pentaslot

Dunia para dewa di akhir zaman

Sepak Terjang Bisnis Haji Isam Hingga Bisa Beli Pesawat Rp1,5 T******

Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isambiasa dikenal sebagai 'Crazy Rich Kalsel'. Salah satu orang tajir di Indonesia memiliki sepak terjang yang keras dalam membangun bisnis.

Namanya kini mencuri perhatian usai foto lamanya yang tengah membeli pesawat beredar dan viral di media sosial.

Foto yang dimaksud adalah potret sang 'Crazy Rich Kalsel' yang tengah membeli pesawat Boeing pada 2018 lalu. Uniknya, dalam foto tersebut Haji Isam tampak hanya mengenakan kaus oblong berwarna coklat.

Dikutip dari laman resmi Boeing, produsen pesawat asal AS itu mengumumkan pemesanan unit Boeing Business Jet (BBJ) MAX 7 oleh perusahaan milik Haji Isam, Seacons Trading Ltd pada 17 Juli 2018.

Adapun harga satu unit BBJ MAX 7 mencapai sekitar US1,5 juta atau setara Rp1,58 triliun (asumsi kurs Rp15.645 per dolar AS).

Lantas, seperti apa sepak terjang bisnis Haji Isam sehingga ia bisa membeli pesawat Rp1,58 triliun?

Sebelum sukses seperti hari ini, pria kelahiran 1 Januari 1977 itu memulai karirnya sebagai sopir truk, pekerja perkayuan, hingga tukang tambang.

Dilansir dari detik finance, Haji Isam lalu mendapat jalan ke dunia pertambangan lewat seorang pengusaha Tionghoa-Surabaya. Dari situ, Haji Isam berani membuka usahanya sendiri.

Belum ada sumber terbuka yang mengungkapkan total kekayaan Haji Isam. Namun, ia pernah dikabarkan memiliki penghasilan mencapai Rp40 miliar per bulan.

Saat ini, Haji Isam merupakan pengusaha pemilik PT Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.

Perusahaan induk ini menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

Perusahaan yang disebut terakhir pun telah melantai di bursa saham sejak 2022. Kala itu, penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100.

Selain bisnis pertambangan, Haji Isam juga disebut memiliki usaha lain. Usaha itu ada yang bergerak di sektor media, penyewaan jet pribadi, properti, dan lain sebagainya.

Bahkan, perusahaannya ini juga memiliki sebuah tim mobil balap bernama Jhonlin Racing Team.

[Gambas:Video CNN]

Pada 2021, pabrik sawit milik Haji Isam yang berlokasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, baru saja diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi turut mengapresiasi langkah yang dilakukan Jhonlin Group sebab Indonesia tidak boleh hanya menjadi eksportir sawit mentah, melainkan harus mengolahnya lebih jauh.

"Hilirisasi, industrialisasi, harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan. Sebab itu, saya sangat menghargai yang telah dilakukan oleh PT Jhonlin Group membangun pabrik biodiesel," terang Jokowi.

Di tahun yang sama, Haji Isam juga pernah tersangkut kasus yakni dugaan pengkondisian pajak dan kasus menjanjikan uang miliaran rupiah ke Angin Prayitno.

Pada awal Oktober 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan peran Haji Isam terkait pengkondisian nilai pajak PT Jhonlin Baratama pada 2016 hingga 2017. Masalah ini mencuat setelah dugaan suap pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani muncul di persidangan.

Melalui Berita Acara Pengadilan (BAP) terungkap bahwa dalam pertemuan antara tim pemeriksa pajak dengan konsultan PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo ada permintaan pengkondisian pajak perusahaan sebesar Rp10,68 miliar.

Tak hanya itu, PT Jhonlin Baratama disebut mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji akan memberikan uang sebanyak Rp50 miliar agar kewajiban pajak perusahaan direkayasa.

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut seharusnya membayar pajak sebesar Rp63,66 miliar. Namun, setelah melalui negosiasi dengan pejabat perpajakan Yulmanizar, pajak perusahaan yang dibayarkan hanya sebesar Rp10,68 miliar.

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

BRI Microfinance Outlook 2024 Siapkan Pembicara dari ADB dan Harvard******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan kembali menggelar BRI Microfinance Outlook 2024 pada Kamis (7/3). Acara ini akan menghadirkan dua pembicara kunci yang merupakan ahli di bidang keuangan mikro dan pembangunan ekonomi, yaitu Country Director for Indonesia dari Asian Development Bank (ADB), Jiro Tominaga, dan Research Affiliate at Harvard University, Beatriz Armendariz.

Melansir dari keterangan tertulis, ADB memiliki visi untuk mendorong inklusi keuangan di negara negara Asia yang sejalan dengan pembahasan pada BRI Microfinance Outlook 2024. Oleh karena itu, kehadiran Jiro yang akan berbicara mengenai 'Fostering Inclusive Growth Worldwide: Strategies for Equal Economic Opportunities' sangat tepat.

