rumahslot

Penyihir tahun 1000 M

Amran Minta AHY Legalkan 7,4 Juta Lahan Sawah Seluruh Indonesia******

Menteri PertanianAmran Sulaiman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berikan legalitas 7,4 juta lahansawahdi Indonesia.

Amran menyebut pemberian legalitas sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra produksi.

"Saya berharap kepada Pak Menteri AHY untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia," tutur Amran dalam keterangan resmi, Kamis (7/3).

"Kedua, saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," imbuhnya.

Ia menyebut pemberian legalitas terhadap lahan persawahan dalam rangka mewujudkan swasembada. Apalagi saat ini Indonesia dan negara lain sedang menghadapi cuaca ekstrem El Nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas. 

"Kita harus mengantisipasi bersama karena El Nino hari ini adalah El Nino gorila yang paling berat," katanya.

Menanggapi itu, AHY memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. ATR/BPN sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

"Kemudian, kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

KAI Mulai Jual Tiket 24 Kereta Tambahan Lebaran, Ini Daftarnya******

PT KAI(Persero) telah membuka pemesanantiket kereta api tambahanuntuk perjalananmudik Lebarantahap pertama. Tiket-tiket ini sudah bisa dipesan mulai Rabu (6/3).

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan untuk tahap pertama ini setidaknya ada 24 KA tambahan sudah disiapkan. KA tambahan itu tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta-Solo pp, Jakarta-Surabaya pp, Jakarta-Cirebon pp, Purwokerto-Malang pp, dan lainnya.

"KAI menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan kelas untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api pada momen Lebaran," kata Joni dalam keterangan resminya, Selasa (6/3) seperti dikutip dari detikfinance.com.

Di luar itu, berdasarkan pantauan data KAI pada Rabu (6/3) pukul 16.30, jumlah tiket KA Jarak Jauh/Menengah yang terjual untuk periode H-10 (31 Maret) sampai dengan H+9 (20 April) sudah mencapai 1.022.070 tiket atau 42 persen dari total tiket yang tersedia (sebanyak 2.459.846 tiket untuk periode tersebut).

Jumlah tiket yang terjual ini diperkirakan bakal terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Karena itu ke depannya KAI juga berencana akan membuka KA Tambahan Lebaran lainnya secara bertahap.

Untuk informasi lebih lanjut terkait KA Tambahan dan penjualan tiket pada masa Angkutan Lebaran, masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun serta Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

"KAI berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa Angkutan Lebaran melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman," pungkasnya.

Berikut jadwal perjalanan KA Tambahan Lebaran tahap pertama:

1. KA 29F Argo Cheribon relasi Cirebon-Gambir untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

2. KA 30F Argo Cheribon relasi Gambir-Cirebon untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

3. KA 153F Malioboro Ekspres relasi Malang-Purwokerto untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

4. KA 154F Malioboro Ekspres relasi Purwokerto-Malang untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

5. KA 102F Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024.

6. KA 101F Sancaka relasi Surabaya Gubeng-Yogyakarta untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024.

7. KA 199F Kaligung relasi Semarang Poncol-Cirebon Prujakan untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024.

8. KA 200F Kaligung relasi Cirebon Prujakan-Semarang Poncol untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024

9. KA 7001A Taksaka Tambahan relasi Yogyakarta-Gambir untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

10. KA 7002A Taksaka Tambahan relasi Gambir-Yogyakarta untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

11. KA 7003A Taksaka Tambahan relasi Yogyakarta-Gambir untuk keberangkatan pada 30 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

12. KA 7004A Taksaka Tambahan Gambir-Yogyakarta untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

13. KA 7008A Sembrani Tambahan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi untuk keberangkatan pada 30 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

14. KA 7009A Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi-Gambir untuk keberangkatan pada 30 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

15. KA 7007A Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi-Gambir untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

16. KA 7010A Sembrani Tambahan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

17. KA 187F Mutiara Timur relasi Surabaya Pasarturi-Ketapang untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

18. KA 188F Mutiara Timur relasi Ketapang-Surabaya Pasarturi untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

19. KA 7015 Manahan Tambahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

20. KA 7016 Manahan Tambahan relasi Gambir-Solo Balapan untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

21. KA 79F Manahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

22. KA 82F Manahan relasi Gambir-Solo Balapan untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

23. KA 80F Manahan relasi Gambir-Solo Balapan untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

24. KA 81F Manahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.

Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.

"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.

Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.

Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.

Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.

Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.

Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.

"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.

"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

Tuan kekaisaran terkuat

IHSG Perkasa di 7.338 Sore Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.338 pada Kamis (21/3). Indeks saham menguat 7,22 poin atau plus 0,10 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,58 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 306 saham menguat, 204 terkoreksi, dan 254 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor basic yang naik 1,14 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 2,03 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 1,62 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan tumbuh 2,41 persen.

Mirip, bursa saham Eropa seluruhnya melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 1,30 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,58 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,79 persen.

Bursa Amerika juga serempak ditutup hijau, seperti di Asia. Indeks S&P 500 tumbuh 0,89 persen, indeks NYSE menguat 0,86 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,25 persen.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tianmang Tertinggi

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.