masterplay99

mitos horor

Insinyur Indonesia Dituduh Curi Teknologi Jet KF******

Selain itu, dia menyatakan bahwa KBRI Seoul juga telah berkomunikasi langsung dengan insinyur Indonesia tersebut, dan memastikan bahwa yang bersangkutan saat ini tidak ditahan.

Menurut Iqbal, teknisi Indonesia telah terlibat dalam proyek bersama ini sejak 2016, dan sudah mengetahui prosedur kerja serta aturan yang berlaku dalam proyek tersebut.

Adapun dia menegaskan bahwa proyek KF-21 adalah proyek strategis bagi Indonesia maupun Korea Selatan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerjasama ini sebaik mungkin.

Sebagai informasi, insinyur Indonesia diselidiki atas kasus dugaan pencurian teknologi jet tempur buatan Korea Selatan (Korsel) KF-21 Boramae yang sedang dikembangkan oleh RI-Korsel.

Melansir Yonhap News Agency, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) kini mencurigai para insinyur yang dikirim ke Korea Aerospace Industries (KAI) menyimpan data pengembangan jet tempur KF-21 di USB.

“Investigasi bersama yang terdiri dari lembaga-lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional, saat ini sedang dilakukan untuk menyelidiki dugaan pencurian teknologi yang dilakukan oleh WNI,” kata DAPA.

Sementara itu, dilaporkan bahwa penyelidikan itu akan terfokus pada data yang disimpan berisi teknologi strategis yang terkait dengan program pengembangan KF-21. Imbas kejadian itu, WNI kini dilarang meninggalkan Korea Selatan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Insinyur Dituding Curi Teknologi Jet KF-21, Kemenlu Angkat Bicara”

Siswa Lurus A

Kampanye Akbar di SUGBK, Ganjar: Kita Tak Mau Rakyat Diperlakukan seperti Ayam******

“Budayawan sudah berbicara, wartawan sudah menyuarakan,civil society,termasuk juga ilmuwan, sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia. Maka bapak, ibu, seluruh proses politik yang mesti kita amankan ini, mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Selain itu, Ganjar mengatakan bahwa hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 merupakan penentuan untuk masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dia meminta pihak terkait untuk bekerja dengan baik dan tetap netral.

“Proses politik 14 Februari adalah proses yang akan menentukan hasil kita semuanya. Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Jika sudah siap, maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN, bekerja melayani masyarakat, biarkan mereka netral, biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa,” tuturnya.

Kampanye akbar bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total itu juga dihadiri calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md dan para petinggi partai politik dari koalisi pendukung.

Di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Ada juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Oga Emas dari dunia lain

Jamal Wiwoho Mundur dari Rektor UNS Solo******

Dia mengatakan tahapan selanjutnya merupakan implementasi PMWA tersebut berupa pembentukan organ MWA dan Pemilihan Rektor yang lebih memerlukan peran dan tanggung jawab besar.

“Untuk menghindari pandangan dan kekhawatiran bahwa saya memiliki kepentingan pribadi berkaitan dengan pemilihan anggota MWA dan pemilihan Rektor, saya memilih sikap tidak berperan lebih lanjut dalam penataan kelembagaan di UNS,” tulis Jamal.

Dia melanjutkan atas pengembalian mandat dan tugas perpanjangan jabatan Rektor UNS, tindak lanjut penyelesaian dan keputusan kemudian serahkan sepenuhnya kepada kementerian.

Surat tertulis yang ditandatangani langsung Jamal Wiwoho tersebut menyusul dengan terbitnya Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) Universitas Sebelas Maret No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.

Peraturan di atas sudah terbit dan disosialisasikan pada 8 Januari 2024 lalu oleh Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi beserta tim teknis dari Kemendikbudristek. Setelah peraturan PMWA No. 1 Tahun 2023 terbit proses pembentukan Panitia Pemilihan Anggota (PPA) MWA UNS periode 2024-2029 otomatis dimulai

“Sehubungan dengan hal tersebut, saya telah mengajukan pengembalian mandat dan tugas perpanjangan jabatan sebagai Rektor UNS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 16 Januari 2024,” tulis Jamal.

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Cieee, Prabowo Setujui Gagasan Anies Bentuk Kementerian Kebudayaan******

Menanggapi jawaban Prabowo Subianto, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa kebudayaan merupakan inti dari seluruh sektor pembangunan.

“Yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat, sehingga budayawan bisa memunculkan ekspresi. Budaya jangan hanya dirawat, tapi dikembangkan. Oleh karena itu kami memandang perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan untuk mewadahi krestivitas dan karya para budayawan,” kata Anies menanggapi.

Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkit pentas Butet Kartaredjasa yang sempat batal beberapa waktu lalu.

“Kalau benturannya budaya dan birokrasi, maka birokrat hanya memfasilitasi saja. Dengan begitu budaya akan tumbuh, pemerintah tinggal melihat budaya berjalan. Pemerintah tidak perlu takut dikritik. Masak pemerintah takut dengan pentasnya Butet. Pemerintah mesti dikritik, cukup fasilitasi biar mereka mengerjakan, birokrasi tinggal melihat hasilnya,” tutur Ganjar.

Prabowo lantas memuji respons Anies dan Ganjar yang dinilai baik dan masuk akal, sehingga menjadi masukan bagi dirinya ke depan apabila terpilih sebagai Presiden RI. Namun, dia menekankan gagasan Anies Baswedan untuk membentuk Kementerian Kebudayaan merupakan ide brilian.

“Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima, memang banyak benarnya. Kita harus memberi ruang, jelas pemerintah harus berani turun tangan menjaga situs, membantu museum, membantu istana sultan yang mau roboh, ini warisan budaya. Kalau nanti saya jadi presiden, penting juga membentuk Kementerian Kebudayaan. Ide yang baik darimana pun dan kami dukung,” imbuh Prabowo.

Saya seorang pemain besar

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kode Istri Militer

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Bentuk Tanggung Jawab Moral Politik******

Akan tetapi, apa pun alasannya, langkah Mahfud Md dinilai agak terlambat karena semestinya dilakukan sejak awal penetapannya sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Ahmad Atang menilai kritik Mahfud Md terhadap kekuasaan Presiden RI Joko Widodo dalam kapasitas sebagai cawapres justru tersandera oleh posisinya sebagai Menkopolhukam.

Oleh karena itu, dengan mundunya Mahfud dari jabatannya tidak memberikan nilai politik apa-apa bagi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Bahkan, simpati publik cenderung dingin terhadap mundurnya Mahfud Md.

Dengan demikian, menurut dia, belum dapat dipastikan bahwa pengunduran diri ini dapat memberikan profit elektoral terhadap pasangan calon nomor urut 3 ini.

Sebelumnya Mahfud Md mengungkap alasannya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) karena yang bersangkutan tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Mahfud, tidak patut seorang menteri yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin punya sikap yang berbeda dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Saya masih terus (menjabat) ‘kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024), seperti dikabarkan Antara.