mem slot cq9 terbaru

penyihir penuh waktu

Jokowi Yakin RI Bisa Kuasai 61 Persen Saham Freeport******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah ingin menambah kepemilikan sahamPT Freeport Indonesia (PTFI) dari yang saat ini 51 persen menjadi 61 persen.

Ia yakin pemerintah bisa menambah 10 persen kepemilikan saham PTFI meski prosesnya akan panjang.

"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya, tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan. Ya namanya negosiasi kan udah lama ini, alot. Alot banget," katanya saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Hikmahbudhi di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3).

Saat ini untuk tahap awal yang dikejar adalah perpanjangan kontrak PTFI di Indonesia yang ditargetkan bisa selesai paling lambat Juni 2024

"Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan nggak ampai Juni lah, secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," jelasnya.

Jokowi menyebut jika Indonesia berhasil menguasai 61 persen saham PTFI maka 80 persen pendapatan Freeport bakal masuk ke APBN.

Namun dengan penguasaan saham 51 persen saat ini, Jokowi menyebut Freeport sebenarnya sudah menjadi milik Indonesia.

"Jangan ada bayangan itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen," pungkasnya.

Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson di Istana Kepresidenan.

Bos besar Freeport itu datang bersama para petinggi Freeport antara lain Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia sekaligus CFO Freeport McMoran Kathleen Quirk.

Tony menyebut mereka sempat membahas soal perpanjangan izin tambang PTFI, yang bakal habis pada 2041 mendatang.

"Disinggung sedikit (perpanjangan izin Freeport), tapi enggak bahas detail, kan waktunya enggak panjang, kan itu sudah dibahas sebelumnya," kata Tony.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam******

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan selain Jakarta, kota-kota di bagian utara Jawajuga terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut.

Hal itu ia ungkapkan dalam cara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut Hadi, hal ini terjadi karena penurunan muka tanah dan kenaikan air laut makin parah. Dari paparannya, pantai utara Jawa menghadapi tantangan penurunan muka tanah rata-rata sebesar 5-20 centimeter (cm) per tahun.

Selain itu, Hadi juga menuturkan Pulau Jawa menanggung beban yang berat buntut tingginya populasi. Oleh karena itu, ia mengatakan perlu kolaborasi untuk menyiapkan tata ruang agar Jawa tak tenggelam.

"Jika itu sesuai dengan peruntukannya maka akan bisa menyelamatkan Pulau Jawa bagian utara dari ancaman tenggelam," tutur Hadi.

Ia lantas mengatakan Jawa bagian utara perlu untuk dilindungi. Maklum, di daerah tersebut banyak lahan sawah hingga tambak.

Hadi menyebut lahan-lahan itu menjadi sumber pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, ia pun mendukung program pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Dari masalah-masalah itu, kendala-kendala yang ada kami juga berperan untuk mendukung pelaksanaan program giant sea wall adalah dengan melihat berbagai tantangan, khususnya terkait dengan penurunan muka tanah, kenaikan muka air," kata Hadi.

Selain utara Jawa, sebelumnya Jakarta juga terancam tenggelam. Alasannya sama, yakni penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.

Selain itu, kondisi Jakarta di dataran rendah dan didominasi rawa-rawa juga menjadi alasan wilayah ini terancam tenggelam.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Hindari Macet, Menhub Imbau Pemudik Berangkat Lebih Awal******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk berangkat lebih awal guna menghindari macet di puncak arus mudik.

"Berkaitan dengan puncak mudik yang tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menko PMK Muhadjir Effendy) itu hari ke 4, tapi kalau hari ke 4, 3, 2, itu akan tinggi sekali. Oleh karenanya kita mengimbau agar sebagian anak-anak yang sudah libur bisa mudik lebih awal," kata Budi usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024, di Jakarta Selatan, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor karena berbahaya.

Di sisi lain, Budi juga mengimbau sejumlah Kapolda untuk memberi atensi soal adanya pasar tumpah di sejumlah daerah.

"Saya mengimbau kepada beberapa Kapolda karena pasar tumpah itu selalu menjadi masalah. Oleh karenanya, Kapolda di Jabar, Jateng, Jatim harus segara melaksanakan koordinasi tentang itu," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya menjelaskan puncak arus mudik bakal terjadi pada 5-8 April dan puncak arus balik terjadi pada 13-16 April.

"Jumlah pemudik berdasar hasil survei diprediksi sekitar 193 juta, atau kenaikan 50 persen dibanding mudik tahun lalu," ucap Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]

Gerbang Bayangan Langit

Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen******

Harga rokok di minimarket hinggawarung masih belum naik meski Menteri Keuangan Sri Mulyani mengerektarif cukaisebesar 10 persen per 1 Januari 2024.

Kemenkeu memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 10 persen per awal tahun ini. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Ramadan yang merupakan kasir Alfamart Kota Bambu 2, Palmerah, Jakarta Barat, mengatakan belum ada kenaikan harga rokok di awal tahun ini. Harga yang dipakai di minimarket itu tak jauh beda dengan akhir 2023 lalu.

"Belum ada yang naik dari sananya, jadi belum ada harga baru di sini (di Alfamart Kota Bambu 2)," lanjut Ramadan soal alasan mengapa belum menaikkan harga.

Malah menurutnya ada salah satu merek yang turun harga. Ia menunjukkan salah satu produk rokok Sampoerna Mild.

