aplikasi belanja online bayar bulan depan

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

OJK Akan Rilis Aturan soal 'Bank Emas'******

OJKakan merilis aturan soal 'bank emas'. Aturan akan memuat penyelenggaraan usaha bullion. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Agusman mengatakan aturan akan mengatur usaha yang terkait emas.

Ia mengatakan aturan akan berisi beberapa poin. Pertama,soal ruang lingkup usaha bullion. 

Kedua, kriteria lembaga keuangan yang bisa menyelenggarakan aktivitas bulion. Di sini, OJK katanya akan mengatur tingkat kesehatan, bentuk badan hukum serta struktur kepemilikan lembaga keuangan tersebut.

Ketiga, aspek perizinan dan kelembagaan. Dalam poin ini, OJK akan mengatur mengenai kepengurusan, minimum modal yang harus disetor, prosedur perizinan, termasuk juga kelengkapan sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia. 

keempat, pentahapan pelaksanaan kegiatan usaha bulion, baik terkait lembaga jasa keuangan selaku penyelenggara kegiatan usaha bulion, maupun pentahapan atas kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Ia mengatakan kalau jadi di laksanakan, kegiatan usaha ini akan menarik. 

"Jadi kalau selama ini emas tabungan masyarakat tidur, hanya ditaruh brankas dan buat senang maling, ke depan ini bisa disekolahkan di bank," katanya kepada wartawan di Bogor akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan selain memberikan manfaat besar kepada pemilik emas, kalau aturan ini dilaksanakan, kegiatan usaha ini bisa menimbulkan dampak besar pada ekonomi. Pasalnya, setelah 'disekolahkan' di bank emas itu akan bisa diputar.

"Sekarang sudah ada simpanan emas yang kita kenal di pegadaian, bank syariah. Tapi ada satu langkah lagi yang di dunia sudah terkenal namanya kita bisa intemediasikan emas, jadi mirip tabungan segala macam disalurkan dalam bentuk emas supaya perekonomian ini bisa maju dan lapangan kerja bisa terbuka," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

Industri RI Alami Langka Bahan Baku Impor, Alarm PHK Berbunyi Keras******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim industri dalam negeri tengah mengalami kelangkaan bahan baku impor.

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan hal tersebut pun berimbas pada penurunan hasil produksi.

Lihat saja, data S&P Global mencatat Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. PMI manufaktur RI melambat 0,8 poin dibanding September 2023 yang mencapai 52,3.

"Kelangkaan tersedianya bahan baku/penolong (khususnya yg masih harus diimpor) bagi para industri manufaktur, mengakibatkan menurunnya jumlah hasil produksi," kata Sanny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/11).

Menurut Sanny, kelangkaan itu juga seiring dengan pelaku industri yang masih menunggu pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Sanny juga menyebut apabila penurunan produksi industri Indonesia terus menurun, maka gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terhindarkan.

Dengan kata lain, penurunan PMI manufaktur juga menjadi sinyal gelombang PHK segera datang.

"Kalau (penurunan produksi industri) berlarut-larut masalahnya, tentunya bisa juga terjadi (PHK)," kata Sanny.

S&P Global mencatat penurunan PMI manufaktur Indonesia terutama disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang lebih lambat pada Oktober.

Lembaga itu menilai produsen mengalami kondisi permintaan yang lebih lemah. Selain itu, permintaan luar negeri juga memburuk.

Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence Jingyi Pan mengatakan perlambatan laju PMI manufaktur Indonesia masih bisa berlanjut.

[Gambas:Video CNN]

"Tingkat kepercayaan bisnis di kalangan produsen juga merosot jauh di bawah rata-rata yang menandakan berkurangnya optimisme terhadap produksi selama 12 bulan ke depan," katanya melalui keterangan resmi.

Sama seperti Sanny, Pan juga memproyeksi perlambatan produksi bakal berbuntut pada gelombang PHK atau setidaknya membatasi lapangan kerja.

"Sebagai akibat dari pertumbuhan penjualan yang lebih lambat, perusahaan-perusahaan sedikit menurunkan tingkat lapangan kerja mereka," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Mumpung Awal Bulan, Belanja di Transmart Full Day Sale Besok!******

Mumpung masih awal bulan, yuk belanja kebutuhan di Transmart. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (5/11) dengan diskon gede-gedean yakni 50 persen dan diskon tambahan 20 persen.

