bigcoin88 267Jutaan kata 521561Orang-orang telah membaca serialisasi
《komandopoker》
Mengenal Contract Farming yang Dijanjikan Anies Jika Menang Pilpres******Jakarta, CNN Indonesia--
Anies Baswedan menjanjikan skema pertanian kontrak (contract farming) jika terpilih di Pilpres 2024 ketimbang melanjutkan lumbung pangan (food estate) yang sudah berjalan di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengatakan nanti dirinya dan jajaran akan menyiapkan regulasi soal pertanian kontrak ini. Anies menyebut program contract farming bakal menjadikan sentra-sentra pertanian sebagai mitra.
Calon presiden nomor urut satu itu berpendapat cara ini lebih adil. Pasalnya, Anies menilai sistem food estate malah memberikan dana kepada korporasi, bukan dirasakan rakyat langsung.
"Itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk produksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya," tegas Anies.
Sebenarnya pertanian kontrak bukanlah barang baru. Akan tetapi, istilah ini memang belum lazim di telinga masyarakat.
Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai bentuk kesepakatan di muka antara petani dan pembeli. Kedua belah pihak umumnya menyepakati syarat dan ketentuan produksi hingga pemasaran produk pertanian.
"Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan (hasil pangan) kepada pembeli," tulis FAO di situs resminya, dikutip Rabu (29/11).
Lihat Juga :Pebisnis soal PKS Mau Ibu Kota Tetap di Jakarta: Kami Tak Mau Dengar |
"Dalam beberapa kasus, kontrak juga dapat mencakup informasi lebih rinci tentang bagaimana produksi akan dilakukan atau poin-poin tertentu, seperti benih, pupuk, dan saran teknis yang akan disediakan pembeli," sambung penjelasan tersebut.
FAO mencatat sistem contract farmingsudah ada selama beberapa dekade. Belakangan, pertanian kontrak semakin diminati di negara-negara berkembang.
Sementara itu, laporan Bank Dunia pada 2014 lalu memberikan gambaran bagaimana dampak pertanian kontrak di beberapa negara. Salah satunya Senegal yang menerapkannya untuk komoditas kacang tanah.
Menurut catatan Bank Dunia, sistem ini memberikan setidaknya peningkatan pendapatan kotor pertanian sebesar 39 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak terlibat dalam sistem kontrak.
Bank Dunia juga mencatat skema contract farming pernah dilakukan di Indonesia. Setidaknya ada empat komoditas yang diproduksi dalam perjanjian ini, yakni unggas, jagung, beras, hingga kelapa sawit.
"Sistem kontrak meningkatkan pengembalian modal untuk benih unggas dan jagung, namun tidak untuk padi. Petani kontrak masing-masing mengalami peningkatan margin kotor sebesar 71 persen dan 160 persen untuk benih jagung serta unggas," tulis laporan tersebut.
Sedangkan untuk komoditas kelapa sawit diklaim mampu menaikkan pendapatan bersih rumah tangga sebesar 60 persen. Bahkan, penelitian menyebut pertanian kontrak punya pengaruh yang signifikan untuk pendapatan petani kecil secara keseluruhan.
[Gambas:Video CNN]
Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******Jakarta, CNN Indonesia--
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.
Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.
"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.
Permasalahan yang ditemukan antara lain;
Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.
Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).
Lihat Juga :BPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp132,69 T Sejak 2005 |
Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.
Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.
"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.
Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.
Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.
Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.
Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.
PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.
[Gambas:Video CNN]
Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.
Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar
CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.
Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.
Lihat Juga :Buwas Usai Dicopot dari Jabatan Bos Bulog: Amanah Itu Sudah Selesai |
Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.
Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS
"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.
Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.
"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.
Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.
IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.
Lihat Juga :Erick Thohir Jawab Tuduhan DPR Angkat Kroni Jadi Petinggi BUMN |
Label:slot terpercaya mudah menang、gacor slot 138、rupiah cepat pinjaman online
Terkait:raden slot、rtp pucuk4d、raja88 slot demo、situs deposit pulsa tanpa potongan、voucher mola tv gratis、pola gacor princess terbaru、asia89 slot、judi onlen slot terpercaya、rtp dunia slot77、game slot terbaru 2023
bab terbaru:manis88 slot(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《komandopoker》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pragmatic 123Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《komandopoker》bab terbaru。