bos303 slot

Pedang dan Lan

Alasan Jokowi Tunjuk Mentan SYL Jadi Menperin Ad Interim******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Perindustrian Ad Interim. Syahrul menggantikan sementara Agus Gumiwang Kartasasmita.

Penunjukan tersebut sesuai dengan surat permohonan Menperin dengan Nomor B/139/M-IND/KP/IV/2023 yang dibuat Agus.

Dalam surat itu, Agus memohon cuti kerja kepada Jokowi dari 15-23 Mei 2023. Ia juga merekomendasikan Syahrul untuk menggantikan posisinya sementara.

Dalam keterangan yang sama, surat permohonan itu disebut sudah ditandatangani Menteri Sekretariat Negara Pratikno,dengan tembusan Presiden Jokowi.

CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi pengajuan cuti Agus Gumiwang kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dan juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

Jadwal Perjalanan 24 Kereta Api di Jalur Pantura Berubah Mulai 1 Juni******

PT KAI Daop 4 Semarang menyebut 24 perjalanan kereta apidari sejumlah stasiun di wilayah Pantura, Jawa Tengah ke berbagai daerah tujuan akan berubah mulai 1 Juni 2023.

Perubahan diberlakukan menyusul pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2023.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko merinci jadwal perjalanan 24 KA yang berubah tersebut meliputi KA Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Cheribon, Tawang Jaya Premium, Kamandaka, Joglosemarkerto, Blambangan ekspress, Kaligung, Menoreh, Blora Jaya, Ambarawa Ekspress, Kedung Sepur, dan Blora Sura.

Ia mengatakan dengan perubahan itu waktu tempuh perjalanan KA akan menjadi semakin singkat.

"Total percepatan waktu tempuh perjalanan KA di wilayah Daop Semarang mencapai 383 menit," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (11/5).

Selain semakin cepat, kata dia, juga terdapat tambahan tujuh perjalanan KA baru yang dioperasikan.

Perjalanan KA baru yang mulai dioperasikan 2023 tersebut meliputi KA relasi Semarang-Jakarta, Tegal-Jakarta, serta Semarang-Solo.

Melalui pemberlakuan Gapeka baru ini, Ixfan mengimbau calon penumpang memperhatikan jadwal terbaru perjalanan KA yang mulai berlaku 1 Juni 2023.

"Gapeka baru akan meningkatkan layanan kepada penumpang melalui waktu perjalanan yang lebih singkat dan penambahan jumlah perjalanan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

One Piece: Rasul Laut

Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Cermin iblis serba bisa

Erick Thohir Buka Suara Soal Error ATM dan M******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir buka suara soal gangguan layanan perbankan di ATMmaupun mobile banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Erick mengatakan gangguan layanan terjadi lantaran BSI tengah melakukan pemeliharaan pada sistem IT. Ia tak menampik terdapat serangan ransomwareatau sejenisnya pada sistem IT BSI.

"Tapi saya tahu, saya pantau, pak dirut (Direktur Utama BSI Hery Gunardi) dan timnya ada di sana dan terbukti kemarin pagi, apa sore, kalau nggak salah, itu sistem ATM-nya mulai jalan," kata Erick di Labuan Bajo, Rabu (10/5).

Namun, selang beberapa waktu malah sistem IT BSI yang kena masalah.

"Beliau (Hery) yang membawa isu (diskusi). Eh tiba-tiba terjadi (gangguan IT di BSI), ya memang sudah jalannya," papar Erick.

Layanan perbankan BSI sendiri error sejak Senin (8/5) lalu. Sejumlah nasabah pun mengeluhkan tidak bisa mengakses aplikasi mobile banking maupun ATM.

BSI berdalih kejadian itu terjadi karena BSI tengah melakukan pemeliharaan sistem. Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

Meski begitu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengklaim layanan ATM dan kantor cabang sudah normal bertahap per Senin sore.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ucapnya.

Ia pun memohon maaf atas kendala dan ketidaknyamanan yang dialami nasabah BSI sehubungan dengan berlangsungnya proses maintenance sistem.

Perusahaan, kata Gunawan, memastikan dana dan data nasabah tetap aman. Ia juga kembali mengimbau kepada seluruh nasabah untuk terus waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan maupun tindak kejahatan digital yang mengatasnamakan BSI.

Namun, pada siang ini sejumlah nasabah mengaku masih mengalami gangguan saat bertransaksi melalui ATM. Hilman, nasabah asal Tangerang Selatan mengatakan dirinya tidak bisa bertransaksi melalui ATM sejak Senin. Artinya, Hilman tak bisa mengakses layanan BSI selama tiga hari.

