petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

trik princess slot

slot gacor abis 261Jutaan kata 792824Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik princess slot》

Terkait kerusuhan di Papua Nugini, KBRI Port Moresby tingkatkan pelindungan bagi WNI******

Terkait kerusuhan di Papua Nugini, KBRI Port Moresby tingkatkan pelindungan bagi WNI
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Jakarta (ANTARA) - KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua Nugini untuk meningkatkan pelindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI), menurut juru bicara Kemlu RI, menyusul kerusuhan di negara itu sejak Kamis (10/1).

“Hingga saat ini tidak ada WNI yg menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat.

Dia mengatakan KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di tempat tinggal masing-masing sekiranya tidak ada keperluan yg sangat mendesak.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” ujar Judha.

Jumlah WNI di Papua Nugini yg terdata di KBRI sebanyak 1.317 orang.

Kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi sejak 10 Januari 2024 di Port Moresby, dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency) selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.


Baca juga: Dua warganya luka, China minta pemerintah Papua Nugini jamin keamanan

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG terus jaga stabilitas di perbatasan Papua

 

400 prajurit Yonif 623 Kalsel berangkat sebagai Satgas Pamtas RI-PNG

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri******

SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat diwawancarai di Polda Metro Jaya, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar
Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak membenarkan adanya pemeriksaan kembali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama lima saksi di Bareskrim Polri pada Jumat. "Bahwa benar hari ini Jumat, tanggal 12 Januari 2024, saksi SYL kembali dipanggil oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa pemeriksaan kembali terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL)  untuk kepentingan pemeriksaan atau memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Riksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) di Lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Selain agenda pemeriksaan tersebut, penyidik juga memanggil lima saksi lainnya untuk dimintai keterangan tambahan. "Di antaranya eks ajudan tersangka FB, yaitu Kevin dan eks pengawal pribadi tersangka FB, yaitu Hendra," katanya. Mantan Kapolrestabes Surakarta (Jawa Tengah) tersebut menambahkan, kegiatan penyidikan ini adalah dalam rangka pemenuhan petunjuk P19 Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta dalam penanganan perkara tersebut.

Baca juga: Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo kembali diperiksa di Bareskrim
Baca juga: SYL jalani pemeriksaan konfrontasi hari ini di Bareskrim
Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian  
Syahrul Yasin Limpo, Djamaludin Koedoeboen mengungkapkan bahwa kliennya kembali diperiksa di Bareskrim Polri pada Jumat siang.
 
"Betul, betul. Jam 14.00," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta.
 
Djamaludin menjelaskan agenda pemeriksaan kali ini, yakni dilakukan konfrontir dengan beberapa saksi. "Itu masih konfrontir lagi dengan beberapa saksi," katanya.
 
Namun Djamaludin mengaku tak mengetahui siapa saja yang bakal dikonfrontir bersama SYL terkait pemeriksaan tersebut. Termasuk kemungkinan konfrontir dengan Firli Bahuri.
 
"Kalau itu kita enggak di-'update' soal itu yang jelas kalau kemarin itu kan ada beberapa dirjen, kemudian mantan sekjen, kemudian direktur," katanya. 

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Cucu Hadratussyaikh Hasyim Asyari ditunjuk nakhodai NU Jatim******

Cucu Hadratussyaikh Hasyim Asyari ditunjuk nakhodai NU Jatim
Rapat Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar NU (PBNU) yang menetapkan Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai nahkoda baru PWNU Jawa Timur, Rabu, (10/1/2024). ANTARA/HO-PBNU/aa.
beliau saat ini juga pengasuh Pesantren Tebuireng
Jakarta (ANTARA) - Rapat Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar NU (PBNU) menetapkan cucu Pendiri NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari yakni Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai nakhoda baru PWNU Jawa Timur. "Alhamdulillah rapat gabungan siang tadi bulat menetapkan Gus Kikin menjadi Pj Ketua PWNU Jatim menggantikan KH Marzuki Mustamar," kata Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Gus Kikin akan menjabat hingga diselenggarakannya Musyawarah Wilayah NU Jawa Timur yang rencananya akan digelar pada Maret 2024 mendatang. KH Marzuki Mustamar sendiri sebenarnya telah habis masa jabatannya pada September 2023 yang kemudian mendapatkan SK perpanjangan sementara. Rapat gabungan yang dipimpin langsung Rais Aam Miftachul Ahyar juga dihadiri Ketua Umum Yahya Cholil Staquf serta jajaran Syuriah dan Tanfidziyah ini bulat menerima pemberhentian KH Marzuki dan pengangkatan Gus Kikin. "Terkait alasan pemberhentian KH Marzuki sekali lagi saya tegaskan ini masalah internal dan telah dianggap memenuhi syarat untuk pemberhentian. Jangan paksa kami membuka alasannya ke publik," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

