slot indonesia terpercaya 389Jutaan kata 650024Orang-orang telah membaca serialisasi
《peraktoto》
Hasil DPR ke Meikarta: Konsumen Tak Bisa Refund Unit Tapi Titip Jual******
Anggota DPRlintas komisi mengunjung Apartemen Meikarta pada Selasa (14/2) ini.
Kunjungan mereka lakukan terkait keluhan ratusan konsumen atau pembeli Meikarta yang sampai dengan saat ini belum juga menerima apartemen meskipun mereka sudah membayarnya. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dari kunjungan itu, Sufmi mengatakan pihaknya mendapatkan penjelasan dari pihak PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.
"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," katanya di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).
"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," tambahnya.
Terhadap penjelasan itu, Sufmi meminta manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan.
"Paling lama 4 Minggu atau 1 bulan, 130 itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi serta supaya apa yang sudah dikeluarkan konsumen lain itu tetap terjaga, kami DPR akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan, proses kelancaran atau serah terima unit yang sudah selesai dan kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya terpenuhi," katanya.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan untuk memastikan agar penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen, pihaknya akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini. Jadi supaya BPKN tidak jadi lembaga negara yang mandul, ada tapi keberadaannya tak dirasakan masyarakat," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.
Karena tak kunjung mendapatk haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.
Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Lihat Juga :Deret Masalah Meikarta dari Awal Hingga DPR Akan Panggil John Riady |
Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.
Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.
Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.
(fby/agt)Kemenhub Bidik Proyek Kereta Api di IKN Setelah 2025******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru akan menggarap jalur kereta apidi ibu kota negara baru (IKN) Nusantara setelah 2025 mendatang.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Djarot Tri Wardhono mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun studi dari trase atau rencana tapak jalur kereta api di Kalimantan, khususnya kawasan IKN.
"Kalimantan paling deket di IKN proyeksi kami memang (pembangunan) masih di atas 2025," ujarnya di Kantor Kemenhub, Kamis (2/1).
Terkait biayanya, Djarot mengatakan pihaknya belum bisa memberi gambaran secara pasti. Ia menyebut rincian biaya baru bisa diketahui setelah proyek ini masuk studi Detail Engineering Design(DED).
"Kalau sudah masuk ke-DED akan diketahui biaya detil," ucap Djarot.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri berencana membangun empat jalur kereta api di IKN Nusantara.
Lihat Juga :Pengamat Minta Geng-geng Pejabat Berduit di Kemenkeu Dibongkar |
Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN Nusantara Tahun 2022-2042, empat jalur kereta api tersebut dibagi ke dalam dua bagian, yaitu jaringan jalur kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api perkotaan.
Jaringan jalur kereta api antarkota terdiri dari jalur kereta api menghubungkan Banjarmasin-Pantai Lango-Karang Joang-Sp Samboja-Samarinda dan jalur kereta api yang menghubungkan WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 1-Sp. Samboja- Karang Joang- Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
Sementara, jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 1- WP IKN Timur 2- WP IKN Utara dan pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan WP IKN Barat-WP IKN Timur 2.
Dalam pasal 41 ayat 1, jaringan jalur kereta api ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur, dan antarwilayah dalam IKN.
Lihat Juga :Pengakuan Pegawai Pajak soal Aduannya 'Dicuekin' Sri Mulyani |
Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum. Pembangunan jaringan jalur kereta api ini merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi IKN.
Sistem jaringan transportasi terdiri atas sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem angkutan umum massal.
Dalam pasal 33 ayat 5, sistem jaringan kereta api terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api.
Stasiun kereta api terdiri dari dua bagian, yaitu stasiun kereta api penumpang dan stasiun operasi.
Adapun, stasiun kereta api penumpang terdiri dari 14 stasiun, yaitu Stasiun Sentral Bumi Harapan di WP KIPP, Stasiun Sentral Sepaku di WP IKN Barat, Stasiun Simpang Tengin Baru di WP IKN Timur 1, Stasiun Bumi Harapan di WP KIPP.
