dewapoker

Buku alamat Wanjie

IHSG Diramal Tangguh Jelang Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan Jumat (14/7).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG berhasil ditutup pada level 6.815 sehingga mengindikasikan adanya konsolidasi jangka pendek. Kondisi ini dinilai membuka jalan IHSG menuju level 6.884.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bullish," kata Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memproyeksi IHSG menguat namun terbatas pada hari ini. Penyebabnya karena pergerakan IHSG saat ini terlihat pada rentang konsolidasi wajar pasca mengalami kenaikan jangka pendek beberapa waktu sebelumnya.

"Sehingga peluang kenaikan masih terbuka lebar. Hal ini juga ditopang oleh capital inflow yang telah tercatat secara ytd, hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," jelasnya.

Lihat Juga : Ekspor Sawit Hingga Kopi Dijegal Eropa, RI Bakal Rugi Rp104 T

William memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.636 dan resistance 6.888 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni SMGR, BMRI, ASII, BBRI, UNVR, BSDE, dan AKRA.

IHSG ditutup di level 6.810 pada Kamis (13/7). Indeks saham menguat 2 poin atau plus 0,03 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,75 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

Pengamat Beber Biang Kerok Harga Bawang Putih Melonjak******

Harga bawang putihmelonjak dalam beberapa waktu terakhir. Di DKI Jakarta, harganya mencapai Rp48 ribu per kilogram (kg).

Pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (14/7), di Pasar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, harga bawang putih kupas menyentuh Rp48 ribu per kg. Padahal, komoditas pangan itu sebelumnya hanya dijual seharga Rp40 ribu per kg.

Kenaikan harga juga berlaku pada bawang putih yang belum dikupas alias gelondongan yang naik dari Rp33 ribu menjadi Rp40 ribu per kg.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan harga bawang putih di China sempat menembus angka US.300 atau setara Rp19,5 juta per ton (asumsi kurs Rp15.004 per dolar AS).

"Bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan yang masih memerlukan tambahan pasokan dari luar negeri untuk memenuhi konsumsi domestik. Untuk itu, kondisi harga komoditas tersebut di dalam negeri tidak terlepas dari pengaruh harga internasional atau di negara asal," tulis keterangan resmi Bapanas, Selasa (30/5).

"Harga bawang putih di China berada di atas US.300 per ton. Hal tersebut yang turut menyebabkan harga di dalam negeri terkerek naik," sambung Bapanas.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan penyebab kenaikan harga bawang putih adalah naiknya harga di negara asal impor terutama China. Pasalnya, 95 persen kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari impor.

Kenaikan harga di negara asal impor disebabkan faktor cuaca, termasuk El Nino yang mengganggu produksi pangan termasuk bawang putih.

Ia menyebut pemerintah sejak 2019 sebenarnya sudah mewajibkan importir bawang putih menanam 5 persen dari volume impor. Tujuannya untuk menyokong produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

"Tapi dilihat dari masih besarnya peranan impor dapat dikatakan bahwa kewajiban menanam 5 persen dari total volume impor belum efektif mengurangi ketergantungan terhadap impor," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Eliza mengatakan yang menjadi titik persoalan dalam importasi adalah preferensi konsumen Indonesia yang lebih suka bawang putih ukuran besar. Sedangkan varietas bawang putih yang bisa ditanam di Indonesia ukurannya kecil dan produktivitasnya belum optimal.

Sementara itu, Peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan ada dua penyebab harga bawang putih melonjak. Pertama,suplai yang tersendat karena hambatan dalam proses impor. Hambatan tersebut bisa karena keterlambatan pengiriman dari negara pengekspor atau masalah administrasi seperti izin impor.

"Apa karena memang barangnya pengirimannya lama karena memang ada kendala teknis atau masalah administrasi. Itu perlu dikonfirmasi lebih lanjut ke Kemendag," katanya.

Penyebabkeduaadalah meningkatnya permintaan akan komoditas pangan, termasuk bawang putih. Hal ini lantaran meningkatnya aktivitas ekonomi setelah kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

"Jadi hampir semua barang-barang makanan itu meningkat harganya karena permintaan yang mulai normal kembali," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Makan seluruh dunia

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Neraca Dagang RI Surplus US,45 M Juni Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US,45 miliar pada Juni 2023 ini.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan surplus ini terjadi karena penurunan impor jauh lebih dalam dari penurunan ekspor.

"Dengan angka ini neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 38 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Atqo dalam konferensi pers, Senin (17/7).

Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada Juni ini mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Ekspor tercatat US,61 miliar atau turun 5,08 persen dibandingkan Mei 2023 dan anjlok 21,18 persen jika dibandingkan Juni 2022 yang sebesar US,14 miliar.

Penurunan ekspor terjadi pada sektor migas dan nonmigas, seiring dengan penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia di pasar internasional.

Kinerja ekspor minyak kelapa sawit (CPO) tercatat US,31 miliar atau turun 18,01 persen secara tahunan (yoy). Namun, masih naik 55,51 persen bila dilihat secara bulanan (mtm).