Baca juga: Pengamat: Pemberhentian Ketua PWNU Jatim sarat politis jelang Pilpres
Baca juga: KH Marzuki hormati keputusan PBNU soal pemberhentian dari Ketua PWNU Pemberhentian KH Marzuki juga merupakan usulan dari Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur yang ditandatangani langsung oleh KH Anwar Mansyur. Menurut dia, Ketua PWNU yang diberhentikan sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Di Jawa Timur, KH Ali Maskan Moesa juga pernah diberhentikan dari jabatan Ketua PWNU. Namun saat itu, KH Ali Maskan menerima dan bahkan hingga saat ini masih aktif di jajaran Syuriyah PWNU Jawa Timur. Gus Ipul juga mengatakan Gus Kikin ditunjuk dengan beberapa alasan. Pertama, berpengalaman bahkan saat ini menjabat sebagai salah satu Ketua PBNU. "Apalagi beliau saat ini juga pengasuh pesantren Tebuireng dan juga cucu Hadratussyaikh, Insyaallah akan mampu menjalankan kepemimpinan organisasi dalam masa transisi ini," kata dia.

Baca juga: Ketua PWNU Jatim diberhentikan karena masalah internal
Baca juga: PBNU ungkap alasan pemberhentian Ketua PWNU Jatim
 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:link slot mudah jackpot

Perbarui waktu:2024-06-03

Daftar bab terbaru
slot penghasil saldo dana tanpa deposit
login slot gacor
agenslot138
panen777
game slot terlaris
indotogel
barn festival demo
138 slot gacor
slot bonus 100 persen di awal
Daftar isi semua bab
Bab 1 4d angka jitu hk
Bab 2 singa pinjol
Bab 3 situs gacor hari ini
Bab 4 top508 slot
Bab 5 angka jitu ikan mas
Bab 6 persyaratan kredit pintar
Bab 7 rekomendasi slot terbaik
Bab 8 serba88
Bab 9 hokiwin77
Bab 10 cara meminjam uang di home credit
Bab 11 paitohongkong
Bab 12 king hoki 77
Bab 13 samurai188
Bab 14 slot gacor cepat maxwin
Bab 15 puncak 69 slot
Bab 16 ayo judi 88
Bab 17 sizi99
Bab 18 olympus 77 slot
Bab 19 slot wd 20rb
Bab 20 kartuvipqq
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9277bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Qi Master di Tokyo

terjerat pinjol resmi
Tiga kereta di Daop Semarang terlambat akibat KA Pandalungan anjlok
Penumpang KA di Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. ANTARA/IC Senjaya
Kompensasi berupa pemberian air mineral, makanan ringan, hingga berat telah diberikan kepada pelanggan yang terdampak keterlambatan
Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - PT KAI (Persero) Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, mencatat perjalanan tiga KA mengalami keterlambatan akibat KA Pandalungan anjlok di Stasiun Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo di Semarang, Jateng, Minggu, mengatakan keterlambatan KA masuk ke wilayah Semarang itu berkisar antara 80 hingga 197 menit.

Ketiga KA yang mengalami keterlambatan adalah KA Jayabaya relasi Surabaya-Semarang-Jakarta mengalami keterlambatan 197 menit.

KA Pandalungan relasi Jember-Surabaya-Semarang-Jakarta mengalami keterlambatan 122 menit serta KA Brawijaya relasi Malang-Semarang-Jakarta yang terlambat 80 menit.

Ia menyebut total terdapat 305 penumpang di ketiga kereta tersebut yang terkendala keberangkatannya di Stasiun Semarang Tawang.

"Kami meminta maaf kepada pelanggan atas keterlambatan tersebut dan berupaya agar perjalanan KA dapat segera normal," katanya.

Ia menuturkan kompensasi berupa pemberian air mineral, makanan ringan, hingga berat telah diberikan kepada pelanggan yang terdampak keterlambatan.

Selain itu, lanjut dia, kepada pelanggan yang membatalkan keberangkatannya maka biaya pembelian tiket akan dikembalikan 100 persen.

Baca juga: KA Pandalungan relasi Jember-Gambir berangkat dengan rangkaian darurat
Baca juga: KAI: 933 penumpang batalkan tiket imbas anjloknya KA Pandalungan
Baca juga: Sejumlah KA menuju Jember memutar imbas anjloknya KA Pandalungan

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Pangeran Neraka dari dunia lain

pinjaman online tenor 36 bulan
Polda Bali periksa tiga saksi dugaan ujaran kebencian oleh Senator AWK
Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko ANTARA/Rolandus Nampu
Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah memeriksa tiga orang saksi atas laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK).

Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan laporan tersebut masih diproses di Polda Bali dalam tahap pemanggilan saksi-saksi.

"Masih proses. Sudah diperiksa tiga saksi," kata Nanang.

Nanang mengatakan tiga saksi yang dipanggil dan diperiksa, termasuk satu diantaranya adalah pelapor atas nama M. Zulfikar Ramly.

Namun, Nanang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut, termasuk mengenai apa saja hal yang diperiksa dari ketiga saksi tersebut.

