slot situs win

Teknik Bintang Kuno

Cara Hitung THR Karyawan 2023******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Selain itu, Ida menegaskan THR tidak boleh dicicil. Hal ini sesuai Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," tutur Ida dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/3).

Sementara itu, bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat akan disanksi Kemnaker. Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Macam-macam sanksi yang diberikan, antara lain teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Berikut cara hitung karyawan THR 2023:

THR Karyawan Swasta

THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih. THR juga diberikan untuk pekerja kontrak atau yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR sebesar gaji satu bulan.

Menaker Ida memperbolehkan pengusaha untuk membayar THR Lebaran 2023 lebih besar dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan alias lebih besar dari 1 kali gaji per bulan.

Ia mengatakan opsi pembayaran THR yang lebih besar dari peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

"Bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut," ucap Ida.

THR Karyawan Baru

Karyawan yang baru bekerja di perusahaan berhak mendapatkan THR apabila sudah bekerja minimal satu bulan. 

Pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional. Perhitungan berdasarkan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta dan baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak mendapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

THR Buruh Harian

Sementara itu, besaran THR buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil. Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Astra Beber Kronologi Kecelakaan di KM 158 Tol Cipali, 1 Korban Tewas******

AstraInfra Toll Road Cikopo-Palimanan (Cipali) selaku pengelola ruas Tol Cipali menjelaskan kronologi kecelakaanlalu lintas (laka lantas) di KM 158+300 Tol Cipali arah Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan satu korban tewas.

Insiden tersebut melibatkan jenis kendaraan Colt L-300 pickup (G 1915 TM) dengan kendaraan yang tidak diketahui identitasnya, karena sudah tidak berada di TKP saat kejadian. Kecelakaan itu di wilayah Majalengka, Jawa Barat.

Dalam keterangan resmi Astra, Kamis (23/3), kecelakaan terjadi ketika kendaraan jenis Colt L-300 melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon, Jawa Barat.

Petugas pelayanan lalu lintas Tol Cipali mengevakuasi satu orang korban luka ringan, serta satu orang korban meninggal dunia ke RSUD Cideres, Majalengka.

Waktu penanganan yang dilakukan petugas Astra Tol Cipali selama 40 menit di lokasi tanpa adanya penutupan lajur, sehingga para pengguna jalan dapat
melintas dengan normal.

Astra mengimbau pengguna jalan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Kemudian, mematuhi batas kecepatan minimal 60 km per jam dan batas kecepatan maksimal 100 km per jam.

Pengguna jalan tol juga diminta kembali memeriksa kondisi kendaraan dan fisik pengemudi. Apabila pengemudi lelah, maka segera beristirahat di depan rest area yang tersebar di Tol Cipali.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Astra Beber Kronologi Kecelakaan di KM 158 Tol Cipali, 1 Korban Tewas******

AstraInfra Toll Road Cikopo-Palimanan (Cipali) selaku pengelola ruas Tol Cipali menjelaskan kronologi kecelakaanlalu lintas (laka lantas) di KM 158+300 Tol Cipali arah Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan satu korban tewas.

Insiden tersebut melibatkan jenis kendaraan Colt L-300 pickup (G 1915 TM) dengan kendaraan yang tidak diketahui identitasnya, karena sudah tidak berada di TKP saat kejadian. Kecelakaan itu di wilayah Majalengka, Jawa Barat.

Dalam keterangan resmi Astra, Kamis (23/3), kecelakaan terjadi ketika kendaraan jenis Colt L-300 melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon, Jawa Barat.

Petugas pelayanan lalu lintas Tol Cipali mengevakuasi satu orang korban luka ringan, serta satu orang korban meninggal dunia ke RSUD Cideres, Majalengka.

Waktu penanganan yang dilakukan petugas Astra Tol Cipali selama 40 menit di lokasi tanpa adanya penutupan lajur, sehingga para pengguna jalan dapat
melintas dengan normal.

Astra mengimbau pengguna jalan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Kemudian, mematuhi batas kecepatan minimal 60 km per jam dan batas kecepatan maksimal 100 km per jam.

Pengguna jalan tol juga diminta kembali memeriksa kondisi kendaraan dan fisik pengemudi. Apabila pengemudi lelah, maka segera beristirahat di depan rest area yang tersebar di Tol Cipali.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan panjang umur

Sanggupkah Pengusaha Bayar THR Penuh Tanpa Dicicil?******

Pemerintah menegaskan pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri dan tak boleh dicicil alias diberikan secara full.

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," Ida mencontohkan.

Sementara, besaran THR pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan akan mengikuti keputusan pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini tak ada kendala di anggotanya untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu.

"Insya Allah bisa, saya monitor sih mudah-mudahan nggak ada masalah. Insya Allah bisa kita bayarkan (THR) mungkin terlambat-lambatnya itu sekitar 18 April tapi kemungkinan 17 April bisa dibayar," jelas Hariyadi.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat untuk tahun ini pengusaha memang sudah sangat mampu memberikan THR secara penuh.

Sebab, kondisi perekonomian pun sudah pulih dan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih ada dampak dari covid-19.

Selain itu, mobilitas masyarakat pun sudah dilonggarkan dan sejak akhir tahun lalu bahkan kebijakan PPKM telah dicabut. Artinya, kegiatan ekonomi hampir berjalan normal seperti sebelum ada pandemi.