Ramadan menyebut rokok sigaret kretek mesin (SKM) itu turun harga dari Rp32.700 di Desember 2023 menjadi Rp32.500 pada Januari ini. Harga rokok dengan bungkus berwarna putih dan merah itu dibanderol untuk 16 batang.

Tepat di seberang minimarket tersebut, ada warung Madura yang dijaga oleh Tini. Ia menuturkan produk rokok yang dijajakannya pun belum mengalami kenaikan harga.

"Belum ada yang naik harganya, masih sama saja (seperti Desember 2023). Dari sananya memang belum naik sih, jadi harganya masih pada sama," jelasnya.

Lihat Juga : Siap-siap, Jokowi Umumkan Rekrutmen CPNS 2024 Pekan Ini

Meski begitu, Tini tak bisa memprediksi apakah jika ada kenaikan harga rokok imbas tarif cukai baru akan menurunkan omzetnya. Menurutnya, para pengisap rokok yang mampir ke tokonya tak menentu, apakah membeli utuh atau ketengan.

Indomaret Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat juga belum menaikkan harga rokok yang dijual.

Selvi selaku pramuniaga Indomaret bertutur ia dan rekan-rekannya selalu mendapatkan update harga setiap hari dari pusat. Namun, sampai hari ketiga Januari 2024, belum ada informasi kenaikan harga rokok.

"Belum ada yang naik nih. Kalau naik, pasti diinfokan dari sana (pusat)," tegas Selvi.

"Kami di sini update terus harganya setiap hari, tapi sampai 3 Januari 2024 ini belum ada kenaikan harga," sambungnya.

Berikut daftar harga rokok terbaru di minimarket dan warung kaki lima per 3 Januari 2024:

Alfamart

- Gudang Garam Filter (isi 12): Rp25.400
- Class Mild (isi 16): Rp29.300
- Surya Pro (isi 16): Rp32.400
- Sampoerna Mild (isi 16): Rp32.500
- Dunhill Fine Cut Hitam (isi 12): Rp23 ribu
- Marlboro Red (isi 20): Rp42.200
- Esse Change (isi 20): Rp40 ribu
- Djarum Super (isi 16): Rp34.400
- Djarum Black (isi 16): Rp32.500
- Djarum Coklat (isi 12): Rp15.600
- LA Bold (isi 12): Rp22.300
- LA Menthol (isi 16): Rp32.500
- LA Lights (isi 16): Rp32.400

Warung Kaki Lima

- Magnum Filter Bintang (isi 12): Rp23 ribu
- Sampoerna Mild (isi 12): Rp23.500
- Djarum Super (isi 12): Rp25 ribu
- Juara (isi 12): Rp23.500
- Marlboro Red (isi 20): Rp41 ribu
- Djarum Coklat (isi 12): Rp16 ribu
- LA Ice (isi 16): Rp31 ribu
- Esse Change (isi 16): Rp31 ribu

Indomaret

- Gudang Garam Filter (isi 12): Rp25.400
- Class Mild (isi 16): Rp29.400
- Surya Pro (isi 16): Rp32.400
- Sampoerna Mild (isi 16): Rp32.500
- Dunhill Fine Cut Hitam (isi 12): Rp23.500
- Marlboro (isi 20): Rp40 ribu
- Esse Change (isi 20): Rp33.300
- Djarum Super (isi 16): Rp34.200
- Djarum Black (isi 12): Rp24.200
- Djarum Coklat (isi 12): Rp15.800
- LA Bold (isi 16): Rp32.500
- LA Menthol (isi 16): Rp32.500
- LA Lights (isi 16): Rp32.500.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi******

Tim ekonomi pasangan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Irwan Ariston Napitupulu, mengatakan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dibandingkan era Jokowi.

Dalam paparannya, ia mengatakan pada era SBY, IHSG tumbuh 489,29 persen dari 853,9 pada 2004 menjadi 5.028,95 pada 2014.

Sedangkan pada era Jokowi hanya tumbuh 46,17 persen dari 5.028,95 pada 2014 ke 7.350,62 pada 5 Januari 2024, padahal pembangunan banyak dilakukan di era Jokowi.

"Saya kan investor, begitu ada pembangunan infrastruktur ya saya beli lah (saham) perusahaan semen, baja, seperti itu, kok ternyata enggak seperti yang diharapkan," katanya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal dengan Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

"Ternyata bajanya impor, enggak kena lah dampak perusahaan baja di sini. Semennya ternyata enggak pakai perusahaan yang sudah go public," imbuhnya.

Irwan berharap hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Pasalnya, rakyat berhak menerima dampak positif dari pembangunan termasuk lewat pasar modal.

Ia mengatakan kinerja IHSG era SBY juga lebih baik dibanding bursa saham AS S&P 500. Bursa saham AS tumbuh 71,02 persen dalam periode 2004 hingga 2014, sementara IHSG tumbuh 489 persen pada periode yang sama.

IHSG di era Jokowi pada 2014 hingga awal 2024, pertumbuhannya sebesar 46 persen, sedangkan bursa saham AS tumbuh lebih tinggi yakni 148 persen.

"Saya melihat ini apa yang salah sebenarnya? Saya akui kinerja Pak Jokowi bagus sekali, dampak pembangunan yang nyata. Tapi kenapa enggak ke pasar modal? Kita sebagai pelaku pasar modal juga bingung," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]