Terlapor dalam laporan tersebut Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) belum dipanggil oleh penyidik.

"Terlapor belum dipanggil. Masih saksi-saksi semua yang diperiksa," katanya.

Laporan terhadap senator Bali AWK terdaftar di Polda Bali dengan nomor register STTLP/B/10/2024/SPKT/POLDA BALI tertanggal 3 Januari 2024.

Dalam laporan tersebut, tercantum bahwa AWK dilaporkan atas ucapannya dalam sebuah unggahan video siaran langsung di media sosial Instagramnya yang diduga mengandung konten ujaran kebencian dan menyinggung isu SARA.

Senator Bali tersebut pun diduga melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya tersebar luas.

Dalam video yang beredar luas tersebut, AWK meminta agar staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Ngurah Rai merupakan putra-putri asli Bali yang tidak menggunakan penutup kepala.

Hal itu diungkapkan AWK saat mengadakan rapat bersama Komite 1 DPD RI bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, Kantor Wilayah Bea Cukai Ngurah Rai serta instansi lainnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat 29 Desember 2023.

Potongan video AWK yang kini dijadikan alat bukti oleh pelapor dinilai menyebabkan perpecahan di antara umat beragama di Bali. Ucapan tersebut pun memantik unjuk rasa yang dilakukan oleh 200 Muslim di Bali beberapa hari lalu.

Laporan terhadap AWK tidak hanya di Bali. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali juga melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh AWK di Bareskrim Polri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Cinta setelah Masehi

cara dapat limit besar kredivo
Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU
Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat memberikan keterangan pers terkait safari politik Ketum PSI Kaesang Pangarep di Banda Aceh, Aceh, Jumat (5/1/2024). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Munculnya rumput

gemilang77
Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar-Fatia sinyal keadilan hukum
Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) menemui pendukungnya usai sidang putusan di Pengadllan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/aa.
Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi
Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya. 

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Hubungi Rasul Terakhir

ayo gacor
Anwar Usman respons soal disebut hakim konstitusi paling sering bolos
Hakim Konstitusi Anwar Usman menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi Anwar Usman merespons narasi yang menyebut dirinya merupakan hakim konstitusi paling sering bolos rapat permusyawaratan hakim (RPH) dibandingkan delapan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Ia mengatakan dirinya bukan mangkir dari RPH, melainkan sering dinas menjalankan tugas negara. Ia mengaku kerap melakukan perjalanan dinas di luar negeri ataupun dalam negeri, terlebih saat menjabat sebagai Ketua MK.

“Jadi itu lagi dinas, dianggap bolos. Kalau dinas kan melakukan tugas negara juga. Saya kan waktu (jadi) ketua (MK), sering dinas ke luar negeri dan dalam negeri juga,” kata Anwar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihak yang melabeli dirinya sebagai hakim paling sering bolos hanya melihat dari dokumen putusan MK yang tidak memberikan keterangan alasan mengapa hakim tertentu tidak ikut memutus suatu perkara.

“Jadi kan begini, yang bersangkutan hanya melihat ‘Demikianlah diputus oleh sekian hakim’ (pada dokumen putusan). Memang tidak ada keterangan bahwa kok kurang satu misalnya, ke mana, kadang-kadang kurang dua (hakim),” tuturnya.

Sebelumnya, Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis hasil analisis data bahwa Anwar Usman bolos sebanyak 28 kali dalam RPH pengambilan putusan sepanjang tahun 2023.

Angka tersebut paling banyak jika dibandingkan dengan delapan hakim konstitusi lainnya. PANDEKHA mencatat, Wahiduddin Adams absen RPH sebanyak 16 kali; Manahan M. P. Sitompul sebanyak 15 kali; dan Enny Nurbaningsih sebanyak 11 kali.

Sementara itu, M. Guntur Hamzah disebut absen sebanyak delapan kali; Arief Hidayat tujuh kali; Daniel Yusmic P. Foekh tiga kali; Saldi Isra dua kali; dan Suhartoyo satu kali.

Anwar Usman mengaku terkejut dengan data tersebut. Ia merasa dirinya bekerja tanpa kenal hari libur.

“Saya hari libur saja masuk. Bukan bela diri, fakta. Orang hari Sabtu, Minggu saja saya masuk kalau enggakada kerjaan di rumah atau enggakada acara. Itu saya. Masa 28 kali? Kaget saya, tapi saya ketawa, sih,” ujarnya.

Baca juga: Suhartoyo tekankan pentingnya kepercayaan publik bagi MK
Baca juga: Suhartoyo sebut MK sudah punya formula adili PHPU tanpa Anwar Usman
Baca juga: Sederet peristiwa menonjol 2023 di Mahkamah Konstitusi
 

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Su Ungu Mencari Keabadian

hk kamis master angka jitu
Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU
Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat memberikan keterangan pers terkait safari politik Ketum PSI Kaesang Pangarep di Banda Aceh, Aceh, Jumat (5/1/2024). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024