rtp dingdong 77

Sistem peti harta karun yang luar biasa

demo slot juragan69

Pemkot Jambi datangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman******

kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah Jambi

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi mendatangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai implementasi kerja sama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut dalam rangka pengendalian inflasi.

Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih di Jambi, Sabtu, mengatakan pembelian dan pengiriman perdana cabai siaga inflasi Kota Jambi sebanyak 4,5 ton tersebut merupakan implementasi dan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pembelian cabai perdana dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kota Jambi (KPN-KPKJ), untuk selanjutnya didistribusikan kepada agen dan penjual di Kota Jambi.

Menurutnya, setelah sebelumnya melakukan penandatangan perjanjian kerja sama, Pemkot Jambi langsung mengeksekusi perjanjian tersebut dengan pembelian cabai pada Jumat (8/3).

"Usai penandatangan, kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman ini, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah Jambi. Jadi kita bawa 4,5 ton dari Kabupaten Sleman cabai merah besar untuk kemudian nanti distribusinya di Kota Jambi," kata dia.

Baca juga: BI mengapresiasi kerja sama Kota Jambi dan Sleman kendalikan inflasi

Baca juga: Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3 Jambi ditargetkan selesai Juni 2024

Sri sampaikan bahwa pembelian ini juga didukung penuh oleh Bank Indonesia Provinsi Jambi yang membantu pembiayaan distribusi dan pengangkutan cabai dari Sleman hingga ke Kota Jambi.

"Mulai dari bongkar muat dan pengangkutannya dibiayai dari Bank Indonesia Perwakilan Jambi dan sampai di Kota Jambi, supaya harga tidak naik, maka kepada distributor maupun agen serta pengecer harus kami beri subsidi dengan dana BTT (belanja tak terduga) kami supaya di Kota Jambi harga tetap sama dengan harga di Sleman ini," kata dia.

Dia berharap langkah konkret yang dilakukan oleh Pemkot Jambi tersebut berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, terutama menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian harga komoditas yang cukup bergejolak di Kota Jambi, seperti cabai merah.

Selanjutnya selain cabai merah, Kota Jambi juga siap mendatangkan komoditas penyumbang inflasi dari daerah penghasil lainnya seperti bawang merah dari Brebes dan maupun beras dari Purworejo.

Ke depan kerja sama antardaerah penghasil akan diperbanyak untuk menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga dan pengendalian inflasi di Kota Jambi.

Kerja sama antardaerah yang dilakukan Kota Jambi dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman dengan ruang lingkup meliputi kerja sama antar pemerintah maupun antar dunia usaha.

Baca juga: Pemerintah segera pasok 7.000 ton beras ke Jambi

Baca juga: Jalan Nasional Jambi-Padang lumpuh total akibat banjir

Pewarta: Tuyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

erek erek rok

Bonus Demografi dan Ketahanan Pangan******

Jakarta (ANTARA) - Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045, berbasis data Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025, periode bonus demografi di Indonesia berlangsung mulai 2012 hingga 2036.

Sementara berdasar perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas), bonus demografi bisa lebih lama, yakni tahun 2041.

Perhitungan terakhir ini berdasarkan proyeksi penduduk berbasis data Sensus Penduduk 2020. Hasil proyeksi ini menggantikan data proyeksi penduduk 2015-2045. Artinya, periode bonus demografi lima tahun lebih lama dibanding proyeksi sebelumnya (berakhir 2036).

Dengan sekitar 17 tahun waktu tersisa bangsa ini harus menyiapkan generasi baru, terutama generasi Z dan generasi Alpha, agar menjadi generasi yang berkualitas dan kompetitif pada Tahun Emas Indonesia 2045.

Seberapa penting periode bonus demografi? Negara yang berada dalam periode bonus demografi, memiliki penduduk usia produktif berlimpah, sehingga membuka ruang meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bonus demografi adalah modal penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.


Generasi sehat

Bonus demografi muncul ketika mayoritas penduduk dalam suatu masyarakat berada dalam kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 18 hingga 64 tahun.

Potensi ini dapat memberikan manfaat besar dalam hal tenaga kerja, namun, keberhasilannya harus senantiasa disertai kesehatan prima dan tingkat kecerdasan baik.

Mengapa hal ini penting? Karena ketika kelompok usia produktif memiliki kesehatan dan kecerdasan yang optimal, dampak positifnya akan terasa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta indeks pembangunan manusia di suatu negara.

