Ribuan hati

multibet88

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

mingguan hk 6d paito

Alumni Arsitektur UNS akan terus Berkontribusi untuk Almamater Lewat Kartuns******

“Sebab ternyata tidak semuanya mau, akhirnya menyaring lagi. Sampai akhirnya terpilih empat nama sebagai kandidat,” kata dia. Setelah melalui proses panjang, akhirnya terpilih Ketua Kartuns periode 2022-2026, yakni Dian Ariffianto Budi Susilo. Dian merupakan alumni Arsitektur UNS angkatan 2000. Dia juga pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Wilayah Surakarta periode 2021-2024.

Baca Juga: 47 Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS Solo Ikut Uji Kompetensi Jurnalistik

Lebih lanjut Selvia menyampaikan, Kartuns selama ini memiliki kegiatan yang telah berjalan rutin. Di antaranya adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa arsitektur di UNS yang masih aktif.

“Per semester Rp2,5 juta, ada 10 orang [setiap Angkatan]. Kami sudah tiga kali memberikan beasiswa itu,” jelas dia.

Kartuns juga cukup aktif dalam menggelar aksi sosial. Terakhir adalah menyalurkan bantuan kepada korban musibah di Cianjur. Penggalangan dana juga dilakukan langsung saat Munas 2022 berlangsung.

Selain itu Kartuns juga masih terus menjalin komunikasi dengan almamater. Dalam beberapa kegiatan seminar yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur UNS juga melibatkan para alumni untuk menjadi narasumber. Bahkan mulai tahun ini, Kartuns telah memiliki kantor perwakilan di lingkungan Fakultas Teknik UNS.

Baca Juga: Pamit Pulang, Tim SAR UNS Ditangisi Puluhan Anak Korban Gempa Cianjur

Sementara itu sebagai Ketua Kartuns periode 2022-2026, Dian akan segera melaksanakan beberapa program prioritas. Di antaranya adalah mengumpulkan data-data yang ada dari kepengurusan sebelumnya untuk kemudian melanjutkannya.

Selanjutnya puhaknya juga akan menyiapkan pembentukan pengurusan dan dewan penasehat. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pihak Prodi dan fakultas serta ikatan alumni UNS untuk sinkronisasi program ke depan. Kegiatan lain dalam waktu dekat adalah menggelar rapat program kerja.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo Kampus UNS Alumni UNS Arsitek Uns Share

---

Representasi Pemilu di 3 Fase dalam Pameran Foto di Monumen Pers Nasional

Representasi Pemilu di 3 Fase dalam Pameran Foto di Monumen Pers NasionalR Bony Eko Wicaksono ,  Ahmad Mufid Aryono Kamis, 1 Februari 2024 - 15:15 WIB share SOLOPOS.COM - Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (tengah) memotong pita saat pembukaan Festival Pers 2024 di Monumen Pers Nasional, Jl Gajahmada, Timuran, Solo, Kamis (1/2/2024). (Solopos.com/Joseph Howi Widodo)

SOLO–Festival Pers 2024 yang digelar Monumen Pers Nasional selama sebulan penuh untuk menyambut Hari Pers Nasional 2024 resmi dibuka, Kamis (1/2/2024).

Peran pers dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia tergambarkan dalam 60 foto dan kliping berita yang memuat aktivitas pesta demokrasi pada 1955 sampai 2009.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Acara seremoni Festival Pers 2024 dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Solo, Anas Syahirul dan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Solo.

Prosesi seremoni dilakukan dengan pengguntingan pita pameran foto dan kliping berita yang mengangkat tema Pesta Demokrasi Dari Masa ke Masa. Para tamu undangan juga menyempatkan diri untuk mengunjungi pameran foto dan kliping berita tersebut.

Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo mengatakan Monumen Pers Nasional selalu menggelar kegiatan untuk memperingati Hari Pers Nasional setiap tahun. Termasuk pameran foto yang digelar setiap tahun.

