link bonus new member 100 to 5x

gold888 slot 124Jutaan kata 730036Orang-orang telah membaca serialisasi

《link bonus new member 100 to 5x》

Menpora: Cara memasyarakatkan F1 Powerboat adalah memiliki pembalap******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengungkapkan strategi untuk memasyarakatkan olahraga F1 Powerboat bagi masyarakat di tanah air adalah dengan memiliki pembalap dari dalam negeri sendiri.

"Strateginya menurut saya agar (F1 Powerboat) bisa 'mewabah' di tengah masyarakat adalah dengan kita memiliki riders sendiri," ujar Dito, seperti dikutip dari laman resmi Kemenpora di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan upaya mempopulerkan olahraga F1 Powerboat kepada masyarakat Indonesia.

Dito mengatakan F1 Powerboat memang lebih terkenal di negara-negara Eropa, Amerika, dan Timur Tengah, namun, sejak dibawa ke Indonesia dan bertindak sebagai tuan rumah untuk kedua kalinya pada 2024 ini, masyarakat semakin tertarik untuk menikmati.

Kemenpora, kata dia, mempersiapkan langkah melahirkan pembalap F1 Powerboat melalui pembentukan akademi untuk melahirkan tim F1 Powerboat dan Aquabike Indonesia.

Dito menargetkan Indonesia memiliki pembalap F1 Powerboat sebelum 2027 agar bisa mulai berkompetisi di ajang balap perahu bermesin super cepat itu.

Baca juga: Pembalap F1 Powerboat Danau Toba jajal sirkuit jelang free practice

Lebih lanjut, ia mengatakan, ke depan pengembangan olahraga F1 Powerboat juga mengarah ke sport tourismagar selain menjadi olahraga berprestasi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pelaksanaan F1 Powerboat 2024 di Danu Toba, Sumatera Utara, bisa menjadi brandmarchdan contoh sukses sport tourism di Indonesia.

Ia menambahkan, Kemenpora juga memperhatikan beberapa daerah lain yang memiliki potensi sport tourism berkelas dunia seperti di Labuan Bajo untuk trail runmaupun Lampung, Bali, NTB, dan beberapa wilayah di Sulawesi.

"Tak hanya F1 Powerboat tapi nantinya juga akan ada modifikasi beberapa kegiatan olahraga dunia lainnya," pungkasnya.

Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung
Baca juga: Sembilan Tim F1 Powerboat Danau Toba 2024 mulai sibuk utak-atik mesin

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Luhut Ungkap Indonesia Punya 'Harta Karun' Baru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia telah menemukan sumber 'harta karun' langka, yakni lithium.

Bahkan, ia menyebut temuan cadangan lithium yang menjadi salah satu bahan baku utama baterai kendaraan listrik itu cukup melimpah di Indonesia.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Rencana Pertama Jokowi Jika Presiden Baru Telah Terpilih

Sebab, Indonesia berambisi menjadi pemasok utama baterai kendaraan listrik dunia. Selain Lithium, Indonesia juga memiliki bahan baku dasar baterai kendaraan listrik lainnya. 

Dengan temuan yang menguntungkan ini, Luhut mengatakan pemerintah harus bisa segera mengelolanya.

"Tadinya lithium ini kita takut, sekarang kita punya dan sumbernya besar sekali. Jadi ayo bangsa ini kompak jangan sedikit-sedikit terus mengeluh," tutur Luhut.

Lihat Juga : Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan

Temuan lithium sendiri sebelumnya diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka menemukan lithium dan boron di wilayah Bledug Kuwu, Grobogan, Jawa Tengah.

Koordinator Mineral Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM Moehammad Awaluddin mengatakan ada potensi lithium yang besar di Wilayah Bledug Kuwu, Jawa Tengah. Saat ini pihaknya sedang memfokuskan kajian temuan sumber lithium baru di wilayah tersebut.

"Menurut kita yang lebih menarik itu justru di Bledug Kuwu itu di Grobogan, Jawa tengah. Makanya kita fokus di sana," ujar Awaluddin saat ditemui di sela acara Badan Geologi di Hotel Jayakarta, Jakarta Barat, Kamis (7/12) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.

Pilihan Redaksi Jokowi Pede Ekonomi RI 2024 Tumbuh 5 Persen: Tetap Eling Lan Waspodo Jokowi: RI Impor Beras 1 Juta Ton dari India, 2 Juta Ton dari Thailand Luhut Sebut 'Anak Muda' 20 Kali di Konferensi Pers Perdana Usai Sembuh

Ia menyebutkan sumber daya lithium yang ditemukan di wilayah tersebut berasal dari brine system atau lumpur dan air. Sampel air dan lumpur tersebut dikaji dengan dikeringkan yang akan menghasilkan kadar lithium hingga 10 kali lipat.

"Jadi ini jadi menarik dan cukup luas cekungannya. Ke depan kita akan studi lebih jauh geokimia, geofisika, atau hidrogeologinya," tambah dia.

Adapun, potensi jumlah besar lithium yang ditemukan di wilayah tersebut mencapai 1.000 PPM lithium.

"Jadi kita ke depan prioritas di Bledug Kuwu, karena itu sampai 1.000 PPM lebih. Dan itu kan dalam satu cekungan besar yang artinya medan berburunya masih luas," pungkasnya.

(mrh/rds)

[Gambas:Video CNN]

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor langsung wd、lagunatoto、ok google info slot gacor

Terkait：situs slot 138 terbaru、sinarbet358、melati188 rtp、adaro4d、fufu4d、obitogel、roman77、maxwin 4d slot login、erek 86 2d、slot sensasi

---

---

bab terbaru：buku mimpi 17（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29