slot sonic 77 319Jutaan kata 876728Orang-orang telah membaca serialisasi
《trik pola slot gacor》
Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******Jakarta, CNN Indonesia--
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.
Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.
"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.
Permasalahan yang ditemukan antara lain;
Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.
Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).
Lihat Juga :BPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp132,69 T Sejak 2005 |
Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.
Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.
"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.
Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.
Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.
Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.
Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.
PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.
[Gambas:Video CNN]
Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.
Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar
CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.
Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.
Lihat Juga :Buwas Usai Dicopot dari Jabatan Bos Bulog: Amanah Itu Sudah Selesai |
Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.
Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS
"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.
Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.
"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.
Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.
IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.
Lihat Juga :Erick Thohir Jawab Tuduhan DPR Angkat Kroni Jadi Petinggi BUMN |
Charlie Munger, Tangan Kanan Warren Buffett Meninggal Dunia******Jakarta, CNN Indonesia--
Charlie Munger, eksekutif miliarder sekaligus tangan kanan Warren Buffett di Berkshire Hathaway Inc. meninggal dunia di usia 99 tahun, Selasa (28/11) pagi waktu AS.
Berkshire Hathaway, perusahaan investasi tempat Munger menjabat sebagai wakil ketuanya, mengatakan Munger meninggal di sebuah rumah sakit California.
Meski demikian, perusahaan tak merinci penyebab kematian Munger. Perusahaan hanya menyebut Munger meninggal dengan tenang.
Munger merupakan salah seorang miliarder. ia memiliki kekayaan mencapai US,7 miliar atau sekitar Rp41,59 triliun (asumsi kurs Rp15.406 per dolar AS).
Munger sebenarnya masih terbilang sehat di usianya yang senja. Tercatat ia masih mengomentari pasar global beberapa pekan lalu.
Ia mengatakan kepada Podcast Acquired, misalnya, bahwa keputusan Buffett untuk menginvestasikan miliaran dolar ke Jepang adalah tindakan yang tepat.
"Itu adalah uang yang sangat mudah," kata Munger, dengan ciri khasnya yang bernas. "Rasanya seperti Tuhan membuka peti dan menuangkan uang ke dalamnya," imbuhnya.
Charlie Munger memiliki nama lahir Charles Thomas Munger. Ia lahir pada 1 Januari 1924, di Omaha, Nebraska.
Munger bertugas di Angkatan Darat AS selama Perang Dunia II setelah meninggalkan Universitas Michigan pada 1943 pada usia 19 tahun. Setelah perang, Munger bersekolah di Harvard Law School dan lulus pada 1948. Setelah itu, ia pindah ke California Selatan.
Munger bertemu Buffett pada 1959 saat makan malam di Omaha. Saat itu, Munger berada di Omaha untuk menghadiri pemakaman ayahnya.
Selepas pertemuan pertama itu, Munger dan Buffett menjalin persahabatan yang cepat.
Munger secara resmi bergabung dengan Berkshire Hathaway sebagai wakil ketua pada 1978. Selama sebagian besar karirnya, Munger dikenal sebagai letnan yang bijaksana bagi Buffett.
Munger cenderung memberikan nasihat yang blak-blakan tentang pasar saham dan ekonomi.
Namun menjelang akhir hayatnya, Munger kerap menjadi berita utama karena kontroversi. Munger sering memuji pemerintahan komunis China.
Padahal, China kerap dikritik oleh pemerintah Barat karena pelanggaran hak asasi manusia.
[Gambas:Video CNN]
Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.
Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.
"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).
Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.
"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.
Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.
Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.
Lihat Juga :Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina |
"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.
"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.
Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.
Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.
"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).
"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.
Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.
Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:play slot88、situstoto176、depo 50 bonus 50 to 1x
Terkait:voucher gojek september 2022、pinjol syariah ojk 2022、mandala89、kumbang4d、situs slot yang mudah menang、link slot toto、denda terlambat kredivo、899sport、kredit hp lewat aplikasi、slot shopeepay
bab terbaru:mataharibet88(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《trik pola slot gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,beruang4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《trik pola slot gacor》bab terbaru。