88ratu

e voucher xxi 65Jutaan kata 519054Orang-orang telah membaca serialisasi

《88ratu》

KPK perbaiki tata kelola rutan usai temuan pungli******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pembenahan terhadap tata kelola Rumah Tahanan (Rutan) KPK setelah Dewan Pengawas KPK mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di rutan tersebut.

"Ke depannya tentu poin pentingnya adalah evaluasi, termasuk tata kelola rutan. Tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ali menjelaskan terjadinya pungli di dalam Rutan KPK disebabkan oleh adanya celah sistem yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara tidak terpuji dan melawan hukum.

Oleh karena itu, tambahnya, berbagai temuan dalam kasus pungli di Rutan KPK kali ini akan menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan.

"Kami paham betul bahwa ketika terjadi fraud atau kecurangan semacam ini, pasti ada kelemahan sistem. Karena itu, perbaikan sistem itu menjadi fokus kami ke depan juga," jelasnya.

Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Lebih lanjut, Ali mengatakan KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk perbaikan tata kelola Rumah Tahanan KPK.

Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK saat ini sedang menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai KPK karena diduga terkait dengan praktik pungli di Rutan KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp6,148 miliar.

"Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian. Itu total kami (catat) di Dewas," kata Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (15/1).

Dia menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli tersebut bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp504 juta.

"Lalu, kalau kami hubungkan dengan uang-uang yang diterima itu, paling sedikit itu menerima Rp1 juta dan yang paling banyak menerima Rp504 juta sekian; itu yang paling banyak," ujar Albertina.

Baca juga: Anggota DPR soroti temuan 93 pegawai KPK terlibat pungli

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kiat menghindari asupan kalori berlebih selama bulan puasa******

Jakarta (ANTARA) - Bagi warga Muslim yang menunaikan ibadah puasa, frekuensi makan selama bulan Ramadhan memang berkurang menjadi dua kali sehari, yakni pada saat sahur dan berbuka puasa.

Kendati demikian, ahli gizi dan konten kreator edukasi kesehatan Putri MJ S.Gz menyampaikan bahwa jika tidak disertai dengan pemilihan dan pengaturan makan yang tepat pada saat berbuka puasa maupun sahur maka asupan kalori harian malah bisa melampaui kebutuhan tubuh selama bulan puasa.

"Puasa itu momen yang cukup bagus untuk mengurangi kalori, karena kita makan cuma dua kali, asalkan makanan yang kita pilih saat buka puasa sama saat sahur tepat, sesuai dengan kebutuhan gizi, yang sudah dikurangi untuk orang obesitas," katanya dalam acara edukasi mengenai obesitas di Jakarta, Senin.

Sarjana ilmu gizi dari Universitas Diponegoro itu mengatakan, orang yang mengalami obesitas selama berpuasa bisa mengurangi asupan kalori 300 sampai 350 dengan pemantauan ahli gizi.

Menurut dia, upaya pengurangan asupan kalori selama berpuasa bisa dilakukan dengan menjalankan diet defisit kalori terencana dibarengi dengan olahraga.

Baca juga: Pasien diabetes dianjurkan konsultasi ke dokter jika hendak berpuasa

Putri menyarankan orang yang berpuasa mengonsumsi banyak sayur dan buah saat sahur maupun berbuka puasa karena keduanya tidak mengandung kalori berlebih.

Ia mengatakan, porsi makan saat berbuka puasa sebaiknya tidak terlalu besar. Dalam hal ini, orang dengan obesitas bisa berbuka puasa dengan es buah yang tidak menggunakan banyak susu.

Apabila terbiasa mengonsumsi nasi sebagai makanan utama, Putri mengatakan, maka porsinya lebih baik ditakar agar tidak menimbulkan kelebihan asupan kalori.

Menurut dia, nasi juga bisa diganti dengan sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, dan roti.

"Seperti yang ada di pedoman gizi seimbang, disarankan makan beraneka ragam karbohidrat. Jagung atau roti kalau kalorinya sekitar 400-500 sudah dibilang makan berat," katanya.

Ia juga menyarankan orang dengan obesitas berolahraga minimal selama 150 menit dalam sepekan apabila ingin menurunkan berat badan.

"Olahraga enggak sembarangan, jadi benar-benar terukur, durasi memenuhi standar, dan juga olahraganya dikombinasikan antara kardio dan angkat beban untuk mencapai penurunan berat badan," katanya.

Baca juga: Ahli gizi menyarankan buka puasa diawali dengan takjil
Baca juga: Penjualan makanan manis naik jelang Ramadhan

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata******

pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata.

"Pemerintah sedang mengkaji (insentif) PPh nya, PPh untuk sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini salah satu yangrecover-nya paling lambat saat pascaCOVID-19, dan tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover," kata Menko Airlangga saat konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga mengungkap insentif tersebut nantinya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen.

"Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh," ujarnya.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan kembali terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen.

Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.

Hal ini telah ditegaskan oleh Mendagri melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Wali Kota.

Dengan demikian, kata Airlangga, berdasarkan ketentuan yang ada Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hiburan.

Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Undang-undang HKPD pasal 101 itu memberikan kesempatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan dalam undang-undang HKPD, jadi bisa memberikan insentif di bawah 70 persen," jelas Airlangga.


Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan pajak hiburan untuk pengendalian kegiatan tertentu
Baca juga: Asosiasi dan pengusaha industri hiburan adakan rapat dengan Airlangga

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：eneng4d、sedaptogel、paito new jersey midday

Terkait：slot gacor pg soft、slot belajar、slot deposit pulsa 5000 indosat、slot gacor 168、slot dunia 88、slot gacor ku、oskurototo、union 88 slot、qqpalace、game gacor hari ini

---

---

bab terbaru：airbet88 situs slot（2024-06-11）

Perbarui waktu：2024-06-11