“Ada 60 foto dan kliping berita yang memuat proses pemilu kali pertama pada 1955 sampai 2009. Masyarakat bisa mengetahui bentuk fisik logistik pemilu seperti kertas surat suara, kotak suara dan lain sebagainya pada zaman dahulu,” kata Widodo.

Menurut Widodo, pameran foto dan kliping berita itu menggambarkan peran pers dalam mengawal proses demokrasi di Tanah Air. Sekaligus, sebagai wujud apresiasi bagi para insan pers yang berjuang menghimpun informasi dan foto terkait tahapan pemilu.

“Pers berperan dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Pers juga berperan sebagai pilar demokrasi saat kontestasi politik,” ucap dia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong mengatakan foto dan kliping berita yang menggambarkan pesta demokrasi pada zaman dahulu menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat.

Sehingga, kualitas demokrasi di Tanah Air semakin meningkat. Dia mencontohkan proses pemilu kali pertama di Indonesia pada 1955.

Kala itu, pemilu diikuti lebih dari 100 partai politik (parpol). “Saat coblosan, rakyat memakai baju baru seperti saat momentum Lebaran. Mereka menyambut pemilu dengan gembira. Tidak ada gontok-gontokan dan macam-macam lainnya,” ujar dia.

Justru, lanjut Usman, proses demokrasi bisa menyantukan berbagai perbedaaan di tataran masyarakat. Usman juga berhaap agar Pemilu 2024 berjalan lancar dan rakyat bisa menggunakan hak pilih dengan mendatangi lokasi tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa menyampaikan pameran foto dan kliping berita itu merepresentasikan pemilu di tiga fase yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi.

Masyarakat bisa mengetahui proses demokrasi pada tiga fase itu melalui foto dan kliping berita. Teguh berharap pers memegah teguh sikap independen, berimbang, dan netral dalam mengawal pemilu.

Buku Misteri Tokyo

warkop slot

Sejuknya Suasana Masjid Nurul Huda UNS, Tempat Beribadah dan Menenangkan Diri******

Baca Juga: 47 Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS Solo Ikut Uji Kompetensi Jurnalistik

Melihat kondisi fisik masjid yang semakin memprihatinkan ditambah tuntutan penambahan daya tampung, akhirnya pada 5 Oktober 2007 dilakukan peletakan batu pertama renovasi Masjid Nurul huda UNS dan diresmikan pada 11 Maret 2013.

Dengan peningkatan manajemen pengelolaan masjid, tempat ibadah ini diharapkan menjadi pusat kegiatan syiar keislaman dan berperan dalam meningkatkan ukhuwwah islamiyah di masyarakat kampus maupun masyarakat sekitarnya. Masjid Nurul Huda UNS kini dilengkapi dengan ruang seminar yang mampu menampung 200-an peserta, ruang diskusi dan rapat, perpustakaan, kantor, dan juga asrama takmir

Masjid yang memiliki area parkir luas ini juga dinaungi pepohonan rindang hingga menambah sejuk suasana dan membuat betah siapa pun yang ada di dalamnya.

Tak hanya untuk beribadah, tampaknya banyak orang  yang datang ke masjid tersebut untuk sekadar menenangkan diri dan bersantai di serambi masjid karena suasana yang sejuk dan tenteram cukup ampuh mengusir untuk mengusir kepenatan dari aktivitas terutama bagi para mahasiswa dan mahasiswi seusai kuliah.

Baca Juga: RS UNS Buka Layanan Patologi Forensik

Salah satu pengunjung Masjid Nurul Huda yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UNS Solo, Aqil Syahru Akram mengaku senang berada di Masjid Nurul Huda.

“Masjid ini nyaman ketika digunakan untuk ibadah ataupun dijadikan sebagai tempat istirahat sejenak karena suasananya sejuk,” terang Aqil, Kamis (24/11/2022).

