paito zona macau

19 erek erek togel 277Jutaan kata 420048Orang-orang telah membaca serialisasi

《paito zona macau》

Muhaimin sering sebut "etika lingkungan" dalam debat cawapres******

"Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi,"

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tercatat sering menyebut kata “etika lingkungan” hingga mengenalkan istilah “tobat ekologis” dalam Debat Keempat Pemilu 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Sepanjang debat, ANTARA mencatat Muhaimin atau yang akrab disapa Gus Imin itu menyebut kata “etika lingkungan” sebanyak enam kali.

Berbeda dengan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang sama sekali tidak menyebut kata “etika lingkungan”.

Kata “etika lingkungan” sendiri merujuk pada sikap moral manusia terhadap alam atau lingkungan sekitarnya.

Kemudian sesuai dengan tema debat keempat yang meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Gus Imin menyebut kata “krisis iklim” sebanyak enam kali.

Wakil Ketua DPR RI tersebut juga menyebut kata “redistribusi tanah” sebanyak lima kali, dan “reforma agraria” yang juga sebanyak lima kali.

Kata “hilirisasi” dan “Energi Baru Terbarukan (EBT)” juga tak luput diucapkan oleh Gus Imin masing-masing sebanyak empat kali.

Selanjutnya seperti halnya istilah “slepetnomics”, dalam Debat Keempat Pemilu 2024 Gus Imin juga melontarkan istilah menarik yakni “tobat ekologis” sebanyak tiga kali di akhir sesi debat.

"Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi," kata Gus Imin di Jakarta, Minggu.

Ia mengingatkan bencana ekologis dan krisis lingkungan yang telah terjadi di mana-mana tanpa harus menyalahkan siapa pun. Hal tersebut menurutnya merupakan suatu fakta yang perlu diantisipasi bersama secara baik.

Adapun berikut adalah tabel dari 10 besar kata atau subtema yang paling sering diucapkan Gus Imin di debat keempat:

No	Kata/Subtema	Jumlah
1	Etika Lingkungan	6
2	Krisis Iklim	6
3	Reforma Agraria	5
4	Redistribusi Tanah	5
5	Hilirisasi	4
6	Energi Baru Terbarukan	4
7	Perubahan Iklim	3
8	Tobat Ekologis	3
9	Kesejahteraan Petani	3
10	Food Estate/Lumbung Pangan	2

Di samping itu, publik juga turut menyoroti konsep pembangunan berbasis bioregional yang disebut Gus Imin.

Menurutnya, pembangunan berbasis bioregional merupakan konsep bahwa wilayah nasional bukan hanya terbagi atas politik dan administrasi, namun juga ekosistem lingkungan dan komunitas masyarakat.

Pernyataan tersebut dilontarkan guna menanggapi jawaban wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengenai pelaksanaan pembangunan berbasis bioregional.

"Bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekadar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan," kata dia.

Ia kemudian menyebut Papua sebagai contoh. Gus Imin mengatakan jangan pernah salah dalam membangun wilayah Papua yang menurutnya harus dibangun melalui pemerataan dan keadilan yang sempurna.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

PBNU: Khofifah harus non******

beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Khofifah Indar Parawansa harus non-aktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Khofifah secara personal dukung Prabowo-Gibran
Baca juga: Gus Yahya: Yang meragukan Khofifah, tidak pernah jadi pengurus NU

Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain.

"Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya.

Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung soal Pilpres. Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi.

"Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya.

Baca juga: Pengamat Unej nilai Khofifah tak banyak dongkrak elektabilitas Prabowo
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ino777、joss55、vip slot88

Terkait：slot gacor cina、v2 slot login、daftar akun slot terbaik、slot gacor fb、kaos kakek zeus、viatogel、slot gacor roma77、situs gacor slot terbaru、cara menyelesaikan pinjol ilegal、16 togel

---

---

bab terbaru：erek erek cicak jatuh（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03