hokiqq

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Pidato Pengukuhan Guru Besar UNS Solo Singgung Isu Lingkungan******

“Empati lingkungan merupakan kecenderungan tindakan seseorang untuk memahami situasi dengan kepedulian dan mengerti tentang lingkungan hidup,” kata dia dalam jumpa pers di UNS Solo, Senin (15/1/2023).

Dia menjelaskan penguatan empati lingkungan dapat dilakukan melalui ranah kognitif. Itu berarti harus terintegrasi dalam pembelajaran melalui stimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).

HOTS menekankan pada kemampuan siswa untuk menganalisis permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Kemudian melakukan evaluasi tentang dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baru setelahnya siswa diharapkan mampu mencipta atau memberikan solusi atas kerusakan lingkungan yang telanjur terjadi.

“HOTS melandasi kognitif seseorang dalam menentukan cara berpikir, bertindak, dan ikut merasakan secara mendalam tentang situasi lingkungan,” kata dia.

Guru Besar FKIP dalam bidang Ilmu Teknik Material, Indah Widiastuti juga memberikan pemaparan untuk menjawab masalah lingkungan. Dia berfokus pada penguatan green skillsdi sekolah kejuruan seperti SMK. Pidato yang disampaikan berjudul Eksplorasi Material Berbasis Plastik Daur Ulang dalam Penguatan Green Skills pada Technical Vocational Education & Training (TVET).

Green skillssendiri merupakan keterampilan yang bisa dikembangkan di sekolah untuk nantinya menghasilkan output atau keluaran yang ramah lingkungan.

Indah lebih menekankan pada produk ramah lingkungan, yakni plastik daur ulang yang bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran di level Technical Vocational Education & Training(TVET), termasuk SMK.

“Selama beberapa waktu melakukan evaluasi aspek performa material bersama tim dari pendidikan Teknik dan Kejuruan, kami melihat bahwa eksplorasi material berbasis plastik daur ulang ini menghadirkan peluang dalam meningkatkan green skills,” kata dia.

Dia menambahkan pengembangan green skills diperlukan untuk mendukung transisi menuju kehidupan yang berkelanjutan. Karena, menurut dia, kemampuan ini akan memungkinkan individu untuk mengembangkan pola pikir ramah lingkungan.

Indah menjelaskan penguatan green skills melalui eksplorasi material berbasis plastik daur ulang bisa diterapkan dalam aktivitas pembelajaran di sekolah dan riset di kampus-kampus. 

Sekretaris Senat Akademik UNS Solo, Mohammad Jamin, mengatakan terdapat empat guru besar baru yang dikukuhkan. Keempat Guru Besar itu yakni Peduk Rintayati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP); Trisulo Wasyanto, dari Fakultas Kedokteran (FK); Indah Widiastuti, dari FKIP, dan Rahayu dari Fakultas Pertanian (FP). 

Trisulo Wasyanto dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah Perawatan Intensif dan Kegawatan Kardiovaskuler pada FK. Pidato inagurasi yang akan dibawakan berjudul Peran Novel Biomarker Dalam Diagnostik dan Prognostik Serangan Jantung Mendadak.

Sedangkan Rahayu, dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Pedology dan Survey Tanah pada FP. Pidato yang akan dibawakan berjudul Implementasi Pedologi Dalam Menjawab Kebutuhan Pertanian dan Non Pertanian di Masa Depan.

“Selamat kepada empat Guru Besar baru, semoga dengan disiplin ilmunya masing-masing dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk UNS namun juga untuk masyarakat,” kata Jamin.

Dao mendominasi dunia

Butet Kertaradjasa Sindir Presiden Jokowi Lewat Puisi, Istana Merespons Begini******

JAKARTA — Istana Kepresidenan turut merespons sindiran Butet Kertaradjasa yang dinilai sebagai ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan orasi di panggung rakyat Ganjar-Mahfud, di Kulonprogo, Minggu (28/1/2024).