Kemudian, Stasiun Pemaluan di WP KIPP, Stasiun Bumi Harapan 2 di WP IKN Barat, Stasiun Karang Jinawi 1 di WP IKN Barat, Stasiun Sepaku di WP IKN Barat, Stasiun Karang Jinawi 2 di WP IKN Timur 1, Stasiun Sukaraja 1 di WP IKN Timur 1.
Selanjutnya, Stasiun Tengin Baru di WP IKN Timur 1, Stasiun Karang Jinawi 3 di WP IKN Timur 2, Stasiun Sukaraja 2 di WP IKN Timur 2, dan Stasiun Sungai Payang di WP IKN Utara.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs game slot online resmi、qqhoki、pinjaman online bank mandiri tanpa jaminan
Terkait:warga 123 slot、daftar pinjol legal agustus 2022、buku shio mimpi 2022、pinjam disini、boslot gacor、link gacor hari ini、mpocash、trik slot 96、olympus88、judi slot maxwin
bab terbaru:cara pinjam uang di kredivo tanpa npwp(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.
"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).
"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.
Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.
Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.
Lihat Juga :![]() |
Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.
"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.
Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.
Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.
Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap alasan mengapa harga beras mahal di pasaran. Salah satunya adalah karena sebagian dari beras impor 350 ton itu dioplos.
Sedangkan stok beras lainnya dibungkus ulang dengan merek karung berbeda, kemudian dijual dengan harga pasaran.
"Harga beras mahal, bahkan sampai Rp12 ribu, tugas Bulog sampai melakukan operasi pasar untuk intervensi supaya harganya lebih murah, karena ini kalau tidak memunculkan inflasi yang tinggi," ujar Dirut Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Jumat (10/2).
Bahkan dia mendapatkan informasi adanya pengiriman beras Bulog ke Atambua, Kabupaten Belu, NTT secara ilegal yang nantinya akan dijual dengan harga mahal.
Tak hanya itu, beras impor Bulog juga akan di ekspor ke luar negeri yang diduga kuat dilakukan oleh pengusaha beras Indonesia.
"Bahkan beras dari Cipinang itu, hari ini bisa jalan sampai Atambua, dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada indikasi beras ini akan diselundupkan ke Timor Leste," terangnya.
Lihat Juga :Pembeli Meikarta Mengaku Dipaksa Beli Unit Mahal Atau Uang Hilang |
Purnawirawan jenderal bintang tiga itu menyerahkan penanganan penyelewengan beras ke polisi. Dia percaya penegak hukum bisa menyelesaikan kasus tersebut secara profesional dan mengusutnya hingga tuntas.
Buwas menginginkan hukuman berat diberikan ke pelaku penyelewengan beras subsidi, karena menyusahkan masyarakat dan menyebabkan inflasi secara nasional.
"Dimana dimulainya pelanggaran, pasti akan diusut kepolisian. Kalau pemikiran saya, ini soal pangan tidak boleh main-main, walaupun soal hukuman ringan, tapi ini dampaknya, ini masalah kehidupan, masalah perut. Jika ini kejahatan mafia yang berbahaya bagi negara, bisa dikenakan Undang-undang (UU) subversif," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).
Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.
"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.
"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).
Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.
Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.
Lihat Juga :Malaysia Sah Gantikan RI Pimpin 'OPEC' Sawit |
"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.
Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.
Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.
"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.
Lihat Juga :BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs |
Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.
"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.
"Salah tulis saja itu," ujar Acep.
[Gambas:Video CNN]
Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomengungkapkan tanahdi DKI Jakarta anjlok 12 hingga 18 centimeter (cm) per tahun imbas eksploitasi air tanah oleh masyarakat dan pebisnis di ibu kota.
