi Microsoftuntuk membangun kawasan ibu kota baru.

Kerja sama dilakukan untuk mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota dengan konsep smart city.

Tanda tangan dilakukan di San Francisco, California, Amerika Serikat jelang konferensi tingkat tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooporation (APEC), Selasa (14/11) waktu AS.

Lihat Juga : Laporan dari ASKepala IKN soal Rem Investasi Asing: Kawasan Inti Kental Warna RI

"Kami sangat berterima kasih dengan kolaborasi yang terjadi untuk membangun IKN Nusantara," kata Bambang.

Hal ini selaras dengan keinginan menjadikan Nusantara jadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Transformasi ini adalah salah satu tujuan kami," kata Bambang.

Dengan Nusantara jadi kota pintar, akan menjadikan kehidupan di ibu kota baru jadi lebih efektif dan tentu sustainable.

Bukan hanya dengan microsoft, sejumlah perusahaan penyedia teknologi lain juga sudah meneken kerja sama dengan IKN Nusantara. Sebelumnya MoU juga ditandatangani dengan Cisco, ESRI dan Autodesk. Penjajakan juga dilakukan dengan induk perusahaan Facebook, Meta.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatOtorita IKN Teken MoU dengan 3 Perusahaan Teknologi Dunia

Sementara itu Mike Yeh mengatakan pihaknya siap mendukung apa yang akan dilakukan di Nusantara. Apalagi selama ini Microsoft menerapkan nilai responsible, inklusif, dan sustanable dalam pengembangan teknologi digital.

Mike mengatakan dengan penerapan teknologi digital ini, IKN bisa menjadi kawasan terpadu di masa depan.

Peran Microsoft sendiri ke IKN nantinya bisa berupa teknologi energi baru terbarukan, sistem kendaraan listrik dan kendaraan otonom. Sementara dari segi inklusivitas, Microsoft tertarik untuk mengembangkan literasi digital berupa pelatihan-pelatihan.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatWujudkan Smart City, Para Pejabat IKN Kunjungi Silicon Valley

Ia mengatakan hal serupa saat ini sedang dilakukan Microsoft dalam pembangunan kota di India berupa penerapan Azure Open AI dalam pelayanan publik di India.

Ke depan Microsoft akan mempelajari lebih lanjut apa yang akan bisa diterapkan di Nusantara.

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini, kita punya kerangka kerja yang sama," kata Mike.

Bambang sendiri berharap nantinya dengan menggandeng Microsoft dan raksasa-raksasa teknologi lain, bisa menjadikan IKN setara atau bahkan lebih baik dari Jakarta.

"E governance di pemerintahan harus bisa berjalan sehinga bisa meningkatkan efisiensi kualitas hidup warganya.

Microsoft adalah perusahaan sistem operasi dan perangkat lunak komputer terbesar. Sistem operasi komputer Windows adalah salah satu produk Microsoft yang paling banyak dikenal publik. Perangkat lunak Microsoft office juga banyak dipakai.

Microsoft juga membuat sejumlah produk dari mulai tablet Microsoft Surface, konsol game hingga telepon genggam.

Dewa Gila Xingtian

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Bulog Sebut Eropa Mulai Beralih ke Beras Gegara Gandum Makin Mahal******

PerumBulog mengungkapkan negara-negara Eropa mulai beralih mengonsumsi beraslantaran harga gandum melonjak.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan kenaikan harga gandum disebabkan perang Rusia-Ukraina.

"Perang Ukraina-Rusia berpengaruh kepada gandum di mana saat ini negara-negara Eropa yang biasanya makan gandumnya banyak, juga agak beralih ke beras," kata Febby di diskusi Antisipasi Krisis Pangan di Tengah Ancaman El Nino, Selasa (31/10).

Makin banyak negara yang mengonsumsi, sambungnya, membuat stok beras global semakin tertekan. Ditambah lagi, India mulai melarang ekspor beras sejak Juli lalu.

"India sangat berperan penting karena memang lebih dari 40 persen pasar ekspor beras dunia dari India," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kelangkaan gandum di berbagai belahan dunia.

Jokowi menceritakan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu terdapat 77 juta ton gandum tak bisa diekspor dari Ukraina karena alasan keamanan.

Sementara itu, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin terdapat 130 juta ton gandum juga tak bisa diekspor dari Rusia.

"Artinya total dari dua negara yang enggak bisa keluar gandumnya 207 juta ton. Sehingga yang terjadi adalah di Afrika di Asia maupun Eropa sendiri kekurangan pangan nyata," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan kelangkaan pangan global saat ini terjadi lantaran terdapat 22 negara kini tak lagi mengekspor pangan, termasuk beras. Beberapa negara itu, lanjutnya, seperti Uganda, Rusia, India, Bangladesh Pakistan dan Myanmar terakhir.

Bila kondisi ini berlanjut, kata dia, kemungkinan semua harga bahan pokok akan alami kenaikan.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Jepang Minta RI Percepat Pembangunan MRT Jalur Timur******

Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Akihito Tanaka ingingroundbreakingpembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) jalur Timur-Barat dipercepat.

Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (1/11).

Tanaka berharapgroundbreakingMRT jalur Timur-Barat dapat dilaksanakan pada pertengahan 2024. MRT Timur-Barat bakal dibangan dari Tomang hinggfa Medan Satria.

Selain itu, ia juga menyambut positif komitmen pemerintah Indonesia untuk tetap melanjutkan proyek-proyek strategis, termasuk MRT yang tengah berjalan.

"Kami berharap proyek-proyek strategis tersebut akan terus berlanjut sebagai key elementkerja sama antara kedua negara," tutur Presiden JICA Akihito Tanaka melalui keterangan resmi.

Dalam pertemuan tersebut Tanaka dan Airlangga juga membahas keberlanjutan MRT fase 2 jalur Utara-Selatan yang perlu mengalami penyesuaian.

Airlangga juga menegaskan Indonesia akan tetap mendukung kelanjutan proyek MRT.

"Pemerintah Indonesia mendukung keberlanjutan proyek MRT dan juga mengapresiasi proyek-proyek strategis nasional lainnya yang sudah terjalin antara kedua negara seperti pembangunan jalan tol untuk konektivitas, pelabuhan Patimban, kerja sama sektor migas, infrastruktur digital, dan pengembangan kawasan ekonomi," ungkap Airlangga.

Selain itu, Tanaka dan Airlangga juga berbagi pandangan akan pentingnya menjajaki kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Airlangga, hal ini penting mengingat Jepang membutuhkan tenaga kerja teknik begitu juga Indonesia membutuhkan keahlian tenaga kerja Jepang untuk bertransformasi.

Airlangga juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di sektor digital.

[Gambas:Video CNN]