situs gacor hari ini

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Sindir Ganjar ke '1/3 Penguasa RI' Dukung Politik Dinasti: Rakyat Luka******

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti pernyataan pengusaha yang mengklaim sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Saat menyampaikan pesan penutup debat terakhir Pilpres 2024, Minggu (4/2) malam, Ganjar menegaskan bahwa proses politik demokrasi harus dijaga dengan baik. Menurutnya, politik dinasti harus dilawan.

"Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statement-nya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia," kata dia di JCC, Senayan, Jakarta.

"Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas segalanya," sambung dia.

Adapun, ucapan Ganjar itu jelas menyinggung paslon Prabowo-Gibran. Keduanya dianggap simbol politik dinasti baru di tanah air.

Sebelumnya, pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Boy dalam acara Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1) malam. Prabowo, hingga Erick Thohir yang merupakan adik Boy, hadir dalam acara tersebut.

"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy.

"Mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya Pak," imbuh dia.

Namun, pernyataan Boy itu kemudian dibantah oleh sejumlah perusahaan yang disebutnya. 

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira misalnya, mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara.

Pernyataan itu katanya, tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.

[Gambas:Video CNN]

"Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group)," ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).

Sementara itu Presiden Direktur Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo mengatakan pernyataan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang menyebut Sampoerna Group siap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga tak mewakili perusahaannya.

Bambang menegaskan ia tak mendukung siapa pun. Ia juga menjelaskan tak ada perwakilan Sampoerna yang hadir dalam acara tersebut.

"Saya bilang, 'Lah wong aku iki ora melu sapa-sapa, tur ora melu apa-apa', (Lah orang saya ini tidak ikut siapa-siapa, dan tidak ikut apa-apa). Jadi ya sudah diam aja gitu kan," katanya.

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Aguan Akhirnya Blak******

Bos properti Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akhirnya blak-blakan soal proyek Hotel Nusantara  IKN. Ia mengatakan pembangunan hotel sudah sesuai rencana. 

Hotel akan selesai dan siap dibuka pada Agustus 2024. Saat ini, ia tengah mengebut penyelesaian pembangunan hotel bernama Nusantara itu agar rampung sesuai target.

Rencananya, hotel pertama ini di IKN ini akan siap pakai saat peringatan HUT RI pada 17 Agustus mendatang.

Selain hotel, Aguan tengah mempersiapkan sejumlah proyek yang bakal groundbreaking dalam waktu dekat, antara lain kebun raya dan mal.

Namun, kedua proyek itu belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Menurutnya, kebun raya dan mal disiapkan untuk menarik semakin banyak orang datang ke IKN.

"Belum begitu cepat (respon dari pemerintah). Memang kita udah pikirin untuk meramaikan IKN-nya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan Hotel Nusantara akan memiliki 200 kamar yang siap pakai pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kira-kira 200 kamar akan tersedia nanti pada 17 Agustus. Ada 2 hotel yang akan tersedia di 17 Agustus," katanya dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN, Sabtu (17/2).

Salah satu tempat yang akan siap pakai saat acara Kemerdekaan RI nanti, kata Bambang, adalah Plaza Seremoni yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Agung Sedayu Group menjadi pimpinan konsorsium para konglomerat yang menanamkan modal usahanya di IKN.

Konsorsium ini melibatkan 10 perusahaan, yakni Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Djarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.

Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.

Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

[Gambas:Video CNN]

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.

Phoenix tidak akan kembali

Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.

Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.

Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

[Gambas:Video CNN]

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.

mitos horor

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Irjen Kemendagri Bersuara Keras soal Naik Harga Beras Cs******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersuara keras soal kenaikan harga sejumlah bahan pokok, mulai dariberas, jagung, hingga bawang putih.

Suara keras mereka sampaikan karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual setiap Senin. Rapat virtual yang dipimpin Kemendagri ini menghadirkan sejumlah stakeholderterkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).

Biasanya, rakor dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Kali ini, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir yang memimpin rapat, mewakili Mendagri Tito.

"Teman-teman dari kementerian/lembaga (K/L) tidak perlu beradu data, datanya kan mirip-mirip saja. Sekarang, bagaimana jalan keluarnya? Kalau kita berteori terus, sementara di luar harga naik terus, kemudian setiap Senin kita rapat gak ada perubahan, ya gak ada artinya gitu loh!" tegasnya kepada para peserta rakor.

Tomsi menegaskan seharusnya rakor rutin ini menghasilkan suatu keputusan yang sama-sama diamini oleh seluruh stakeholderterkait. Ada dua output yang diharapkan Kemendagri.

Pertama,hasil rakor bisa disampaikan kepada masing-masing pimpinan K/L. Kedua, hasil kesepakatan rakor dilaksanakan di lapangan sehingga harga bahan pokok dan inflasi bisa dikendalikan.

"Ada hal-hal masukan dan saran dari peserta rapat tentu yang baik kita kembangkan untuk kita laksanakan. Harapan saya, kita fokus di situ, kalau slide panjang panjang panjang, selesai kita jam 11 siang. Tapi, di luar harga tetap naik, gak ada guna! Tolong dipilah-pilah datanya yang operasional, yang bisa kita laksanakan," tutup Tomsi.

Apa yang disampaikan Kemendagri tidak keliru. Sejumlah bahan pokok memang mengalami lonjakan harga belakangan ini, misalnya beras.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras di semua provinsi di Indonesia kompak naik. Baik kualitas bawah, medium, maupun beras super.

Misalnya, beras kualitas bawah I naik Rp200 atau 1,42 persen ke Rp14.250 per kg dan beras kualitas medium I meroket Rp200 alias 1,31 persen menjadi Rp15.500 per kg. Sedangkan beras kualitas super I kini dibanderol Rp16.850 per kg, ini naik Rp200 atau 1,2 persen.

Bahkan, di lapangan beras terpantau langka. Kelangkaan beras terjadi di sejumlah toko ritel modern menjelang pencoblosan Pemilu 2024 hingga sekarang.

[Gambas:Video CNN]