Sebaliknya, jika kelompok usia produktif mengalami masalah kesehatan dan rendah kecerdasannya, hal ini dapat berujung pada bencana. Tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga menambah beban negara.

Menghadapi fenomena ini, semua sektor dan lapisan masyarakat perlu aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tidak ada waktu untuk tunda-tunda atau mengabaikan situasi yang ada.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dewasa ini, akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh pemerintah dan segenap pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mengoptimalisasi periode bonus demografi yang sedang berjalan.

Terwujudnya keluarga sehat yang ditopang oleh kecukupan nutrisi yang memadai, akan memberikan fondasi yang kokoh bagi terwujudkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan dalam periode bonus demografi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang baik memainkan peran fundamental, karena berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya.

Dalam pengertian ini, investasi gizi dalam pembangunan, memainkan peran yang sangat krusial. Betapa pentingnya investasi gizi untuk pembangunan manusia, tercermin dari penelitian yang dilakukan panel ahli yang terdiri atas para ekonom terkemuka dunia, dan dituangkan dalam The Copenhagen Consensus 2012.

Panel ahli tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun.

Dengan menginvestasi 1 dolar AS pada gizi dapat memberikan hasil 30 dolar AS, dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.

Jelas sudah, bahwa tanpa individu-individu yang sehat dengan nutrisi yang mencukupi, tidak mungkin bangsa ini dapat mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang mencukupi merupakan pra-kondisi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, karena tidak mungkin kita dapat merealisasikan sumber daya manusia yang kompetitif tanpa dasar-dasar tersebut.

Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat seoptimal mungkin.

Hilangnya momentum untuk mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini akan menyebabkan ketidakmampuan negara ini dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya.

Untuk mencapai tujuan keluarga sehat dan memiliki kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif di masa depan, maka kebijakan dan program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama.

Keberhasilan mengimplementasikan pendekatan preventif dan promotif secara tepat, akan menyelamatkan sumber daya keuangan yang sangat besar, sehingga sumber daya tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lebih produktif.

Pembangunan gizi yang berhasil bertumpu pada ketersediaan dan ketahanan pangan, serta akses ke sumber pangan tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Tantangan ke depan dalam kerangka pembangunan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal, masih butuh ikhtiar lebih keras.

Ini merupakan menjadi tugas bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat madani, sektor swasta, maupun masyarakat sendiri untuk bekerja keras memastikan agar periode bonus demografi tidak berlalu begitu saja.

Ketahanan pangan

Untuk memastikan asupan gizi dan ketahanan pangan bagi generasi baru, Indonesia membutuhkan strategi atau terobosan yakni menjadikan beras tidak lagi sebagai bahan pangan utama sumber karbohidrat.

Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan berdasarkan kebutuhan gizi generasi baru.

Perlu disiapkan peta jalan yang mengelompokkan kebutuhan penduduk berdasarkan usia, jender (ibu hamil dan menyusui), profesi, aktivitas, daya beli, hingga kondisi geografis.

Dengan bantuan teknologi informasi, bisa dipetakan terkait kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral lainnya.

Keinginan menghapus tengkes, mengejar peluang bonus demografi, dan menjadi negara maju pada 2045, harus dimulai dengan pemenuhan pangan bergizi.

Beras tidak perlu dipaksakan menjadi satu-satunya komoditas pemenuhan kebutuhan karbohidrat nasional, karena akan sulit terpenuhi, sebagaimana yang disaksikan hari-hari terakhir ini.

Dengan keanekaragaman hayati di Tanah Air, tersedia banyak sumber karbohidrat (selain beras), juga sumber protein, vitamin, dan mineral.

Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirisasi, distribusi, hingga penyajian.

Kenaikan harga beras saat ini bisa dijadikan momentum untuk mengembangkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat.

Alternatif sumber karbohidrat antara lain singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun dan pisang. Semua tanaman ini relatif mudah tumbuh dan dibudidayakan di negeri ini.

Masalah terbesarnya adalah soal kultur, masyarakat di Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi beras, atau nasi tiga kali sehari.

Padahal diversifikasi sumber karbohidrat, juga penting bagi tubuh manusia. Mengandalkan asupan karbohidrat pada satu sumber saja, dalam jangka panjang dapat berisiko menyebabkan penyakit degeneratif, salah satunya diabetes.

