petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

link slot to x5

4d slot area 101Jutaan kata 213875Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot to x5》

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal******

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal
Ketua KPU Makassar Hambalii (kanan) didampingi anggotanya Abdi Goncing (dua kanan) saat melayat di rumah duka anggota KPPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala di Kompleks  Taman Makassar Indah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir/aa. 
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas KPPS saat bertugas mengawal pemilu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ke depan, Bamsoet meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.

Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.

Dirinya turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.

"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tuturnya.

Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan mempercepat pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS serta petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.

Pasalnya, menurut dia, para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut.

Baca juga: Dua anggota kpps di Makassar meninggal diduga kelelahan

Baca juga: Seorang KPPS di Kendal meninggal saat penghitungan suara Pemilu 2024

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Soal tabrakan kereta Cicalengka, KNKT: Anomali sinyal terjadi sejak Agustus 2023******

Soal tabrakan kereta Cicalengka, KNKT: Anomali sinyal terjadi sejak Agustus 2023
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Gusnaedi Rachmanas memberi keterangan dalam konferensi pers bertajuk, “Laporan Akhir Hasil Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian”, di Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jadi anomali berupa uncommanded signal serupa sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sejak Agustus tahun 2023.
Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan bahwa anomali berupa uncommanded signalantara Stasiun Cicalengka dengan Stasiun Haurpugur di Jawa Barat sudah terjadi sejak Agustus 2023.

“Jadi anomali berupa uncommanded signalserupa sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sejak Agustus tahun 2023,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Gusnaedi Rachmanas dalam konferensi pers bertajuk “Laporan Akhir Hasil Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian”, di Jakarta, Jumat.

Edi, sapaan akrab Gusnaedi, mengatakan bahwa anomali tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh, akibat kondisi tersebut selalu di-resetatau diatur ulang agar pelayanan kereta api dapat dilakukan kembali.

Adapun yang dimaksud oleh Edi mengenai pengaturan ulang, yakni ketika petugas menghapus blok atau perintah yang dirasa tidak pernah dilakukan oleh masing-masing petugas yang terkait.

“PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) yang berdinas pada saat itu mungkin sadar (ada anomali),” ujar Edi.

Edi memperkirakan, petugas yang menyadari adanya anomali lantas berkomunikasi dengan PPKA yang berada di sisi lain, kemudian menghapus blok yang tidak pernah dimintakan.

“Namun, anomali ini, yang terjadi empat kali ini, tidak tercatat atau tidak teridentifikasi sebagai gangguan blok, sehingga tidak tercatat pada laporan gangguan persinyalan,” kata Edi pula. Yang tercatat di laporan pergantian shift, kata Edi, hanyalah pemberitahuan bahwa tombol resetsudah terpakai.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait laporan akhir tim investigasi KNKT yang menunjukkan bahwa anomali berupa uncommanded signalmenjadi penyebab kecelakaan kereta api di Cicalengka, Jawa Barat yang melibatkan KA 350 CL Bandung Raya dan KA 65A Turangga.

Selain akibat anomali sinyal tersebut, Edi juga mengungkapkan terdapat faktor confirmation biasyang turut berkontribusi dalam kecelakaan tersebut. Confirmation bias, kata Edi, mempengaruhi proses pengambilan keputusan PPKA Stasiun Cicalengka dan PPKA Stasiun Haurpugur untuk memberangkatkan kereta api dari masing-masing stasiun.

Baca juga: Bey ungkap jalur kereta ganda Cicalengka rampung pertengahan 2024
Baca juga: Puan soroti sistem keamanan dalam kasus tabrakan kereta di Cicalengka

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjaman tunai kredivo akun basic

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
slot yang gacor hari ini
pepe4d com
slot gacor di dunia
djtogel
situs game slot terbaik
situs slot paling populer
mencari situs slot
logo 4d slot
rumahmpo
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot indonesia gacor
Bab 2 daftar slot judi
Bab 3 daftar pinjol ilegal agustus 2022
Bab 4 cara pasang togel 2d belakang
Bab 5 neon4d slot
Bab 6 slot 50000 login
Bab 7 dapat dollar gratis
Bab 8 jatislot
Bab 9 indobet138
Bab 10 slot gacor qris
Bab 11 prediksi togel cambodia bang bona
Bab 12 p2p slot online
Bab 13 bayar 777
Bab 14 situs slot terpercaya mudah menang
Bab 15 erek erek 2d 00
Bab 16 voucher travian
Bab 17 dutaselot
Bab 18 bo slot terpercaya
Bab 19 cara menghitung togel
Bab 20 petir slot 88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1533bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Penebusan Xu Xian

bos01
Presiden Jokowi bingung dengan nama makanan seblak
Presiden Joko Widodo memberikan sambutannya saat menghadiri acara silaturahim dengan nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di GOR basket Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024). Dalam acara tersebut Jokowi menekankan pentingnya menanamkan jiwa disiplin dan kerja keras dalam menciptakan dan mengembangkan usaha kepada para nasabah Mekaar PNM. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/pri.
Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bingung dengan nama masakan khas Provinsi Jawa Barat, seblak, yang menjadi salah satu produk andalan nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Kota Bekasi.

