bapautoto

Pria sebelah suka menggoda orang

ggwp88

Mentan dorong peningkatan produksi pangan lahan rawa di Sumsel******

Jika dulu produktivitas lahannya 5 ton per hektare maka nanti setelah optimalisasi produktivitas akan menjadi 10 ton per hektare....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengejar peningkatan produksi pangan dalam negeri, utamanya komoditas beras, salah satunya dengan mendorong percepatan optimalisasi lahan rawa di Sumatera Selatan (Sumsel).

“Jika dulu produktivitas lahannya 5 ton per hektare maka nanti setelah optimalisasi produktivitas akan menjadi 10 ton per hektare (di Sumatera Selatan),” kata Amran  saat melakukan kunjungan kerja di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumsel), Jumat.

Melalui keterangan di Jakarta, Amran menyampaikan bahwa untuk tahun ini Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan kurang lebih 100 ribu hektare yang akan dijadikan pertanian modern.

Baca juga: Mentan tinjau pelaksanaan optimalisasi lahan di Banyuasin Sumsel

Dia menuturkan jika dilakukan optimalisasi lahan rawa tersebut maka selain peningkatan produksi juga dapat menekan biaya pertanian menjadi 60 persen atau minimal 50 persen karena menggunakan mekanisasi, semua menggunakan mekanisasi.

“Upaya ini dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dengan menggunakan varietas unggul baru (VUB) padi yang adaptif, dipadukan dengan mekanisasi pertanian untuk rawa,” ujar Mentan.

Amran mengatakan bahwa salah satu sasaran utama optimalisasi lahan rawa yang dilakukan di Sumsel yakni meningkatkan indeks pertanaman yang masih rendah yakni dari 1 menjadi 3 kali dalam setahun sehingga ke depan ada tambahan produksi beras sebesar 1 hingga 2 juta ton khusus dari Provinsi Sumsel.

“Uni bisa menyelesaikan 30 persen persoalan negara terkait impor, hanya dari Sumatera Selatan saja, jadi lokasi yang sedang kita kembangkan di Sumsel ini akan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional,”ucap Mentan.

Selain itu, dalam peningkatan produktivitas pangan, Mentan mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas diputuskan bahwa kuantum pupuk subsidi tahun 2024 naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

“Jadi petani tidak perlu khawatir untuk segera melakukan pertanaman. Karena pupuk sudah ditambah menjadi dua kali lipat. Dalam tiga bulan ke depan saya mengajak petani Sumsel segera tanam, benihnya akan kita berikan gratis namun jika setelah 3 bulan tapi tidak tanam maka kesempatan ini hangus,” kata Mentan.

Baca juga: Kementan garap 10 juta ha lahan rawa agar pertanian kembali normal

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan rawa seluas 3,36 juta hektare.

“Kegiatan yang dapat dilakukan di lahan rawa adalah pengembangan infrastruktur air dan lahan, mekanisasi pertanian pratanam dan pasca panen, serta penyediaan sarana produksi,” kata Agus.

Agus mengatakan peningkatan produksi pangan pada lahan rawa memang belom dilakukan secara optimal. Untuk itu program optimalisasi lahan rawa dari Kementerian Pertanian sangat membantu petani dalam meningkatkan produktifitas panen dan insya Allah meningkatkan kesejahteraan petani Sumsel.

“Pak Menteri tiga bulan awal ini kami akan optimalkan seratus ini. Lahan kita cukup luas dan kita siap garap lebih luas lagi lahan rawa yang ada . Terima kasih Pak Menteri sudah bekerja keras menjadikan Sumsel sebagai penyangga pangan nasional,” ucap Agus.

Baca juga: Kementan optimalkan lahan rawa tingkatkan produksi pertanian

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian (PSP Kementan) Ali Jamil menyampaikan bahwa lahan sawah rawa di Sumatera Selatan seluas 340.486 hektare.

Ali menyebut pada 2024 kegiatan optimasi lahan rawa di Sumsel seluas 98.400 hektare dengan rincian di Kabupaten Banyuasin 22.000 hektar, Kabupaten Ogan Komering Ilir 65.000 hektar; Kabupaten OKU Timur 5.000 hektare; Kabupaten Ogan Ilir 4.000 hektare, dan Kabupaten Muara Enim 2.400 hektare.

“Dukungan kegiatan optimasi lahan rawa kita lakukan melalui penyusunan dokumen Survei Investigasi Desain (SID), pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur air dan lahan, dan pengolahan tanah hingga tanam,” kata Jamil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Sistem jangkar super

judi slot online yang gampang menang

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen******

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut. "Alih-alih menyederhanakan partai, penerapan PT yang selalu meningkat justru semakin meningkatkan suara terbuang dan menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, putusan MK menetapkan bahwa hal yang berkaitan dengan ambang batas harus dihitung ulang untuk Pemilu 2029, sehingga menurutnya penghitungan ambang batas yang akan digunakan, bakal diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:
a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Menurutnya, MK juga telah menetapkan bahwa perubahan ketentuan itu perlu melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. "Bisa saja pembentuk UU nanti pakai rumus itu. Yang penting harus ada penghitungan yang rasional," kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

pinjol ilegal 2021 cepat cair

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen******

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut. "Alih-alih menyederhanakan partai, penerapan PT yang selalu meningkat justru semakin meningkatkan suara terbuang dan menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, putusan MK menetapkan bahwa hal yang berkaitan dengan ambang batas harus dihitung ulang untuk Pemilu 2029, sehingga menurutnya penghitungan ambang batas yang akan digunakan, bakal diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:
a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Menurutnya, MK juga telah menetapkan bahwa perubahan ketentuan itu perlu melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. "Bisa saja pembentuk UU nanti pakai rumus itu. Yang penting harus ada penghitungan yang rasional," kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

presidenttoto

Bulog Buka Suara soal Viral Video Buruh 'Mandi' Beras di Gudang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bulog buka suara usai viral video laki-laki tanpa baju mandi dan guling-guling di tumpukan berasyang tertuang di gudang mereka.

