voucher vidio murah

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Eks Bos Kripto FTX Sam******

Pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried terancam hukuman penjara 115 tahun apabila terbukti bersalah atas delapan dakwaan yang diungkap pada Selasa (13/12), waktu setempat.

Dilansir CNN Business, ancaman bui itu berdasarkan pedoman hukuman maksimum undang-undang Kongres AS.

Bankman-Fried menghadapi sejumlah tuduhan mulai dari penipuan secara elektronik (wire fraud) hingga bersekongkol untuk melakukan pencucian uang.

Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Bankman-Fried kemungkinan besar tidak akan dijatuhi hukuman maksimal. Hukumannya untuk setiap kejahatan dapat berjalan bersamaan, bukan berurutan, seperti yang biasa terjadi dan tergantung pada kebijaksanaan hakim.

Bankman-Fried ditangkap Polisi Bahama pada awal pekan ini. Penangkapan dilakukan setelah jaksa penuntut AS mengajukan tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried.

"Sebagai hasil dari pemberitahuan yang diterima dan materi yang diberikan di dalamnya, Kejaksaan Agung dianggap pantas untuk meminta penangkapan SBF dan menahannya sesuai UU Ekstradisi negara kita," kata Jaksa Agung Kejaksaan Bahama Ryan Pinder seperti dikutip Reuters.

Pada 11 November lalu, FTX yang berbasis di Bahama mengajukan pailit setelah penarikan dana besar-besaran sejak awal pekan. Bankman-Fried juga mengajukan mundur dari jabatannya sebagai CEO FTX.

Otoritas di Bahama langsung membekukan aset FTX sehari sebelum bursa kripto FTX mengajukan kebangkrutan. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Bahama untuk penunjukan likuidator sementara FTX.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Kronologi Kereta Cepat, Rebutan China******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmemasuki babak baru usai PT Kereta Cepat Indonesia - China(KCIC), perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, meminta tambahan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Sebelum permintaan itu mengemuka, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memang melalui jalan panjang. Jalan dimulai dari rebutan proyek antara Jepang dan China, biaya bengkak, tiket mahal, hingga kini muncul permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Berikut rangkuman kronologi pembangunan kereta cepat di Indonesia, mulai dari tawaran awal nilai proyek hingga muncul perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun ke 80 tahun.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Tiba-tiba saja di tengah jalan, China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah sebesar US,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

2. China Jadi Pemenangnya

Indonesia awalnya menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. RI menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.

Namun, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima proposal penawaran pembangunan proyek KCJB yang diajukan China.

Pertama,tawaran nilai proyek yang hanya US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang menawarkan US,2 miliar.

Kedua,dalam proposal mereka, China tidak meminta adanya jaminan pemerintah maupun pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). China juga menjanjikan subsidi tarif dan cost overrun yang nanti menjadi tanggung jawab joint venture company.

Tawaran berbeda dengan Jepang yang meminta ada jaminan pemerintah, dan risiko ditanggung pemerintah.

Lalu, berdirilah PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) selaku perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu merupakan patungan hasil konsorsium empat BUMN; PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) PTPNVIII (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) serta perusahaan China. 

3. Jokowi Berubah Haluan soal APBN

Jokowi berubah haluan 180 derajat. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 ia justru memutuskan akan memberikan suntikan dana negara ke proyek ini.

Suntikan dana negara diberikan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pemberian PMN kepada perseroan dilakukan karena Jokowi mengubah struktur konsorsium proyek yang semula dipimpin PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) beralih ke KAI.

"Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium badan usaha milik negara," terang Pasal 4 ayat 4 Perpres 93/2021.

Selain memberi PMN, pemerintah akan memberikan penjaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium dan memperbolehkan KAI menerbitkan surat utang alias obligasi bagi lembaga keuangan di dalam dan luar negeri serta multilateral. Kendati begitu, belum ada informasi mengenai potensi besaran APBN yang akan diberikan ke proyek ini.

4. Biaya Bengkak Kereta Cepat

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

"Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat inicost overrunmenjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

5. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrunmelalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

6. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

7. Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

.

Sumbang Rp11,1 T untuk Negara

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Bahlil Soal RI kalah di WTO: Sampai Lubang Jarum Pun Kami Hadapi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Menurutnya, Indonesia sudah merdeka dan tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi. Sebab itu,  hilirisasi pengolahan nikel harus terus berjalan.

