kembarbola

Jiang Pingchuan Su Yan

Mengintip Transportasi Modern melalui TOD MRT******

Membangun kota yang ramahpejalan kaki dan pengguna angkutan umum bukan sesuatu yang mudah. Pemikiran bahwa memiliki kendaraan pribadi jauh lebih mudah dibanding angkutan umum, mungkin masih terpatri di dalam benak sebagian besar masyarakat. Terutama di kota besar seperti Jakarta.

Tentunya, hal ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan pelat merah, PT Mas Rapid Transit (MRT) Jakarta. Perusahaan ini harus bisa mengembangkan bukan hanya sarana tapi juga prasarana yang ramah untuk semua masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan perusahaan BUMD itu adalah dengan mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development(TOD). Beberapa stasiun MRTyang sudah ada saat ini juga dibuat khusus dengan sistem TOD untuk mempermudah pergerakan penumpang.

Lihat Juga : MRT Kembali Sediakan Gerbong Khusus Perempuan Mulai Hari Ini

Kata dia, penting untuk mengetahui masyarakat seperti apa yang akan menggunakan atau banyak berinteraksi di wilayah tersebut. Bahkan, konektivitas yang terjadi di area tersebut juga harus dikuliti.

Hal ini agar kawasan TOD yang dibangun bisa benar-benar menunjang kebutuhan masyarakat yang menggunakannya.

"Sehingga bisa terjadi sebuah kawasan yang inklusif, yang konektivitasnya seamless connectivity," kata Sagita.

Memanfaatkan ruang, bukan hanya untuk investasi

Pengembangan TOD kata Sagita memang diharapkan bisa memberi berbagai manfaat. Salah satu dan yang paling utama adalah berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.

Sistem transit dan sarana transportasi yang nyaman, bisa membuat masyarakat beralih dan memilih naik angkutan umum alih-alih kendaraan pribadi. Hal ini tentu bisa menjawab satu masalah besar, yakni kemacetan Jakarta.

Selain itu, area pejalan kaki di kawasan TOD yang ramah juga bisa meningkatkan pola pergerakan fisik masyarakat. Dengan begitu, lebih banyak orang berjalan kaki alih-alih duduk di belakang kemudi.

"Selain nilai ekonomi, manfaatnya juga luas. Orang kalau sudah senang jalan kaki, gaya hidup lebih sehat, polusi berkurang. Tentu ini yang kita harapkan," kata dia.

Pembangunan kawasan TOD di sejumlah stasiun MRT Jakarta ditaksir meraup nilai investasi yang cukup fantastis. Nilai investasi proyek TOD MRT Jakarta sepanjang 2022 saja ditaksir mencapai Rp 1,5 triliun.

Sagita merinci, ada sekitar 15 proyek infrastruktur di wilayah TOD yang sudah dibangun perusahaannya itu. Ke-15 proyek ini terdiri dari, empat infrastruktur yang sudah beroperasi dan 11 infrastruktur yang masih dibangun.

"Ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah kami lakukan 1-2 tahun ini, dan ternyata kalau dihitung-hitung total investasinya di tahun lalu bisa mencapai Rp1,5 triliun dari semua proyek yang kami kerjakan," kata dia.

Sagita merinci, beberapa proyek TOD yang sudah selesai dibangun saat ini yakni, Transit Plaza Depan Poins, Simpang Temu Lebak Bulus, Taman Literasi Martha Christin, serta penyediaan hunian TOD dengan nama Alaspadu, hunian sewa berkonsep co-living. Semua proyek itu bukan hanya selesai tapi juga sudah mulai beroperasi.

Untuk beberapa proyek TOD yang belum rampung, pembangunannya masih berlanjut hingga saat ini. Terkait pendanaan, semua kata Sagita sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2020.

Pendanaan bisa bersumber dari dana MRT Jakarta, pinjaman, maupun pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak lainnya, seperti perusahaan swasta.

"Jadi pendanaannya bisa juga pinjaman, maupun perjanjian MRT dengan pihak-pihak swasta dan lainnya," kata dia.

Tentunya, proyek TOD jadi salah satu jawaban atas tantangan pengembangan transportasi modern. Hal ini agar masyarakat bisa lebih leluasa bergerak, tanpa harus berpikir 'lebih nyaman duduk di belakang kemudi, sambil bermacet-macetan di tengah tol dalam kota'.

Tulisan ini merupakan bagian dari program Fellowship MRT Jakarta

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Pengusaha Sebut Tak Semua Industri Kuat Bayar THR Pekerja Lebaran Ini******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan tidak semua pengusahabisa atau mampu membayar THR pekerja pada lebaran tahun ini secara penuh alias 100 persen.

Salah satunya, pengusaha industri padat karya yang berorientasi ekspor. Sarman mengatakan industri tersebut kini masih terseok akibat ketidakpastian ekonomi global.

Pasalnya, kondisi itu membuat permintaan barang hasil produksi mereka melemah.

Sarman berharap semua pihak menyadari itu, terutama pekerja. Ia berharap pekerja mau membangun komunikasi yang baik melalui perundingan bipartit dengan perusahaan supaya permasalahan itu bisa diatasi.