Selama beras masih memegang hegemoni mutlak dalam asupan karbohidrat masyarakat, selama itu pula komoditas tersebut akan rentan memunculkan turbulensi harga. Terlebih data memperlihatkan, produksi beras nasional sudah kuwalahan mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.

Selain tekanan kebutuhan domestik, sumber pangan karbohidrat dan protein nabati saat ini juga semakin rentan terdampak perubahan iklim.

Berdasar laporan khusus Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan iklim (IPCC) terkait Perubahan Iklim dan Lahan menyebutkan, perubahan iklim telah memengaruhi ketahanan pangan melalui peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan frekuensi kejadian ekstrem yang lebih kering.

Produksi buah-buahan dan sayur-sayuran, yang merupakan komponen kunci pola makan sehat, juga rentan terhadap perubahan iklim pada suhu yang memanas.

Di tengah situasi ini, Indonesia perlu memilih tanaman yang memiliki daya tahan kuat terhadap perubahan iklim. Untuk karbohidrat, tanaman sorgum bisa jadi salah satu pilihan.

Dari aspek nutrisi, sorgum memiliki kadar asam amino esensial dan mineral yang jauh lebih tinggi untuk kesehatan dibandingkan gandum utuh, serta biji-bijian sumber karbohidrat yang lain.

Di tengah krisis iklim seperti sekarang, maka masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber umbi-umbian, jangan lagi terlalu mengandalkan beras.

Masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber pangan dari umbi-umbian dan sagu-saguan.

Sedikit catatan tentang sagu, tanaman endemik Indonesia ini juga memiliki fungsi lingkungan yang tinggi. Sagu merupakan sumber pangan yang bisa tumbuh di rawa-rawa dan lahan gambut, sehingga memiliki potensi menyerap karbon.


*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2024

istri yang penyayang

slot depo 10k server thailand

Kepala BKKBN sebut beda tujuan jadi alasan angka pernikahan turun******

Kota Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menyebutkan perbedaan tujuan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu alasan yang menyebabkan angka pernikahan turun. "Tujuan menikah itu ada tiga, security(keamanan), prokreasi (menghasilkan keturunan), dan rekreasi, nah kalau naluri perempuan itu lebih ke security, perempuan kalau dicintai sepenuhnya, meskipun tidak punya anak akan tenang, tetapi laki-laki kalau belum punya anak bisa gelisah terus," kata dia saat ditemui setelah acara temu media di Kota Yogyakarta, Jumat (8/3) malam. Ia mengatakan pada umumnya tujuan pasangan menikah di Indonesia masih prokreasi atau untuk menghasilkan keturunan.
Ia menyebutkan rata-rata usia perempuan yang menikah juga semakin mundur, dari 20 menjadi 22,3 tahun. "Semakin tua orang menikah, padahal dulu-dulu menikah 20 tahun, tetapi sekarang perempuan menikahnya cenderung mundur, padahal semakin tua semakin menyebabkan stunting, kalau 35 tahun sudah tua sehingga anaknya berisiko stunting," kata dia.

Baca juga: Wapres ajak masyarakat hindari pernikahan anak usia dini Menurut dia, tekanan orang-orang sekitar juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak ingin melangsungkan pernikahan. "Kita ini kalau menikah di Indonesia pasti ada tekanan untuk mempunyai anak, karena kalau di Indonesia sudah menikah itu, saat Idul Fitri misalnya, pasti ditanya sudah punya anak atau belum?" katanya. Hasto menjelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dari Kementerian Agama (Kemenag), tercatat 1.544.571 pasangan Muslim menikah pada 2023. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan pada 2022 yang mencapai 1,71 juta pasangan. "Yang menikah tidak 1,5 juta, tetapi bisa jadi 1,7 juta kalau dihitung dengan yang non-Muslim, jadi kalau diperkirakan, sejak tahun 2020 angka pernikahan itu sekitar 1,7 juta sekian, baik Muslim dan non-Muslim, tetapi di tahun 2023 ini memang turun," katanya.
Ia juga menyoroti rata-rata umur melakukan hubungan seks pertama kali pada remaja di usia 15-19 tahun yang semakin meningkat. Persentase perempuan berusia 15-19 tahun yang telah melakukan hubungan seksual tercatat 59 persen, sedangkan laki-laki 74 persen. "Jadi bisa kita lihat ya, menikahnya rata-rata 22 tahun, tetapi hubungan seksnya 15-19 tahun, jadi perzinaan kita meningkat, ini pekerjaan rumah untuk kita semua, karena kalau pengetahuannya belum banyak bisa bahaya, kalau kawin terlalu muda, kanker mulut rahimnya berisiko tinggi," demikian dr Hasto Wardoyo.