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun. Padahal Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan UE mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di UE, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]

Akademi Tertinggi

Bahlil Beberkan Alasan Softbank Mundur dari IKN: Mau Untung Sendiri******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan alasan Softbank Group mundur dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Salah satunya, karena Indonesia ingin model investasi yang adil. Menurutnya, permintaan proposal dari Softbank tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Bahlil juga menyebut Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mencontohkan tawaran dari Softbank yang dirasa tidak menguntungkan Indonesia. Misalnya, Softbank menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair (adil) dong, nggak cincai dong," kata Bahlil.

Ia menyebut Indonesia hanya mau bekerja sama jika itu sama-sama menguntungkan. Selain itu, menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.

"Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win-win (sama-sama menguntungkan)," ungkapnya.

Bahlil menuturkan meski Softbank hengkang, proyek IKN masih menarik minat investor lain. Ia mencatat saat ini sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," terang dia.

Sebelumnya, Softbank mundur dari proyek IKN pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, perusahaan asal Jepang itu memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

Ukraina Butuh Bantuan Rp15,6 T Buat Pulihkan Listrik hingga Pemanas******

Ukraina memerlukan bantuan cepat senilai US miliar atau berkisar Rp15,6 triliun (kurs Rp15.600 per dolar AS) untuk memulihkan kembali jaringan listrik dan sistem pemanas terpusat yang rusak akibat perang dengan Rusia.

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengungkapkan serangan udara Rusia selama beberapa pekan terakhir merusak separuh fasilitas infrastruktur utama negara itu.

Ia memperkirakan untuk membangun kembali infrastruktur yang luluh lantak itu perlu tiga tahap.

Dalam pidatonya kepada OECD, Shmyhal mengutip Bank Dunia yang mengatakan Ukraina membutuhkan US9 miliar untuk melanjutkan pemulihan fasilitas pada Juni lalu.

Namun, ia memprediksi bantuan mendesak yang diperlukan untuk sektor listrik mencapai US0 juta. Sementara, proyeksi bantuan mendesak untuk sektor pemanas terpusat mencapai lebih dari US0 juta.

Rusia terus meluncurkan serangan rudal dan drone ke fasilitas energi Ukraina dan infrastruktur lainnya setiap pekan sejak Oktober.

Pakar energi bekerja untuk memulihkan jaringan di kota Laut Hitam Odesa setelah serangan di dua fasilitas pada akhir pekan lalu. Serangan itu menyebabkan 1,5 juta pelanggan tanpa listrik dan membuat pelabuhan tidak berfungsi untuk sementara.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi Loli

Eks Bos Kripto FTX Sam******

Pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried terancam hukuman penjara 115 tahun apabila terbukti bersalah atas delapan dakwaan yang diungkap pada Selasa (13/12), waktu setempat.

Dilansir CNN Business, ancaman bui itu berdasarkan pedoman hukuman maksimum undang-undang Kongres AS.

Bankman-Fried menghadapi sejumlah tuduhan mulai dari penipuan secara elektronik (wire fraud) hingga bersekongkol untuk melakukan pencucian uang.

Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Bankman-Fried kemungkinan besar tidak akan dijatuhi hukuman maksimal. Hukumannya untuk setiap kejahatan dapat berjalan bersamaan, bukan berurutan, seperti yang biasa terjadi dan tergantung pada kebijaksanaan hakim.

Bankman-Fried ditangkap Polisi Bahama pada awal pekan ini. Penangkapan dilakukan setelah jaksa penuntut AS mengajukan tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried.

"Sebagai hasil dari pemberitahuan yang diterima dan materi yang diberikan di dalamnya, Kejaksaan Agung dianggap pantas untuk meminta penangkapan SBF dan menahannya sesuai UU Ekstradisi negara kita," kata Jaksa Agung Kejaksaan Bahama Ryan Pinder seperti dikutip Reuters.

Pada 11 November lalu, FTX yang berbasis di Bahama mengajukan pailit setelah penarikan dana besar-besaran sejak awal pekan. Bankman-Fried juga mengajukan mundur dari jabatannya sebagai CEO FTX.

Otoritas di Bahama langsung membekukan aset FTX sehari sebelum bursa kripto FTX mengajukan kebangkrutan. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Bahama untuk penunjukan likuidator sementara FTX.

[Gambas:Video CNN]