Dilansir Bisnis.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah ambil pusing. Mengingat, Kepala Negara sudah sering menerima sindiran dari sejumlah pihak.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Sudah sering Pak Jokowi terima sindiran,” katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, selama ini orang nomor satu di Indonesia itu pun telah menerima banyak hal sejak 2014, mulai dari kabar bohong atau hoaks, ujaran kebencian hingga fitnah, tetapi selama ini Jokowi pun bersikap biasa saja.

“Banyak hal dari 2014 kan, hoaks, ujaran kebencian, bahkan hal lain, fitnah, tapi bapak selama ini biasa-biasa saja,” pungkas Ari.

Sebelumnya, orasi berbentuk pantun itu dilontarkan Butet sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Dalam karya sastranya itu, ia menyorot kegagalan revolusi mental, keberpihakan pada salah satu pasangan calon, dan kritik terhadap konstitusi.

Kalimat kasar tanpa tedeng aling-alingnya yang terlontar itu juga turut menyinggung mengenai penguasa yang bertuan konglomerat.

Berikut isi lengkap puisi Butet Kertaradjasa: 

Ada kucing nggondol iwak bawal

Aku marah tak lempar sandal Jokowi maunya revolusi mental

Tapi gagal terjungkal-jungkal   

Kucingnya kabur kakinya pincang

Ingin terbang tak bisa melayang

Ngakali survei supaya menang

Pun jika menang karena main curang   

Satu satu aku sayang ibu

Dua dua aku sayang ayah

Untunglah jokower merasa ketipu

Penampilannya lugu ternyata licik ngakali mahkamah   

Wong edan gondal gandul tanpo cawat

Bagi mereka, tuanku adalah konglomerat

Totkaca tulangnya besi, ototnya kawat

Bagi Ganjar Mahfud, tuanku adalah rakyat   

Di sini, ning Kulon Progo, makanan tradisional geblek namanya

Ning Bantul namanya geplak

Seharusnya kita hormati yang memimpin negara

Tapi maaf kita muak karena dia memihak   

Di sini keselamatan negara dijaga Megawati

Di sana sembako wira wiri dibagi Jokowi   

Padahal sembakonya itu milik kita, duit pajak rakyat, membangun negara, suog   

Di sini kita konsisten berdemokrasi

Di sana mereka ramai-ramai mengkhianati konstitusi   

Kulon Progo bangga punya bandara, melengkapi Jogja yang istimewa

Kita semua berkumpul di sini diikat tali jiwa, terutama Ganjar Mahfud gelorakan Revolusi Cinta

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Istana soal Sindiran Butet Kertaradjasa kepada Jokowi”

Catatan Pedang Jianghu

Din Syamsuddin: Pemilu 2024 Jangan Dianggap Peristiwa Biasa!******

SOLO —Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Webinar Series #38 bertemakan Meneladani Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW (Pesan Isra’ Mi’raj 27 Rajab 1445 H)yang diselenggarakan di Masjid Hj. Sudalmiyah Rais, Kampus II UMS, Rabu, (31/1/2024).

Acara tersebut menghadirkan pembicara dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2005 – 2015, Prof., K.H., Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D., dengan moderator Bambang Sukoco, S.H., M.H..

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

Acara dihadiri dari 1.500 jemaahh yang meliputi Karyawan UMS, Dosen UMS, Tenaga Kependidikan (Tendik) UMS, serta jemaah umum.

Dalam kajiannya, Prof., K.H., Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D., atau dikenal dengan Din Syamsuddin menyampaikan materi tentang peribadatan hendaknya membawa kita sedekat-dekatnya kepada sang pencipta.

Dalam ibadah salat tidak sebatas bersujud dalam sajadah, namun dia mengumpamakan bahwa hendaknya manusia bersujud dalam sajadah panjang (sepanjang hidup), terutama setelah salat

“Ibadah tidak selesai di salam saja, namun memberi pesan dan makna yang kita tunaikan pasca ibadah itu sendiri,” papar Din Syamsuddin.

Menjelang digelarnya pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang terdiri atas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Din Syamsuddin menyampaikan pemimpin yang seyogyanya dipilih adalah pemimpin yang berakhlakul kharimah.

