10 situs togel terpercaya

Tanpa batas kita adalah monster

Mengintip Tender Alat Deteksi Korban Reruntuhan di Balik OTT Basarnas******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas), termasuk Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Penangkapan yang dilakukan di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi pada Selasa (25/7) terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) berupa alat pendekteksi korban reruntuhan.

"Tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa di Basarnas berupa alat pendeteksi korban reruntuhan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam pesan tertulis, Rabu (26/7).

"Besaran fee sebesar 10 persen dari nilai proyek," kata Firli.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek tersebut bernama 'Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan' dengan kode 3284469. KPK sudah mengonfirmasi hal itu.

Tender ini dibuat pertama kali pada 15 Desember 2022 untuk Basarnas alias Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dengan nilai pagu paket Rp10 miliar. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp9,9 miliar.

Lihat Juga : ANALISISAmankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?

Ada beberapa persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas yang kudu dipenuhi peserta tender, antara lain memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk perdagangan besar berbagai macam barang KBLI 46900, mempunyai status valid keterangan wajib pajak, punya kantor dengan alamat yang benar, memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) atau nomor induk berusaha (NIB), hingga taat pajak dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) terakhir.

Namun, tender tersebut berstatus gagal. Padahal, ada sekitar 40 peserta yang mengikuti tender ini.

"Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran," tulis alasan pembatalan tender tersebut.

Beberapa nama perusahaan yang mengikuti tender ini, yaitu PT Raksanegara Perkasa Mandiri, PT Bogar Arta Satria, CV Multi Usaha, Vinusa Teknindo Abadi, hingga CV Indotech Global.

Di antara 40 peserta tender tersebut, hanya 3 peserta yang ditampilkan harga penawarannya di situs LPSE.

Pertama,PT Teknindo Jaya Perkasa Prakarsa senilai Rp8,98 miliar.

Kedua,CV Wahana Pembangunan sebesar Rp9,13 miliar.

Ketiga,PT Lab Sistematika Indonesia dengan penawaran Rp9,19 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Ditikung Lagi, Mengapa Tesla Tak Kunjung Investasi di Indonesia?******

Perusahaan Tesla milik Elon Musktak kunjung berinvestasi di Indonesia hingga saat ini. Padahal pemerintah telah 'merayu' miliarder nomor wahid itu sejak beberapa tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah bertemu dengan Musk pada Mei 2022 lalu. Saat itu, Jokowi didampingi Presiden Direktur Bakrie & Brother Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Indonesia Untuk AS Rosan Roeslani.

Melalui akun LinkedIn-nya, Anindya mengatakan pertemuan itu bertujuan meyakinkan Tesla untuk bekerja sama dengan Indonesia terkait penyediaan dan pemrosesan nikel sebagai bahan baterai kendaraan listrik.

Terbaru, Luhut mengatakan akan bertemu Musk bulan depan. Pertemuan itu untuk menyikapi investasi Tesla di Malaysia yang sedang ramai dibahas dalam beberapa waktu terakhir.

"Belum ada Tesla juga (di Malaysia). Saya mau ketemu Elon nanti (tanggal) 2 bulan depan (Agustus)," kata Luhut di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

"Ya itu, kita mau finalkan. Makanya tadi pertanyaan dia itu berkaitan dengan itu," imbuh Luhut.

Sebelum menyasar Malaysia, Tesla juga menyatakan berminat berinvestasi di India. Kabar itu ia sampaikan usai bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi.

Lihat Juga : Kembangkan Bursa Karbon, Indonesia Terima Hibah Rp52 M dari Inggris

Menurutnya, India sangat bagus untuk investasi energi surya. Ia pun berencana mengunjungi India tahun depan untuk menjajaki investasi Tesla.

"Kami akan melakukannya sesegera mungkin. Kami tidak ingin terburu-buru pada pengumuman, tetapi kemungkinan akan ada investasi yang signifikan dalam hubungan dengan India," katanya.

Lantas mengapa Tesla tak kunjung berinvestasi di Indonesia?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan Tesla memang tidak hanya bernegosiasi dengan RI untuk berinvestasi, tetapi juga dengan Malaysia dan India. Kedua negara itu dinilai menjadi saingan berat bagi RI dalam beberapa konteks.

Dalam ekosistem kendaraan atau otomotif, kedua negara itu sudah punya pengalaman dalam membangun industri sendiri.

Kondisi itu didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni serta dukungan politik.

Lihat Juga : Sri Mulyani Klaim Indonesia Diminta Dunia Berbagi Cara Tarik Investasi

"Menurut saya ini juga kemudian dilihat sebagai pertimbangan oleh Tesla," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Yusuf menilai Tesla tak kunjung berinvestasi di Tanah Air lantaran ekosistem atau infrastruktur kendaraan listrik yang belum sepenuhnya terbangun.

Kondisi itu membuat investasi yang diharapkan bisa menggaet pasar domestik tidak bisa terpenuhi, setidaknya dalam jangka waktu pendek.

Maka dari itu, ia menilai pemerintah harus memperbaiki terlebih dahulu ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Kemudian juga memastikan regulasi terkait ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan.

"Artinya, siapapun pemimpin baru nanti, bisa memastikan bahwa program hilirisasi nikel atau ekosistem kendaraan listrik bisa berlanjut," katanya.

Yusuf menilai wajar jika pemerintah ngotot agar Tesla berinvestasi di Indonesia karena merupakan perusahaan mobil listrik terbesar di dunia.

Jika bisa mendapatkan investasi Tesla, maka peluang RI untuk masuk ke dalam rantai pasok global kendaraan listrik semakin besar.