Promo ini cuma berlangsung satu hari, mulai dari jam operasional toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Berlaku di Semua Toko!

Belum punya kartu kredit Bank Mega? Jangan khawatir, kamu bisa mengunjungi kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Nah bagi yang belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Cukup download aplikasi Allo Bank yang tersedia di Playstore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!

penyihir penuh waktu

Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.

"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.

BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu,  16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Menimbang hal tersebut, ia mengatakan  pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Sandiaga Akui Tiket Pesawat di Indonesia Masih Mahal******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui harga tiket pesawat di Indonesia masih cukup mahal.

Karena itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan industri penerbangan dan Kementerian Perhubungan agar harga tiket tersebut lebih terjangkau masyarakat.

"Iya masih mahal dan kita mengupayakan untuk mendorong jumlah penerbangan ditambah dan ketersediaan kursi kita bekerja sama dengan industri penerbangan dan kementerian perhubungan," kata Sandiaga di Makassar, Jumat (3/11).

"Harapannya agar menuju Nataru ditambah jumlah penerbangan, sehingga (dengan) ditambahnya jumlah kursi, harga tiket lebih terjangkau," ungkapnya.

Sementara, terkait peluang pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, Sandi memastikan pemerintah dapat mendorong pergerakan antarkabupaten dan kota di atas 6 jam.

"Kami mendorong destinasi-destinasi yang ada, terutama kampung karst Ramang-ramang di Maros, agar lebih didorong sehingga bisa jadi pemicu bergeraknya wisata-wisata nusantara yang kita targetkan 1,2 miliar pergerakan wisatawan nusantara tahun ini," tuturnya.

Sandiaga mengimbau semua pihak harus menjaga Kampung Ramang-ramang, yang masuk dalam wilayah geopark UNESCO, agar tidak mengalami kasus yang dialami seperti di Danau Toba.

"Kita harus menjaga jangan sampai seperti (danau) Toba yang mendapatkan kartu kuning, harus kita jaga. Saya tadi menggugah pemikiran mahasiswa agar mereka terlibat untuk menjaga, karena ekosistem Geopark UNESCO itu ada partisipasi masyarakat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran yang tak terkalahkan

Kubu Pontjo: Menteri ATR Tak Berhak Tolak Pembaruan HGB Hotel Sultan******

KubuPontjo Sutowo mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak berhak menolak pembaruan hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda menyebut perusahaan Pontjo Sutowo sudah mengajukan pembaruan HGB kepada Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta sejak 2 tahun lalu. Namun, ia mengungkap belum ada respons.

"PT Indobuildco mengajukan pembaruan hak 30 tahun, bukan perpanjangan hak, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri ATR/Kepala BPN (Hadi Tjahjanto) tidak berhak menolak pembaruan hak yang diminta oleh pemegang hak sesuai uu, kecuali persyaratan pemohonnya tidak terpenuhi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/10).

Yosef bahkan menaruh curiga bahwa pengajuan pembaruan dari kliennya sengaja tidak diproses oleh pemerintah. Di lain sisi, ia menganggap pemerintah tak punya alasan menolak pengajuan tersebut.

Ia menegaskan berkas yang diajukan lengkap. Oleh karena itu, Yosef mempertanyakan apa alasan pemerintah jika memang menolak pembaruan HGB Hotel Sultan.

"Bisa saja (sengaja tidak diproses). (Mereka) mau nolak alasannya apa?" tutupnya.

Terpisah, kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva mengatakan belum ada surat resmi penolakan pembaruan HGB hotel tersebut.

Bahkan, Hamdan mengklaim kubu Pontjo Sutowo tak segan untuk kembali menggugat Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto jika benar pemerintah menolaknya.

"Kalau suratnya ada, klien kami (Pontjo Sutowo) pasti akan mengajukan gugatan. Iya betul (gugat lagi Hadi Tjahjanto). BPN sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Segalanya kita serahkan ke pengadilan yang memutuskan," jelasnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Menteri Hadi tegas menyebut menolak perpanjangan HGB PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Artinya, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.

"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi hari ini usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan.

[Gambas:Video CNN]