Hal itu sesuai dengan rekam jejak, penampilan, dan perilaku mencerminkan pada Nabi Muhammad SAW.

“Munas Tarjih ke-26 PP Muhammadiyah Oktober 2003 di Padang, merumuskan ada 7 kriteria pemimpin ideal, yaitu Sidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah, Berwawasan Kenegarawan, Memiliki Kemampuan Hubungan Internasional, Mempunyai Jiwa Perubahan,” lanjut dia.

Din Syamsuddin menegaskan pengangkatan dan pemilihan pemimpin itu wajib hukumnya secara syariat dan rasional sekaligus.

Kepemimpinan itu melanjutkan misi kenabian, terutama untuk pemeliharaan keagamaan, meningkatkan syiar dan peribadatan.

Menjelang Pilpres 2024, ia berharap agar Pemilu tersebut jangan dianggap sebagai peristiwa biasa. “Ini peristiwa penting, jangan memilih untuk tidak memilih, alias golput,” tegasnya.

Karenanya, tidak akan menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warga bernegara jika ada yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan bisa jadi akan menguntungkan pihak tertentu.

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Saya tidak sedang bermain-main

Benarkah Gibran Gantikan Mahfud Md jadi Menkopolhukam?******

Dikutip dari Antara,Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, menyampaikan akan menunggu arahan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu.

“Ketika bapak presiden memberikan persetujuan tentu ada keppres-nya juga untuk pemberhentian. Dan selanjutnya menunggu arahan presiden mengenai pengisian posisi Menkopolhukam,” kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Namun yang perlu diketahui, penunjukan Menkopolhukam yang baru akan dilaksanakan secepatnya, alias tidak menunggu hasil Pemilu 2024.

Sementara itu, baru-baru ini muncul rumor bahwa Gibran Rakabuming Raka akan menjadi sosok yang berpotensi menggantikan Mahfud Md sebagai Menkopolhukam. Wacana tersebut berkembang dalam lini masa di X.

Namun hingga kini, belum diketahui siapa yang layak dan akan dipilih Jokowi untuk mengisi kursi Menkopolhukam tersebut.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Misteri Sosok Pengganti Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, Gibran?”

Huang Quan tidak akan menyerah

KPU Nyatakan Sistem Pemilu Indonesia Lebih Baik dari AS******

JAKARTA —Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menilai bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) di Republik Indonesia (RI) lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS).

“Kalau, misalnya, kita bandingkan sistem pemilu Indonesia dan sistem pemilu di Amerika Serikat. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI) menilai sistem kita lebih baik,” ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama Antaradi Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ia mengaku pernah bertemu dengan rekan dari perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu dan memberikan contoh studi komparatif atau perbandingan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dia menyebut Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah electoral collegeatau lembaga pemilih.

Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral collegeadalah memilih presiden dan wakil presiden.

Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian. Pada saat itulah mereka menjalankan tugas.

“Nanti di setiap empat tahun khususnya di (tanggal) 20 Januari, elektoritulah yang akan memilih capres,” jelasnya.

Sementara, Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

“Tapi di Indonesia pemilih bisa memilih langsung, bisa menentukan siapa calon presiden pilihan mereka masing-masing. Ini luar biasa menurut saya,” ungkap Idham.

Dari sisi itu lah, dia mengaku bangga dengan sistem pemilu di Indonesia dibandingkan di AS. Idham pun tak menampik Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, namun dari sistem pemilu tetap terbaik.

“Kita harus punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh inferior. Bangsa ini, bangsa besar dan bicara demokrasi Indonesia terkategori stabil dibanding negara lain,” tuturnya.

Ia juga menyoroti banyak sekali riset tentang penurunan demokrasi yang luar biasa di AS, seperti democratic backsliding, how democracies diedan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada masalah yang besar di negara tersebut.

Oleh karena itu, dia bangga dengan Indonesia, karena senantiasa memperbaiki diri. Idham menilai wajar bila ada kritik yang terus dilayangkan sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“Yang jelas Pemilu 2024, ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi,” tegas Idham.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.