tunaiku com

Jangkar kecil antarbintang

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Inul hingga Hotman Paris Protes******

Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.

"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.

Lihat Juga : Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir

Kritik juga disampaikan pengacara kondang Hotman Paris memprotes aturan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Ia menilai pungutan pajak 40 persen terlalu tinggi dan bisa mematikan usaha.

"Apa ini benar!? Pajak 40 persen? Mulai berlaku Januari 2024?? Super tinggi? Ini mau matikan usaha?? Ayok pelaku usaha teriaaakkk," tulis Hotman dalam unggahannya, Sabtu (6/1).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu. Putusan ini juga diklaim sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," kata Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," sambungnya.

Secara umum, ia menyebut mulanya dua sektor yang masuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Lydia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT menjadi 10 persen.

"Namun, Undang-undang juga mengatur untuk hiburan khusus, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa diberikan tarif paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen," tandasnya.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Daftar 10 Jabatan yang Diemban Luhut Selain Menko Marinves******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Panjaitan kembali mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia ditunjuk sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO).

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto mengatakan keputusan itu seiring terbitnya Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 Tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO.

Adapun anggota dari tim ini terdiri dari ketua dewan pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN ESDM, dan ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Tim NEPIO bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tim dikerahkan untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih 2060.

Penunjukan sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menambah deret jabatan yang diiemban Luhut. Berikut sejumlah jabatan yang dipegang Luhut:

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)

Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Mengutip CNBC Indonesia, tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

2. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diteken Jokowi pada 2021 lalu, salah satu tugas dewan pengarah adalah memantau dan mengawasi penyelamatan danau prioritas nasional serta melaporkan hasilnya kepada presiden.

3. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan prasarana dan sarana moda transportasi itu.

4. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional

Luhut ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA oleh Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Untuk jabatannya ini, dia bisa menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional.

5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Jokowi membentuk Tim Gernas BBI pada 2021 lalu dengan Luhut sebagai ketua. Pembentukan tim itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kepres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut memimpin susunan pengarah yang tugasnya memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

7. Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta

Jokowi menunjuk Luhut memimpin penanganan polusi udara Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/8).

8. Koordinator Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Operasional Pemerintah

Jokowi menugaskan Luhut mengoordinasikan pelaksanaan instruksi presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ada tiga poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut yaitu koordinasi pelaksanaan inpres, penyelesaian permasalahan, dan pelaporan pelaksanaan inpres.

9. Ketua Satgas Investasi IKN

Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua satgas untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan satgas tersebut akan mengkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

Aneka Perlengkapan Rumah Tangga Diskon di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale ada lagi! Pada promo kali ini ada penawaran khusus untuk pembelian aneka perlengkapan rumah tangga yang ditawarkan dengan harga spesial plus ekstra diskon 20 persen.

Cek di sini ya untuk mengetahui aneka macam perlengkapan rumah tangga yang didiskon selama periode Transmart Full Day Sale pada Minggu (14/1).

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega, ada unit pembukaan instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart atau bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di kantor cabang Bank Mega terdekat.

Jadi, jangan ketinggalan ya ramaikan Transmart Full Day Sale yang berlangsung satu hari aja! Belanja dijamin hemat.

Naga kebanggaan satu generasi

Boy Thohir Klaim Djarum, Sampoerna Cs Siap Menangkan Prabowo******

Pengusaha Garibaldi Thohir atauBoy Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Sepertiga penyumbang ekonomi itu termasuk Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group.

Hal itu disampaikan Boy dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat yang juga dihadiri oleh Prabowo, Senin (22/1) malam.

"Mulai dari Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin, the richestwanita in Indonesia, dan semuanya," sambungnya.

Boy kemudian mengatakan siap memenangkan Prabowo-Gibran sekali putaran.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku merasa terhormat telah diundang.

Prabowo sempat berkelakar dirinya kalah di dua Pilpres sebelumnya karena tidak pernah diundang dalam acara serupa. Prabowo pun mengaku optimis dalam Pilpres kali ini.

"Kehormatan besar, baru saya paham sekarang kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya enggak diundang ke sini," kata Prabowo.

CNNIndonesia sudah berupaya untuk meminta tanggapan dari Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira, Corporate Communication Djarum Group Budi Darmawan. 

CNNIndonesia.com juga berupaya menghubungi Marketing Communication Putera Sampoerna Dian Ilmi Amaliyah.

Namun, hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

[Gambas:Video CNN]