Dalam rekaman yang beredar di media sosial, pekerja itu tampak riang bermain-main dan diguyur beras. Sementara itu pekerja yang lain mengabadikan momen tersebut.

Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi Wijaya mengatakan pihaknya telah menelusuri video itu.

Tomi masih menjelaskan beras itu kemudian akan diolah kembali di mesin Rice to Rice (RtR) milik Bulog.

Bulog, kata dia, berkomitmen memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik untuk masyarakat.

"Sehingga jika ada upaya-upaya yang berlawanan dengan komitmen tersebut akan ditindak tegas," ujar Tomi.

Tomi tak menerangkan tindakan seperti apa yang dianggap berlawanan dengan komitmen Bulog termasuk yang akan diterima.

Video laki-laki 'mandi' beras itu menjadi perbincangan di media sosial.

[Gambas:Video CNN]

Banyak warganet yang mengaitkan bau apek pada beras karena aksi 'mandi' beras semacam itu. Beberapa yang lain berkomentar dengan narasi negatif.

Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini berusaha mengamankan cadangan beras untuk tahun depan dengan membeli dari beberapa negara.

Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulog menandatangani kontrak impor beras sebesar satu juta ton dari India.

Jokowi juga membeberkan Indonesia berhasil mengamankan impor beras dari Thailand sebanyak dua juta ton.

(nsa/agt)

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

rtp ohtogel

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen******

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut. "Alih-alih menyederhanakan partai, penerapan PT yang selalu meningkat justru semakin meningkatkan suara terbuang dan menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, putusan MK menetapkan bahwa hal yang berkaitan dengan ambang batas harus dihitung ulang untuk Pemilu 2029, sehingga menurutnya penghitungan ambang batas yang akan digunakan, bakal diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:
a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Menurutnya, MK juga telah menetapkan bahwa perubahan ketentuan itu perlu melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. "Bisa saja pembentuk UU nanti pakai rumus itu. Yang penting harus ada penghitungan yang rasional," kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

rajawali slot 303

Kemenhub Berangkatkan 3.600 Peserta Mudik Gratis Nataru ke 11 Kota******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memberangkatkan peserta mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Ada 11 kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi tujuan mudik gratis dari Kemenhub ini, yakni Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, Surabaya, Kediri, Malang, dan Madiun.

Pelepasan mudik gratis ini dilakukan di dua terminal, yakni Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur dan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (23/12) lalu. Keberangkatan di Terminal Pulogebang dilepas Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Robby Kurniawan bersama Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto.

Kepala BKT Robby Kurniawan menyampaikan mudik gratis Nataru ini diadakan atas perhatian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo terhadap masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

"Kami doakan semoga bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang akan melakukan perjalanan tetap sehat dalam perjalanan selamat sampai tempat tujuan berjumpa dengan keluarga dan kemudian nanti pada saatnya lagi bisa kembali ke sini dalam keadaan sehat walafiat juga," harapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPTJ Suharto menambahkan mudik gratis Nataru ini untuk memberikan pelayanan sekaligus demi menjaga ketertiban dalam berlalu lintas.

"Kami juga sudah berkali-kali mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan pribadi khususnya menggunakan sepeda motor, karena tingkat fatalitas paling tinggi adalah penggunaan sepeda motor, makanya kami akan hadir untuk memberikan kenyamanan keamanan bermasyarakat," ungkap Suharto.

Foto: Arsip Kemenhub.

Adapun untuk pelepasan pemberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan dilakukan Inspektur 1, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Amin Hudaya didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh dan Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan beserta jajaran.

"Kegiatan dengan tema 'Transportasi Aman Liburan Nyaman' ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas khususnya bagi sepeda motor dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan," ujar Amin saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan.

Selain keberangkatan mudik gratis melalui bus, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga telah menyediakan sarana truk pengangkut sepeda motor yang sudah diberangkatkan pada Jumat (22/12), dari Terminal tipe A Pondok Cabe, Tangerang.

Kasubdit Angkutan Perkotaan, Iman Sukandar dalam menuturkan ada 3.600 peserta yang mengikuti kegiatan mudik gratis Nataru 2023/2024. Jumlah itu dibagi menjadi dua pemberangkatan, yakni 1.024 peserta dari Terminal Kampung Rambutan dan 2.473 peserta dari Terminal Terpadu Pulogebang.

"Sebanyak 1.024 peserta mudik gratis diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Sedangkan, sebanyak 2.473 peserta mudik gratis dengan 63 bus saat ini juga akan diberangkatkan dari Terminal Pulogebang Jakarta Timur," jelas Iman.

Dia berharap para peserta mudik diberi kelancaran dan keselamatan selama perjalanan hingga tiba di tempat tujuan masing-masing.

"Kami titip salam kepada keluarga peserta mudik di kampung halaman dan kami ucapkan selamat berlibur dan berkumpul hangat dengan sanak saudara dan keluarga, transportasi aman liburan nyaman," tutup Iman.

(ory/ory)