Meskipun demikian, menurut Aqil masih ada sesuatu yang perlu dibenahi di Masjid Nurul Huda. “Yang menjadi kekurangan sih dari segi kebersihan. Sering kali kurang begitu bersih di beberapa titik masjid,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, salah seorang pengurus Masjid Nurul Huda, Rahmat mengakui  jika terdapat beberapa sudut masjid yang kurang bersih. Hal tersebut lantaran masjid ini memiliki keterbatasan tenaga kebersihan.

“Ya menurut saya wajar sih, soalnya cleaning service di sini cuma ada lima [orang] kalau tidak salah,” jelas Rahmat.

Meskipun demikian, sebenarnya setiap hari Masjid Nurul Huda dibersihkan. Menurut Rahmat, mungkin memang terdapat beberapa sudut yang luput dari pandangan mata tenaga kebersihan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo Kampus UNS Berita UNS Masjid Uns Share

---

Aturan Lengkap Istri Gugat Cerai Suami dalam Islam

Aturan Lengkap Istri Gugat Cerai Suami dalam IslamNugroho Meidinata ,  Nugroho Meidinata Kamis, 1 Februari 2024 - 09:13 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi perceraian. (Gambar: Freepik)

SOLO —Terdapat ketentuan dalam Islam yang mengatur tentang gugatan cerai istri kepada suami. Hal tersebut juga tertuang dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan.

Baru-baru ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan keretakan hubungan rumah tangga youtuberRia Ricis yang melayangkan gugatan cerai kepada suaminya Teuku Ryan. YouTuberbernama asli Ria Yunita tersebut mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court pada 30 Januari 2024.

Promosi Dirut BRI: Digitalisasi Tak Picu PHK, Justru Tingkatkan Produktivitas Pekerja

Terkait hal tersebut, Islam mengajak setiap pasangan suami istri untuk berkomitmen menjaga kelanggengan pernikahannya. Hal tersebut juga tertuang dalam sabda Rasulullah berikut ini.

“Rasulullah bersabda, ‘Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah (jatuhnya) talak’.” (HR Abu Dawud).

Dalam Islam yang bisa menjatuhkan talak adalah suami, sedangkan istri hanya bisa mengajukan gugatan yang telah ditentukan aturannya. Ada empat cara seorang istri untuk mewujudkan perceraian dengan suaminya, berikut ini di antaranya, sebagaimana Solopos.comkutip dari laman resmi Nahdlatul Ulama (NU online).

Aturan Gugat Cerai Suami dalam Islam

1. Istri meminta cerai kepada suaminya. Ini adalah cara yang paling mudah akan tetapi membutuhkan keputusan suami untuk menjatuhkan talak. Seandainya suami tidak mau untuk menjatuhkan talak, maka perceraian tidak dapat terjadi.
2. Istri mengajukan khuluk kepada suami. Khuluk menurut syariat adalah jatuhnya talak dengan adanya timbal balik (‘iwadh) materi yang disepakati.
3. Istri mengajukan fasakh nikah kepada pengadilan agama. Pada umumnya fasakh nikah adalah istri mengajukan kepada hakim untuk menjatuhkan fasakh nikah karena suami tidak mampu menafkahi dengan paling sedikitnya nafkah dari harta yang halal.
4. Istri melaporkan kepada hakim terkait pertikaian ataupun bahaya yang dialami oleh istri dari perbuatan suaminya.

Mengutip laman resmi Pengadilan Agama (PA) Depok, adanya empat cara seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya itu bisa terwujud jika ada alasan berikut ini dalam Islam.

• Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
• Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
• Suami mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
• Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan istrinya.
• Suami mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
• Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

daftar pinjol legal ojk 2022 terbaru

Tingkatkan Skill Mahasiswa, UDB Surakarta Menggelar Workshop Penulisan Esai******

SOLO —Project Based Learning mata kuliah Life Skill,  mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris angkatan 2020 bersama Language Training Center Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta menggelar workshop penulisan esai dengan tema Peran AI dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Selasa (30/1/2024), Workshop yang digelar pada Sabtu (16/12/2023) di Ballroom 1 Kampus UDB Surakarta tersebut diikuti oleh 90 peserta.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Acara diawali dengan pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars, dan hymne Universitas Duta Bangsa Surakarta kemudian dilanjutkan sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis UDB Surakarta, Indra Hastuti, S. E., M. Si., M. M.; Kepala Language Training Center, Ratini Setyowati, S. Pd., M. A. serta sambutan dari ketua pelaksana.