"Dari Senin saya jadi gak bisa transfer uang. Sebal bener," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Tak hanya Hilman, sejumlah nasabah juga mengutarakan hal yang sama di Twitter. Bahkan, di antara mereka ada yang menyebut ATM BSI dikunci.

Keluhan nasabah di Twitter ini pun sempat trending. Rata-rata mereka mengatakan layanan BSI masih error.

[Gambas:Video CNN]

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Saudagar Muslim Sebut Gangguan BSI Lumpuhkan Ekonomi Aceh******

Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh Nurchalis mengatakan gangguan layanan perbankan yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak Senin (8/5) hingga Selasa (9/5) ini telah melumpuhkan ekonomidi Bumi Nanggore Aceh Darussalam.

Maklum, sejak Pemda Aceh memberlakukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sejak 2021 lalu, semua bank konvensional yang tak memiliki unit syariah harus hengkang dari Aceh. Alhasil, masyarakat Aceh harus bertumpu kepada layanan perbankan syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari mereka.

Ketika layanan bank syariah bermasalah, otomatis kehidupan mereka akan terganggu.

Menurutnya, dampak dari gangguan layanan perbankan dengan alasan 'maintenance'tersebut, telah menyebabkan ratusan ribu masyarakat Aceh tidak bisa melakukan transaksi ekonomi melalui perbankan.

Pasalnya, imbas gangguan, layanan BSI tersebut tidak bisa diakses sama sekali.

Akibat hal tersebut, banyak kalangan pelaku usaha di Aceh yang mengalami kerugian besar karena sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha di Aceh menggunakan layanan PT Bank Syariah Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan.

Selain itu, kata Nurchalis, banyak kalangan mahasiswa dan orangtua di Aceh yang tidak bisa mengirim uang melalui rekening BSI. Ia mengatakan harusnya jauh-jauh hari sebelumnya manajemen dan direksi BSI memperhitungkan secara matang dampak pemeliharaan jaringan yang mereka lakukan.

"Perbankan merupakan faktor utama dalam menggenjot ekonomi, namun di Aceh malah menyebabkan kerugian di masyarakat, karena akses perbankannya tidak bisa diakses publik," kata Nurcahlis.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah secara tepat dan terukur, agar persoalan ini segera teratasi dan masyarakat di Aceh segera bisa melakukan transaksi keuangan melalui perbankan.

Nurchalis juga mendesak kepada Direksi PT Bank BSI agar dapat mempertanggungjawabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat di Aceh dengan menjelaskan kepada publik secara detail dan terbuka soal masalah yang terjadi. Termasuk, kesanggupan mereka melayani masyarakat.

"Sanggup kah BSI memberi pelayanan terbaik bagi Aceh, jangan sekadar memberi alibi. Kalau tidak sanggup beri pelayanan yang profesional, kami minta agar BSI tidak lagi beroperasi di Aceh karena persoalan ini sangat merugikan semua pihak termasuk masyarakat Aceh," kata Nurchalis.

Ia juga mendesak kepada kalangan legislatif di Aceh dan Pemerintah Aceh agar bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan tersebut, sehingga akses perbankan di Aceh kembali normal.

ISMI juga meminta kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar kembali mengizinkan layanan perbankan konvensional beroperasi di Aceh, sehingga apabila terjadi kelumpuhan layanan perbankan syariah di Aceh, maka ekonomi masyarakat di Aceh tetap bisa bergerak.

[Gambas:Video CNN]

Sejumlah nasabah BSI mengeluh tak bisa menarik dan bertransaksi di BSI mereka pada Senin kemarin. Di Twitter, keluhan nasabah BSI yang berteriak tidak bisa menarik uang seharian ini trending.

Mereka mengeluhkan gangguan lama terjadi karena belangsung sejak pagi hingga sore. Gangguan tersebut membuat para nasabah kecewa lantaran tidak bisa mengambil dananya.

Pasalnya, selain aplikasi mobile banking error, ATM pun tak bisa dipakai. BSI meminta maaf kepada para nasabah atas gangguan itu.

Mereka menyatakan kejadian itu terjadi karena BSI tengah melakukan sistem pemeliharaan (maintenance system). Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah atas ketidaknyamanannya dalam melalukan transaksi keuangan pada hari ini," tulis BSI melalui akun Twitter resminya, @bankbsi_id, Senin (8/5) kemarin.