Namun, di tengah masalah itu, pemerintah belum bisa melakukan apa-apa. Basuki menyebut pemerintah tidak bisa melarang masyarakat Ibu Kota untuk menggunakan air tanah karena hingga kini belum bisa menyediakannya.
Saat ini katanya, pemerintah masih dan sedang berusaha dengan menjalankan tiga proyek untuk mengatasi permasalahan air bersih di Jakarta.
Basuki mengklaim jika tiga proyek itu bisa diselesaikan, maka dapat mengatasi permasalahan air bersih di DKI Jakarta. Dengan begitu, pemerintah bisa meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah pada 2023.
"Kalau itu semua bisa kami selesaikan dan bisa menyuplai area Jakarta, maka pada 2030 pasti bisa menyampaikan kepada rakyat setop pakai air tanah. Hanya dengan itu penurunan air tanah bisa dihentikan, seperti di Bangkok dan Tokyo," kata Basuki saat menyaksikan penandatanganan Fasilitas Kredit Antara PT Air Bersih Jakarta dan Kreditur Sindikasi, Senin (20/2).
[Gambas:Video CNN]
Penurunan tanah di DKI Jakarta memang terjadi di Jakarta. Penurunan terjadi akibat empat faktor yang terdiri dari alam dan buatan atau yang berkaitan dengan manusia.
Peneliti muda Pusat riset Geoteknologi-BRIN Dwi Sarah mengatakan untuk penyebab alami, penurunan tanah di Jakarta disebabkan dua hal, yakni proses tektonik yang aktif dan kompaksi alamiah tanah Jakarta. Kompaksi alamiah adalah proses pengurangan lapisan sedimen tanah akibat beban sedimen di atasnya.
Sedangkan untuk faktor antropogenik atau yang melibatkan campur tangan manusia, penurunan tanah di Jakarta disebabkan eksploitasi berlebihan pada air tanah dan pembebanan.
Penurunan tanah di Jakarta terjadi secara bervariasi. Beberapa wilayah mengalami penurunan 1-15 sentimeter per tahun dan beberapa lokasi lainnya dapat mengalami penurunan hingga 20-28 sentimeter per tahun.
Dalam sebuah jurnal penelitian oleh Hasanuddin Z. Abidin dan rekannya, dari keempat faktor penurunan tanah tersebut, aktivitas tektonik tampak menjadi faktor yang paling tidak signifikan, mengingat aktivitas tektonik wilayah Jakarta yang tidak terlalu sering.
Sementara itu, eksploitasi berlebihan air tanah disebut menjadi faktor paling bertanggung jawab menyebabkan penurunan tanah Jakarta.
Eksploitasi berlebihan tanah, kompaksi alamiah tanah, dan beban bangunan menjadi faktor saling berkaitan menurunkan tanah Jakarta.
Lihat Juga :Mengintip 3 Nama yang Santer Disebut Akan Diusulkan Jokowi Jadi Bos BI |
Pasalnya, ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di wilayah ibu kota.
Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menghadirkan bangunan-bangunan baru untuk tempat tinggal atau sejumlah fasilitas lain.
Kehadiran bangunan tersebut akan semakin membebani tanah Jakarta. Selain itu, kehadiran bangunan baru juga kemungkinan besar bakal meningkatkan konsumsi air tanah.
(mrh/agt)PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAIbakal kembali mengoperasikan Kereta Panoramicpada Februari 2023 usai terakhir beroperasi pada 8 Januari lalu.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan Kereta Panoramic bakal beroperasi setiap Jumat dan Minggu selama Februari ini. Rincian tanggal operasinya; 3, 10, 17, dan 24 Februari 2023.
Kereta Panoramic itu akan dirangkaikan pada KA Argo Parahyangan (nomor KA 44) relasi Gambir - Bandung dan pada KA Argo Wilis (nomor KA 6) relasi Bandung - Surabaya Gubeng.
