maha168 slot

Kendalikan dunia

Daftar Pengusaha Dukung Anies, Ganjar, dan Prabowo di Pilpres 2024******

Pengusaha menjadi rebutan menjelang Pilpres 2024.Ada yang merapat ke kubu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo,hingga Prabowo Subianto.

Sejauh ini, baru pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengumumkan line upresmi tim suksesnya. Sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tak kunjung mengumumkan Timnas AMIN.

Anies mengklaim ada sejumlah pengusaha menengah hingga besar yang ingin merapat. Namun, mereka disebut takut mendukungnya di Pilpres 2024.

"Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajak. Itu yang katanya random," sambungnya.

Lantas, siapa saja sosok pengusaha dibalik Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran? Berikut rangkumannya:

1. Anies-Muhaimin (Timnas Pemenangan AMIN)

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut Timnas Pemenangan AMIN tidak akan diketuai oleh pengusaha maupun penguasa. Ia enggan AMIN meniru kandidat capres lain yang mengambil tokoh dari kalangan pengusaha beken.

"Kita bukan dari unsur penguasa dan pengusaha. Kita cari rakyat biasa," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11).

"Maksudnya kami tidak mengambil tokoh-tokoh ternama dari dunia usaha. kalau bahasa sekarang bukan bagian dari oligarki," imbuhnya.

Dengan kata lain, belum jelas siapa pengusaha yang berada di jajaran pendukung AMIN. Sejauh ini baru Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Pimpinan Media Group Surya Paloh yang bisa diidentifikasi sebagai pengusaha di balik Anies dan Cak Imin.

Pemilik gurita bisnis media massa, mulai dari Metro TV hingga Media Indonesia itu adalah orang yang pertama mengusung Anies Baswedan bertarung di kontestasi 2024. Surya Paloh juga yang menjodohkan Anies dengan Cak Imin.

2. Ganjar-Mahfud (Tim Pemenangan Nasional/TPN)

Pasangan ini punya timses bernama Tim Pemenangan Nasional (TPN). Tak tanggung-tanggung, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid ditunjuk sebagai ketuanya.

Selain Arsjad yang memutuskan cuti untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, TPN diisi nama pengusaha yang tak kalah tenar lainnya. Berikut daftarnya:

- Deputi Operasi 247 TPN Ganjar Denon Prawiraatmadja
Denon dikenal sebagai pengusaha nasional di bidang transportasi udara. CEO Whitesky Group itu mengelola Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma setelah mengakuisisi PT Angkasa Transportindo Selaras.

- Bendahara Umum TPN Orias Petrus Moedak
Namanya tersohor karena disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport. Orias malang-melintang di BUMN, seperti Pelindo 2 hingga Inalum.

- Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto
Heru dikenal sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi. Selama lebih dari 25 tahun Heru memimpin korporasi multinasional dan perusahaan nasional di bidang investasi dan pengembangan usaha, mulai dari pembangkit listrik, jalan tol, kereta api, LRT, terminal, hingga perumahan.

- Wakil Ketua TPN Bagas Adhadirga
Bagas adalah pendiri dan CEO PT Asia Aero Technology yang bergerak di bidang pengembangan dan pelayanan bandar udara. Ia juga dikenal sebagai design engineering aeordinamika di BIRU System Infrastructure IT dan Dinamika Aviasi Indonesia serta Maintenance, Repair, dan Operation Organization Prizma Engineering Aerodinamika.

- Kepala Staf Pimpinan TPN Regi Wahyu
Regi merupakan pengusaha, co-founder sekaligus CEO HARA Token, co-founder dan CEO Dattabot (2015-sekarang), dan Asia Pacific Regional Director DUPONT (2007-2010). Sejumlah perusahaan miliknya bergerak di bidang teknologi dan blokchain.

- Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Dharmaji Suradika
Pria yang akrab disapa Aji ini adalah co-founder sekaligus CEO dari start-up nonprofit Pemimpin.id. Ia mendirikan start-up yang bergerak di pemberdayaan para pemuda Indonesia pada Juli 2019.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Prabowo-Gibran (Tim Kampanye Nasional/TKN)

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Harga Cabai Naik 60 Persen Dorong Inflasi di Madiun******

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat inflasi sebesar 0,48 persen pada November 2023 imbas kenaikan harga cabai rawit, yang mencapai 60,72 persen.

Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis mengatakan kenaikan harga komoditas cabai rawit memberikan andil sebesar 0,25 persen terhadap inflasi di Kota Madiun.

Menurut dia, kenaikan harga cabai rawit pada November lebih tinggi dibanding Oktober yang hanya 29,4 persen. Salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca yang mengakibatkan petani gagal panen, sehingga berdampak pada pasokan.

"Kalau inflasi tinggi itu dampaknya daya beli masyarakat menjadi berkurang. Kalau biasanya beli cabai rawit Rp10.000, karena ada kenaikan harga, maka masyarakat mengurangi konsumsi cabai rawitnya," kata Abdul mengutip dari Antara, Minggu (3/12).

