bonus new member 300 di awal

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Susi Singgung Program Bagi******

Mantan Menteri Kelalutan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyinggung soal rencana Kementerian ESDM dalam program bagi-bagi rice cookergratis untuk masyarakat yang membutuhkan anggaran dana Rp300 miliar.

Dalam akun Twitternya, Susi menilai alih-alih digunakan untuk bagi-bagi rice cooker, sebaiknya alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah dengan 6 ruang kelas baru, atau menggratiskan tagihan listrik masyarakat kurang mampu selama satu tahun.

"Dearest Ibu, Please ask them to change it into building 30 school with 6 new classroom. There are many school building in very bad condition. Or free thousand from one year electricity bill. So they can use their money for something else," tulis Susi dalam akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu (30/11).

[Gambas:Twitter]

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan anggaran program bagi-bagi rice cooker senilai Rp300 miliar masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Dadan mengatakan hal itu menjadi salah satu kendala dalam rencana program bagi-bagi penanak nasi listrik (PNL) atau rice cooker.

"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," kata Dadan kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikfinance, Selasa (29/11).

Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.

[Gambas:Video CNN]

Porter dari kedua dunia

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

IHSG Loyo ke 7.019 di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.019 pada akhir pekan ini. Indeks saham melemah hanya 1,164 poin atau minus 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15.692 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 49.317 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 213 saham menguat, 330 terkoreksi, dan 169 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia juga ikut terperosok. Tercatat Nikkei 225 di Jepang minus 1,59 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,39 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ikut merosot 1,84 persen.

Sebaliknya, bursa Amerika tampak dominan melemah. Indeks S&P 500 loyo 0,09 persen dan indeks NYSE Composite melemah 0,12 persen. Hanya indeks NASDAQ Composite masih menguat tipis 0,13 persen.

Bursa saham Eropa juga ikut terpantau dominan menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,19 persen, namun indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,23 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,65 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Cak Imin Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Beras******

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atauCak Imin meminta Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog mengevaluasi kebijakan impor beras.

Menurutnya, impor beras saat ini membuat harga gabah petani anjlok.

"Kebijakan impor beras harus dievaluasi karena berdampak pada anjloknya harga gabah petani dan sangat otomatis menurunkan kesejahteraan petani," kata Cak Imin, dikutip dari detikcom, Kamis (1/12).

Untuk itu, Cak Imin minta Kementan memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani serta meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi

"Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras," katanya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan Kementan harus memastikan pendistribusian beras impor benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras. Maka dari itu perlu dilakukan pemetaan wilayah yang kekurangan pasokan beras.

Dengan begitu, target impor beras bisa tepat sasaran dan dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan sebaliknya merugikan petani.

"Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan dilakukannya impor beras," ujar Cak Imin.

Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

"Kementan saya minta berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras," kata Cak Imin.

[Gambas:Video CNN]

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Buruh di Jatim Pilih Kawal UMK Ketimbang Protes Hasil UMP 2023******

Buruh Jawa Timur (Jatim) memilih fokus mengawal kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang bakal ditetapkan 7 Desember 2022 ketimbang memprotes hasil kenaikan UMP2023.

"Kalau soal UMP kami tidak terlalu mempermasalahkan," kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat, Selasa (29/11).

Nuruddin mengatakan UMP tidak terlalu berpengaruh pada upah yang diperoleh buruh. Hal itu lantaran pemerintah bakal menggunakan UMK dalam kebijakan pengupahan.

Karena itu, buruh di Jatim akan mengawal penetapan UMK, pekan depan. Mereka khawatir UMK 2023 bakal jauh dibawah dari yang diinginkan para pekerja.

"Formulasinya yang kami kritisi, karena bisa jadi Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), ketika menetapkan UMK menggunakan formulasi yang sama ketika menetapkan UMP," ucapnya.

Diketahui, dalam Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

UM(t+1) sendiri adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) berati Upah Minimum Tahun Berjalan. Selain itu, Penyesuaian Nilai UM merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alpha).

"Semisal UMP angka alpha yang digunakan adalah 0,2, Ini mungkin pada saat penetapan UMK, Gubernur menetapkan alpha 0,2 bukan 0,3," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov Jatim akhirnya menetapkan kenaikan UMP 2023. Dalam suratnya, Pemprov menyebut kenaikan UMP menjadi Rp2.040.244.

Penetapan tersebut terlampir dalam Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan nomor surat 188/860/KPTS 013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Tahun Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30. Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," tulis surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]