Kebingungan Jokowi terjadi saat sesi tanya jawab dengan salah satu nasabah PNM Mekaar yang menjual menu kuliner seblak bernama Yulianti, di sela penyampaian sambutan di GOR Stadion Patriot, Kota Bekasi, Jumat.

"Seblak, apa itu?," tanya Jokowi kepada Yulianti yang disambut riuh peserta.

"Makanan khas Jawa Barat pak. Sayur sayuran, bakso, sosis, kerupuk dijadiin satu, dicampur, dioseng gitu," jawab Yulianti yang menjual seblak-nya seharga Rp8 ribu per porsi.

Yulianti mengatakan dari pinjaman modal PNM Mekaar sebesar Rp5 juta, ia bisa menghasilkan omset sekitar Rp200 ribu dari berjualan seblak dan minuman dingin di kediamannya.

"Rp5 juta oh Rp5 juta. Oh masih enteng lah untungnya segitu. Saya hitung hitung, masih untung," kata Jokowi sambil memikirkan hitung-hitungan keuntungan yang didapat Yulianti.

Usai bertukar obrolan, Yulianti pun berhak atas hadiah satu unit sepeda gunung bermotif merah putih dengan tulisan Presiden Jokowi di bagian frame.

Baca juga: Presiden Jokowi jumpai nasabah PNM Mekaar di Kota Bekasi

Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup untuk bulan Ramadhan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

max389
Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif
logo Kemenkominfo. ANTARA/Kementerian Kominfo.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

bintang parkour

situs slot gacor aman terpercaya
Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat
Siluet Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri) dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) memantau proses supervisi (pengawasan dan pemeriksaan) rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid mengatakan data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa dipercaya masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.

"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trustitu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gakmasuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trustKPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap

Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.

Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.

"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.

Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.

Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.

Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

"Saya lihat KPU kurang komunikatif, kemarin padahal bagus Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya ga ada, ga ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.

Apabila ke depannya Sirekap akan kembali digunakan dalam pemilu-pemilu selanjutnya Setiadi pun memberikan rekomendasi agar KPU bisa membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur.

Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.

"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian dijelaskan Setiadi Yazid.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kisah reboot Fahai

rtp ovo777
Ahli Gizi: Konsumsi kedelai sebabkan kanker hanya mitos
Seorang petani di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, saat menunjukkan kedelai lokal yang berhasil dipanen. ANTARA/Fathnur Rohman.
Jakarta (ANTARA) - Ahli Gizi dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono Novita Sabuluntika mengemukakan bahwa anggapan konsumsi kedelai dapat meningkatkan risiko kanker hanya mitos.

"Faktanya justru terbalik ya. Ternyata, kedelai itu mengandung senyawa anti-kanker, senyawanya itu ada flavonoid, kemudian genistein, daidzein, dan ini memiliki fungsi menghambat perkembangan sel kanker payudara," katanya dalam diskusi tentang gizi yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Menurut Novita, berbagai penelitian juga menyebutkan konsumsi kedelai yang tinggi dapat berpengaruh pada penurunan risiko kanker prostat.

Baca juga: Dokter: Dukungan keluarga penting penyembuhan anak yang kanker

Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan penyakit kanker payudara dan prostat yang cenderung lebih banyak diderita oleh orang-orang Eropa dan Amerika, karena konsumsi kedelai masyarakat Asia lebih sering melalui sejumlah panganan kedelai seperti tahu dan tempe.

Selain mitos soal kedelai, ia juga mengungkapkan mitos lain soal penyebab kanker, yakni mitos soal konsumsi susu dan produk susu dapat meningkatkan risiko kanker.

"Nah ini, konsumsi susu malah memiliki potensi untuk mencegah kanker kolorektal," ucapnya.

Baca juga: Dokter: Lebam tanpa sebab dan pucat bisa jadi gejala awal kanker anak

Menurut Novita, konsumsi susu atau produk susu baik untuk tubuh dan tidak meningkatkan risiko kanker, selama tidak dikonsumsi secara berlebihan. Ia menyebutkan takaran konsumsi susu pada orang dewasa per hari paling banyak adalah tiga gelas.

Adapun berbagai jenis makanan yang dapat meningkatkan risiko kanker, menurut dia, antara lain makanan yang diawetkan dengan tinggi garam, alkohol, serta makanan daging olahan seperti sosis dan daging asap.

"Kenapa sih kok nggak boleh kebanyakan konsumsi daging olahan? Soalnya pengawet buatan nitrat ditambahkan untuk mengawetkan olahan daging nitrat ini kemudian direduksi menjadi nitrit, akhirnya menghasilkan nitrosamin dan nitrosamida yang merupakan senyawa karsinogenik pemicu kanker," ujarnya.

