bo slot gacor terbaru

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

harga voucher telkomsel 1.5 gb 3 hari

Pemerintah Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa di Pantura Jawa******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah berencana membanguntanggul laut raksasaatau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Sehingga langkah berikut tentu perlu actionuntuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Lihat Juga : Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Nona seksiku

slot new member bonus 100 persen

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

zona paito taiwan

IHSG Ditutup Berseri di Level 7.241 Akhir Pekan Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.241 pada Jumat (12/1). Indeks saham menguat 21,17 poin atau plus 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 228 saham menguat, 281 terkoreksi, dan 257 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor infrastruktur yang turun 1,14 persen.

Berbeda, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,86 persen, indeks CAC 40 di Prancis tumbuh 1,08 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 1,02 persen.

Sedangkan bursa Amerika mayoritas ditutup layu. Indeks S&P 500 melemah 0,07 persen, indeks NYSE jatuh 0,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite mandek.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Pertempuran Galaksi

99onlinesport

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hidup di dunia tanpa akhir

naganola

Bos Badan Pangan Jamin Bansos Tak Dipolitisasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

BosBadan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) meski diguyurkan jelang Pemilu 2024.

"Enggak,insyaallahenggak. Kan tidak ada atribut politik. Ini negara yang hadir. Tolong dijelaskan, negara yang hadir siapapun pemimpinnya memikirkan masyarakat," kata Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

"Jadi, enggak ada politisasi (bansos), ini murni untuk masyarakat. Dan ini bukan jelang pemilu saja, dari tahun kemarin, dari zaman dulu bansos itu kan bantuan pangan. Anggaran bukan dari Kementerian Sosial, dari bantuan pangan itu," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 itu lantas menuai polemik.

Akan tetapi, belakangan Mendag Zulhas sudah meluruskan ucapannya tersebut.

"Jadi, saya kan Koalisi Indonesia Maju, lanjutkan! Jadi, semua programnya Pak Jokowi akan kita lanjutkan dan tambah, misalnya tabungan untuk Pondok Pesantren lanjut dan dinaikkan, ibu kota baru (IKN) lanjut dan dinaikkan," jelasnya usai meninjau Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (4/1).

"Kalau ada orang yang ingin bansos dan BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira," tegas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

(khr/skt)

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

rtp slot gacor 69

LPS bayarkan klaim nasabah BPR EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar******

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar, dengan jumlah rekening sebanyak 278 rekening.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha BPR EDC Cash yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

“LPS langsung bergerak melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Tidak sampai seminggu setelah BPR EDC Cash ditutup, LPS telah selesai melakukan verifikasi nasabah dan langsung melaksanakan pembayaran klaim penjaminan tahap 1,” ujar Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Dimas menjelaskan, bagi para nasabah penyimpan yang telah ditetapkan statusnya sebagai simpanan layak bayar dan dijamin LPS, agar dapat mengajukan pembayaran simpanannya melalui Bank Pembayar yang ditunjuk oleh LPS yaitu Bank Mandiri yang berlokasi di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

"Kepada para nasabah BPR EDC Cash yang belum masuk dalam pembayaran tahap I, agar tetap tenang, tidak perlu khawatir, serta menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya," ujar Dimas.

Dimas menjelaskan, proses verifikasi akan diselesaikan LPS secara bertahap paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan usaha, namun, LPS optimistis dan menargetkan pembayaran dapat selesai seluruhnya kurang dari 90 hari kerja.

"Penting diketahui, bagi para nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar, agar dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan semisal buku tabungan atau bilyet deposito," ujar Dimas.

Dimas menekankan bahwa LPS menghimbau agar nasabah BPR EDC Cash dan nasabah bank di seluruh Indonesia tidak perlu khawatir menabung di bank, karena LPS hadir untuk memberikan perlindungan dengan program penjaminan simpanan perbankan.

“Agar simpanan dijamin LPS, nasabah wajib memenuhi syarat 3T, yaitu Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” ujar Dimas.

Dalam kesempatan ini, nasabah BPR EDC Cash yaitu Mariati Tanuwidjaja (70) tampak bahagia setelah simpanannya yang berbentuk deposito telah dijamin dan dibayarkan oleh LPS di Bank Pembayar yaitu Bank Mandiri di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

“Sebenarnya saya menunggu sudah lama banget, karena bank ini bermasalah sejak dua tahun lalu, sampai akhirnya LPS datang dan menjamin. Informasi yang disampaikan dan segala prosesnya juga cepat, saya terima kasih banget,” ujar Mariati.

Maryati memiliki 2 bilyet deposito dari hasil usahanya sebagai supplier makanan, dan dari keduanya itulah Maryati menggunakan bunga yang disetorkan kepadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun, kedua bilyet deposito tersebut simpanannya masing- masing senilai Rp400 juta dan Rp150 juta.

“Saya kan hidup dari deposito saya, dan sejak beberapa bulan lalu saya tidak dapat mengambil deposito saya. Sekali lagi terima kasih LPS, saya pun tidak akan ragu untuk menyimpan kembali dana saya di bank,” ujar Mariati.

Baca juga: BPR EDC Cash ditutup, LPS sebut pemegang saham terlibat tindak pidana

Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024