Lihat Juga : Mengintip Harta Rosan Roeslani, Wamen BUMN yang Baru Dilantik Jokowi

Begitu juga dengan batu bara yang nilai ekspornya turun 41,96 persen secara tahunan menjadi US,67 miliar pada Juni ini. Sedangkan secara bulanan turun 11,19 persen.

Selanjutnya, kinerja ekspor besi dan baja juga turun 2,7 persen secara tahunan dan naik 7,36 persen secara bulanan menjadi US,18 miliar pada Juni 2023 ini.

Secara kumulatif (Januari-Juni) total nilai ekspor tercatat sebesar US8,66 miliar. Realisasi ini turun 8,86 persen dibandingkan Juni 2022 sebesar US1,17 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada industri pengolahan sebesar 10,19 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Juni 2023 juga tercatat mengalami kontraksi baik secara bulanan maupun tahunan. Realisasi ekspor sebesar US,15 miliar turun 19,40 persen (mtm) dan minus 18,35 persen (yoy).

Penurunan kinerja ekspor ini terjadi pada kelompok migas dan nonmigas. Terbesar penurunan terjadi pada bahan baku penolong turun 19,24 persen (mtm) dan anjlok 22,83 persen (yoy). Hal ini wajar karena memang menjadi penopang aktivitas produksi domestik yang sedang turun.

Secara kumulatif (Januari-Juni), total nilai impor mencapai US8,73 miliar. Realisasi ini turun 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil mencapai US6,18 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Anchor, Pabrik Bir Rumahan Tertua AS Tutup Usai 127 Tahun Beroperasi******

Anchor Brewing, pabrik birrumahantertua di Amerika Serikat (AS), tutup setelah 127 tahun berdiri. Rabu (12/7) lalu, perusahaan yang berbasis di San Francisco itu mengumumkan beroperasi lantaran penjualan terus menurun sejak 2016.

MelansirCNN Business (13/7), masalah lainnya terletak pada akuisisi yang dilakukan Sapporo, perusahaan bir Jepang sejak 2017. Karyawan mengeluh tentang manajemen baru yang salah urus dan kurangnya pemahaman tentang bir rumahan di AS.

"Ini adalah keputusan yang sangat sulit yang dicapai Anchor hanya setelah berbulan-bulan melakukan evaluasi yang cermat," kata Juru Bicara Anchor Brewing Sam Singer.

Bulan lalu, Anchor telah memotong distribusi nasional, membatasi penjualannya hanya di California, dan mengumumkan akan mengakhiri produksi Christmas Ale favorit penggemar setelah hampir 50 tahun berproduksi.

Keputusan itu diambil untuk mengurangi biaya sementara sambil melakukan evaluasi. Namun pada akhirnya pengeluaran terus melampaui pendapatan dan membuat perusahaan tidak memiliki pilihan lain.

Anchor beroperasi 1896 di San Francisco dan menjadi tempat pembuatan bir pertama di AS. Fritz Maytag, keturunan dari Maytag Corporation, kemudian membeli Anchor pada tahun 1965 ketika berada di ambang kebangkrutan. Namun, di bawah kepemilikan Sapporo, produksi bir Anchor sebagian besar menurun setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Segera menjadi dewa

Mengintip Harta Rosan Roeslani, Wamen BUMN yang Baru Dilantik Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantikRosan Roeslani menjadi wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (17/7) pagi.

Rosan sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) sejak 2021.

"Saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Rosan, mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Jokowi.

Dilansir dari berbagai sumber, Rosan pernah masuk daftar orang terkaya di Indonesia pada 2009 versi Forbes. Saat itu, harta yang ia miliki ditaksir mencapai Rp6,7 triliun.

Sementara itu, untuk kekayaan Rosan terbaru belum diketahui berapa nilai pastinya. Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, Rosan belum melapor jumlah kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski berulang kali mengecek namanya dengan kelembagaan Kementerian Luar Negeri, namun hasilnya nihil. Padahal, duta besar lain tampak melaporkan hartanya di LHKPN.

Lihat Juga : Reshuffle Kabinet Jokowi, Pahala Mansury-Rosan Roeslani Masuk Daftar

Maklum, pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib lapor. Adapun duta besar merupakan pejabat negara eksekutif yang diangkat oleh presiden.

Sebagai contoh, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya pun tampak lapor LHKPN. Tercatat kekayaannya mencapai Rp3,28 miliar per 2021.

Sebelum menjabat sebagai dubes RI untuk AS, Rosan pernah menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) periode 2015 hingga 2020.

Ia juga sempat menjabat sebagai presiden komisaris dan komisaris independen PT Bumi Resources Tbk. Namun, ia mengundurkan diri pada Agustus lalu karena ditunjuk sebagai duta besar RI untuk AS.

Tak hanya itu, Rosan juga merupakan pendiri dan presiden direktur PT Recapital Advisors, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Sebelumnya, ia juga pernah menjadi ketua Komite Investasi Recapital Asset Management (RCAM), sebagaimana dilansir dari laman resmi perusahaan tersebut.

[Gambas:Video CNN]