Ekspor ilegal hingga cadangan nikel dikuasai perusahaan smelter China

Dari satpam hingga penyanyi

Daftar Direksi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil sejumlah direksidan komisaris perusahaan pelat merah dalam sepekan terakhir.

Adapun sejumlah bos BUMN tersebut ialah, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lalu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kemudian, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Rahmad Pribadi. Selanjutnya, Komisaris Utama BNI Agus Martowardojo.

Erick menuturkan pemanggilan tersebut bukan tanpa tujuan. Menurutnya, maksud pemanggilan terhadap direksi dan komisaris itu berbeda-beda.

Untuk Ahok, pemanggilan dilakukan terkait rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke lahan Pelindo. Pemindahan terkait kebakaran besar yang melanda depo dan mengakibatkan puluhan warga sekitar meninggal beberapa waktu lalu.

Ahok dipanggil demi menyamakan persepsi. Maklum, di tengah rencana pemindahan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin yang pindah bukan depo tapi masyarakat sekitar.

"Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai Plumpang. kan waktu itu juga pak Luhut berbeda. tapi saya bilang tidak ada perbedaan," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7).

Untuk Nicke, pemanggilan dilakukan untuk membahas PT Rekayasa Industri (Rekind). Ia berdiskusi dengan Nicke terkait cara menyelamatkan anak usaha Pupuk Indonesia itu.

"Di mana salah satunya kan konsep penyelaman Rekind itu Pupuk Indonesia akan menyuntik dana, lalu ada PMN (Penyertaan Modal Negara), ada restrukturisasi, tapi tentu perlu dukungan Pertamina. Apa? memberikan proyek, selain dari Pupuk," kata Erick.

Untuk Rahmad Pribadi, pemanggilan dilakukan untuk membicarakan kelangsungan pembangunan pabrik pupuk di Papua agar bisa berjalan tepat waktu.

"karena kan waktu itu ada isu gas. Ya kami coba reviewmumpung saya bisa ketemu mereka secara individu. Kadang saya review projectitu," imbuh Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sementara untuk Agus Martowardojo, Erick mengatakan pemanggilan dilakukan terkait keberlangsungan program bank tersebut untuk para buruh migran dan diaspora.

Untuk direksi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pemanggilan dilakukan guna membahas akses jalan penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Terakhir Erick juga memanggil direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun, ia tak mau membocorkan isi pertemuan tersebut.

"Kemarin saya bertemu dengan Adhi Karya, itu masalah lain lah," ucapnya.

Berubah menjadi peri

Pak Luhut, Kalau Gampang Dilacak Kenapa Ada Bijih Nikel Diselundupkan?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan tidak sulit menelusuri pelakupenyelundupanbijihnikel atau mineral mentah lainnya yang terjadi di dalam negeri.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya dalam acara Stranas PK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Namun, nyatanya pernyataan Luhut tersebut tak sesuai dengan fakta. Buktinya masih terjadi ekspor ilegal. Terbaru, sebanyak lima juta ton bijih nikel berhasil diselundupkan ke China.

Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Intip Anjlok Ranking Logistik RI yang Bikin Luhut Marah ke Bank Dunia

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman membenarkan yang disampaikan oleh Luhut mengenai gampang menelusuri pelaku ekspor ilegal. Namun, pada praktiknya hal tersebut tidak dilakukan karena ia menduga ada pihak lain yang berkuasa di balik tindakan tersebut.

Yusri mengatakan jika pemerintah tidak bisa mengungkapkan hal yang mudah ditelusuri, artinya ada mafia yang bekerja. Apalagi bijih nikel yang diselundupkan jumlahnya sangat banyak.

"Karena untuk mengangkut sejumlah 5,3 juta wet metric ton bijih nikel itu butuh 250 ribu dump truk mondar mandir dari tambang ke smelter. Itu di luar kebutuhan smelter loh. Masa begitu banyak lalu lalang dump truk tidak terpantau aparat? Tidak masuk akal," ujarnya saat dihubungi.

"Jadi menurut saya, diduga keras pemilik smelter terlibat langsung dengan menggunakan pelabuhan khusus mereka. Itu paling mungkin terjadi," imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, maka ia menduga dalang dibalik kegiatan ekspor bijih nikel tersebut bukan orang sembarangan. Sebab, hal yang sebetulnya mudah ditelusuri menjadi sulit untuk diungkapkan.

"Sebetulnya gampang mengurainya. Periksa data di KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), cocokkan data RKAB setiap tambang dan rekomendasi ekspor dari Ditjen Minerba ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri, cek data Bea Cukai, cek GACC (General Administration China Custom), seharusnya akan terungkap kegiatan ilegalnya," jelasnya.

Yusri sangat mengapresiasi sikap KPK yang berani mengungkapkan praktik ilegal ekspor bijih nikel, yang masih dalam penyelidikan. Menurutnya, KPK terbentur 'tembok tebal' dalam penelusuran, sehingga publikasi menjadi cara paling jitu meski ada kemungkinan pelaku mencari cara agar bisa lepas dari semua tuduhan.

"Sebab lazimnya KPK tidak boleh membuka ke publik proses penyelidikan adanya dugaan kegiatan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Jika dibuka akan jadi bumerang bagi KPK mengungkapkan kejahatan itu, lantaran pihak-pihak yang terlibat berupaya keras menghilangkan jejak atau memusnahkan barang bukti," ungkapya.

Karenanya, ia menyarankan agar niat baik KPK ini didukung oleh pemerintah. Sebab, mafia akan sulit dihilangkan jika tidak ada ketegasan dari pemimpin.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Dugaan ada mafia, pemerintah diminta tegas

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]