Kenaikan harga cabai rawit, juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha warung makan, maupun produsen pembuatan sambal pecel di Kota Madiun.

Mereka harus bisa mencari cara agar harga produknya tetap terjangkau, namun tidak menurunkan kualitas yang dihasilkan.

"Dampak dari kenaikan harga cabai rawit, pencatatan kami, komoditas nasi dengan lauk ini juga mengalami inflasi pada November. Itu baru di rumah makan, belum lagi di industri pembuatan sambal pecel," katanya.

Lihat Juga : Zulhas Akui Harga Beras Hingga Cabai Masih Mahal

Selain cabai rawit, terdapat sejumlah komoditas lain pemicu inflasi pada November 2023 di Kota Madiun, di antaranya beras, rokok kretek, bawang merah, gula pasir, dan telur ayam ras.

"Selain cabai rawit, harga beras juga masih mendorong terjadinya inflasi November 2023 di Kota Madiun," ujarnya.

Sedangkan, komoditas penekan inflasi, di antaranya harga bensin, tarif KA, ayam hidup, daging ayam ras, minyak goreng, tomat, tempe, serta bawang putih dan daging sapi.

Sementara itu, dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jatim, semuanya mengalami inflasi. Adapun inflasi tertinggi, terjadi di Sumenep 0,87 persen.

Kemudian, Madiun 0,48 persen, Probolinggo 0,44 persen, Banyuwangi 0,42 persen. Disusul Malang 0,40 persen, Kediri 0,38 persen, Jember 0,28 persen, dan Surabaya 0,26 persen.

Benua Kayu Dou

Terowongan Istiqlal******

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedralsampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia membenarkan masalah itu.  Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan 

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral pada 2021 lalu.

Terowongan bernilai Rp37,8 miliar ini dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Direktur Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut ide pembangunan terowongan ini dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan renovasi Masjid Istiqlal pada 7 Januari 2020 lalu.

"Beliau berdiri di Plaza Al-Fatah dan melihat ada yang bisa dihubungkan antara dua tempat ibadah yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Akhirnya hal itu terwujud," terang Diana kepada media, 25 Oktober 2021.

Selain itu, terdapat sebuah fasilitas yang dapat digunakan untuk kedua jemaah, yakni tempat parkir dengan daya tampung mencapai 500 mobil. Nantinya tempat parkir tersebut tersebut dapat digunakan untuk kedua rumah ibadah ketika penyelenggaraan hari raya masing-masing.

[Gambas:Video CNN]

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Saat itu, Diana mengatakan terowongan ini akan segera dibuka untuk umum setelah diserahkan ke Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Pelni Jual Tiket Libur Natal dan Tahun Baru Mulai Besok******

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan menjual tiket kapal untuk periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) mulai Jumat (17/11) besok.

Tiket bisa diperoleh di PELNI Mobile Apps maupun saluran penjualan tiket lainnya seperti website resmi, loket kantor cabang, dan mitra penjualan tiket yang bekerja sama.

"Dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan, tiket kapal untuk seluruh tujuan se-Indonesia sudah bisa diakses melalui PELNI Mobile Apps. Tidak perlu repot-repot lagi, cukup dari rumah atau kantor sudah bisa memesan tiket," ujar Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto lewat keterangan resmi yang dikutip Antara,Kamis (16/11).

Periode Natal dan Tahun Baru 2024 ditetapkan mulai 11 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024, dengan puncak perjalanan diprediksi terjadi pada 22 Desember 2023 dan puncak kepulangan pada 4 Januari 2024.

Pelni memperkirakan sepuluh rute terpadat pada Natal dan Tahun Baru antara lain Batam - Belawan, Belawan - Batam, Bau Bau - Makassar, Makassar - Bau Bau, Makassar - Surabaya, Batam - Tanjung Priok, Surabaya - Makassar, Jayapura - Biak, Balikpapan - Pare Pare, dan Sorong - Ambon.

Bagi calon penumpang yang berangkat dari Jakarta, Surabaya dan Makassar, tiket hanya bisa dibeli melalui Mobile Apps maupun website yang sudah berlaku per 1 November 2023. Sementara untuk kota lain masih dapat membeli tiket di loket kantor cabang.

Meski tidak dapat lagi membeli langsung, loket di kantor cabang Pelni di Jakarta, Surabaya dan Makassar tetap melayani pelanggan untuk kebutuhan pengembalian dana atau refund,pertanyaan seputar rute dan jadwal kapal hingga keberangkatan rombongan.

Lebih lanjut, perusahaan menargetkan penutupan layanan pembelian tiket melalui loket akan diperluas ke cabang lainnya tahun depan.

"Untuk kota selanjutnya akan ditentukan setelah evaluasi kebijakan penutupan loket di tiga kota tadi. Kami tentu berharap transisi ini dapat berjalan dengan mulus dan dapat diterima dengan bagi oleh seluruh pelanggan kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.