Dalam paparannya, ia akan membagikan pengalaman danbest practicedari berbagai negara di dunia yang berhasil menciptakan perekonomian yang inklusif melalui program dan kebijakan yang tepat.

Pada tahun ini, BRI Microfinance Outlook 2024 mengusung tema 'Strengthening Financial Inclusion Strategy: Microfinance Role in Increasing Sustainable and Inclusive Economic Growth'. Tema terkait inklusi keuangan ini diangkat karena dalam tiga dekade terakhir sejak 1993, Indonesia telah berada dalam kelas negara berpendapatan menengah.

Gill & Kharas (2007) menyebut kondisi ini sebagai jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yaitu situasi di mana suatu negara bertahan dalam kelas pendapatan menengah pada waktu yang lama dan gagal untuk menuju negara berpendapatan tinggi.

Terdapat beberapa aspek pembangunan yang cenderung mandek, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kisaran 5 persen per tahun, pertumbuhan kredit per tahun yang tidak pernah lebih dari 15 persen, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang relatif rendah, kontribusi industri yang cenderung menurun, dan tingkat kemiskinan ekstrem yang persisten di angka 1,7 persen (LPEM FEB UI, 2023).

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa karena peran krusial inklusi keuangan tersebut perseroan menetapkan visi untuk menjadi 'The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion' pada 2025.

"Salah satu visi 'Champion of Financial Inclusion' ini dimiliki BRI karena perusahaan memandang pentingnya peningkatan inklusi keuangan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat meningkat dalam hitungan tahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Melalui visi ini, BRI sebagai grup perbankan berupaya menjadi institusi jasa keuangan yang berperan dalam peningkatan serta perluasan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat. Penciptaan nilai itu bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga berupa kontribusi sosial terhadap lingkungan.

Toko Hitam Tuhan Tuhan

BRI Microfinance Outlook 2024 Siapkan Pembicara dari ADB dan Harvard******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan kembali menggelar BRI Microfinance Outlook 2024 pada Kamis (7/3). Acara ini akan menghadirkan dua pembicara kunci yang merupakan ahli di bidang keuangan mikro dan pembangunan ekonomi, yaitu Country Director for Indonesia dari Asian Development Bank (ADB), Jiro Tominaga, dan Research Affiliate at Harvard University, Beatriz Armendariz.

Melansir dari keterangan tertulis, ADB memiliki visi untuk mendorong inklusi keuangan di negara negara Asia yang sejalan dengan pembahasan pada BRI Microfinance Outlook 2024. Oleh karena itu, kehadiran Jiro yang akan berbicara mengenai 'Fostering Inclusive Growth Worldwide: Strategies for Equal Economic Opportunities' sangat tepat.

Dalam paparannya, ia akan membagikan pengalaman danbest practicedari berbagai negara di dunia yang berhasil menciptakan perekonomian yang inklusif melalui program dan kebijakan yang tepat.

Pada tahun ini, BRI Microfinance Outlook 2024 mengusung tema 'Strengthening Financial Inclusion Strategy: Microfinance Role in Increasing Sustainable and Inclusive Economic Growth'. Tema terkait inklusi keuangan ini diangkat karena dalam tiga dekade terakhir sejak 1993, Indonesia telah berada dalam kelas negara berpendapatan menengah.

Gill & Kharas (2007) menyebut kondisi ini sebagai jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yaitu situasi di mana suatu negara bertahan dalam kelas pendapatan menengah pada waktu yang lama dan gagal untuk menuju negara berpendapatan tinggi.

Terdapat beberapa aspek pembangunan yang cenderung mandek, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kisaran 5 persen per tahun, pertumbuhan kredit per tahun yang tidak pernah lebih dari 15 persen, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang relatif rendah, kontribusi industri yang cenderung menurun, dan tingkat kemiskinan ekstrem yang persisten di angka 1,7 persen (LPEM FEB UI, 2023).

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa karena peran krusial inklusi keuangan tersebut perseroan menetapkan visi untuk menjadi 'The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion' pada 2025.

"Salah satu visi 'Champion of Financial Inclusion' ini dimiliki BRI karena perusahaan memandang pentingnya peningkatan inklusi keuangan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat meningkat dalam hitungan tahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Melalui visi ini, BRI sebagai grup perbankan berupaya menjadi institusi jasa keuangan yang berperan dalam peningkatan serta perluasan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat. Penciptaan nilai itu bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga berupa kontribusi sosial terhadap lingkungan.

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

Grup Monster Hadiah

Jadi juri Zayed Award 2024, Megawati diwawancara Radio Vatikan******

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Duel Persib vs Persija di Nusantara Open akan digelar secara tertutup******

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2023