Baca juga: BKKBN imbau masyarakat menikah di usia ideal cegah kematian ibu
Baca juga: BKKBN mengampanyekan pernikahan pada usia ideal lewat Gerebek Pasar

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jingfangnian

rtp sihoki

Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.

"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.

Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?

Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.

Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.

Lihat Juga : Kantor Airlangga Belum Ngobrol soal Makan Gratis dengan Sri Mulyani Cs

Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).

Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.

Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.

Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.

Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta

[Gambas:Video CNN]

(sfr/agt)

Kemanusiaan Meningkat

situs game judi

Daftar Harga Tiket 24 Kereta Tambahan KAI yang Ludes Dipesan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT KAI (Persero) menambah penjualan tiket kereta api tambahan untuk perjalanan mudik lebaran tahap pertama.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan ada 24 kereta tambahan yang tiketnya sudah bisa dipesan mulai Rabu (6/3). KA tambahan itu tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta-Solo pp, Jakarta-Surabaya pp, Jakarta-Cirebon pp, Purwokerto-Malang pp, dan lainnya.

Pemesanan tiket sendiri bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id, dan seluruh channel penjualan online resmi lainnya. Selain itu calon penumpang juga bisa mendatangi loket di stasiun, walau hanya melayani penjualan tiket go show atau 3 jam sebelum jadwal keberangkatan.

1. KA 29F Argo Cheribon relasi Cirebon-Gambir untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp215 ribu

2. KA 30F Argo Cheribon relasi Gambir-Cirebon untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp215 ribu

3. KA 153F Malioboro Ekspres relasi Malang-Purwokerto untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp250 ribu

4. KA 154F Malioboro Ekspres relasi Purwokerto-Malang untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp250 ribu

Lihat Juga : Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub 2024 Dibuka, Kuota 30.088 Orang

5. KA 102F Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp250 ribu

6. KA 101F Sancaka relasi Surabaya Gubeng-Yogyakarta untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp240 ribu

7. KA 199F Kaligung relasi Semarang Poncol-Cirebon Prujakan untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024.
Harga tiket tidak tersedia

8. KA 200F Kaligung relasi Cirebon Prujakan-Semarang Poncol untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024
Harga tiket tidak tersedia

Lihat Juga : Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen

9. KA 7001A Taksaka Tambahan relasi Yogyakarta-Gambir untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp510 ribu

10. KA 7002A Taksaka Tambahan relasi Gambir-Yogyakarta untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp550 ribu

11. KA 7003A Taksaka Tambahan relasi Yogyakarta-Gambir untuk keberangkatan pada 30 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp510 ribu

12. KA 7004A Taksaka Tambahan Gambir-Yogyakarta untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp550 ribu

Lihat Juga : Alasan Guru Besar IPDN Sebut PNS Tercuan dari Makan Gratis Ala Prabowo

13. KA 7008A Sembrani Tambahan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi untuk keberangkatan pada 30 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp680 ribu

14. KA 7009A Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi-Gambir untuk keberangkatan pada 30 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp670 ribu

15. KA 7007A Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi-Gambir untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp640 ribu

16. KA 7010A Sembrani Tambahan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp710 ribu

Lihat Juga : Urusi 740 Ribu Warung Kecil, Jokowi Sebut Bos BRI Patut Dapat Nobel

17. KA 187F Mutiara Timur relasi Surabaya Pasarturi-Ketapang untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp200 ribu

18. KA 188F Mutiara Timur relasi Ketapang-Surabaya Pasarturi untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp190 ribu

19. KA 7015 Manahan Tambahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp530 ribu

20. KA 7016 Manahan Tambahan relasi Gambir-Solo Balapan untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp570 ribu

21. KA 79F Manahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

Harga tiket mulai dari Rp510 ribu

22. KA 82F Manahan relasi Gambir-Solo Balapan untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp550 ribu

23. KA 80F Manahan relasi Gambir-Solo Balapan untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp590 ribu

24. KA 81F Manahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.
Harga tiket mulai dari Rp530 ribu

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Keabadian

slot gacor pagi pagi

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)