Baca juga: Dokter: Nutrisi seimbang penting guna cegah kanker pada anak

Untuk itu, Novita mengimbau  masyarakat agar tidak takut mengonsumsi kedelai dan susu, karena keduanya memiliki kandungan yang baik untuk tubuh.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

pinjam uang legal atau ilegal
WHO peringatkan invasi Israel di Rafah akan jadi bencana tak terduga
Warga Palestina memeriksa kerusakan gedung apartemen milik keluarga Tubasi dan Al-Sofi pasca serangan Israel ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan dan bangunan di sekitarnya rusak di Rafah, Gaza, Minggu (11/2/2024). ANTARA/Anadolu/am.
Jenewa (ANTARA) - Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk wilayah pendudukan Palestina, Richard Peeperkorn, memperingatkan bahwa invasi darat militer ke Kota Rafah di Gaza akan menjadi “bencana tak terduga yang semakin memperluas bencana kemanusiaan di luar bayangan."

“Semua mata tertuju pada Rafah,” ujar Peeperkorn yang khawatir atas kemungkinan invasi darat yang dilakukan Israel.

Lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina memadati pengungsian sementara di Kota Rafah.

Pada 13 Februari, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan sekaligus Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths memperingatkan bahwa operasi militer di Kota Rafah “dapat menyebabkan pembantaian di Gaza” dan juga “menyisakan operasi kemanusiaan yang sudah rapuh di ambang kematian".

Martin juga menambahkan bahwa “Pemerintah Israel tidak bisa terus-menerus menghindari seruan” dari komunitas internasional ini.

Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan sebanyak 152 instalasi miliknya di Gaza mengalami kerusakan sejak 7 Oktober, termasuk bangunan yang memberikan perlindungan bagi Pengungsi Internal (IDP).

Menurut data Pusat Satelit PBB, UNOSAT, yang dipublikasi pada 1 Februari, tercatat 30 persen bangunan di Jalur Gaza hancur atau mengalami kerusakan parah hingga sedang.

Sementara itu, wilayah Gaza dan Khan Yunis mengalami peningkatan kerusakan terparah pada Januari 2024 dibanding November 2023.

Sumber: WAFA

Baca juga: Indonesia kutuk keras serangan Israel ke Rafah

Baca juga: Utusan Afsel untuk PBB: Rafah berubah jadi 'kamp pengungsi de facto'

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

slot tergacor sedunia
PBB: Lebih dari 88.000 penduduk mengungsi di Lebanon selatan
Arsip foto - Pemandangan penembakan Israel, di mana Israel diduga menggunakan bom fosfor putih di wilayah sepanjang perbatasan Lebanon, di Lebanon, pada 20 Desember 2023. ANTARA/Anadolu/pri.
Washington (ANTARA) - Meningkatnya permusuhan di Lebanon selatan telah mengakibatkan lebih dari 88.000 penduduk mengungsi, kata juru bicara PBB, Kamis (15/2).

"Kami dan mitra kami terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang meninggalkan rumah mereka, melengkapi inisiatif yang dipimpin pemerintah Lebanon.," kata Stephane Dujarric kepada wartawan di New York.

"Ini termasuk makanan, layanan kesehatan, bantuan tunai, dukungan pendidikan, dan layanan perlindungan hukum untuk keluarga yang mengungsi dan dukungan dalam memelihara sistem pengolahan air dan air limbah," lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) memperkirakan bahwa 60 ribu orang masih berada di desa-desa perbatasan yang sangat terdampak baku tembak.

"Kemampuan kami untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada orang-orang ini sangat terbatas karena masalah keamanan, akses dan pendanaan," tambahnya.
Baca juga: Militer Israel serang sasaran Hizbullah di Lebanon selatan

Koordinator Kemanusiaan di Lebanon, Imran Riza, mengatakan pada Kamis (15/2) bahwa peningkatan permusuhan baru-baru ini di wilayah selatan "sangat memprihatinkan."

"Hilangnya nyawa orang tak berdosa sungguh menyedihkan. Aturan perang sudah jelas: semua pihak harus melindungi warga sipil dan aturan ini harus ditegakkan. Mereka bukan target," kata Riza dalam sebuah pernyataan.

Sedikitnya 39 warga sipil telah dilaporkan terbunuh di Lebanon selatan dalam empat bulan terakhir, menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB.

Ketegangan berkobar di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel di tengah baku tembak antara pasukan Israel dan Hizbullah, yang merupakan pertempuran paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006.

Ketegangan perbatasan terjadi di tengah serangan militer Israel di Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 28.650 orang menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Palestina, Hamas, pada 7 Oktober.

Baca juga: Israel persiapkan perang menghancurkan bagi Hizbullah dan Lebanon
Baca juga: Hizbullah janji tingkatkan jangkauan rudal jika perang Israel meluas

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024