qqcuan
slot gacor asli 120Jutaan kata 867954Orang-orang telah membaca serialisasi
《qqcuan》
Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan******
Adapun berdasarkan exit poll, sebanyak 61,2 persen responden menganggap demokrasi selalu lebih baik dibanding sistem pemerintahan lainnya.
"Berdasarkan pilihan mayoritas responden, demokrasi merupakan sistem terbaik pemerintahan," ucapFounderdan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Exit Poll Pilpres 2024 : Basis Demografi dan Perilaku Pemilihyang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Sementara itu, lanjut dia, sebanyak 13,2 persen responden menilai dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter (bukan demokrasi) lebih baik ketimbang demokrasi.
Kemudian, sebanyak 6,5 persen responden tidak peduli apakah pemerintahan dalam bentuk demokrasi atau bukan dan 19,1 persen tidak mengerti atau tidak menjawab.
Adapun saat ditanya mengenai kinerja demokrasi di Indonesia, Burhanuddin menuturkan mayoritas responden mengaku puas, yakni 72,6 persen, yang meliputi 14,9 persen responden sangat puas dan 57,7 persen cukup puas.
Sementara sisanya, yaitu 21,3 persen merasa kurang puas, 3,3 persen tidak puas sama sekali, dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Namun, dirinya mengungkapkan mayoritas masyarakat yang puas dengan demokrasi tersebut cenderung tidak melihat demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, melainkan lebih kepada fungsi demokrasi dari sisi ekonomi bekerja baik.
"Karena demokrasi punya banyak wajah, secara umum masyarakat kita lihatnya dari sudut ekonomi," tuturnya.
Exit pollmerupakan wawancara kepada pemilih yang baru menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai pilihan dan latar belakang pilihan, termasuk isu-isu yang beredar selama masa kampanye.
Pada exit pollPemilu 2024, Indikator Politik menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih kepada 2.975 responden di 3.000 TPS, dengan toleransi kesalahan (margin of error) +/- 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator: Peran calon partai penting dalam pilihan pada Pileg 2024
Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin hasil "Exit poll" Indikator Politik
Baca juga: Indikator: Mayoritas pemilih yang puas dengan Jokowi mencoblos Prabowo
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
MK lakukan persiapan tangani laporan perselisihan Pemilu 2024******
“Persiapan khusus sudah pasti ada karena ini hajatan besar lima tahunan, sehingga MK ingin memastikan proses penanganan perkara PHPU sukses dan lancar,” kata Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.
Berbagai persiapan yang telah dilakukan MK, antara lain dari sisi regulasi, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM) untuk koordinasi pengamanan.
“MK sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret,” kata dia.
Fajar juga menjelaskan bahwa jam pelayanan MK untuk laporan perkara PHPU mengikuti ketentuan yang ada, yaitu masa pengujian permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) adalah tiga hari kerja sejak pengumuman atau penetapan hasil pilpres oleh KPU.
Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg), kata dia, waktu pengajuan permohonan adalah 3x24 jam sejak pengumuman atau penetapan hasil pileg oleh KPU.
Hingga kini, kata Fajar, permohonan PHPU ke MK belum ada karena sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan baru dimulai setelah KPU mengumumkan hasil pemilu
“Belum ada karena memang sesuai aturan main, permohonan PHPU ke MK baru dimulai sejak KPU mengumumkan hasil pemilu karena objek permohonannya adalah keputusan KPU terkait hasil pilpres atau pileg,” kata dia.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK
Baca juga: Peradi siap ambil bagian selesaikan PHPU di Pemilu 2024
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Label：judi 88、auto7slot、situs to slot
Terkait：cara melakukan pinjaman di kredivo、slot gampang wd 2022、link slot gacor hari ini、rekomendasi situs slot terpercaya、slot online situs、pola gacor wild bounty、wapspbo、slot7000、slot sport、doremi play77
bab terbaru：olympus88 demo（2024-06-29）
Perbarui waktu：2024-06-29
- Bab 1 situs 888 slot
- Bab 2 situs slot gacor luar negeri
- Bab 3 kingdom357
- Bab 4 ligaciputra rtp
- Bab 5 slot gacor pagi siang malam
- Bab 6 opdewa
- Bab 7 baginda168
- Bab 8 cara pinjam uang di spaylater
- Bab 9 50 bonus 50 to kecil
- Bab 10 max77 demo
- Bab 11 slot yang gacor sekarang
- Bab 12 qqvegas
- Bab 13 agen link
- Bab 14 slot gacor 388
- Bab 15 landslot88
- Bab 16 sinar777
- Bab 17 gacor 96 slot
- Bab 18 pragmatic 123
- Bab 19 situs slot gacor gampang maxwin
- Bab 20 bo slot pg soft gacor
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah1012bab
Sistem ortodoksi terkuat
istana55
Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)Jakarta (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
"Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat.
Kendati demikian, mantan aktivis 98' itu enggan merincikan lebih lanjut terkait kapan pertemuan itu akan terselenggara. Ia mengatakan hanya mendengar kabar itu saja. "Kita dengar saja, kita ikuti," ucapnya.
Untuk diketahui, Megawati berada di barisan partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ada empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.
Baca juga: NasDem: Koalisi Perubahan siap gulirkan hak angket bersama PDIP
Baca juga: Politikus PDIP apresiasi dukungan rakyat Indonesia terhadap PDIP
Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan
Sementara itu, JK berada pada barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Adapun paslon nomor urut 1 diusung oleh Partai NasDem, PKS dan PKB.
Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK muncul setelah Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Negara, Minggu (18/2). Berbagai asumsi muncul terkait pertemuan Surya Paloh dan Jokowi dilakukan untuk menarik NasDem bergabung dalam pemerintahan ke depan.
Berdasarkan hasil real count KPU RI per Kamis pukul 23.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,06 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17,05 persen.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
perang total tanpa akhir
LUNOX88
Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lainBanda Aceh (ANTARA) - Bawaslu RI menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu sebagai upaya untuk memastikan kemurnian suara atau hak pilih, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik.
"Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Lolly Suhenty saat melakukan kunjungan kerja serta rapat bersama Panwaslih Aceh dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serta hal teknis lainnya di Aceh.
Dirinya menyampaikan, untuk Aceh, terdapat 35 rekomendasi dari Panwaslih Aceh yang berpotensi PSU, dan sejauh ini sudah ada keputusan serta jadwal pemungutan 16 TPS se Aceh. Lainnya sedang berproses di KIP Aceh.
Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait PSU, sehingga dinilai memperburuk citra daerah, menimbulkan kerusuhan atau merugikan hak pilih warga.
"PSU mekanisme untuk memastikan kemurnian suara yang dihasilkan dari proses Pemilu kita," ujarnya.
Karena itu, dirinya meminta Panwaslih Aceh untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak mengalami gangguan, hambatan atau kesalahan. Mengingat proses pemungutan ulang hanya bisa dilakukan sekali saja.
"PSU tidak boleh terjadi dua kali, hanya satu kali, maka kita memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini," katanya.
Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil temuan pengawas, dilakukan PSU tersebut karena adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, dan memilih di luar tempatnya terdaftar sebagai pemilih.
"Temuan paling banyak adalah yang memilih lebih dari satu kali, bukan dpt setempat. Rata-rata proses ini menjadikannya PSU," demikian Loly Suhenty.
Baca juga: KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU
Baca juga: 1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Xuanling Sembilan Alam
fb tarikan jp paus
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Naruto: pecinta kuliner
slot paling gampang jp
saat ini masih dalam penyelidikanJakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Timur telah memeriksa manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penyelenggara acara bertajuk "Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah" yang diduga digelar oleh eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Teater Tanah Airku, TMII.
"Dari panitia penyelenggara sudah dimintai keterangan. TMII juga sudah memberikan keterangan, namun saat ini masih dalam penyelidikan," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly usai agenda berbagi makanan kepada warga di Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jumat.
Nicolas menjelaskan, penyelenggara acara itu telah meminta izin keramaian kepada Polsek Cipayung terkait kegiatan peringatan Isra Mi'raj di TMII.
Namun, dalam izin keramaian itu tidak ada penggunaan simbol-simbol atau nama organisasi terlarang di Indonesia.
"Mereka hanya menggunakan nama kegiatan 'Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah'. Intinya, tidak ada menggunakan simbol-simbol organisasi terlarang. Jadi, dalam surat izinnya ke Polsek Cipayung bukan kegiatan politik atau apa. Hanya peringatan Isra Mi'raj," katanya.
Baca juga: PT TUN Jakarta tolak banding HTI
Kendati demikian, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut kegiatan yang menghadirkan 1.200 orang anak muda pada Sabtu (17/2) itu.
"Mungkin ada hal-hal yang perlu kita dalami. Kita tanyakan kepada mereka, maksud digelarnya acara itu. Apalagi itu mengumpulkan 1.200 generasi muda. Mereka lapor ke kita bahwa kegiatan Isra Mi'raj, tapi bila dalam kenyataannya bertolak belakang dengan maksud dan tujuan itu. Itu yang perlu kita perdalam," kata Nicolas.
Sementara itu, Kepala Seksi Humas TMII, Novera Mayang mengatakan sebelum acara itu digelar pihaknya telah menerima surat dari panitia penyelenggara terkait kegiatan Peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah di Teater Tanah Airku, pada Rabu (7/2).
"Surat yang diajukan berupa permohonan 'free pass' dan 'shuttle' kegiatan. Terkait permohonan 'free pass' ini manajemen TMII tidak mengabulkan dan tetap berbayar sesuai ketentuan," kata Mayang.
Bahkan, mereka telah mendapatkan surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Polsek Cipayung pada Jumat (9/2) dengan tembusan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur dan Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Timur perihal acara peringatan Isra Mi’raj.
Baca juga: Kemenkumham tolak replik HTI terkait gugatan pembubaran
"Posisi TMII dalam hal ini sebagai pengelola kawasan, sehingga konten atau substansi acara merupakan tanggung jawab dari penyelenggara," jelas Mayang.
Bahkan, saat berlangsungnya acara pun tidak ditemukan atribut apapun di sekitar lokasi Teater Tanah Airku.
Selain itu, tidak juga terjadi gangguan apa pun seperti keamanan dan kenyamanan pengunjung TMII lainnya.
"Saat ini, kepolisian sedang berkoordinasi bersama Manajemen TMII untuk melakukan investigasi," ujarnya.
Dalam cuitan X dengan akun @chanzyeolk kegiatan itu diduga dihadiri oleh Eks Jubir HTI Ismail Yusanto, Influencer Gen Z HTI M Ihsan Akbar dan Produser Dokusinemq Sejarah Islam ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ Akhmad Adiasta.
Baca juga: Pengacara: Fakta persidangan HTI perkuat posisi pemerintah
HTI adalah kelompok yang dinilai pemerintah dianggap bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Hingga akhirnya, HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017 dan ditegaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Ternyata saya sudah mencapai level penuh
kudustoto
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Suamiku adalah seekor rubah tua
bantengmerah
Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
《qqcuan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，panenslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《qqcuan》bab terbaru。