"Tahun ini harusnya lebih baik karena kemampuan bayar pengusaha jauh lebih tinggi dan sudah ada pengurangan pembatasan sosial sehingga sektor yang tadinya mati suri dan kesulitan bayar karena pandemi saat ini bisa bayar tepat waktu dan lunas," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Bahkan, bila perlu pengusaha dipersilahkan untuk membayar THR lebih besar kepada pekerjanya. Apalagi yang lapangan usahanya pulih lebih cepat.

Pemberian THR yang lebih besar dibandingkan sebelumnya dinilai akan kembali menguntungkan pengusaha. Sebab, pekerja/buruh akan langsung membelanjakan tunjangan tersebut sehingga produk pengusaha akan laku dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Sektor yang terdampak dari belanja THR adalah makanan minuman, pakaian jadi, jasa transportasi dan pariwisata," jelasnya.

Perlu keringanan bagi industri yang belum pulih

Sistem penyelamatan diri ilahi

Disney Mulai Gelombang PHK Pertama pada 7.000 Karyawan******

Perusahaan raksasa Disneyakan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHKterhadap karyawannya pada pekan ini. Ini menjadi yang pertama dari tiga gelombang PHK, setelah perusahaan mengumumkan akan memberhentikan 7.000 karyawanpada Februari lalu.

Dalam memo kepada staf, CEO Disney Bob Iger mengatakan PHK akan dibagi dalam tiga gelombang. Putaran pertama akan dimulai minggu ini, dan manajer akan segera memberitahu karyawan yang terkena dampak.

Putaran kedua, PHK yang lebih besar, akan dilakukan April mendatang dengan ribuan staf diberhentikan. Selanjutnya, PHK putaran ketiga akan terjadi sebelum awal musim panas untuk mencapai target pemangkasan 7.000 karyawan.

"Di saat-saat sulit, kita harus selalu melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan Disney dapat terus memberikan hiburan yang luar biasa kepada penonton dan pengunjung di seluruh dunia saat ini dan di masa mendatang," lanjutnya.

Pemangkasan tenaga kerja global Disney adalah bagian dari inisiatif pemotongan biaya bernilai miliaran dolar yang bertujuan merampingkan operasi perusahaan dalam periode kekacauan industri media.

Disney memiliki sekitar 220 ribu pekerja per 1 Oktober 2022, di mana sekitar 166 ribu bekerja di Amerika Serikat. Pemangkasan 7.000 karyawan tersebut mewakili sekitar 3 persen dari tenaga kerja global perusahaan.

Lihat Juga : Jadwal Flash Sale Diskon Tiket Kereta Api

Sebelumnya, Iger mengatakan perusahaan menargetkan penghematan biaya sebesar US,5 miliar di seluruh perusahaan, dengan ,5 miliar di antaranya berasal dari penghematan tahunan dalam operasi non-konten.

Sisanya dari operasi konten yang mengacu pada unit bisnis seperti film dan acara televisi.

Di lain sisi, PHK besar-besaran diumumkan oleh Iger setelah perusahaan merilis hasil keuangan yang lebih baik dari proyeksi untuk kuartal keempat 2022. Pendapatan Disney pada kuartal tersebut naik 8 persen menjadi US,5 miliar, melewati perkiraan analis sebesar US,4 miliar.

Laba per saham, meski sedikit lebih rendah dari tahun lalu, mampu mencapai 99 sen tidak termasuk item khusus. Angka itu turun dari ,06 per saham yang diperoleh pada tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Sanggupkah Pengusaha Bayar THR Penuh Tanpa Dicicil?******

Pemerintah menegaskan pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri dan tak boleh dicicil alias diberikan secara full.

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," Ida mencontohkan.

Sementara, besaran THR pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan akan mengikuti keputusan pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini tak ada kendala di anggotanya untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu.

"Insya Allah bisa, saya monitor sih mudah-mudahan nggak ada masalah. Insya Allah bisa kita bayarkan (THR) mungkin terlambat-lambatnya itu sekitar 18 April tapi kemungkinan 17 April bisa dibayar," jelas Hariyadi.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat untuk tahun ini pengusaha memang sudah sangat mampu memberikan THR secara penuh.

Sebab, kondisi perekonomian pun sudah pulih dan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih ada dampak dari covid-19.

Selain itu, mobilitas masyarakat pun sudah dilonggarkan dan sejak akhir tahun lalu bahkan kebijakan PPKM telah dicabut. Artinya, kegiatan ekonomi hampir berjalan normal seperti sebelum ada pandemi.

"Tahun ini harusnya lebih baik karena kemampuan bayar pengusaha jauh lebih tinggi dan sudah ada pengurangan pembatasan sosial sehingga sektor yang tadinya mati suri dan kesulitan bayar karena pandemi saat ini bisa bayar tepat waktu dan lunas," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Bahkan, bila perlu pengusaha dipersilahkan untuk membayar THR lebih besar kepada pekerjanya. Apalagi yang lapangan usahanya pulih lebih cepat.

Pemberian THR yang lebih besar dibandingkan sebelumnya dinilai akan kembali menguntungkan pengusaha. Sebab, pekerja/buruh akan langsung membelanjakan tunjangan tersebut sehingga produk pengusaha akan laku dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Sektor yang terdampak dari belanja THR adalah makanan minuman, pakaian jadi, jasa transportasi dan pariwisata," jelasnya.

Perlu keringanan bagi industri yang belum pulih