"Jadi gaji saja sudah diberikan dispensasi 75 persen, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membayar THR? Nah ini menurut saya tentu semuanya akan kembali kepada kemampuan dari masing-masing pengusaha, dalam hal ini tentu di sini peran dari bipartit sangat dibutuhkan supaya mampu mengkomunikasikan jalan yang terbaik," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/3).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

[Gambas:Video CNN]

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

Meski ada sektor yang kemungkinan kesulitan, Sarman mengatakan sejatinya para pengusaha siap membayarkan THR  sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami dari pengusaha mendukung apa yang disampaikan pemerintah karena THR ini juga merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerjaan sesuai UU Ketenagakerjaan. Kami berharap pengusaha-pengusaha kita itu akan mampu melaksanakan kewajibannya memberikan THR kepada pekerjanya tahun ini 100 persen," katanya.

Jimat kecil vitalitas

PPN Beli Mobil Listrik Jadi 1 Persen Berlaku hingga Desember 2023******

Pemerintah resmi menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian mobil listrikdan bus. Hal itu mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Dalam beleid itu, insentif pembelian mobil listrik baru diberikan lewat diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen menjadi 1 persen.

"Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (3/4).

Luhut menjelaskan pemberian insentif sejalan dengan peta jalan (roadmap) percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019.

Insentif PPN DTP diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.

Kriteria nilai TKDN itu sebagai berikut:

a. KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh persen);
b. KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh persen)
c. KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 20 persen (dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 40 persen (empat puluh persen)

Untuk model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang atas Penyerahannya dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

[Gambas:Video CNN]

Pengumuman terakhir China Entertainment

Amankan Stok Ramadan, Impor Gula 2.000 Ton dari Thailand Tiba di RI******

Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 2.000 ton dari Thailandtiba di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu (1/4) kemarin.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kedatangan GKP ini untuk memenuhi kebutuhan stok gula pada periode Ramadan dan Idulfitri.

Hal disampaikan Arief saat meninjau pembukaan palka kapal pengadaan GKP yang didatangkan oleh Holding BUMN Pangan, ID FOOD.

Karenanya, ketersediaan gula masih harus ditopang dari luar untuk menjaga harga di pasaran bisa tetap berjalan sesuai dengan Perbadan 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen (HAP) untuk Komoditas Gula Konsumsi sebesar Rp13.500 per kg.

"Pengadaan dari luar ini hanya untuk mengamankan stok gula untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga khususnya saat Ramadan dan Idulfitri. Sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Januari lalu," ujar Arief dalam keterangan resmi.

Berdasarkan perhitungan Neraca Komoditas Pangan 2023, kebutuhan gula nasional mencapai 3,4 juta ton, dan diperkirakan produksi nasional hanya mencapai 2,6 juta ton. Sementara masih terdapatcarry overdari 2022 sebesar 1,1 juta ton, sehingga masih ada kekurangan.

Setidaknya, diperlukan pengadaan 900 ribu ton lagi GKP agar di akhir tahun masih terdapat stok 1,2 juta ton, dan kebutuhan gula pada momentum Ramadan dan Lebaran dapat terpenuhi dengan cukup.

Lanjutnya, langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar kementerian/lembaga secara rinci menghitung dan memastikan stok pangan untuk masyarakat.

"Karena perintah Bapak Presiden Jokowi harga itu harus wajar di tingkat petani, penggiling, dan konsumen. BUMN sebagaiofftakerdari produksi petani dan peternak," imbuhnya.

NFA juga meminta permohonan penugasan Menteri BUMN kepada ID FOOD untuk menyerap gula petani. Arief menyebut harga kesepakatan terakhir sebesar Rp11.500 per kg, tetapi ia mengatakan akan melakukan kajian bersama asosiasi petani tebu rakyat sebagai penyesuaian guna mendapatkan harga yang tepat.

Selaras dengan hal tersebut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso menegaskan importasi pangan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Karena memang kebutuhan nasional dan itu dasarnya dari rakortas sesuai neraca komoditas, maka diputuskan impor, kalau surplus ya kita ekspor," ujarnya.

Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan kedatangan GKP tersebut bagian dari 32.500 ton dari total penugasan 107.900 ton, yang akan dilakukan bertahap sampai Mei 2023.

"Realisasi penugasan gula ini diharapkan dapat menjaga harga gula sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, target kami sebelum HBKN 2023 selesai, akan ada kedatangan lagi GKP sekitar 40.000 ton," jelasnya.

Lebih lanjut, Frans menyebut bahwa rencana realisasi penugasan pengadaan gula 2023 ini akan masuk melalui beberapa titik wilayah kedatangan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak dan Medan.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan kawan

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

PPN Beli Mobil Listrik Jadi 1 Persen Berlaku hingga Desember 2023******

Pemerintah resmi menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian mobil listrikdan bus. Hal itu mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Dalam beleid itu, insentif pembelian mobil listrik baru diberikan lewat diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen menjadi 1 persen.

"Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (3/4).

Luhut menjelaskan pemberian insentif sejalan dengan peta jalan (roadmap) percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019.

Insentif PPN DTP diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.

Kriteria nilai TKDN itu sebagai berikut:

a. KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh persen);
b. KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh persen)
c. KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 20 persen (dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 40 persen (empat puluh persen)

Untuk model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang atas Penyerahannya dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

[Gambas:Video CNN]