Selama dua hari dioperasikan yakni 3 Februari dan 5 Februari 2023, Joni mengatakan total terdapat 163 penumpang Kereta Panoramic dengan okupansi mencapai 107 persen di mana 7 persennya merupakan penumpang dinamis (penumpang turun naik di stasiun antara).
Rinciannya yaitu Kereta Panoramic Argo Parahyangan relasi Gambir - Bandung sebanyak 38 penumpang, Argo Wilis relasi Bandung - Surabaya Gubeng sebanyak 45 penumpang. Sedangkan Kereta Panoramic Argo Parahyangan relasi Bandung -Gambir sebanyak 38 penumpang, Argo Wilis relasi Surabaya Gubeng - Bandung 42 penumpang.
Joni mengatakan sebelum dioperasikan kembali pada Februari ini, KAI telah melakukan evaluasi dan perbaikan fasilitas Kereta Panoramic. Kini, Kereta Panoramic hanya memiliki 38 kursi, turun dari sebelumnya 46.
KAI menghilangkan kursi di baris 1 dan 12 untuk memberikan keleluasaan bagi pelanggan menikmati pemandangan. Selain itu, KAI juga menambahkan pantry yang elegan bagi pelanggan yang ingin menikmatisnackdan minuman gratis.
Kereta Panoramic merupakan kereta dengan spesifikasi khusus untuk menikmati panorama di sepanjang perjalanan. Dengan kereta ini, penumpang bisa melihat pemandangan alam yang indah melalui jendela kereta panoramic yang sangat besar.
[Gambas:Video CNN]
Jendela besar itu merupakan salah satu nilai tambah bepergian menggunakan Kereta Panoramic.
Saat ini, pengelolaan Kereta Panoramic dilakukan oleh anak usaha KAI yaitu KAI Wisata. Untuk masyarakat yang tertarik menikmati layanan eksklusif Kereta Panoramic, pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Call Center 121 dan seluruh channel penjualan resmi KAI lainnya.
"KAI Group akan terus melakukan evaluasi pada layanan Kereta Panoramic agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh pelanggan. KAI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah memanfaatkan Kereta Panoramic sebagai pilihan dalam bertransportasi," tutup Joni.
Lihat Juga :Dewan Sawit Minta Pemerintah Tunjuk Bulog Jadi Distributor Minyakita |
Sebanyak 5 juta buruh di 100 ribu perusahaan mengancam akan mogok kerjanasional sebagai wujud protes atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (15/3), mengatakan aksi mogok dan setop produksi itu nantinya diikuti oleh organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan serikat pekerja di 38 provinsi, 400 lebih kabupaten/kota.
"Lebih dari 100 ribu perusahaan, dan meliputi 5 juta buruh akan berhenti berproduksi. Jadi bukan aksi ke satu titik tertentu, tapi mogok nasional, setop produksi," kata Said Iqbal.
Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Ia mewanti-wanti bakal ada penumpukan masa yang luar biasa.
Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara dan DPR RI.
"Lama mogok nasional bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari sampai DPR dan pemerintah mencabut pembahasan omnibus law Ciptaker terkait kepentingan kelas pekerja, seperti mencabut kelas ketenagakerjaan, petani, serta terkait lingkungan hidup dan HAM," tegas Said.
Kendati, Partai Buruh belum menetapkan kapan waktu mogok nasional tersebut. Ia hanya mengatakan aksi itu kemungkinan dilakukan antara Juli hingga Agustus 2023, sebelum DPR menuju masa reses.
Sebelum mogok nasional, Said menegaskan bakal ada aksi besar-besaran secara massal. Aksi massal itu dimulai pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh.
"500 ribu buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia. Partai Buruh akan menginstruksikan seluruh kepengurusannya. Untuk wilayah Jakarta akan dipusatkan di Istana dan DPR, dua tempat itu akan dikepung oleh ratusan ribu buruh," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
《peraktoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol ilegal yang amanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《peraktoto》bab terbaru。