Acara ini menghadirkan dosen Sastra Inggris dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, SF Lukfianka Sanjaya Purnama, S. S., M. Hum, sebagai pemateri utama.

Workshop tersebut menyoroti peran teknologi kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI) dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya dalam menulis esai.

Sebagai bagian dari kegiatan workshop, dilakukan juga review terhadap karya esai dari dua mahasiswa. Hal ini bertujuan memberikan peserta pemahaman yang lebih baik tentang proses penulisan essay dan bagaimana penerapan AI dapat memperbaiki kualitas tulisan.

Melalui kegiatan workshop ini peserta diharapkan memperoleh motivasi dan wawasan yang lebih dalam untuk mengembangkan kemampuan penulisan esai mereka, meningkatkan keahlian dalam bidang penulisan, terutama dengan penerapan teknologi AI serta memahami lebih baik bagaimana tips dan trik menulis essay dapat diterapkan secara efektif.

 

masa depan yang sempurna

situs slot gacor server thailand

Simak! Peraturan Pemerintah tentang Gaji PNS Terbaru******

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan peraturan terkait penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Promosi Dirut BRI: Digitalisasi Tak Picu PHK, Justru Tingkatkan Produktivitas Pekerja

“Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil,” bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Selain itu, di peraturan disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 5/2024 menyebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Berikut adalah daftar lengkap penyesuaian gaji PNS dalam peraturan terbaru:

Golongan I:

Golongan Ia : Rp1.685.700 – Rp2.522.600

Golongan Ib : Rp1.840.800 – Rp2.670.700

Golongan Ic : Rp1.918.700 – Rp2.783.700

Golongan Id : Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Golongan II:

Golongan IIa Rp2.184.000 – Rp3.633.400

Golongan IIb Rp2.385.000 – Rp3.797.500

Golongan IIc Rp2.485.900 – Rp3.958.200

Golongan IId Rp2.591.000 – Rp4.125.600

Golongan III:

Golongan IIIa Rp2.785.700 – Rp4.575.200

Golongan IIIb Rp2.903.600 – Rp4.768.800

Golongan IIIc Rp3.026.400 – Rp4.970.500

Golongan IIId Rp3.154.400 – Rp5.180.700

Golongan IV:

Golongan IVa Rp3.287.800 – Rp5.399.900

Golongan IVb Rp3.426.900 – Rp5.628.300

Golongan IVc Rp3.571.900 – Rp5.866.400

Golongan IVd Rp3.723.000 – Rp6.114.500

Golongan IVe Rp3.880.400 – Rp6.373.200

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kabar Baik! Gaji PNS Resmi Naik, Cek Besarannya”

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

manis 77 slot

UII Desak Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024******

“Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” sambung dia.

Pihaknya pun menyoroti salah satu indikator penyelewengan kekuasaan ditunjukkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman diberhentikan,” lanjut Prof. Fathul.

Jokowi dinilai semakin terlihat tidak netral saat mengumumkan institusi kepresidenan boleh berkampanye dan berpihak. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik dengan sikapnya yang terlihat mendukung salah satu paslon capres-cawapres.

Dalam pernyataan sikapnya, UII menyampaikan sejumlah tuntutan yang mana mendesak Presiden Jokowi untuk kembali netral dan kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Hal tersebut harusnya ditandai dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial,” ujar Fathul.

Ketiga, UII juga meminta agar DPR aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

Keempat, UII mendesak agar calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

UII juga meminta masyarakat untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Giliran UII Ambil Sikap, Kritik Jokowi Tak Netral dalam Pemilu 2024”